Connect with us

SEKTOR RIIL

Bappenas : Pelayanan Dasar Kunci Perbaiki Indeks Pembangunan Manusia

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pelayanan dasar merupakan kunci bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Menurut Bambang di Jakarta, Selasa (10/7/2018), pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan, namun juga harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai.

BACA JUGA : Bappenas : Perang Dagang Bisa Ganggu Ekonomi Daerah

“Contohnya masalah kesehatan, tidak bisa jauh-jauh dari masalah air bersih dan sanitasi. Jadi, sebenarnya pelayanan dasar dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, adalah kunci daerah memperbaiki HDI,” ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli.

Apabila suatu daerah memiliki IPM rendah, lanjut Bambang, maka perlu dilihat mana dari tiga unsur tersebut yang menyebabkan IPM daerah tersebut rendah.

“Tentunya untuk daerah-daerah yang misalnya punya sumber daya alam cukup besar, mungkin daya beli tidak terlalu menjadi isu karena tertolong dengan kemampuan daerah menghasilkan sumber daya alam. Tapi kadang-kadang yang tertinggal itu pelayanan dasar,” kata Bambang.

IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat atau penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010-2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada 2010 menjadi 70,81 pada 2017. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai 2016.

Pada 2017, peningkatan IPM Indonesia pada 2017 juga terlihat di tingkat provinsi. BPS mencatat jumlah provinsi yang berstatus sedang, berkurang dari 21 provinsi pada 2016 menjadi 18 provinsi pada tahun lalu.

Tiga provinsi yang statusnya naik dari sedang menjadi tinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, saat ini terdapat 14 provinsi yang berstatus pembangunan manusia tinggi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM di level sangat tinggi.

Sementara itu Papua, masih berstatus rendah. Namu demikian, Papua menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat dalam periode 2016-2017, yakni naik 1,79 persen. (cit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Bantuan Kemiskinan akan Diubah “Non-Flat” Sesuai Kondisi Keluarga

Published

on

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bantuan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) akan diubah dari sistem `flat` atau jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga sama, menjadi sistem `non flat` alias sesuai kondisi keluarga.

“Sistem PKH akan kita ubah. Tahun lalu dengan keterbatasan anggaran, PKH-nya bersifat `flat artinya setiap keluarga penerima PKH terimanya sama. Mulai pertengahan tahun ini akan dibuat non flat, sesui kondisi keluarga,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Bambang menjelaskan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang di dalamnya terdapat anak sekolah dan juga ibu yang tengah hamil, seharusnya jumlah bantuan yang diterima berbeda dengan KPM yang tidak memiliki anak dan ibu hamil di dalamnya.

“Misalnya, saya punya anak sekolah dan istri hamil, sedangkan kamu belum ada anak dan tidak ada yang hamil. Kalau mau gunakan bantuan tunai bersyarat seperti PKH harusnya kamu dan saya terimanya beda karena istri harus berobat anak harus sekolah penuh, jadi harusnya saya terimanaya lebih dari kamu yang tidak ada beban,” kata Bambang.

Untuk tahun ini, lanjut Bambang, jumlah KPM bantuan tunai bersyarat tersebut naik dari enam juta KPM menjadi sepuluh juta KPM.

Bambang mengharapkan, dengan adanya sistem non flat, akan membantu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan juga tentunya ketimpangan di Tanah Air.

Tahun ini, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 9,5-10 persen. Sedangkan pada 2019 mendatang, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai 8,5-9,5 persen.

“Tahun depan mudah-mudahan berlanjut terus sehingga non flat ini akan punya kontribusi besar terhadap pengurangan ketimpangan dan jumlah orang miskin,” ujar Bambang.

Untuk merealisasikan sistem non flat, lanjut Bambang, tentunya pemerintah harus menambah anggaran. Namun Bambang tidak secara detail menyebutkan jumlah anggaran yang akan ditambahkan. Hanya saja ia menyebutkan hal tersebut sudah diakomodasi oleh Kementerian Keuangan.

“Dengan non flat, otomatis akan ada perubahan. Kita harus tambah anggaran itu, kalau tadinya sama, kan gak mungkin kamu harusnya turun. Yang harusnya lebih itu ditambah. Jadi itu secara tidak langsung sudah menambah tapi tidak berlaku seluruhnya namun berdasarkan karakteristik keluarga,” kata Bambang.

Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. (cit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Satgas Pangan Telusuri Penyebab Naiknya Harga Telur

Published

on

Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol, Setyo Wasisto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya sedang menelusuri penyebab kenaikan harga telur ayam yang saat ini melambung di pasaran.

“Ini sedang diteliti kalau ada yang main-main (mempermainkan harga),” kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Terkait kenaikan harga ini, pihaknya mengatakan telah mengadakan rapat di Kementerian Perdagangan yang dihadiri oleh pihak Kemendag, Satgas Pangan, asosiasi peternak, pedagang dan integrator.

Dari hasil rapat tersebut diketahui bahwa stok telur di peternak mencukupi. Selain itu harga jual telur di kandang ayam juga normal.

Mengenai harga pakan ayam, menurut dia, tidak ada kenaikan harga.

Namun terjadi kenaikan harga pada day old chick (anakan ayam yang berumur satu hari) sebagai imbas dari kebijakan.

Soal kebutuhan telur ayam di pasar, menurut dia, terpantau normal karena tidak ada perayaan hari besar.

Setyo yang juga menjabat Kadivhumas Polri ini menambahkan harga telur ayam terpantau merangkak naik setelah Hari Raya Idul Fitri 2018.

“Sejak setelah Lebaran, (harga) naik dan tidak turun-turun,” katanya.

Untuk itu pihaknya akan menelusuri rantai distribusi telur. “Itu yang akan kami selidiki, apakah pengepul, pangkalan atau broker yang ambil untung banyak,” katanya.

Setyo mengatakan kenaikan harga telur terjadi di beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Selain di Jakarta, juga di beberapa daerah di Bandung, Tasik, Ciamis, Blitar,” katanya.

Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah, naik pasca Hari Raya Idul Fitri. Sebagai contoh di beberapa pasar tradisional di Jakarta, harga telur ayam saat ini di kisaran Rp28 ribu hingga Rp32 ribu per kilogram. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

KPK Panggil Saksi Sektor BUMN-Politik Kasus PLTU

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil saksi-saksi dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan politik.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil saksi-saksi dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan politik pada pekan ini dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Dalam waktu dekat direncanakan minggu ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi awal dalam kasus ini. Ada dua unsur yang direncanakan diperika akhir minggu ini. Pertama unsur saksi dari BUMN dan yang kedua dari politik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pun pada Senin (16/7) hingga Selasa dini hari telah menggeledah di tiga lokasi, yaitu ruang kerja tersangka Eni Maulani Saragih di gedung DPR RI Jakarta, kantor pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta, dan kantor Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang berada di gedung Indonesia Power Jakarta.

“Penggeledahan dilakukan kemarin di tiga lokasi. Selesai ada yang pukul 22.30 WIB di DPR. Ada yang selesai pukul 01.00 WIB atau pukul 02.00 WIB di kantor PLN dan kantor PJB yang berada di gedung Indonesia Power,” tutur Febri.

Dari tiga lokasi yang digeledah itu, kata Febri, tim KPK mengamankan dan menyita sejumlah dokumen-dokumen penting.

“Dari dokumen itu kami bisa lihat ada beberapa proses proyek PLTU Riau-1 bagaimana ada penunjukan dari pihak swasta di mana ada aktor yang kami amankan dan kami jadikan tersangka. Juga ditemukan informasi yang kami temukan bagaimana skema kerja sama dalam proyek tersebut tentu kami dalami lebih lanjut. Juga ditemukan ‘CCTV’ dan peralatan alat komunikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen “fee” 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari Johannes kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 Rp300 juta.

“Ini perlu kami dalami lebih jauh sebenarnya bagaimana proses awal sampai dengan kemarin ketika tangkap tangan dilakukan, sejauh mana suap yang kami duga diterima EMS sekitar Rp4,8 miliar tersebut memang secara signifikan bisa memuluskan proses yang terjadi,” ungkap Febri.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga.

Adapun peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending