Connect with us

FINANSIAL

BI : Neraca Perdagangan Juni Surplus Semiliar Dolar AS

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan terjadinya surplus neraca perdagangan pada Juni 2018 senilai satu miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih tinggi dari proyeksi awal senilai 900 juta dolar AS.

“Data terakhir memperlihatkan neraca perdagangan Juni lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, semula surplus 900 juta, menjadi lebih tinggi dari satu miliar untuk Juni,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Perry memastikan proyeksi surplus neraca perdagangan tersebut bisa sedikit menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) pada triwulan II-2018 yang secara musiman diperkirakan masih lebih tinggi.

“Kami mengingatkan bahwa current account deficit musiman pada triwulan dua lebih tinggi. Tidak usah kaget dan risau, karena nanti akan turun pada triwulan tiga,” katanya.

Meski demikian, Perry Warjiyo menambahkan, untuk keseluruhan 2018 dapat dipastikan nilai defisit neraca transaksi berjalan masih berada di bawah 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Mei 2018 terjadi defisit senilai 1,52 miliar dolar AS.

Defisit tersebut dipicu oleh defisit pada sektor migas senilai 1,24 miliar dolar AS dan non-migas senilai 0,28 miliar dolar AS.

Nilai defisit pada sektor migas yang besar terjadi akibat pengaruh kenaikan harga minyak mentah dunia di pasar internasional.

Secara akumulatif, Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan telah tercatat sebesar 2,8 miliar dolar AS. Pada periode sama 2017, neraca perdagangan tercatat surplus senilai 5,9 miliar dolar AS seiring dengan membaiknya kinerja ekspor. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Menkeu : Pasca-Revisi PMK, Delapan Perusahaan Telah Terima “Tax Holiday”

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima insentif pengurangan pajak penghasilan seusai revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tax holiday.

“Sejak PMK 35/2018 terbit pada April, sudah diberikan kepada delapan Wajib Pajak, dalam waktu enam bulan,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan delapan perusahaan atau wajib pajak ini mencakup total rencana investasi Rp161,3 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja 7.911 orang.

“Negara asal investor ini berasal dari China, Hong Kong, Singapura, Jepang, Belanda, dan Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan sebanyak tiga perusahaan yang mendapatkan insentif perpajakan ini berinvestasi di industri terkait infrastruktur ketenagalistrikan.

Lima perusahaan lainnya berinvestasi di industri terkait logam dasar hulu seperti industri penggilingan baja, industri besi, dan baja dasar, serta industri logam dasar bukan besi.

Lokasi dari investasi tersebut antara lain sebanyak dua perusahaan terletak di kawasan industri Morowali, dua perusahaan di kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dan satu perusahaan di Serang, Banten.

Kemudian, satu perusahaan terletak di kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, satu perusahaan di kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan satu perusahaan di kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

“Berdasarkan jenis investasi, tujuh wajib pajak merupakan penanaman modal baru dan satu wajib pajak merupakan perluasan usaha,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh tax holiday sejak penerbitan PMK 35/PMK.010/2018 telah memperlihatkan adanya iklim investasi yang atraktif di Indonesia.

“Kondisi ini membuat pelaku usaha merasa nyaman dan mau menciptakan investasi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah pada 29 Maret 2018 menerbitkan PMK 35/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang merupakan revisi dari PMK 159/PMK.010/2015.

Dalam revisi PMK tersebut, terdapat penurunan nominal investasi yang bisa diberikan kepada wajib pajak dari sebelumnya Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar.

Selain itu, terdapat penambahan cakupan industri yang bisa mendapatkan tax holiday dari delapan menjadi 17 termasuk 153 bidang usaha dan jenis produksi.

Sedangkan, PMK 159/PMK.010/2015 yang terbit pada 14 Agustus 2015 merupakan revisi dari PMK 130/PMK.010/2011.

Namun, tidak ada wajib pajak yang memperoleh tax holiday dalam periode PMK ini, karena proses simplifikasi yang dilakukan tidak terlalu mengundang minat investor.

Sementara itu, PMK 130/PMK.010/2011 yang terbit pada 15 Agustus 2011 merupakan peraturan awal dari pemberian tax holiday di Indonesia.

Terdapat lima wajib pajak yang tercatat berhasil memperoleh insentif ini, meski hanya tiga yang telah melakukan produksi secara komersial. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Mandiri Perkirakan Pertumbuhan Kredit 2019 Melambat

Published

on

Usai Pers Paparan Publik Laporan Keuangan Triwulan III/2018 PT Bank Mandiri, Rabu (17/10/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memerkirakan pertumbuhan kredit perseroan akan melambat menjadi 11,5 persen (yoy) pada 2019 dari 13 persen (yoy) di 2018 karena eskalasi perang dagang dan tekanan nilai tukar di pasar finansial.

“Karena ada beberapa faktor yang berdampak ke likuiditas,” kata Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan usai jumpa pers paparan kinerja di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sumber laba Mandiri pada 2019, kata Panji, masih ditopang pendapatan bunga, kemudian ditambah meningkatnya pendapatan berbasis komisi dan juga pendapatan investasi seperti dari obligasi negara.

Tahun 2018, Mandiri meyakini dapat mendongkrak pertumbuhan kredit hingga 13 persen dan mengantongi laba Rp24 triliun hingga akhir tahun. Di akhir September 2018, kredit Mandiri sudah tumbuh 13,8 persen (yoy).

Tahun depan, kata Panji, tantangan terberat datang dari dampak eskalasi perang dagang antara dua negara raksasa dunia China dan AS. Ketidakpastian yang ditimbulkan konflik tarif itu bisa membuat ekspansi bisnis terhambat dan gejolak di pasar finansial.

Selain itu, kelanjutan normalisasi Bank Sentral AS The Federal Reserve, melalui suku bunga acuan, akan memberi dampak terhadap arus likuiditas global yang juga akan mempengaruhi kondisi likuiditas domestik.

Olah karena ketidakpastian global itu pula, Mandiri memperkirakan Bank Indonesia masih akan menaikkan suku bunga acuannya satu kali lagi di kuartal IV 2018 menjadi enam persen pada 2018.

“Arus dana cukup besar mengalir ke negara asal (dari negara berkembang) karena suku bunga aset dolar AS menguat. BI aan melakukan pengetatatn dari suku bunga,” kata Wakil Direktur Utama Mandiri Sulaiman Arif Arianto. (iap)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Ekonomi Indonesia 2018-2019 Diprediksi Tumbuh 5,1 Persen

Published

on

Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,1 persen sepanjang 2018 dan 2019 mendatang seiring masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global yang akan memengaruhi perekonomian domestik.

“Ekonomi Indonesia tahun depan tidak akan sekencang yang diperkirakan. Tahun depan 5,1 persen dan tahun ini juga 5,1 persen,” kata pengamat ekonomi Agustinus Prasetyantoko di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menurut Rektor Universitas Katolik Atma Jaya itu, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan juga pertumbuhan ekonomi AS yang meningkat namun menyebabkan pelebaran defisit fiskal di Negeri Paman Sam itu, menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi global terutama bagi negara-negara berkembang.

“Ada ketidakpastian dari sisi keuangan global, dan di sisi lain ada ketidakpastian dari sisi perdagangan. Likuiditas akan semakin ketat di domestik kita,” ujar Prasetyantoko.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh 5,1 persen, lanjutnya, maka implikasinya bagi dunia bisnis secara umum yaitu stagnasi di mana tidak ada peluang untuk tumbuh lebih tinggi.

“Tapi di luar ini, tentu ada beberapa sektor spesifik yang punya peluang baru. Misalnya juga soal pasar Afrika yang belum tergarap dengan baik dan di sana ada “demand” akan produk konsumsi yang tinggi mulai dari produk barang sampai jasa. Kalau bisa identifikasi negara apa butuhapa, pemerintah bisa dorong ekspor kita ke sana lebih tinggi,” katanya.

Selain itu, kendati ke depannya likuiditas diperkirakan akan semakin ketat dan berkurangnya suplai valas, namun suplai teknologi dan inovasi diproyeksikan akan meningkat. Hal ini juga perlu dimanfaatkan oleh Indonesia.

“Problematika kita bagaimana kita memanfaatkan suplai teknologi dan inovasi yang naik itu untuk memperkuat kita di sektor keuangan misalnya inklusi keuangan. Kemudian bisnis misalnya e-commerce dan logistik. Jadi kalau itu disistematiskan, itu bisa jadi pengungkit dan bisa jadi harapan baru ekonomi kita di depan,” ujar Prasetyantoko.

Direktur Grup Surveillans dan Stabilitas Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dody Arifianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan diproyeksikan akan mencapai masing-masing 5,1 persen.

Perkiraan tersebut sama dengan prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1 persen pada 2018 dan 2019, dari prediksi sebelumnya 5,3 persen.

Sementara itu, pemerintah sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2018 akan berada di kisaran 5,14-5,21 persen. Sedangkan dalam RAPBN 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen. “Kita harus akui faktor-faktor sekrang ini memberatkan dan jelang tahun politik biasanya pengusaha juga agak ngerem. 5,1 persen juga sudah baik,” kata Dody.

Dody menyoroti masalah defisit neraca transaksi berjalan (CAD) yang memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, karena para investor melihat hal tersebut sebagai salah satu indikator penting sebelum menanamkan investasinya di suatu negara.

“Kita masih punya masalah CAD. CAD ini harus bisa kita “handle” mengingat situasi global saat ini. Investor sendiri untuk masuk ke negara berkembang sendiri masih agak grogi,” ujar Dody. (cit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending