Connect with us

SEKTOR RIIL

Karyawan Garuda Batalkan Mogok Kerja Diapresiasi

Published

on

Garuda Indonesia bersama Sekarga dan APG sepakat untuk berkomitmen bersama-sama menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengapresiasi keputusan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) yang membatalkan aksi mogok kerja.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (6/7/2018) mengatakan pembatalan rencana mogok kerja diputuskan APG dan Sekarga setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara perwakilan manajemen Garuda Indonesia, APG dan Sekarga dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Kamis (5/7/2018) malam.

“Kami apresiasi langkah baik seluruh pihak yang sama-sama masih berkomitmen mementingkan kepentingan nasional. Seluruh pihak pun sepakat untuk lebih bersinergi lagi dalam meningkatkan kinerja perusahaan,” kata Gatot.

APG dan Sekarga juga berkomitmen bersama manajemen dalam upaya pengembangan perusahaan. Upaya tersebut merupakan bukti nyata kepedulian seluruh pihak atas kepentingan nasional dan masyarakat luas.

Dari hasil pertemuan Kamis malam, manajemen Garuda Indonesia bersama Sekarga dan APG sepakat untuk berkomitmen bersama-sama menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan, melakukan komunikasi dengan baik dan menjadikan Sekarga dan APG sebagai mitra kerja manajemen dalam menjaga dan memperbaiki kinerja perusahaan.

“Sekarga dan APG juga sepakat dan tetap berkomitmen menjaga kelangsungan operasional penerbangan Garuda Indonesia,” kata Gatot.

Komitmen untuk menjaga kelangsungan operasional juga termasuk mendukung dan mensukseskan program nasional Perusahaan seperti penerbangan Haji tahun 2018/1439 H. (mdg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Sandiaga Uno Runtiah Lado Bareng Amak- Amak, Ekonomi Indonesia Lagi Pedas

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat (19/10/2019).

Apakabarnews.com, Padang – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat  (19/10/2019). Ini kunjungan titik kedua. Sebelumnya, mantan pengusaha ini  memulai kunjungannya ke Padang Sumatera Barat sarapan bersama di Rumah Makan  Rajawali.        

Begitu sampai Pasar Raya, Sandi langsung disambut ratusan pedagang dan pengunjung pasar yang penasaran ingin melihat lebih dekat wajah cawapres usungan Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Berkarya. Teriakan Uda Sandi, uda sandi bergema di Pasar Raya. 

BACA JUGA : Kubu Prabowo-Sandi Kembali Tegaskan Tidak Kampanye di Wilayah Terdampak Bencana

Sandi tidak bisa bergerak. Tiap hendak jalan serbuan swafoto dari emak-emak, menghambat langkahnya.  Keinginan Sandi untuk menyapa lebih banyak pedagang tidak memungkinkan. Sandi bersama rombongan pun beranjak menuju ke Pasar Inpres. Mantan Ketua Umum HIPMI periode 2005-2009 itu pun langsung berlari masuk pasar.

Di pasar inpres Sandi tertarik  melihat sekumpulan emak-emak sedang memisahlan batang dari cabe. Tanpa sungkan Sandi pun ikut duduk bersama ibu-ibu memotek  cabe atau Runtiah Lado. 

Suasana pun jadi heboh. “Jadi apa keluhannya ibu-ibu? Harga-harga pada naik ya,?”  tanya Sandi. Serempak amak-amak menjawab “iyah.” 

“Kondisi ekonomi Indonesia memang sedang memperihatinkan. Harga-harga makin naik, pekerjaan makin sulit didapat. Ekonomi Indonesia kayak cane merah ini, lagi pedes dan naik terus,” ucapnya. 

Menurut Sandi sudah saat di Indonesia ada perubahan. Perubahan untuk ekonomi yang lebih baik dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. (wes)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kadin akan Susun Peta Jalan Teknologi Informasi Agribisnis

Published

on

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Ari Nugraha.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengintegrasikan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) agribisnis untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi.

Ketua Komite Tetap ICT Agribisnis Kadin Andi B Sirang dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/10/2018), mengatakan industri-industri penyedia data baik di sektor e-logistic dan e-commerce diharapkan dapat memiliki satu “big data” yang sudah tersinkronisasi dan terintegrasi.

“Selanjutnya kita akan membuat peta jalan ICT yang melibatkan semua pihak, baik swasta maupun lembaga pemerintah agar bisa diharmonisasikan sehingga kita memiliki satu big data dan memiliki satu acuan bersama,” kata Andi.

Ia menjelaskan bahwa dalam sinkronisasi data, Badan Pusat Statistik yang berperan dalam mengumpulkan data dengan melakukan sensus dan inovasi digital yang dimiliki.

Pihak swasta dan BUMN, seperti Telkom Indonesia yang juga bergerak dalam pengumpulan data ikut berperan agar data yang terkumpul akurat. Dengan adanya satu acuan data, pemerintah pun dapat mengambil kebijakan secara tepat.

Menurut Andi, ICT Agribisnis dinilai perlu untuk mendukung sistem produksi, distribusi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Produsen dituntut tidak hanya sebatas bekerja otomatis dalam internal pabrik, tetapi juga mampu memenuhi permintaan pasar secara responsif dan efisien.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Ari Nugraha mengatakan bahwa untuk keperluan sensus 2020, BPS akan melakukan pendekatan dengan pengumpulan data multimode.

“BPS akan melakukan pendekatan dengan ‘multimode data collecting’ karena wilayah Indonesia tidak semuanya menggunakan teknologi, jadi tetap masih ada yang harus kita datangi langsung,” kata Ari.

Sementara itu, Direktur Digital Strategy dan Portfolio Telkom Indonesia David Bangun menilai bahwa perseroan akan mengambil peran sebagai orkestrator 4th party logistic, yakni memaksimalkan informasi teknologi melalui aset-aset perusahaan atau “logistic capacity share” mulai dari gudang, alat transportasi dan sebagainya.

“Telkom merasa percaya diri sebagai pemain logistik karena dari segi fisikal seperti jaringan, kita memilikinya dan dari sisi akses serta konektivitas, kita sudah membangun platform untuk menjalankan bisnis itu dari big data dan IOT,” kata David. (mdg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending