Connect with us

HUKUM

KPK : Tidak Ada Keuntungan Korupsi Masuk KUHP

Published

on

Wakil Ketua KPK, Laode. M. Syarif.

Apakabarnews.com, Bogor  – Wakil Ketua KPK Laode. M. Syarif menegaskan bahwa KPK meminta untuk mengeluarkan delik tindak pidana korupsi (tipikor) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak ada keuntungan bila tipikor masuk ke dalam Rancangan KUHP (RKUHP).

“Tidak ada keuntungan atau insentif yang didapatkan dalam pemberantasan korupsi jika delik-delik tipikor masuk dalam RKUHP,” kata Laode di Bogor, Rabu (4/7/2018)

Laode menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, dan tiga Wakil Ketua KPK lain Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Basaria Panjaitan. Selain pimpinan, hadir pula Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Hasil pertemuan itu adalah Presiden Joko Widodo memerintahkan penundaan tenggat waktu pengesahan RKUHP dari awalnya 17 Agustus 2018 menjadi tanpa batasan waktu.

“Masuknya delik-delik tipikor dalam RKUHP akan menimbulkan multi-interpretasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” ungkap Laode.

Bahkan masuknya delik tipikor dalam RKUHP juga akan menghilangkan kekhususan dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi dan akan mengirim pesan yang tidak baik bagi upaya pemberantasan korupsi.

“Pengaturan kekhususan tindak pidana korupsi sebagai `extra ordinary crime` di Indonesia telah diakui dunia internasional dan dianggap sebagai `best practices` sehingga memasukan delik-delik tipikor dalam RKUHP dianggap sebagai langkah mundur,” tegas Laode.

Menurut Laode, Presiden Joko Widodo mendengarkan kekhawatiran KPK dan masyarakat serta memerintahkan tim pemerintah untuk memikirkan dan mengkaji lebih dalam lagi bahasan RKUHP.

“Dan tidak perlu terburu-buru pengesahannya agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” tambah Laode. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

1.382 WNA di Indonesia Dijatuhi Sanksi

Published

on

Ditjen Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap 1.382 Warga Negara Asing yang melanggar hukum keimigrasian di Indonesia dari Januari hingga Juli 2018.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ditjen Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap 1.382 Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar hukum keimigrasian di Indonesia dari Januari hingga Juli 2018.

“Dari jumlah tersebut, 948 WNA dideportasi dari wilayah Indonesia. Adapun sanksi lainnya terdiri dari penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pengenaan biaya beban,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno melalui siaran persnya yang diterima Antara, Selasa (14/8/3028).

Keberhasilan Ditjen Imigrasi menjatuhkan TAK terhadap WNA bermasalah merupakan hasil sinergisitas Tim Pengawasan Orang Asing di Seluruh Indonesia. Hingga Juli 2018, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membentuk 570 Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Menteri Hukum dan HAM membentuk Timpora di tingkat pusat dan daerah.

Kinerja Ditjen Imigrasi dalam menggalang dukungan antarinstansi Pemerintah dalam wadah Timpora hingga tingkat Kecamatan sejalan dengan semangat Nawa Cita Pemerintah saat ini. Pemerintah menggiatkan pengawasan orang asing selaras dengan upaya pemerintah mendorong program investasi nasional.

“Kami terus bekerja melalui penyusunan program debirokratisasi pelayanan keimigrasian dalam hal kemudahan pemberian visa, izin tinggal serta tentunya pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia,” ujar Menkumham Yasonna H Laoly dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing di Tangerang (14/8).

Beberapa terobosan dalam pelayanan keimigrasian seperti permohonan visa dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing melalui sistem online dan juga sistem pengawasan keimigrasian yang berbasis QR Code menjadi bukti konkret dalam memberikan kemudahan sekaligus melakukan transformasi pengawasan keimigrasian yang berbasis teknologi informasi.

Hal ini bertujuan memastikan keberadaan orang asing di Indonesia memiliki kegiatan yang menguntungkan bagi perekonomian nasional dan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara.

Timpora terdiri dari badan dan instansi pemerintah yang terkait seperti Kemendagri, Kemenlu, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kemnaker.

Menkumham mengatakan imigrasi tidak dapat bekerja sendirian dalam melakukan tugas utamanya untuk melakukan pengawasan orang asing di Indonesia.

Dengan adanya kewenangan yang ada pada masing masing kementerian/lembaga di level pemerintah pusat maupun daerah tidak akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi, bahkan akan lebih memperkuat dalam mengisi “Gap” permasalahan pengawasan orang asing yang semakin kompleks ke depannya.

“Diperlukan adanya kerja sama yang solid antar Kementerian dan lembaga di tingkat Pusat maupun Daerah dalam bentuk formal maupun informal untuk mewujudkan pengawasan orang asing yang efektif di Indonesia,” kata menkumham.

Menkumham juga mengharapkan keterlibatan warga masyarakat dan media dalam pemecahan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait orang asing.

“Pengawasan orang asing juga harus melibatkan unsur-unsur masyarakat dan media secara partisipatoris sehingga akan tercipta kondisi yang obyektif dan diketahui langsung oleh publik,” tambah menkumham. (riz)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mensesneg Sebut Presiden Mungkin Rombak Kabinet

Published

on

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Joko Widodo kemungkinan dalam waktu dekat akan melakukan perombakan kabinet sebagai konsekuensi dari dinamika koalisi dalam pengajuan bakal calon pasangan Presiden dan Wapres RI 2019-2024.

“Kalau ada pertanyaan apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat, yah mungkin saja. Kita tunggu keputusannya karena ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian,” kata Pratikno ditemui di Gedung Kemsetneg Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Partai Amanat Nasional semula bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi sehingga partai menempatkan kadernya di Kabinet Kerja.

Presiden Jokowi mempercayakan posisi Menpan RB kepada kader PAN yaitu Asman Abnur. Namun dalam pencalonan Presiden dan Wapres RI 2019-2024, PAN tidak bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi.

Pratikno mengatakan Presiden Jokowi sendiri sangat puas dengan kinerja Asman Abnur sebagai Menpan RB. “Kalau terkait kinerjanya sebagai Menpan RB dalam pemerintahan, Pak Asman Abnur sangat memuaskan dan bagus,” katanya.

Pratikno memastikan menteri yang akan dirombak hanya satu.

Namuan, katanya, untuk menteri yang menjadi calon anggota legislatif, tidak akan di-reshuffle.

“Dalam regulasi disebutkan bahwa mereka diberi kewenangan untuk cuti, dan jumlahnya ada tujuh menteri, ” katanya.

Ketika ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada 17 Agustus, Pratikno mengatakan yang bisa memastikan Pak Presiden.

“Ini konsekuensi dari perkoalisian, Pak Presiden akan memutuskan secepatnya,” katanya.

Ketika ditanya siapa pengganti Asman Abnur, Pratikno mengatakan belum tahu. “Ya kita lihat nanti lah. Saya belum tahu keputusannya seperti apa,” katanya.

Ia menegaskan dari sisi kinerja, Menpan RB Asman Abnur sangat bagus dan memuaskan.

“Beliau juga pada posisi yang tepat sekali karena beliau ada background entrepreuner kemudian bisa membenahi birokrasi agar lebih melayani masyarakat,” kata Pratikno. (ags)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Sayid Dukung KPK Ungkap Korupsi BPKS Sabang

Published

on

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Sayid Fadil.

Apakabarnews.com, Sabang, Aceh – Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Sayid Fadil menyatakan dukungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus korupsi di lembaga yang ia pimpin ini.

“Pada prinsipnya saya mendukung KPK mengungkapkan dugaan korupsi di BKPS,” kata Sayid, saat dimintai tanggapannya terkait penggeledahan kantor BPKS oleh Tim Penyidik KPK di Sabang, Provinsi Aceh, Selasa (14/8/2018).

“Ini problem pada masa kepemimpinan sebelumnya, dan bahkan pola pikir masyarakat sekarang sudah tertanam negatif terhadap BPKS,” ujar Sayid.

Namun, Sayid meminta awak media melihat segala persoalan yang terjadi di BPKS secara objektif dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum mempublikasikan sebuah infomasi.

Tim penyidik KPK pada Jumat (10/8) melakukan penggeledahan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan membawa dokumen kegiatan Aceh International Marathon (AIM).

“Dalam penggeledahan tersebut KPK menyita sejumlah dokumen terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen Aceh Marathon dari kantor BPKS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan tertulis yang diterima awak media.

Selain dokumen DOKA dan Aceh International Marathon, KPK juga menyita dokumen Sail Sabang 2018 serta dokumen pembangunan Dermaga CT-3 BPKS yang sumber dananya dari APBN sejak 2006-2011 senilai Rp793 miliar.

Pembangunan Dermaga CT-3 BPKS di Gampong (desa) Kuta Bawah Timu, Surakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar.

Terkait penggeledahan Kantor BPKS Sabang itu, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

“KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan aliran dana untuk suap dalam perkara ini,” kata Jubir KPK itu pula.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada 3 Juli 2018 sebelum ditangkap KPK terkait dugaan suap Dana Otsus Aceh tahun anggaran 2018 sempat memimpin rapat kesiapan Aceh Internasional Marathon di Sabang.

Sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001. (irm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending