Connect with us

FINANSIAL

BI : Neraca Perdagangan Juni Surplus Semiliar Dolar AS

Published

on

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan terjadinya surplus neraca perdagangan pada Juni 2018 senilai satu miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih tinggi dari proyeksi awal senilai 900 juta dolar AS.

“Data terakhir memperlihatkan neraca perdagangan Juni lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, semula surplus 900 juta, menjadi lebih tinggi dari satu miliar untuk Juni,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Perry memastikan proyeksi surplus neraca perdagangan tersebut bisa sedikit menekan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) pada triwulan II-2018 yang secara musiman diperkirakan masih lebih tinggi.

“Kami mengingatkan bahwa current account deficit musiman pada triwulan dua lebih tinggi. Tidak usah kaget dan risau, karena nanti akan turun pada triwulan tiga,” katanya.

Meski demikian, Perry Warjiyo menambahkan, untuk keseluruhan 2018 dapat dipastikan nilai defisit neraca transaksi berjalan masih berada di bawah 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Mei 2018 terjadi defisit senilai 1,52 miliar dolar AS.

Defisit tersebut dipicu oleh defisit pada sektor migas senilai 1,24 miliar dolar AS dan non-migas senilai 0,28 miliar dolar AS.

Nilai defisit pada sektor migas yang besar terjadi akibat pengaruh kenaikan harga minyak mentah dunia di pasar internasional.

Secara akumulatif, Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan telah tercatat sebesar 2,8 miliar dolar AS. Pada periode sama 2017, neraca perdagangan tercatat surplus senilai 5,9 miliar dolar AS seiring dengan membaiknya kinerja ekspor. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Gaji PNS Cair April 2019

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pencairan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) 2019 akan terealisasi pada April, dan mereka juga akan menerima rapelan kenaikan gaji dengan jumlah sekaligus yang dihitung mulai Januari 2019.

“Karena UU APBN kan untuk (mulai) Januari. Untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan tepat waktu pembayaran gajinya.” kata Menkeu di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Sri Mulyani mengatakan kenaikan gaji PNS itu diatur dalam Undang-undang (UU) APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018.

Dalam UU itu, kata dia, PNS mendapat kenaikan gaji pokok sehingga diperlukan peraturan pemerintah sebagai petunjuk hukum untuk melaksanakan perintah UU ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menjelaskan bahwa kenaikan gaji PNS 2019 itu baru dibayarkan April, namun besarannya akan mencakup kenaikan gaji dari Januari-April. “Baru untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan per bulan sesuai waktu pembayaran gajinya,” ujar dia.

Saat ini, kata Sri Mulyani, pihaknya sedang menunggu data lengkap dari kementerian dan lembaga untuk memverifikasi kenaikan gaji PNS 2019 itu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah soal itu.

“Namun karena ini menyangkut seluruh PNS, seluruh kementerian lembaga, maka kami membutuhkan data detailnya dari setiap kementerian dan lembaga jumlah PNS dan berapa kenaikannya,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, saat membacakan pidato nota keuangan dan RUU APBN 2019, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan gaji dan pensiun pokok aparatur sipil negara sebesar sekitar lima persen pada 2019. (dra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Fasilitasi UMKM Jatim Masuk Pasar Digital

Published

on

BI juga telah menggelar beberapa pelatihan pengelolaan panen dan pascapanen bagi petani kopi untuk peningkatan kualitas kopi lokal.

Apakabarnews.com, Surabaya – Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur pada tahun 2019 berencana memfasilitasi sejumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah itu masuk ke pasar digital atau dalam jaringan (daring/online), sebagai salah satu program mendorong perekonomian daerah.

“Rencana yang sedang kami jalankan tahun 2019 adalah menyambungkan UMKM ke marketplace online, sebab secara produk UMKM Jatim sudah cukup baik, khususnya terkait dengan pengemasannya,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Difi A Johansyah di Surabaya, Selasa (12/3/2019).

Rencana kedua, kata dia, adalah mendorong konektivitas produk kopi di Jawa Timur dan beberapa produk pangan, karena memiliki potensi yang cukup bagus.

Untuk produk kopi, kata dia, BI telah menggandeng Dewan Kopi Indonesia dengan menggelar Hari Kopi Nasional, ditambah dengan dukungan pemerintah daerah, agar produk kopi Jatim lebih dikenal sehingga menambah pemasukan petani kopi.

BI juga telah menggelar beberapa pelatihan pengelolaan panen dan pascapanen bagi petani kopi untuk peningkatan kualitas kopi lokal, sehingga diharapkan meningkatkan kualitas kopi lokal.

Sementara terkait upaya menyambungkan UMKM Jatim ke daring, hal itu sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menargetkan pada akhir 2019 sebanyak 27 ribu UMKM di Jatim bisa masuk pasar digital, karena potensinya yang cukup besar.

Untuk mencapai target itu, Pemprov Jatim telah menyiapkan Warung Digital sebagai langkah mendorong potensi UMKM untuk terus berkembang.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, UMKM di wilayah itu potensinya telah memberi kontribusi tinggi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, bahkan secara nasional, kontribusi di Jatim mencapai 20 persen, nomor dua setelah DKI Jakarta. (ami)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani akan Ubah Skema Pajak Kendaraan Mewah

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan untuk mengubah skema pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor, di antaranya tidak ada lagi pembedaan antara sedan dan nonsedan, serta pengenaan berdasarkan pengeluaran emisi karbon.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (11/3/2019), Sri Mulyani, menguraikan perubahan skema itu adalah di antaranya dasar pengenaan pajak yang asalnya berdasarkan kapasitas mesin, menjadi berdasarkan konsumsi bahan bakar dan tingkat pembuangan emisi karbon dioksida (C02).

“Semakin rendah pembuangan emisi maka akan semakin rendah tarif pajaknya,” kata Sri Mulyani.

Kemudian, pengelompokan kapasitas mesin kendaraan tidak akan lagi berdasarkan mesin yang menggunakan jenis bahan bakar seperti minyak dan gas. Jika skema baru ini ditetapkan, pengelompokan mesin hanya akan menjadi kelompok kurang dari atau sama dengan 3.000 cc dan di atas 3.000 cc saja.

Sedangkan pengelompokan tipe kendaraan yang asalnya dibedakan antara sedan dan nonsedan, menjadi tidak ada pembedaan.

Selanjutnya, untuk program insentif nantinya akan diubah dari sebelumnya hanya untuk Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) saja, menjadi untuk KBH2, kendaraan elektrik hybrid (hybrid EV/HEV), Kendaraan Plug in HEV, Kendaraan Flexy Engine, dan Kendaraan Listrik,

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan dalam skema PPnBM yang baru, terdapat insentif fiskal untuk mendorong industrialisasi khususnya untuk produksi mobil listrik.

Pengembangan mobil listrik, kata Airlangga, membutuhkan insentif fiskal karena biaya produksi dan manufaktur mobil listrik yang tinggi. Selain itu, perubahan skema PPnBM termasuk insentif di dalamnya, untuk menurunkan tingkat emisi karbon karena penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia.

“Ada insentif, insentif dalam skema usulan PPnBM yang baru itu bisa mejadi fasilitas fiskal. Jadi (pengenaan PPnbM) berbasis emisi walaupun masih ada kesetaraan terhadap kategori cc,” ujarnya.

Skema baru PPnBM ini, menurut Sri Mulyani dan Airlangga, baru akan diterapkan pada 2021. Pemerintah merasa perlu memberikan waktu yang cukup kepada industri untuk melakukan transisi, agar tidak mengganggu ekspansi usaha. (iap)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending