Connect with us

FINANSIAL

Misbakhun Dorong DJP Kemenkeu jadi Lembaga Kuat

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong agar Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjadi lembaga yang kuat dalam upaya memenuhi target realisasi pajak.

“Persoalan utama yang dihadapi DJP adalah sulitnya mendapatkan akses data identitas kependudukan untuk kepentingan pajak.” kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Kamis (11/7/2018).

Menurut Misbakhun, DJP Kemenkeu sebagai lembaga yang mendapat amanah untuk melakukan pemungutan pajak hendaknya dilengkapi dengan big data identitas penduduk, seperti nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon, NIK, KK, dan sebagainya, sehingga dapat memaksimalkan dalam pemungutan pajak. “Namun, harapan tersebut belum terwujud,” katanya.

Sebelumnya, Misbakhun yang menjadi pembicara pada seminar “Meningkatkan Kesadaran Pajak” di Jakarta, Rabu (11/7), menjelaskan, berdasarkan teori “welfare state” atau negara kesejahteraan, negeri yang paling makmur di dunia saat ini bukan Amerika Serikat (AS) tapi Denmark. “Namun Denmark menerapkan pajak tinggi hingga 65 persen,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, meskipun Denmark menerapkan pajak tinggi tapi ada yang bisa dicontoh dari Denmark yakni warga negaranya rela membayar 65 persen dari penghasilannya kepada negara.

“Di Denmark juga tidak ada masalah soal NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan sebagainya,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Misbakhun mengajak masyarakat, khususnya peserta seminar, untuk lebih sadar terhadap pajak dan mendukung DJP Kemenkeu menjadi lebih kuat, agar Indonesia makin kuat.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Pengamat : SKL Punya Kekuatan Hukum yang Sah

Published

on

Sjamsul Nursalim.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat hukum Beni Arbi Batubara menilai penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat karena dihasilkan melalui serangkaian pembahasan resmi.

Selain itu, pemberian SKL telah disetujui oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

“Berarti keputusan SKL itu bukan merupakan keputusan pribadi pejabat melainkan keputusan kolektif yang sah. Dasar hukumnya sah dan mengikat,” kata Beni, dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Dia menegaskan, keabsahan Surat Keterangan Lunas (SKL) itu terbukti dengan keputusan KKSK pada rapat 13 Februari 2004.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (16/7), dengan terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Koentjoro-jakti pun membenarkan hal tersebut.

Mengenai siapa yang menerbitkan SKL, Dorodjatun mengatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Ketika ditanyakan oleh jaksa penuntut umum apakah SKL harus mendapatkan persetujuan KKSK, Dorodjatun menjawab “harus”.

“BPPN pernah menerbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim,” tanya jaksa.

“Iya. Saya mengetahui dari laporan-laporan. Saya yang menandatangani (keputusan KKSK),” kata Dorodjatun yang menjabat Ketua KKSK pada 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004.

Dalam persidangan juga terungkap, sebelum Keputusan KKSK pada 13 Februari 2004 tersebut, telah diadakan rapat pada 11 Februari 2004.

Hasil rapat itu ditindaklanjuti dengan keputusan mengenai perubahan penagihan sejumlah kewajiban Sjamsul Nursalim. Keputusan KKSK 27 Maret 2001 memutuskan penagihan kewajiban dilakukan kepada perusahaan inti.

Keputusan KKSK 27 April 2001 ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim, keputusan KKSK 13 Februari 2004 ditagihkan kepada petambak yang jumlahnya Rp100 juta per orang untuk 11 ribu petambak atau setara Rp1,1 triliun.

Dorodjatun juga membenarkan adanya penghapusbukuan terhadap kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun. “Memang begitu. Dan saya menekankan adanya sejumlah persyaratan. Di BPPN ada prosedurnya. Panduannya ada di sana, saya harus mempercayai (laporan) mereka,” kata Dorodjatun.

Misrepresentasi Terkait posisi kewajiban Sjamsul Nursalim dan utang petambak Dipasena sebesar Rp1,1 triliun tersebut, saksi Lukita D Tuwo, mantan Sekretaris KKSK menyatakan karena sudah diungkapkan dalam “disclosure”, maka diputuskan tidak ada misrepresentasi.

Saksi lainnya, mantan Deputi BPPN Taufik Mappaenre Maroef menerangkan sebelum keputusan KKSK itu dibuat, pada 16 Desember 2003, telah dilakukan audit keuangan (Financial Due Diligence) terhadap aset-aset Sjamsul Nursalim. Setelah keluar keputusan KKSK pada 13 Februari 2004, dia pun membuat draf SKL.

Pada 27 Maret 2004, lanjut Taufik, keluar persetujuan dari pejabat terkait, hingga akhirnya pada April 2004 diterbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim tersebut.

“Terdapat ‘exit clause’ yang menyebutkan bahwa semua obligor yang telah menyelesaikan akan dikirim pemberitahuan,” katanya.

SKL itu tidak berdiri sendiri, tapi merujuk pada MSAA/MRNIA/APU. “Apabila di kemudian hari ditemukan sesuatu yang menjadi dasar pembatalan, bisa dilakukan,” kata Taufik.

Dengan demikian, kata Taufik pula, posisi BPPN tentang penerbitan SKL itu adalah diminta berdasarkan keputusan lembaga di atasnya. “Kami diminta untuk menerbitkan SKL,” ujarnya pula. (sri)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Rupiah Rabu Pagi Melemah Menjadi Rp14.410 Per Dolar AS

Published

on

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi (18/7/2018) turun 32 poin menjadi Rp14.410 per dolar AS dari Rp14.378 per dolar AS.

Apakabarnews.com, Jakarta – Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi (18/7/2018) turun 32 poin menjadi Rp14.410 per dolar AS dari Rp14.378 per dolar AS.

Analis Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra mengatakan nilai tukar rupiah terdampak pernyataan Gubernur The Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell yang mengindikasikan kenaikan suku bunga acuan, sehingga mendorong dolar terapresiasi.

“Dolar kembali menguat setelah pimpinan The Fed menunjukkan sikap optimis terhadap perekonomian AS, dan memperkuat ekspektasi suku bunga naik dua kali lagi,” ujar Putu.

Powell mengatakan di depan Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada Selasa (17/7) bahwa untuk saat ini, jalan terbaik ke depan bank bank sentral adalah terus meningkatkan suku bunga acuan secara bertahap.

“Kami menyadari bahwa, di satu sisi, menaikkan suku bunga terlalu lambat dapat menyebabkan inflasi yang tinggi atau ekses pasar keuangan. Di sisi lain, jika kami menaikkan suku bunga terlalu cepat, ekonomi dapat melemah dan inflasi dapat terus berlangsung di bawah target kami,” ujar Powell.

“Seperti biasa, tindakan-tindakan kami akan bergantung pada prospek ekonomi, yang mungkin berubah ketika kami menerima data baru,” katanya, menambahkan bahwa ekonomi AS telah tumbuh “pada kecepatan yang mantap” sepanjang tahun ini, dengan pasar kerja yang kuat dan inflasi dekat dengan target bank sentral. (cit)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI NTB Sosialisasikan Keaslian Rupiah kepada Tunanetra

Published

on

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat menyosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada penyandang tunanetra di Sekolah Luar Biasa A YPTN Mataram.

Apakabarnews.com, Mataram – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat menyosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada penyandang tunanetra di Sekolah Luar Biasa A YPTN Mataram, Selasa (17/7/2018).

“Sosialisasi tentang rupiah kepada siswa sekolah luar biasa tersebut merupakan rangkaian HUT ke-65 Bank Indonesia, dan HUT ke-73 Republik Indonesia,” kata Kepala Tim Sistem Pembayaran Kantor BI NTB Ocky Ganesia.

Sebanyak 30 orang penyandang tunanetra mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh dua orang kasir Kantor Perwakilan BI NTB, yaitu Alex Iskandar dan I Komang Aribowo.

Okcy mengatakan kegiatan edukasi terlaksana berkat dukungan dan kontribusi positif Generasi Baru Indonesia (GenBI), yang memfasilitasi mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Anggota GenBI yang berasal dari mahasiswa Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan cekatan membimbing para siswa penyandang disabilitas mengenali uang rupiah.

Dalam sosialisasi tersebut, para siswa SLB A YPTN diberikan pengetahuan tentang keaslian uang rupiah yang dilengkapi dengan tanda-tanda yang diperuntukkan bagi tunanetra.

Khusus uang rupiah emisi tahun 2016 yang dikenal dengan uang NKRI telah mengalami penyempurnaan fitur kode tunanetra (blind code).

Menurut dia, hal itu sejalan dengan pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas dan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap uang rupiah bagi penyandang tunanetra.

“Oleh karena itu, penyandang tunanetra dapat mengenali rupiah dengan cara sederhana dan tanpa alat bantu yang dikenal dengan istilah 3D, khususnya dengan cara meraba,” ujarnya Ocky.

Kegiatan edukasi yang dikemas secara sederhana, namun kental dengan suasana kekeluargaan tersebut membuat para peserta antusias mengikuti rangkaian acara dari awal hingga berakhir.

Para penyandang tunanetra mengungkapkan kegembiraan dan rasa terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah peduli dan menaruh perhatian.

“Bank Indonesia tidak hanya sibuk mengurus tugas-tugas pokoknya saja, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap kegiatan edukasi dan sosial seperti kegiatan ini,” kata Ocky.

Edukasi tentang ciri-ciri keaslian rupiah kepada para penyandang disabilitas tersebut sejalan dengan tema HUT ke-65 Bank Indonesia, yaitu “Berprestasi dan berkontribusi melalui sinergi dengan landasan religi”.

Rangkaian kegiatan HUT ke-65, Bank Indonesia juga akan mengadakan pekan mengajar, baik di perguruan tinggi, sekolah maupun komunitas. Kegiatan lain yang dilakukan adalah peduli pendidikan dan peduli rumah ibadah. (din)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending