Connect with us

SEKTOR RIIL

Bappenas : Pelayanan Dasar Kunci Perbaiki Indeks Pembangunan Manusia

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pelayanan dasar merupakan kunci bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Menurut Bambang di Jakarta, Selasa (10/7/2018), pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan, namun juga harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai.

BACA JUGA : Bappenas : Perang Dagang Bisa Ganggu Ekonomi Daerah

“Contohnya masalah kesehatan, tidak bisa jauh-jauh dari masalah air bersih dan sanitasi. Jadi, sebenarnya pelayanan dasar dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, adalah kunci daerah memperbaiki HDI,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli.

Apabila suatu daerah memiliki IPM rendah, lanjut Bambang, maka perlu dilihat mana dari tiga unsur tersebut yang menyebabkan IPM daerah tersebut rendah.

“Tentunya untuk daerah-daerah yang misalnya punya sumber daya alam cukup besar, mungkin daya beli tidak terlalu menjadi isu karena tertolong dengan kemampuan daerah menghasilkan sumber daya alam. Tapi kadang-kadang yang tertinggal itu pelayanan dasar,” kata Bambang.

IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat atau penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010-2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada 2010 menjadi 70,81 pada 2017. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai 2016.

Pada 2017, peningkatan IPM Indonesia pada 2017 juga terlihat di tingkat provinsi. BPS mencatat jumlah provinsi yang berstatus sedang, berkurang dari 21 provinsi pada 2016 menjadi 18 provinsi pada tahun lalu.

Tiga provinsi yang statusnya naik dari sedang menjadi tinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, saat ini terdapat 14 provinsi yang berstatus pembangunan manusia tinggi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM di level sangat tinggi.

Sementara itu Papua, masih berstatus rendah. Namu demikian, Papua menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat dalam periode 2016-2017, yakni naik 1,79 persen. (cit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Pajak Dinaikkan, Impor Barang Mewah Turun Hampir 10 Persen

Published

on

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Heru Pambudi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan kenaikan tarif PPh 22 impor yang berlaku sejak 13 September 2018 telah menurunkan impor untuk kelompok barang mewah hingga 9,9 persen.

“Terjadi penurunan impor kelompok barang mewah pada periode 13 September-11 November 2018 dibandingkan periode 13 Agustus-11 Oktober 2018, dari 364,15 juta menjadi 328,11 juta dolar AS,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Heru mengatakan hal tersebut juga terlihat dari penurunan devisa impor dari kelompok barang mewah, yang mengalami kenaikan tarif dari 7,5 persen menjadi 10 persen, dari 10,27 juta dolar AS sebelum pemberlakuan menjadi 5,46 juta dolar AS setelah pemberlakuan.

Penurunan devisa impor tersebut ikut terlihat di kelompok bahan penolong yang mengalami kenaikan tarif 2,5 persen menjadi 7,5 persen dan kelompok barang konsumsi yang mengalami kenaikan tarif 2,5 persen menjadi 10 persen.

Devisa impor di kelompok bahan penolong turun dari sebesar 15,99 juta dolar AS sebelum pemberlakuan menjadi 9,65 juta dolar AS setelah pemberlakuan dan devisa impor di kelompok barang konsumsi turun dari 4,85 juta dolar AS sebelum pemberlakuan menjadi 3,22 juta dolar AS setelah pemberlakuan.

Secara keseluruhan, devisa impor harian rata-rata dari sebelumnya yang tercatat pada periode 1 Januari-12 September sebesar 31,1 juta dolar AS, turun menjadi 18,3 juta dolar AS pada 13 September-11 November 2018 setelah pemberlakuan.

“Penurunan rata-rata impor harian setelah kebijakan menjadi 41,05 persen,” tambah Heru.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan tarif PPh 22 impor serta mewajibkan penggunaan biodiesel (B20) untuk mengurangi impor dan menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Namun, selama dua bulan pelaksanaan, implementasinya belum terlihat efektif untuk memberikan kontribusi kepada neraca perdagangan yang masih mengalami defisit.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca perdagangan pada Oktober 2018 sebesar 1,82 miliar dolar AS yang dominan disebabkan oleh defisit dari sektor minyak dan gas. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Operasi Pasar Beras di Jakarta Segera Dilakukan

Published

on

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, menuturkan, mereka menggandeng Perum Bulog akan segera melakukan operasi pasar kembali terkait kenaikan beras medium di Jakarta.

“Dalam waktu dekat Food Station dan seluruh pedagang pasar induk beras Cipinang berkoordinasi dengan Bulog akan segera operasi pasar,” ujar Adi, di Kantor Bareskrim Kepolisian Indonesia, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Untuk waktu pasti dilakukannya operasi pasar, dia enggan menyebutkannya.

Untuk distribusi atau operasi pasar dengan menggelontorkan beras medium, dikatakannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan surat ke Kementerian Perdagangan, selanjutnya Kemendag sudah bersurat ke Dirut Bulog untuk dilakukan operasi pasar.

“Kami perlukan bantuan dari Bulog untuk mengguyur beras medium yang harganya naik,” tutur dia.

Ia mengatakan, saat ini stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang di atas 50.000 ton yang merupakan batas yang aman. Terjadinya kenaikan harga beras medium karena di akhir tahun lalu hasil panen baik dan berkualitas.

Dengan kualitas beras yang bagus, terjadi pergerakan harga beras medium menjadi lebih tinggi.

Harga beras medium IR643 di pekan kedua November harganya mencapai Rp9.225 per kilogram dari harga sebelumnya Rp8.700 per kilogram.

Harga eceran tertinggi beras medium di wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, NTB, Sulawesi dan Bali sebesar Rp9.450 per kilogram, sedangkan untuk premium Rp12.800 per kg. (dda)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Izin Terbang Merpati Tidak Gampang, Kata Menhub

Published

on

Izin terbang PT Merpati Nusantara Airlines tidak serta merta akan dikeluarkan setelah Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya.

Apakabarnews.com, Surabaya – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan izin terbang PT Merpati Nusantara Airlines tidak serta merta akan dikeluarkan setelah Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak pailit.

“Saya sambut baik keinginan Merpati untuk terbang kembali, karena pada dasarnya dibutuhkan banyak perusahaan aviasi, khususnya untuk melayani wilayah Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi kompetensi Merpati,” katanya kepada wartawan, di sela menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 73 Korps Marinir di Lapangan Apel Bumi Marinir, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/11/2018).

Dia menjelaskan untuk dapat kembali terbang, Merpati harus mengurus perizinan mulai dari awal lagi yang dinilainya tidak gampang.

“Merpati harus mengawali kegiatannya dari awal secara cermat di berbagai aspek,” ujarnya.

Menhub mengingatkan industri aviasi atau penerbangan membutuhkan berbagai persyaratan yang sangat ketat, mulai dari “safety” atau segi keamanannya, marginnya yang besar hingga “servis” atau pelayanannya yang tinggi.

Untuk itu Menhub Budi mengimbau agar Merpati segera membenahi berbagai kegiatannya dengan cermat, mulai dari keuangannya, masalah legal, teknis, hingga sumber daya manusianya.

Dia menyebut yang paling utama untuk dibenahi adalah restrukturisasi keuangannya. “Merpati harus mendapatkan investor,” tuturnya.

Setelah itu, dia menandaskan, untuk mendapatkan izin terbang, setelah mendapatkan investor, kementerian perhubungan masih akan melihat “planning” atau perencanannya ke depan seperti apa.

“Rasanya memang tidak gampang untuk kembali mendapatkan izin terbang,” ucapnya. (sas)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending