Connect with us

HUKUM

KPK : Tidak Ada Keuntungan Korupsi Masuk KUHP

Published

on

Wakil Ketua KPK, Laode. M. Syarif.

Apakabarnews.com, Bogor  – Wakil Ketua KPK Laode. M. Syarif menegaskan bahwa KPK meminta untuk mengeluarkan delik tindak pidana korupsi (tipikor) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak ada keuntungan bila tipikor masuk ke dalam Rancangan KUHP (RKUHP).

“Tidak ada keuntungan atau insentif yang didapatkan dalam pemberantasan korupsi jika delik-delik tipikor masuk dalam RKUHP,” kata Laode di Bogor, Rabu (4/7/2018)

Laode menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, dan tiga Wakil Ketua KPK lain Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Basaria Panjaitan. Selain pimpinan, hadir pula Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.

Hasil pertemuan itu adalah Presiden Joko Widodo memerintahkan penundaan tenggat waktu pengesahan RKUHP dari awalnya 17 Agustus 2018 menjadi tanpa batasan waktu.

“Masuknya delik-delik tipikor dalam RKUHP akan menimbulkan multi-interpretasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” ungkap Laode.

Bahkan masuknya delik tipikor dalam RKUHP juga akan menghilangkan kekhususan dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi dan akan mengirim pesan yang tidak baik bagi upaya pemberantasan korupsi.

“Pengaturan kekhususan tindak pidana korupsi sebagai `extra ordinary crime` di Indonesia telah diakui dunia internasional dan dianggap sebagai `best practices` sehingga memasukan delik-delik tipikor dalam RKUHP dianggap sebagai langkah mundur,” tegas Laode.

Menurut Laode, Presiden Joko Widodo mendengarkan kekhawatiran KPK dan masyarakat serta memerintahkan tim pemerintah untuk memikirkan dan mengkaji lebih dalam lagi bahasan RKUHP.

“Dan tidak perlu terburu-buru pengesahannya agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” tambah Laode. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dua Tersangka Kasus Penembakan Salah Sasaran Jalani 25 Adegan Rekonstruksi

Published

on

Kadivhumas Polri Irjen Pol, Setyo Wasisto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penembakan salah sasaran yang mengenai sejumlah ruangan Gedung DPR RI.

Dalam rekonstruksi yang berlangsung di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2018) kedua tersangka yakni Iman Aziz Wijayanto dan Reiki Meidi Yuwana menjalani 25 adegan.

BACA JUGA : Polisi : Tersangka “Peluru Nyasar” Tembakkan 300 Proyektil

“Ada dua puluh lima adegan, mulai dari yang bersangkutan datang melakukan kegiatan di Lapangan Tembak sampai dia kembali. Itu sudah terangkum dalam rekonstruksi,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto.

Proses rekonstruksi berlangsung sejak pukul 09.30-10.30 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo menjelaskan tersangka Iman sudah mengikuti sertifikasi tembak reaksi pada April 2018. Sertifikasi ini untuk digunakannya mendaftar ke klub menembak.

Sebagian area Lapangan Tembak saat ini ditutup sementara karena polisi masih menyidik kasus ini.

Dalam rekonstruksi ini, turut dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol R.P. Argo Yuwono, Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary dan Kapolrestro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu.

Dalam kasus ini, polisi menemukan lima proyektil dari enam lubang bekas tembakan peluru nyasar di beberapa ruangan di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta. 

Rinciannya, satu proyektil di ruang 1601 di lantai 16 yang merupakan ruangan anggota Fraksi Gerindra, Wenny Warouw; satu proyektil di ruang 1313, ruangan milik anggota Fraksi Golkar Bambang Heri Purnama yang terletak di lantai 13; satu proyektil di ruang 1008 milik anggota Fraksi Demokrat, Vivi Sumantri yang terletak di lantai 10.

Selanjutnya satu proyektil ditemukan di ruang 0915 yakni ruangan anggota Fraksi Demokrat, Khatibul Umam Wiranu di lantai 9 dan satu proyektil di ruang 0617 yang merupakan ruangan anggota Fraksi PDIP, Effendi Simbolon di lantai 6.

Sementara tim penyidik hanya menemukan lubang bekas penembakan di ruang 2003 yang merupakan ruangan anggota Fraksi PAN, Totok Daryanto di Lantai 20.

Sebelumnya, peluru diduga dari senjata api yang ditembakkan dari Lapangan Tembak Senayan menembus sejumlah ruangan di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, pada Senin (15/10/2018) sekitar pukul 14.40 WIB.

Polri pun sudah menetapkan dua tersangka atas kejadian itu yakni Iman dan Reiki yang merupakan ASN Kementerian Perhubungan.

Kedua ASN tersebut diketahui bukan anggota Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin).

Bila terbukti bersalah, keduanya akan dijerat dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Ahli KPK : Tangkap Tangan Pelaku Rasuah Tidak Butuh Perintah

Published

on

Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ahli hukum pidana yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf mengatakan bahwa tangkap tangan terduga rasuah tidak membutuhkan surat perintah penangkapan.

Pernyataan itu disampaikan oleh ahli hukum pidana dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muhammad Arif Setiawan dalam sidang praperadilan Irwandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

BACA JUGA : Irwandi Yusuf Kembalikan RP39 Juta ke KPK

Arif mengatakan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang ada adalah tertangkap tangan dan penangkapan.

“OTT itu istilah media saja, yang disebut dalam Undang-Undang itu tertangkap tangan,” kata Arif saat ditemui selepas sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat.

Menurut Arif, penyidik dapat melakukan tangkap tangan tanpa perlu ada surat perintah penangkapan, asalkan dalam waktu 1×24 jam, ada keputusan proses hukum terhadap terduga dilanjutkan atau dihentikan.

Ahli KPK itu menegaskan, seseorang yang menjadi objek tangkap tangan harus dibebaskan jika pihak penyidik tidak menemukan bukti yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan.

Dalam sidang praperadilan itu, tim Biro Hukum KPK turut menanyakan mengenai keabsahan surat perintah penyidikan (sprindik), jika ditemukan ada salah ketik yang tidak substansial.

Arif menanggapi bahwa secara umum adanya kesalahan pengetikan tidak membatalkan sprindik, kecuali kekeliruan itu menyasar keterangan yang substantif.

“Misalnya, putusan MA (Mahkamah Agung) terkait gugatan terhadap Yayasan Supersemar, harusnya ditulis miliar (nilai kerugiannya), tetapi ada salah ketik jadi cuma juta. Itu salah ketik, tetapi substansial,” sebut Arif.

Akan tetapi, ia menerangkan revisi atau tanda koreksi terhadap salah ketik tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam dunia peradilan.

“Kecuali dalam pembuatan akta dicantumkan keterangan tidak ada revisi, maka upaya koreksi yang dilakukan setelahnya menjadi tidak sah,” ucap Arif.

Usai persidangan, kuasa hukum Irwandi mengapresiasi keterangan ahli, seraya menegaskan bahwa praperadilan merupakan bentuk pengawasan terhadap seluruh tindakan aparat hukum ke masyarakat.

“Aparat hukum dalam melakukan tindakannya itu tidak lepas dari pengawasan, mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga penetapan tersangka. Mekanisme semua itu harus jelas,” sebut Paparang.

Dalam kesempatan itu, ia kembali menyatakan bahwa tuntutan pihaknya adalah meminta agar majelis hakim PN Jakarta Selatan memeriksa prosedur penangkapan dan penetapan tersangka Irwandi.

Paparang mengklaim bahwa aksi tangkap tangan yang dilakukan KPK ke Irwandi tidak sah secara hukum.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap gubernur nonaktif Aceh di Pendopo Gubernur sekitar pukul 19.00 WIB, 3 Juli. Satu hari setelahnya, KPK menetapkan Irwandi sebagai tersangka dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. (gtm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending