Connect with us

JAWA TIMUR

Tunggakan Piutang Pajak Kota Malang Rp 100 Miliar

Published

on

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto.

Apakabarnews.com, Malang – Tunggakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam neraca keuangan Pemerintah Kota Malang saat ini mencapai Rp100 miliar lebih dan sudah kedaluwarsa.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Senin (9/7/2018) mengatakan, piutang pajak dinilai kedaluwarsa karena subjek dan objek pajak sulit ditemukan.

“Karena itu kami mengusulkan untuk dihapuskan atau diputihkan saja melalui aturan daerah,” kata Ade.

Ade berharap piutang pajak yang tak terdeteksi itu segera bisa direalisasikan melalui program penghapusan tunggakan piutang pajak daerah. Jika tahun ini aturan tentang penghapusan piutang pajak daerah itu disahkan, penghapusan piutang pajak tersebut segera bisa dilakukan tahun depan.

Ia menerangkan penghapusan tunggakan piutang pajak daerah ini penting karena akan berpengaruh pada keseimbangan neraca keuangan Pemkot Malang. Apalagi nilai tunggakan itu lebih dari Rp100 miliar.

Jika piutang pajak itu bisa dihapuskan, katanya, akan berpengaruh terhadap neraca keuangan daerah, artinya akan seimbang. “Piutang pajak daerah itu sangat sulit ditagih, karena ada sejumlah faktor,” katanya.

Pajak daerah itu menjadi terutang karena tak terbayar akibat SPPT dobel. Selain itu, objek pajak juga merupakan fasilitas umum, seperti masjid dan lapangan olahraga serta pajak yang sudah kedaluwarsa. bahkan ada yang mulai dari tahun 1980-an.

Menurut Ade, piutang pajak tersebut didominasi oleh pajak bumi dan bangunan (PBB) serta denda dari piutang pajak itu sendiri. Jika diakumulasikan, piutang pajak itu sekitar Rp100 miliar lebih.

Ia mengakui piutang pajak yang mencapai Rp100 miliar lebih itu merupakan warisan ketika pajak daerah dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan).

Hanya saja, meskipun ada penghapusan piutang pajak daerah, tidak mudah untuk menghapus piutang itu. Penghapusan itu harus melewati regulasi dan persetujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, disebutkan penghapusan (piutang) secara mutlak ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota untuk jumlah sampai dengan Rp5 miliar, dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5 miliar.

Aturan ini, kata Ade, harus masuk di regulasi daerah. Untuk Kota Malang, revisi Perda Pajak Daerah tersebut, saat ini dibahas di dewan. Jika bisa masuk ke pasal tambahan,” tegasnya.

Tim BP2D sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bagian Hukum Pemkot Malang, Kejaksaan dan Kepolisian, serta publik, seperti akademisi.

Hasil konsultasi itu secara tertulis sudah dibuatkan kompilasi dan kesimpulan yang saat ini sedang dikaji di Badan Diklat Provinsi Jatim. “Kami berharap usulan BP2D diterima sehingga bisa menyehatkan neraca keuangan Pemkot Malang,” tuturnya. (esw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Bupati Malang Siap Jalani Pemeriksaan Perdana KPK

Published

on

Bupati Malang Rendra Kresna tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi.

Apakabarnews.com, Malang – Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan kesiapannya, baik fisik maupun mental, untuk menjalani pemeriksaan perdana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Rendra Kresna yang terbelit dugaan kasus gratifikasi dan suap itu bertolak ke Jakarta, Minggu (14/10/2018) dengan pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang.

BACA JUGA : KPK Menggeledah Empat Lokasi di Kabupaten Malang

Sebelum “take off” Rendra yang didampingi putranya, Kresna Dewanata Prosakh, Wakil Bupati Malang Sanusi dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang itu menyampaikan beberapa pesan.

“Usia saya sudah 57 tahun. Kalau kita berkaca pada usia Nabi Muhammad adalah 63 tahun, kesempatan saya tinggal 6 tahun lagi. Saya ikhlas menerima apapun yang terjadi saat ini maupun ke depan,” ucapnya sebelum bertolak ke Jakarta.

Rendra mengaku sebagai pemimpin akan menanggung segala kemungkinan yang ada sebab seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya adalah tanggung jawabnya, terlepas itu sebuah kesalahan yang tidak dia ketahui sama sekali.

Namun, sebagai pemimpin, lanjut Rendra, semua harus dia tanggung karena pemimpin menjadi pengontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan anak buahnya. Oleh karena itu, jika ada yang terpeleset dan terperosok dalam lubang kesalahan, dia memilih untuk menanggungnya sendiri.

Bupati Rendra disangkakan oleh KPK dalam dua kasus yang berbeda, yakni suap dan gratifikasi. Rendra diduga menerima uang sebesar Rp7 miliar dari dua kasus yang kini sedang membelitnya itu.

Sebelumnya, Rendra juga berpesan secara khusus kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malang agar seluruh program yang sudah dijalankan dan menunjukkan perkembangan positif terus ditingkatkan, khususnya program yang bersentuhan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dua program yang menjadi perhatian Rendra dan mulai diseriusi adalah program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari dan desa wisata. Oleh karena itu, apa pun yang terjadi pada dirinya, dua program itu harus tetap dijalankan.

“Saya titip agar program ini terus dijalankan dan jangan pernah berhenti karena ke depan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Rendra.

Selain itu, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu juga berpesan agar seluruh layanan kepada masyarakat berjalan seperti biasanya.

Setiap OPD juga harus berperan dan memberi layanan yang optimal kepada publik sehingga Kabupaten Malang yang sudah mengalami kemajuan menjadi makin maju.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah 22 lokasi di Kabupaten Malang, di antaranya Rumah Dinas Bupati Malang, Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, rumah pribadi salah satu kepala bidang Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kantor Dinas Pertanian.

KPK juga menggeledah Kantor Partai NasDem Korwil Jawa Timur, Kantor PUPR Kabupaten Malang, Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kntor BUP, dan rumah saksi (kepala bidang di Dinas Bina Marga). (edg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA TIMUR

Perajin Tempe Keluhkan Kenaikan Harga Kedelai

Published

on

Tempe, adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain.

Apakabarnews.com, Madiun – Sejumlah perajin tempe di Kota Madiun, Jawa Timur mengeluh akibat naiknya harga kedelai yang menjadi bahan baku utama pembuatan tempe.

Maryati, seorang perajin tempe yang juga anggota Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartohajo, Minggu (14/10/2018) mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdampak pada naiknya harga kedelai. sebab, rata-rata para perajin tempe di wilayah Kelun menggunakan kedelai impor sebagai bahan bakunya.

“Sebelumnya harga kedelai di kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. Sejak dolar menguat, kedelai impor ikut naik di kisaran Rp7.500 hingga Rp8.500 per kilogram,” ujar Maryati.

Naiknya harga kedelai yang cukup signifikan tersebut menyebabkan biaya produksi pembuatan tempe ikut naik.

Untuk menghindari kerugian yang besar, para perajin mengaku mengurangi atau memperkecil ukuran tempe buatannya. Caranya, dengan mengurangi takaran kedelai yang dikemas ke dalam plastik atau daun pisang.

Ia menjelaskan, mengurangi ukuran tempe yang dijual, terpaksa dilakukan karena pihaknya tidak dapat menaikkan harga jual tempenya untuk meyesuaikan kenaikan harga kedelai.

“Ukurannya diperkecil, dikurangi sedikit. Tetapi harganya tetap sama, tidak naik. Sebab, kalau harganya dinaikkan takut tidak laku,” kata dia.

Ia mengaku harga tempe produksinya tetap sama, yakni, untuk tempe yang dibungkus daun pisang dan kertas dijual Rp500 per bungkus, sedangkan tempe yang dikemas dalam plastik ukuran setengah kilogram dijual Rp4.000 per kotak plastik.

Hal yang sama diungkapkan perajin tempe lainnya, Suyadi (70). Dia mengaku, sejak kedelai impor mengalami kenaikan harga, ukuran tempe produksinya langsung diperkecil.

Hal ini dilakukannya supaya tempe produksinya tetap laku di pasaran. Selain itu, agar usaha yang telah digelutinya selama puluhan tahun tidak berhenti beroperasi.

“Harga jual tidak naik. Untung sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting modal kembali dan bisa tetap berproduksi,” katanya.

Para perajin tempe berharap agar harga kedelai impor kembali turun dan normal, sebab selama ini para perajin tempe bergantung pada kedelai impor untuk bahan bakunya, karena kedelai impor dinilai lebih tahan lama untuk diolah menjadi tempe dibandingkan dengan kedelai lokal. (los)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DESTINASI

Masjid Cheng Ho Surabaya Rayakan 16 Tahun Kebinekaan

Published

on

Masjid Cheng Ho Surabaya, adalah Masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading, Ketabang, Genteng, Surabaya.

Apakabarnews.com, Surabaya – Masjid Cheng Ho di Surabaya, Jawa Timur, merayakan kebinekaan di ulang tahunnya yang ke- 16 dengan mengundang berbagai lapisan masyarakat dari lintas agama.

“Bisa dilihat dari segenap undangan yang hadir malam ini, tidak semuanya yang perempuan mengenakan kerudung atau jilbab. Karena siapapun dan berasal dari etnis apapun diterima di Masjid Cheng Ho ini,” kata Ketua Pelaksana Harian Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Liemfuk Shan saat dikonfirmasi di sela perayaan HUT ke- 16 Masjid Cheng Ho di Surabaya, Sabtu (13/10/2018) malam.

Arsitektur Masjid Cheng Ho Surabaya, lanjut dia, sengaja tidak diberi pintu di berbagai sisinya agar siapapun bisa masuk ke dalam.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Tionghhoa Indonesia (PITI) Jawa Timur, Haryanto Satriyo menandaskan, Masjid Cheng Ho yang dibangun di Surabaya pada 2002 merupakan cikal bakal berdirinya Masjid Cheng Ho di berbagai kota lainnya di Indonesia.

“Sampai sekarang sudah berdiri 16 Masjid Cheng Ho di berbagai daerah se- Indonesia,” katanya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho HM Jos Soetomo mengemukakan, Masjid Cheng Ho yang kini sudah banyak berdiri di berbagai wilayah Indonesia membuktikan bahwa Laksamana Cheng Ho, yang dikenal sebagai seorang pelaut dan penjelajah asal Tiongkok yang tersohor di abad ke-14 itu, telah melekat di hati masyarakat Indonesia.

“Kita tidak bisa lahir dengan menentukan berasal dari etnis mana. Seperti saya, misalnya, tidak pernah menginginkan terlahir dari etnis Tionghoa. Nyatanya saya adalah Indonesia. Kita bangsa Indonesia, Allahu Akbar,” ujarnya.

Perayaan HUT ke- 16 Masjid Cheng Ho Surabaya turut mengundang seluruh konsulat jenderal (Konjen) atau perwakiran dari negara-negara sahabat yang ada di Surabaya.

Konjen China di Surabaya Gu Jingqi mengenang Laksamana Cheng Ho yang 611 tahun silam berlayar ke arah Barat hingga sampai ke Indonesia membawa misi sebagai duta besar persahabatan.

“Laksamana Cheng Ho ketika itu berlayar tidak membawa tombak maupun meriam. Beliau membawa sutera dan persahabatan melalui pertukaran kebudayaan dan menyebarkan ilmu pengetahuan,” katanya.

Dia lebih lanjut mengapresiasi Masjid Cheng Ho Surabaya yang telah berdiri selama 16 tahun berkembang dengan pesat dan memberi pengaruh yang semakin luas terhadap masyarakat Indonesia.

“Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho sebagai pengelola Masjid Cheng Ho telah banyak menyumbang, tidak hanya bagi masyarakat etnis Tionghoa tetapi kepada semua etnis. Keberadaan Masjid Cheng Ho telah memberi keharmonisan di masyarakat Indonesia,” katanya. (hnf)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending