Connect with us

HUKUM

Kejaksaan Tahan Pejabat Sanggau Terkait Korupsi

Published

on

Kejaksaan Negeri (Kejari) saat rapat khusus Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sanggau.

Apakaabrnews.com, Pontianak – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau menahan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sanggau berinisial Ir ARS atas dugaan korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau Dr M Idris F Sihite didampingi Kasi Pidsus Ulfan Yustian Arif dan Kasi Intel Iman Khilman di Sanggau, Kamis (11/7/2018) mengatakan, saat terjadinya dugaan tipikor tersangka bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Ia menjelaskan, ARS ini ditahan pada Rabu (11/7/2018) karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi atas pekerjaan jalan Bonti-Bantai, Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2016 dengan nilai proyek Rp2.765.581.000.

“Pada ruas jalan Bonti-Bantai tersebut, itu Ir ARS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terakhir jabatannya adalah Kabid di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” ujar dia.

Sebelum dan akhirnya ditahan, tersangka ARS sempat menjalani pemeriksaan lanjutan selama kurang lebih empat jam di Kejaksaan Negeri Sanggau, dimulai pada pukul 09.00 WIB dan akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB dijebloskan oleh penyidik Kejari Sanggau ke Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B, yang terletak tepat dibelakang Kantor Bupati Sanggau tersebut.

Dijelaskan, penahanan terhadap tersangka dilakukan penyidik bukan tanpa mempertimbangkan aspek – aspek kemanusiaan, tetapi lebih kepada pertimbangan penyidikan.

“Tim penyidik sudah yakin atas proses penyidikan yang dijalani dan mereka menemukan alasan objektif sesuai dengan Undang undang (UU) yang berlaku,” tegas dia.

Terlebih lagi kata Sihite, penahanan terhadap ARS dimungkinkan, sesuai dengan ancaman pasal yang dikenakan terhadap tersangka. Ada juga alasan subjektif sehingga yang bersangkutan dipandang perlu dikenakan penahanan.

“Sebelum ditahan hak – hak tersangka, tetap dipenuhi oleh penyidik. Setelah diperiksa, tersangka kita bawa ke RSUD untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan ditempatkan ke Rutan Kelas II B Sanggau,” jelas Sihite.

Dibeberkan, adapun kerugian negara yang ditimbulkan atas pekerjaan jalan Bonti – Bantai Kecamatan Bonti, tersebut berkisar Rp400 juta.

“Setidak – tidaknya dari hasil estimasi yang disampaikan oleh ahli kami dari Untan, yang kami pandang sangat kapabel dari ilmu pengetahuan dan pengalamannya lebih kurang Rp400 juta. Selain itu, kami juga menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kabupaten Sanggau. Sekalian kita ingin menguji kemampuan dan komitmen APIP untuk memberantas korupsi di Kabupaten Sanggau,” timpalnya.

Sejatinya menurut Sihite, pihaknya sudah menetapkan tiga tersangka, artinya tidak hanya Ir ARS. Sebab sebelumnya penyidik Kejari Sanggau telah menetapkan tersangka lainnya berinisial Asg sebagai pelaksana dan Sb pemilik perusahaan.

“Nah, telah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : PRINT -01.a/Q.1.14/Fd.1/03/2018 pada tanggal 29 Maret 2018. Jadi bukan hanya oknum PPK-nya saja. Namun, ada pihak lain juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya. (tiw/mks)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BEKASI

KPK Panggil Pegawai Lippo Cikarang Saksi Kasus Meikarta

Published

on

KPK Panggil Divisi Master Planning Lippo Cikarang dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Divisi Master Planning Lippo Cikarang Indra Cakra dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS).

BACA JUGA : KPK Panggil Lima Saksi Suap Meikarta

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Divisi Master Planning Lippo Cikarang Indra Cakra sebagai saksi untuk tersangka BS terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Dalam penyidikan kasus Meikarta tersebut, fokus utama KPK saat ini adalah rangkaian peristiwa terkait proses perizinan baik rekomendasi dari dinas-dinas yang diduga adanya indikasi “backdate” atau penanggalan mundur.

KPK juga terus menelusuri sumber uang suap terkait proyek Meikarta tersebut.

KPK pun menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo Group yang telah diperiksa dalam penyidikan kasus Meikarta itu.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemaewdam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polisi Sita Akun Instagram Ahmad Dhani

Published

on

Dhani Ahmad Prasetyo, atau dikenal ahmad dhani, adalah seorang musisi rock Indonesia.

Apakabarnews.com, Surabaya  – Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menyita akun Instagram @ahmaddhaniprast milik politikus partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo untuk dijadikan barang bukti kasus pencemaran nama baik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat (16/11/2018) mengatakan penyitaan tersebut dilakukan di rumah Ahmad Dhani di Jakarta pada Kamis, 15 November 2018.

BACA JUGA : Musisi Ahmad Dhani Dicegah ke Luar Negeri Enam Bulan

“Kami menemui adminnya sekaligus menunjukkan surat perintah penyitaan. Kami bawa atas persetujuan pengadilan,” kata Barung.

Akun IG tersebut disita sebagai bukti penyidik dalam rangka koordinasi lebih lanjut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan.

“Sehingga kelanjutan kasus ini akan tetap maju, walaupun memang ada nanti perkembangan dari kasus ini menyangkut dari saksi ahli yang datang dari Jakarta,” ujar Barung.

Saat ini, kata Barung, telah menyita sejumlah alat bukti seperti transmisi (`handphone`, red), akun, maupun jejak digital. Dengan demikian alat bukti yang dibutuhkan penyidik telah lengkap.

Ditanya kapan berkas akan diserahkan ke Kejaksaan, Barung menjelaskan saat ini pihak penyidik masih menunggu pemeriksaan saksi ahli dari Ahmad Dhani. Dijadwalkan, saksi ahli tersebut akan dihadirkan pada Senin atau Selasa tanggal 19 atau 20 November 2018.

“Karena kita mengakomodir juga, dari penyidik tadi, kita tetap mengakomodir saudara Ahmad Dhani,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian karena kata idiot yang dia ucapkan di vlog saat dihadang oleh pendemo yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Hotel Majapahit Surabaya 26 Agustus 2018 lalu. (dra/wil)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Idrus Marham sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap IM sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

BACA JUGA : KPK Panggil Dua Saksi Kasus Idrus Marham

Selain pemeriksaan tersangka Idrus, KPK juga memanggil satu saksi untuk Idrus, yaitu Indri Savanti Purnama Sari dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah mengkonfirmasi terhadap empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Idrus pada Selasa (13/11/2018) soal dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada Pilkada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

KPK menduga empat saksi itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu calon di Pilkada Kabupaten Temanggung.

 Bupati Temanggung terpilih dalam Pilkada 2018 adalah Muhammad Al Khadziq. 

Al Khadziq merupakan suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES).

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK pun telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar.

Kortjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending