Connect with us

FINANSIAL

Menkeu Ingatkan Pajak Sebagai Tulang Punggung Negara

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan perpajakan bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan.

“Kedaulatan bisa dijaga dan dijalankan dengan adanya fungsi perpajakan didalamnya,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada seminar ‘Meningkatkan Kesadaran Pajak’ di Jakarta, Rabu (11/7/2018), Sri Mulyani mengatakan negara yang bermartabat harus didukung oleh tulang punggung yang kuat agar tetap kokoh berdiri dan bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengingatkan pentingnya kesadaran yang baik bagi seluruh warga negara dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Ia menambahkan kondisi saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu, karena jumlah Wajib Pajak maupun kepatuhan telah meningkat seiring dengan membaiknya kesadaran masyarakat.

“Sepuluh tahun lalu, WP di Indonesia tidak lebih dari dua juta dengan yang lapor SPT hanya 33 persen. Sekarang terjadi kenaikan, menjadi 38 juta WP dengan kepatuhan 73 persen,” kata Sri Mulyani.

Untuk itu, ia mengharapkan kepatuhan maupun kesadaran Wajib Pajak tersebut dapat meningkat melalui upaya sosialisasi maupun perbaikan administrasi perpajakan guna mempermudah pembayaran pajak.

Sosialisasi yang dimaksud antara lain dengan memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat mengetahui manfaat dari pembayaran pajak dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan.

“Negara hadir untuk masyarakat, menjaga keamanan ketertiban, memberikan fasilitas umum pendidikan dan jaminan sosial. Hal itu membutuhkan penerimaan negara,” katanya.

Seminar untuk meningkatkan kesadaran pajak ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan hari pajak pada 14 Juli dan dihadiri oleh mahasiswa serta mahasiswi dari 18 perguruan tinggi. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Pertumbuhan Pajak Didukung Membaiknya Kinerja Ekonomi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak yang tercatat hingga akhir Oktober 2018 mencapai 17,64 persen didukung oleh membaiknya kinerja perekonomian.

“Penerimaan ini didukung oleh momentum pertumbuhan ekonomi dari orang pribadi maupun korporasi,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

BACA JUGA : Sri Mulyani Nilai Pertumbuhan Ekspor Masih Bisa Ditingkatkan

Ia menjelaskan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.061,52 triliun atau tumbuh 17,64 persen lebih baik dari pencapaian periode sama tahun lalu yang hanya tercatat mencapai Rp864 triliun atau tumbuh negatif 0,82 persen.

“Pencapaian sebesar Rp1.061,52 triliun ini juga sudah mencapai 71,39 persen dari target dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun,” katanya.

Realisasi ini mencakup penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp538,91 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp405,44 triliun dan Pajak Penghasilan Migas sebanyak Rp54,3 triliun.

“Kuatnya permintaan domestik berdampak pada pertumbuhan penerimaan PPh maupun PPN dan PPnBM,” kata dia.

Komponen PPh Non Migas berasal dari PPh 21 Rp110,47 triliun atau tumbuh 17 persen, PPh 22 impor Rp45,43 triliun atau tumbuh 27,65 persen, PPh Badan Rp193,97 triliun atau tumbuh 25,21 persen dan PPh final Rp91,2 triliun atau tumbuh 10,01 persen.

Tingginya aktivitas impor juga menyumbang penerimaan PPN yaitu melalui PPN Dalam Negeri yang tercatat sebesar Rp240,63 triliun atau tumbuh 8,94 persen dan PPN Impor sebanyak Rp151,87 triliun atau tumbuh 28,03 persen. 

Berdasarkan pencapaian hingga akhir Oktober 2018 sebesar 71,93 persen, maka dia optimistis penerimaan pajak pada akhir tahun bisa mencapai kisaran 95 persen dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN.

Dengan proyeksi penerimaan ini plus melalui dukungan penerimaan negara bukan pajak yang pada akhir tahun bisa mencapai 142 persen, maka diperkirakan target pendapatan negara dalam APBN sebesar Rp1.893,5 triliun dapat terpenuhi. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Naikan Bunga Acuan Jelang Pengetatan Moneter Global

Published

on

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya pada November 2018 menjadi enam persen, di tengah memburuknya defisit neraca perdagangan sekaligus mengantisipasi modal keluar dari domestik akibat kenaikan suku bunga kebijakan moneter di pasar global.

Hasil Rapat Dewan Gubernur BI periode November 2018, yang diumumkan di Jakarta, Kamis (15/11/2018), memperkirakan Bank Sentral AS, The Federal Reserve, akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan dan mempertahankan kebijakan normalisasi neraca.

Ekseptasi pasar keuangan global menyebutkan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi tahun ini pada Desember 2018.

“Kenaikan suku bunga ini juga untuk menaikkan daya tarik aset keuangan domestik dengan mengantisipasi kenaikan suku bunga global dalam beberapa bulan ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia “7 Day Reverse Repo Rate” ini dilakukan di tengah pergerakan nilai tukar rupiah yang sebenarnya terus menunjukkan penguatan, namun tekanan dari ketidakpastian ekonomi global pada beberapa bulan mendatang tetap perlu diantisipasi.

Setelah menaikkan suku bunga acuan, Perry menekankan bahwa BI ingin defisit transaksi berjalan dapat menurun di bawah tiga persen Produk Domestik Bruto pada 2018.

Merujuk pada periode kuartal III 2018 saja, defisit transaksi berjalan meningkat hingga 3,37 persen dari PDB namun secara tahun berjalan berada di bawah tiga persen PDB.

“Namun untuk keseluruhan tahun defisi transaksi berjalan akan berada di bawah tiga persen PDB. Tentu saja perkiraan itu sudah mencakup realisasi defisit neraca perdagangan pada Oktober 2018 ini,” kata dia.

Defisit neraca transaksi berjalan sangat dipicu dari tekanan impor pada neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa neraca perdagangan pada Oktober 2018 kembali defisit hingga 1,82 miliar dolar AS.

Sementara, Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2018 akan berada di 5,1 persen (tahun ke tahun). (iap)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Berharap Perbankan Kreatif dan Inovatif

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap industri perbankan mampu memunculkan kultur yang kreatif dan inovatif melalui visi para pemimpinnya dan keberanian untuk mengintegrasikan dengan bisnis model yang berbeda sama sekali.

Dalam acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018 di Jakarta, Kamis (15/11/2018) Sri Mulyani mengatakan interaksi antara perbankan dan pelaku industri teknologi finansial (tekfin) dibutuhkan untuk mendukung kultur yang kreatif dan inovatif.

BACA JUGA : Bawaslu Agendakan Klarifikasi Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani

“Di IBEX 2018 diundang berbagai macam industri yang berbeda, saya rasa interaksi ini adalah interaksi yang baik untuk tidak menutup keinginan untuk memahami industri lain yang barangkali mempunyai cerita sukses,” kata dia.

Menkeu juga meminta anggota Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) menjadi institusi yang melakukan investasi di sumber daya manusia (SDM) yang siap untuk bekerja di era digital.

Sri Mulyani mengemukakan bahwa pemerintah juga terus berupaya untuk berinteraksi dengan industri agar tidak hanya membelanjakan uang saja namun juga menghasilkan SDM yang siap memasuki era digital.

“Kita tahu bahwa di kementerian banyak meminta vokasi, seperti di Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Pertanian memiliki vokasi,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan industri perbankan harus bertindak sebagai katalis dan menjadi pendorong proses dan kegiatan inovasi, baik secara eksternal terkait nasabah, produk, dan layanan, maupun secara internal seperti proses otomasi dan analisis data.

“Transformasi ini bermanfaat baik bagi masyarakat maupun bank. Masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa perlu ke cabang atau ATM sehingga dapat menghemat biaya transaksi. Di sisi lain, bank juga diuntungkan karena transaksi di online channel memiliki biaya yang jauh lebih rendah,” kata Kartika, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbanas.

Ia meyakini bank-bank anggota Perbanas memahami tantangan tersebut dan berupaya menjawab kecepatan perkembangan teknologi dan pada saat yang sama tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada regulasi serta pengelolaan risiko. (cal)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending