Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Tiga Saksi Suap Dana Daerah

Published

on

Yaya Purnomo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018 saat datangi Gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk tersangka Amin Santono terkait kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Tiga saksi itu antara lain dua orang dari unsur swasta masing-masing Yosa Octora Santono dan Pahala Simamora serta Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

Untuk diketahui, Yaya Purnomo juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi tentang penerimaan suap oleh tersangka Yaya Purnomo.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, dan Eka Kamaludin seorang konsultan yang juga menjadi perantara dalam kasus itu.

Ketiganya diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut. Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Ahmad Ghiast dari pihak swasta sekaligus kontraktor.

Untuk Ahmad Ghiast, KPK pada Selasa (3/7/2018) telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan atau tahap dua terhadap yang bersangkutan.

Sidang terhadap Ahmad Ghiast akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada keempatnya pada Jumat (4/5/2018) di Jakarta dan Bekasi.

Amin diduga menerima Rp400 juta, sedangkangkan Eka menerima Rp100 juta yang merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar Rp1,7 miliar atau 7 persen dari nilai 2 proyek di Kabupaten Sumedang senilai total Rp25 miliar.

Sedangkan uang suap untuk Yaya belum terealisasi meski Yaya sudah menerima proposal dua proyek tersebut yaitu proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumbedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK total mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia seberat 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar, termasuk Rp400 juta yang diamankan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusumah, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Uang selain Rp500 juta untuk Amin dan Eka serta emas tersebut diperoleh dari apartemen Yaya di Bekasi.

“Uang (di luar Rp400 juta) tadi ditemukan di apartemen saudara YP (Yaya Purnomo), karena yang bersangkutan menerima uang dolar AS dari daerah lalu diganti menjadi logam mulia. Siapa saja yang memberi kita punya data, nanti digali lebih lanjut, mudah-mudahan akan ditemukan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Amin, Eka dan Yaya disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ahmad disangkakan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke-1 jo KUHP dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Jelaskan Kronologis OTT Bupati Labuhanbatu

Published

on

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Apakabarnews.com, Jakarta – KPK menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2018.

“Secara keseluruhan, KPK mengamankan total 6 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan kabupaten Labuhanbatu, 2 orang diamankan di bandara dan 4 orang diamankan di Labuhanbatu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Keenam orang tersebut adalah Pangonal Harahap (PHH) selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2021; Effendy Sahputra (ES) selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi; H. Thamrin Ritonga (HTR) dari pihak swasta; Khairu Pakhri (KP) sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu; pegawai BPD Sumut berinisial H serta ajudan berinsial E.

“Sedangkan UMR (Umar Ritonga) orang kepercayaan bupati melarikan dlri saat akan diamankan tim KPK,” ungkap Saut.

Kronologi OTT tersebut adalah pada Selasa, 17 Juli KPK mengidentifikasi adanya penerimaan uang dari Effendy, swasta kepada Pangonal melalui beberapa pihak sebagai perantara.

“Diduga ES, swasta mengeluarkan cek senilai Rp576 juta. Pada Selasa sore ES menghubungi H untuk mencairkan cek dan menitipkan uang tersebut kepada H untuk diambil oleh UMR, pihak swasta,” tambah Saut.

Pada Selasa (17/7) sesuai perintah ES, UMR menuju BPD Sumut. Sebelumnya yang bersangkutan menghubungi AT (orang kepercayaan ES) untuk bertemu di BPD Sumut dengan modus “menitipkan uang” yang sudah disepakati sebelumnya.

“Setelah AT melakukan penarikan sebesar Rp576 juta, kemudian sebesar Rp16 juta diambil untuk dirinya sendIri dan Rp61 juta ditransfer ke ES, serta Rp500 juta dalam tas kresek dititipkan pada petugas bank dan kemudian pergi meninggalkan bank,” ungkap Saut.

Sekitar pukul 18.15 WIB, Umar kemudian datang ke bank dan mengambil uang Rp500 juta tersebut pada petugas bank, dan membawa keluar dari bank.

“Namun UMR tidak kooperatif. Di luar bank tim menghadap UMR untuk memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu,” tambah Saut.

Saat itu kondisi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR hingga kemudian UMR diduga berpindah-pindah tempat, sempat pergi ke lokasi kebun sawit dan daerah rawa di sekitar lokasi tim memutuskan untuk mencari pihak lain yang juga diamankan dalam kasus ini.

Sekitar pukul 19.29 WIB tim mengamankan sejumlah pihak mulai dari HTR di kediamannya di Labuhanbatu. Berikutnya pada 19.57 WIB mengamankan H di BPD Sumut. Pukul 22.54 WIB tim mengamankan KP di kediamannya di Labuhanbatu

Sedangkan di Jakarta, pararel tim mengamankan Pangonal bersama ajudan sekitar pukul 20.22 WIB di Bandara Soekarno-Hatta

“Hari ini sekitar pukul 14.30 WIB tim mengamankan ES di kediamannya di Labuhanbatu,” tambah Saut.

Terhadap 4 orang yang diamankan di Labuhanbatu pada 17-18 Juli 2018, tim KPK melakukan pemeriksaan awal di Polres Labuhanbatu. Sedangkan Pangonal dan ajudannya setelah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta langsung dibawa ke gedung KPK sekitar pukul 21.30 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pangonal masih diperiksa petugas KPK di gedung KPK, Effendy masih berada di Polres Labuhanbatu sedangkan Umar melarikan diri dari KPK saat OTT pada Selasa (17/7). (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Densus 88 Tangkap Pengemudi Ojek Daring di Kalasan

Published

on

Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pengemudi ojek daring (online) yang diduga teroris di Jalan Yogyakarta-Solo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang pengemudi ojek daring (online) yang diduga teroris di Jalan Yogyakarta-Solo, Kalasan, Sleman, DIY, berinisial J, pada Rabu petang.

“Saya membenarkan bahwa beberapa saat yang lalu, hari ini ya, ada upaya proses penegakan hukum terhadap mereka yang terduga ikut jaringan itu Sleman, lalu di jalan Yogya-Solo,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal usai Anugerah Jurnalistik Polri 2018 di Jakarta, Rabu malam (18/7/2018).

Densus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap J sedang berjualan dawet di Jalan Yogyakarta-Solo, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terduga di Kalasan dengan hasil diperoleh buku-buku tentang jihad dan sebilah pedang.

Terduga beserta barang bukti kemudian dibawa oleh Densus 88 Mabes Polri.

Selain J, Densus 88 Antiteror Mabes Polri juga menangkap seorang warga berinisial IS di sebuah rumah makan di Jalan Perumnas, Dusun Ngropoh, Condongcatur, Sleman.

Setelah dilakukan penangkapan pada pukul 17.00 WIB, IS ditangkap dan dibawa ke Polda DIY beserta barang bukti berupa alat latihan yudo/pelindung badan, dua mata tombak, dua bumerang, dua lempengan besi, dua sasaran tembak, satu sabit dan sebuah mobil.

Iqbal mengatakan berawal dari insiden di Surabaya pada Mei 2018, para pelaku melakukan kesalahan sehingga membuka pintu masuk untuk Polri.

Setelah itu, Polri melakukan proses upaya paksa untuk mencegah terjadinya kejadian serupa.

“Semua yang terbukti melakukan koneksi-koneksi terhadap jaringan-jaringan yang melakukan tindak pidana itu, kami lakukan proses pidana,” kata Iqbal. (dda)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Boediono dan Todung Dihadirkan Dalam Sidang Syafruddin Temenggung

Published

on

Mantan Wakil Presiden, Boediono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan mantan Wakil Presiden Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

“Hari ini, Kamis 19 Juli 2018 untuk persidangan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung JPU berencana akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Boediono dan Todung Mulya Lubis,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Dalam kasus ini, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Boediono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan yang pada 30 April 2004 diserahi oleh Syafruddin pertanggungjawaban aset-aset BPPN dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) tertanggal 30 April 2004 dan database Bunisys yang berisikan hak tagih hutang petambak PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) sejumlah Rp1,129 triliun.

Jumlah hak tagih itu berbeda dengan BAST tanggal 27 Februari 2004 dengan nilai buku atau Aggregate Outstanding Balance (AOB) senilai Rp4,862 triliun.

Sedangakan Todung Mulya Lubis adalah anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) Komite KKSK.

Berdasarkan keputusan KKSK tanggal 18 Maret 2002, TBH diberi waktu untuk melakukan evaluasi compliace (kesesuaian) terhadap masing-masing terms PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) dalam waktu satu bulan sejak keputusan tersebut diambil.

BDNI adalah salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDNI mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian “Master Settlement Aqcuisition Agreement” (MSAA).

BPPN menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) per 21 Agustus 1998 memiliki utang (kewajiban) sebesar Rp47,258 triliun yang terdiri atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp35,6 triliun dan sisanya adalah simpanan pihak ketiga maupun letter of credit.

Sedangkan aset yang dimiliki BDNI adalah sebesar Rp18,85 triliun termasuk di dalamnya utang Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim yang awalnya disebut Sjamsul sebagai piutang padahal sebenarnya adalah utang macet (misrepresentasi).

Dari jumlah Rp4,8 triliun itu, sejumlah Rp1,3 triliun dikategorikan sebagai utang yang dapat ditagihkan (sustainable debt) dan dibebankan kepada petambak plasma dan yang tidak dapat ditagihkan (unsustainable debt) sebesar Rp3,5 triliun yang dibebankan kepada Sjamsul sebagai pemilik PT DCD dan PT WM berdasarkan keputusan KKSK pada 27 April 2000 yang dipimpin Kwik Kian Gie.

Namun berdasarkan keputusan KKSK pada 29 Maret 2001 yang dipimpin Rizal Ramli, utang yang dapat ditagih menjadi Rp1,1 triliun dan utang tidak dapat ditagih menjadi Rp1,9 triliun berdasarkan kurs Rp7000/dolar AS. Sjamsul tetap menolak membayarkan utang tersebut.

Syafruddin lalu memerintahkan anak buahnya membuat verifikasi utang tersebut dan berkesimpulan seluruh utang sustainable dan unstainable adalah Rp3,9 triliun dengan kurs Rp8500/dolar AS pada 21 Oktober 2003 yang dilaporkan dalam rapat terbatas pada 11 Februari 2004 yaitu utang yang dapat ditagih ke petambak Rp1,1 triliun dan utang tak tertagih Rp2,8 triliun.

Bahkan pada 13 Februari 2004 di bawah kepemimpinan Dorodjatun, KKSK menyetujui penghapusan utang PT DCD dan PT WM sehingga tinggal utang petambak senilai Rp1,1 triliun dengan rincian utang petambak menjadi Rp100 juta/petambak dikalikan 11 ribu petambak dari tadinya utang Rp135 juta/petambak.

Belakangan saat dijual ke investor, dana untuk negara tinggal Rp220 miliar karena Rp880 miliar dipergunakan sebagai utang baru petambak yaitu Rp80 juta/petambak sehingga pendapatan negara yang seharusnya Rp4,8 triliun menjadi tinggal Rp220 miliar atau negara dirugikan Rp4,58 triliun berdasarkan audit investigasi BPK RI. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending