Connect with us

JAWA TIMUR

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Published

on

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

Apakabarnews.com, Malang – Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Senin (9/7/2018) mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.

“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade.

Ade berharap piutang pajak yang tak terdeteksi itu segera bisa direalisasikan melalui program penghapusan tunggakan piutang pajak daerah. Jika tahun ini aturan tentang penghapusan piutang pajak daerah itu disahkan, penghapusan piutang pajak tersebut segera bisa dilakukan tahun depan.

Ia menerangkan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah ini penting karena akan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan Pemkot Malang. Apalagi nilai tunggakan itu lebih dari Rp100 miliar.

Jika piutang pajak itu bisa dihapuskan, katanya, akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah, artinya akan seimbang. “Piutang pajak daerah itu sangat sulit ditagih, karena ada sejumlah faktor,” katanya.

Pajak daerah itu menjadi terutang karena tak terbayar akibat SPPT dobel. Selain itu, objek pajak juga merupakan fasilitas umum, seperti masjid dan lapangan olahraga serta pajak yang sudah kedaluwarsa. bahkan ada yang mulai dari tahun 1980-an.

Menurut Ade, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) serta denda dari piutang pajak itu sendiri. Jika diakumulasikan, piutang pajak itu sekitar Rp100 miliar lebih.

Ia mengakui piutang pajak yang mencapai Rp100 miliar lebih itu merupakan warisan ketika pajak daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Hanya saja, meskipun ada penghapusan piutang pajak daerah, tidak mudah untuk menghapus piutang itu. Penghapusan itu harus melewati regulasi dan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan penghapusan (piutang) secara mutlak ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk jumlah sampai dengan Rp5 miliar, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5 miliar.

Aturan ini, kata Ade, harus masuk di regulasi daerah. Untuk Kota Malang, revisi Perda Pajak Daerah tersebut, saat ini dibahas di dewan. Jika bisa masuk ke pasal tambahan,” tegasnya.

Tim BP2D sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bagian Hukum Pemkot Malang, Kejaksaan dan Kepolisian, serta publik, seperti akademisi.

Hasil konsultasi itu secara tertulis sudah dibuatkan kompilasi dan kesimpulan yang saat ini sedang dikaji di Badan Diklat Provinsi Jatim. “Kami berharap usulan BP2D diterima sehingga bisa menyehatkan neraca keuangan Pemkot Malang,” tuturnya. (esw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA TIMUR

Polisi di Surabaya Selidiki Gerakan Makar Mahasiswa

Published

on

Kepala Polres Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar, Rudi Setiawan.

Apakabarnews.com, Surabaya – Petugas di Polres Kota Besar Surabaya menyelidiki dugaan gerakan makar oleh mahasiswa asal Papua di Surabaya, setelah terjadi insiden penolakan pengibaran bendera Merah Putih di mess tempat mereka tinggal, Jalan Kalasan Surabaya.

Tadi malam polisi di sana menggeledah mess itu. Puluhan penghuninya lantas diangkut menggunakan truk ke Markas Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan.

“Ada beberapa perkara yang kami selidiki. Salah satunya dugaan aktivitas gerakan makar di dalam mess tersebut yang terindikasi dari penolakan pengibaran bendera merah putih di depan mess mereka tadi siang,” ujar Kepala Polres Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar Rudi Setiawan, saat memberi keterangan pers kepada wartawan, di Surabaya, Kamis (16/8/2018).

Selain itu, dia menegaskan, polisi juga menyelidiki perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam sejenis parang yang diduga dilakukan oleh salah seorang penghuni mess terhadap seorang warga hingga terluka, menyusul terjadi insiden penolakan pengibaran bendera merah putih pada Rabu siang (15/8).

Salah satu tujuan polisi menggeledah di sana untuk mencari barang bukti senjata tajam yang digunakan melukai seorang warga yang tadi siang turut menganjurkan pengibaran bendera Merah Putih di sana.

Dia menjelaskan, sejumlah pemuda setempat menganjurkan mereka mengibarkan bendera Merah Putih. Ini menindaklanjuti imbauan pemerintah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai 14-18 Agustus. (sla)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA TIMUR

Australia Berpeluang Tingkatkan Investasi di Jatim

Published

on

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kiri) saat peresmian Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/8/2018).

Apakabarnews.com, Surabaya – Australia membuka peluang meningkatkan investasi dan memperkuat kerja sama perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim), setelah negara itu meresmikan kantor konsulat jenderal di Surabaya.

“Kantor Konsulat Jenderal Australia di Surabaya ini adalah pos atau kantor perwakilan keempat bagi Pemerintah Australia di Indonesia untuk memperkuat hubungan antarkedua negara di bidang perdagangan dan investasi, selain juga pendidikan,” ujar Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, usai meresmikan Kantor Kosulat Jenderal Australia di kawasan Jembatan “Middle East Ring Road” (MERR), Jalan Ir Soekarno Surabaya, Minggu (5/8/2018).

Tiga kantor perwakilan negara Australia yang telah berdiri terlebih dulu di Indonesia adalah kedutaan besar di Jakarta, serta dua kantor konsulat jenderal di Denpasar, dan Makassar.

“Kantor baru di Surabaya ini untuk memperluas jaringan diplomatik Indonesia-Australia yang telah terjalin selama lebih dari 40 tahun,” katanya.

Pada kesempatan itu Julie sekaligus memperkenalkan Chris Barnes, yang sejak Desember 2017 lalu resmi dipercaya menjabat sebagai Konsul Jenderal Australia yang pertama.

“Konsulat Jenderal kami di Surabaya akan fokus pada peningkatan peluang perdagangan dan pengembangan ekonomi di Jawa Timur, termasuk di bidang jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, manufaktur dan infrastruktur,” ujarnya, menjelaskan.

Selain itu, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya juga akan bekerja untuk meningkatkan hubungan budaya dan komunitas dengan ragam wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta memberikan pelayanan bagi warga Australia yang berada di wilayah tersebut.

Julie menyebut Provinsi Jawa Timur memiliki kesamaan dengan wilayah Australia Barat yang merupakan daerah asalnya.

“Masyarakat Australia Barat dan Jawa Timur sama-sama dinamis. Pertumbuhan ekonominya juga tinggi,” katanya.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, merupakan tujuan yang semakin penting untuk perdagangan dan investasi Australia. “Terlebih Jawa Timur menyumbang sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia,” ucapnya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang turut hadir dalam persemian itu, mengapresiasi berdirinya Kantor Konsulat Jenderal Australia di Surabaya. “Tentu ini memberi peluang besar bagi tumbuhnya investasi di Jawa Timur,” katanya. (sas)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA TIMUR

Tim Jelajah Sepeda Nusantara Melintasi Wilayah Kediri

Published

on

Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar.

Apakabarnews.com, Kediri – Tim Jelajah Sepeda Nusantara yang menjadi bagian dari kampanye bersepeda sehat sekaligus promosi Asian Games dan Asian Para Games 2018 akan melintasi Kota Kediri.

“Kota Kediri sudah memiliki jalur sepeda dan punya kegiatan rutin olahraga sepeda, seperti `Kediri Night Ride`yang digelar satu bulan sekali. Kami berharap sepeda menjadi gaya hidup masyarakat, karena semakin sehat manusia akan semakin produktif,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar di Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/8/2018).

Kota Kediri menjadi salah satu dari 70 kota/kabupaten yang akan dilintasi tim Jelajah Sepeda Nusantara. Kegiatan ini bagian dari kampanye bersepeda sehat dan promosi Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Untuk menyambut tim Jelajah Sepeda Nusantara, Pemkot Kediri juga akan menyelenggarakan sepeda santai Jelajah Sepeda Nusantara “Etape Harmoni Kediri” yang diagendakan pada pekan depan (12/8). Sejumlah jalur akan dilintasi dengan titik start dan finis di Taman Tirtoyoso Kota Kediri.

Etape Harmoni Kediri ini akan melintasi rute sepanjang 22 kilometer yang mencerminkan Kota Kediri sebagai kota yang harmonis dengan keunggulan toleransi antarumat beragama.

Dari rute yang akan dilintasi mengambarkan misi kampanye toleransi yang di antaranya akan melintasi Masjid Agung Kota Kediri, Kompleks Pecinan di Jalan Yos Sudarso, Gereja Merah, “landmark” kota, seperti jembatan lama brantas, Taman Sekartaji, kawasan lebak tumpang -Gunung Klothok, hingga Goa Selomangleng Kediri.

Dalam acara tersebut, ribuan pesepeda diharapkan bisa ambil bagian. Beragam hadiah juga sudah disiapkan bagi peserta. Bahkan, untuk “grand prize event” kegiatan ini ada hadiah lima paket umrah dan lima paket wisata nasional yang akan diundi pada 18 November 2018 di Bali sebagai titik finis Jelajah Sepeda Nusantara.

Ia berharap, acara Jelajah Sepeda Nusantara ini benar-benar mampu memberikan efek di tengah masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara untuk mendorong warga hidup sehat dengan bersepeda.

“Apalagi pendaftaran peserta sepeda santai Jelajah Sepeda Nusantara ini panitia tidak memungut biaya apapun alias gratis,” katanya. (des/asm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending