Connect with us

HUKUM

Bupati Lampung Tengah Dituntut 4 Tahun 6 Bulan

Published

on

Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa saat datangi Gedung KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa dituntut hukuman penjara empat tahun enam bulan ditambah denda Rp250 juta dan subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp9,695 miliar.

“Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Mustafa secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Rahman dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Asri Irwan, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/7/2018) malam.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan primer pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

JPU KPK juga menuntut pencabutan hak politik Mustafa dalam waktu tertentu.

“Menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana,” kata Asri.

Pencabutan hak politik itu dikarenakan Mustafa saat menjabat sebagai Bupati berperan aktif untuk mencari uang suap kepada anggota legislatif Lampung Tengah.

Saat ini, Mustafa juga menjadi calon gubernur Lampung pada Pilgub 27 Juni 2018, berpasangan dengan cawagub Ahmad Jajuli.

“Terdakwa melakukan suap kepada anggota legislatif yang dananya dari para kontraktor berdasarkan saksi dan barang bukti. Pengumpulan uang mencapai Rp5,13 miliar dan Rp3,64 miliar. Maka terdakwa patut dicabut hak untuk dipilih atau menduduki jabatan publik untuk melindungi publik dari informasi, persepsi yang salah terhadap orang yang dipilih maka harus dijatuhkan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik,” kata Asri.

Suap itu diberikan kepada antara lain Wakil Ketua I dari Fraksi PDI Perjuangan Natalis Sinaga, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Rusliyanto, Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi, Sunardi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Raden Sugiri, Bunyana, dan Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin.

“Adanya kesesuaian kehendak antara terdakwa dan saksi Bupati Lampung Tengah Mustafa selaku pemberi untuk memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada TA 2018 dan menandatangani surat pernyataan kesediaan pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan pemotongan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBU) Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar,” kata Asri.

Uang untuk DPRD direalisasikan secara bertahap pada November-Desember 2017 dengan total penyerahan uang sebesar Rp8,695 miliar dengan rincian pertama kepada Natalis Sinaga melalui Rusmaladi sebesar Rp2 miliar. Uang itu Rp1 miliar untuk Natalis, sedangkan Rp1 miliar lagi untuk Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Tengah.

Kedua kepada Raden Sugiri selaku Ketua Fraksi PDIP sebesar Rp1,5 miliar melalui Rusmaladi dan Aan Riyanto.

Ketiga kepada Bunyana alias Atubun anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp2 miliar melalui Erwin Mursalin Keempat kepada Ketua Fraksi Gerindra Zainuddin sebesar Rp1,5 miliar yang sebenarnya untuk Ketua Partai Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim.

Kelima kepada Natalis Sinaga, Raden Sugiri, dan Zainuddin melalui Andri Kadarisman sebesar Rp49 juta.

Keenam kepada Achmad Junaidi Sunardi selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui secara bertahap sebesar Rp1,2 miliar yang dilakukan dalam tiga tahapan melalui Ismail Rizki dan Erwin Mursalin.

“Setelah adanya pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp8,695 miliar, pada 29 November 2017 dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya pinjaman daerah tersebut dapat disetujui DPRD Lampung Tengah dan dapat dituangkan dalam APBD TA 2018,” kata jaksa.

Namun PT SMI menginformasikan bahwa ada satu persyaratan lagi yang wajib dipenuhi, yaitu berupa Surat Pernyataan dari Kepala Daerah yang juga disetujui Pimpinan DPRD mengenai kesediaan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung apabila di kemudian hari terjadi gagal bayar atas pinjaman daerah tersebut.

Mustafa lalu meminta Taufik untuk mencari rekanan yang belum membayar kontribusi proyek di Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2018, dan didapat rekanan Miftahullah Maharano Agung alias Rano untuk memberikan kontribusi proyek TA 2018 sebesar Rp900 juta.

Taufik lalu memerintahkan Supranowo untuk menggenapkan uang tersebut menjadi Rp1 miliar. Uang lalu diberikan pada 13 Februari 2018.

“Setelah itu, petugas KPK melakukan penangkapan terhadap Natalis dan Rusliyanto serta mengamankan uang pemberian Mustafa melalui terdakwa sebesar Rp1 miliar, namun setelah dihitung jumlahnya hanya sebesar Rp996,15 juta,” kata jaksa pula. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Polisi Limpahkan Perkara Abu Tour ke Kejaksaan

Published

on

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes, Dicky Sondani.

Apakabarnews.com, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melimpahkan kasus jemaah umrah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) ke Kejaksaan Negeri Makassar setelah semua berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti.

“Karena kasusnya sudah P-21 (dinyatakan lengkap) oleh jaksa peneliti di Kejati Sulsel, maka sesuai dengan jadwal hari ini langsung pelimpahan tahap dua,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, di Makassar, Jumat (20/7/2018).

Ia mengatakan pelimpahan perkara dengan tersangka bos Abu Tours Hamzah Mamba yang ditanganinya sejak beberapa bulan lalu itu telah beberapa kali mendapat perbaikan-perbaikan sesuai dengan petunjuk dari tim jaksa peneliti.

Dicky menyatakan semua syarat formil dan materiil yang diminta oleh tim jaksa peneliti Kejati Sulsel sudah dipenuhi hingga akhirnya kasusnya dinyatakan lengkap.

“Setelah pelimpahan tahap dua selesai, tersangka dan barang buktinya, maka proses selanjutnya sudah berada di tangan kejaksaan sebelum disidangkan di pengadilan,” katanya.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin menyatakan pelimpahan tahap dua dilakukan setelah semua proses pemeriksaan berkas perkara dinyatakan lengkap dan memenuhi semua unsur tindak pidananya.

“Setelah semua selesai, pelimpahan dari polda ke kejati kemudian diteruskan ke Kejari Makassar untuk didaftarkan di panitera pengadilan sebelum disidangkan,” katanya lagi.

Sebelumnya, Jumat (23/3/2018), penyidik Polda Sulsel menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka karena perusahaannya yang bergerak di bidang travel umrah itu tidak mampu memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi.

Total kerugian para jemaah umrah yang jumlahnya sebanyak 96.601 orang itu diperkirakan lebih dari Rp1,4 triliun sesuai dengan besaran dana yang masuk dari setiap jemaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tour dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kombes Dicky Sondani menyatakan ancaman hukuman yang disangkakan kepada tersangka adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. (muh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Ancam Umar Ritonga Masuk dalam DPO

Published

on

Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

Apakabarnews.com, Jakarta – KPK meminta Umar Ritonga selaku orang dekat Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap agar segera menyerahkan diri maksimal pada 21 Juli 2018, bila tidak maka Umar akan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“KPK mengingatkan kembali kepada Umar Ritonga agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK. Imbauan ini berlaku sampai Sabtu, 21 Juli 2018. Jika tidak, KPK akan memproses penerbitan DPO untuk yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Umar melarikan diri saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Selasa (17/7/2018) di depan kantor BPD Sumut. Umar adalah orang yang ditugaskan oleh Pangonal untuk mengambil uang Rp500 juta dari petugas bank.

Namun Umar tidak kooperatif, saat tim KPK memperlihatkan tanda pengenal KPK, Umar melawan dan hampir menabrak pegawai KPK yang akan menangkapnya.

Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan Umar, namun karena kondisi hujan dan tim harus mengamankan pihak lain maka Umar pun berhasil lolos dan diduga kabur ke daerah kebun sawit dan rawa di sekitar lokasi.

“Kepada pihak keluarga dan kolega tersangka agar secara aktif mengajak saudara Umar Ritonga untuk datang ke KPK atau menyerahkan diri ke Polres Labuhanbatu atau kantor kepolisian setempat,” kata Febri.

Selain itu, KPK juga sedang melakukan pencarian terhadap saksi Afrizal Tanjung, Direktur PT Peduli Bangsa yang diduga berperan dalam pencairan cek di BPD Sumut.

Afrizal adalah orang yang menarik cek Rp576 juta dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra.

“Kami ingatkan, sikap kooperatif akan lebih baik dan menguntungkan bagi tersangka, saksi dan proses hukum ini. Kontak kantor KPK yang dapat dihubungi adalah 021-2557 8300,” tambah Febri.

KPK menduga Pangonal menerima Rp576 juta dari Effendy Sahputra terkait proyek-proyek di lingkungan kabupaten Labuhanbatu, Sumut TA 2018 senilai Rp576 juta yang merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Bupati sekitar Rp3 miliar.

Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar, namun tidak berhasil dicairkan.

Tersangka pemberi suap adalah Effendy Sahputra yang disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka penerima suap adalah Pangonal Harahap dan Umar Ritonga yang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Dirut PLN Penuhi Panggilan KPK

Published

on

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir saat memenuhi Panggilan KPK di Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Diperiksa sebagai saksi ya,” kata Sofyan saat tiba di gedung KPK Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Sofyan tampak didampingi sejumlah stafnya.

Saat ditanya soal penunjukan langsung proyek senilai 900 juta dolar AS itu, Sofyan tidak menjelaskannya kepada wartawan.

“Nggak, nggak, nggak ada,” kata Sofyan.

Pada Kamis (19/7/2018), KPK juga sudah memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham dalam kasus yang sama.

Rumah Idrus adalah lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (13/7/2018) yang menjadi awal kasus ini. Idrus mengaku kenal dengan dua orang tersangka dalam kasus tersebut yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.

Pada Minggu (15/7/2018) petugas KPK menggeledah rumah Dirut PLN Sofyan Basir, sedangkan pada Senin (16/7/2018) KPK menyita dokumen dan CCTV dari penggeledahan di kantor Pembangkit Jawa Bali (PJB) I di gedung Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan PLN, ruang kerja Eni Maulani Saragih di gedung DPR dan kantor pusat PLN.

Saat OTT, KPK mengamankan sejumlah barang bukti yaitu uang Rp500 juta dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembakit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap letter of intent (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49 persen konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dengan sangkaa pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka penerima suap yaitu Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending