Connect with us

JAKARTA

Polres Jaksel Periksa Saksi Ledakan Grand Wijaya

Published

on

Ledakan kebocoran tabung gas ukuran 12 kilogram di Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru.

Apakabarnews.com, Jakarta – Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa lima saksi terkait ledakan kebocoran tabung gas ukuran 12 kilogram di Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru.

“Kita periksa lima saksi yang berada di lokasi kejadian,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Indra Jafar di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

BACA JUGA : Argo : Pusat Ledakan di Salah Satu Ruko Konsultan Properti

Kelima saksi itu terdiri dari dua orang pedagang, tiga orang dari petugas kebersihan dan petugas keamanan.

Petugas memeriksa saksi yang juga menjadi korban akibat ledakan itu yakni salah satu penjual rokok yang berada di depan ruko lokasi ledakan.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu diduga untuk mengetahui kronologis dan lokasi tepat ledakan berasal.

Indra mengungkapkan dugaan sementara ledakan berasal dari kebocoran tabung gas berukuran 11 kilogram.

Indra menuturkan kebocoran terjadi pada regulator tabung yang mengeluarkan gas kemudian diduga terpercik “stop contact” otomatis sehingga terjadi ledakan.

Indra mengungkapkan tim penjinak bom Satuan Brimob Polda Metro Jaya telah menyisir memastikan tidak terdapat bahan peledak dan korban jiwa meninggal dunia di lokasi kejadian.

Saat ini, tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab ledakan cukup besar itu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Stefanus Tamuntuan mengatakan ledakan tabung gas bocor berasal dari kantor konsultan hukum.

Stefanus mengungkapkan ledakan tabung gas bocor berasal dari ruang dapur kantor konsultan hukum yang tidak terdapat orang.

Sebelumnya, ledakan cukup besar terjadi di kawasan Ruko Grand Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis (12/7/2018) sekitar pukul 04.30 WIB. (sus/fik)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Pemprov DKI Jakarta Laksanakan Operasi Penertiban Reklame

Published

on

Operasi terpadu penertiban reklame dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, nyaman dan indah.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi bersama KPK RI, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, memulai operasi terpadu penertiban reklame dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, nyaman dan indah.

Operasi penertiban tersebut dimulai dengan apel penertiban terpadu penyelenggaraan reklame di Kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/10/2018) pagi yang dilanjutkan dengan eksekusi pertama pada satu titik reklame di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, milik PT Warna Warni Media.

Penertiban tersebut dilakukan lantaran pemilik bangunan reklame telah habis masa Izin Mendirikan Bangunan – Bangunan Reklame (IMB – BR) dan belum membayar pajak yang sudah jatuh tempo per 31 Agustus 2018, namun tidak segera membongkar bangunan reklamenya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan beserta jajaran dari Pemprov DKI Jakarta, KPK RI, Kepolisian dan Kejaksaan turut menyaksikan pemasangan spanduk penanda peringatan pada bagian reklame sepanjang 16 meter. Spanduk tersebut bertuliskan ‘Pelanggar Pasti Ditindak, Dukung Jakarta Tertib Reklame – PT Warna Warni Media Melanggar Perda No.9 /2014 Tentang Pelenggaraan Reklame’.

“Pada hari ini kita memulai sebuah langkah  baru, dan penertiban ini dimulai dengan penertiban reklame yang kebetulan secara lokasi di Jalan Rasuna Said di samping kantor KPK RI dan mulai hari ini, akan dipasangan tanda (peringatan) di seluruh reklame yang melakukan pelanggaran,” kata Anies di lokasi penertiban reklame yang akan dibongkar pada Jumat (19/10/2018) malam ini.

Anies menyebut penindakan ini merupakan pesan untuk semua warga Jakarta bahwa Ibu Kota tidak lagi mentoleransi pelanggaran reklame di Jakarta dengan harapan bisa menjalar ke seluruh Indonesia.

“Apakah DKI tidak khawatir akan kekurangan PAD? InsyaAllah, DKI akan punya sumber-sumber PAD yang taat pada hukum dan taat dengan ketentuan,” tutur Anies.

Turut disampaikan oleh Gubernur Anies, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame berjumlah Rp964 Miliar yang menyumbang sekitar tiga persen total PAD.

Ditegaskan Anies, walaupun pajak reklame turut menyumbang PAD, namun Pemprov DKI Jakarta tak hanya mengejar pendapatan, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam mengelola Jakarta, yaitu aspek penegakan hukum, tata kota, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Operasi penertiban reklame ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Adapun reklame-reklame yang ditertibkan adalah yang melanggar izin sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk diketahui, selain satu titik reklame yang ditertibkan pagi ini, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penertiban terhadap 59 titik reklame di seluruh wilayah Jakarta sehingga, total tercatat 60 titik reklame yang ditertibkan.

Sebelum ditertibkan, pemilik papan reklame telah diberi peringatan untuk membongkarnya karena melanggar izin. Setelah diberi surat peringatan (SP1 sampai dengan SP3) pada pemilik dan tidak ada tindak lanjut yakni membongkar sendiri bangunan miliknya, maka Pemprov DKI Jakarta pun menertibkan dengan memasang stiker/spanduk penanda peringatan untuk selanjutnya dibongkar.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar yang tetap tidak mengindahkan aturan setelah diberi peringatan. Jika peringatan tersebut tidak segera ditindak lanjut, pemilik bangunan reklame tidak akan diberi izin untuk memasang reklame di seluruh wilayah Jakarta dalam jangka waktu yang ditentukan Pemprov DKI Jakarta.

“Diharapkan, dengan adanya aturan baru ini, para pengusaha reklame akan lebih tertib dan menaati aturan. Pemprov DKI Jakarta menilai perlunya melakukan penertiban reklame ini secara tegas untuk memastikan Jakarta sebagai kota yang aman, tertib, nyaman dan indah, serta Pemprov DKI Jakarta juga ingin meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah dengan cara yang baik, sesuai dengan prinsip tata kelola penerimaan yang bersih dan tertib aturan,” kata Anies menambahkan. (ric)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Perbakin Larang Penggunaan Senjata Otomatis untuk Olahraga

Published

on

Ketua Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Pol Setyo Wasisto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa Perbakin tidak mengizinkan penggunaan senjata otomatis untuk olahraga.

Hal ini dikatakannya usai rekonstruksi kasus penembakan salah sasaran yang digelar di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

“Perbakin tidak izinkan senjata otomatis untuk olahraga,” ujar Setyo yang juga menjabat sebagai Kadivhumas Polri ini.

Dalam rekonstruksi, diperagakan seorang petugas Lapangan Tembak Senayan bernama Hadi menawarkan penambahan asesoris berupa switch auto kepada tersangka Iman.

Switch auto tersebut dapat mengubah senjata semi automatic menjadi automatic.

Dengan penambahan switch auto, penembak dapat menghasilkan tembakan bertubi-tubi hanya dengan sekali menekan pelatuk.

Hadi diketahui bekerja di Lapangan Tembak Senayan sebagai pendamping penembak. Ia bukanlah anggota Perbakin.

Menurut Setyo, polisi telah memeriksa Hadi dalam statusnya sebagai saksi.

Dalam rekonstruksi ini, turut dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol R.P. Argo Yuwono, Wadirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary dan Kapolrestro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu.

Sebelumnya, peluru diduga dari senjata api yang ditembakkan dari Lapangan Tembak Senayan menembus sejumlah ruangan di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, pada Senin (15/10) sekitar pukul 14.40 WIB.

Dalam kasus ini, polisi menemukan lima proyektil dari enam lubang bekas tembakan peluru nyasar di beberapa ruangan di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta.

Polri pun sudah menetapkan dua tersangka atas kejadian itu yakni Iman Aziz Wijayanto dan Reiki Meidi Yuwana yang merupakan ASN Kementerian Perhubungan.

Kedua ASN tersebut diketahui bukan anggota Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin).

Bila terbukti bersalah, keduanya akan dijerat dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Pedagang Keluhkan Penjualan Karcis Kios Tanah Abang

Published

on

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat, mengeluhkan aksi oknum memperjuabelikan karcis undian kios baru.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Tanah Abang Jakarta Pusat, mengeluhkan aksi oknum memperjuabelikan karcis undian kios baru yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak tepat sasaran.

“Sekarang ini kami mengeluhkan karcis yang digunakan untuk mendapatkan kios baru itu tidak diundi sesuai dengan peraturan yang ada, malah karcis yang seharusnya dibagikan oleh pedagang dan diundi bersama justru diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata salah seorang PKL di Jatibaru, Uwed di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Pedagang yang kekecewaan lantaran tidak kebagian karcis undian kios ini berharap mendapatkan solusi dari pihak yang bertanggung jawab yaitu Pemprov DKI Jakarta.

“Kami berjualan di sini sudah hampir dua tahun, biasanya kami berjualan memakai tenda yang dipasang di sisi Jalan Jatibaru ini. Sekarang ini Pemprov DKI Jakarta memberikan lokasi baru untuk berjualan, namun pembagian kios baru itu menurut saya tidak tepat sasaran dan tidak merata. Saya berharap ada solusi lain untuk para pedagang kaki lima yang belum mendapatkan kios,” pungkas Uwed.

Senada dengan Uwed, pedagang kaki lima lainnya juga mengatakan keluhannya terhadap cara pembagian kios baru yang tidak tepat sasaran tersebut.

“Saya tidak kebagian karcis untuk menempati kios baru yang disediakan Pemprov DKI Jakarta itu, karena ada beberapa oknum yang menperjualbelikan karcis. Seharusnya hal tersebut tidak dilakukan sehingga kios baru yang disediakan ini bisa dipergunakan dengan seksama secara bijak,” ujar salah seorang pedagang di Jatibaru.

Sementara itu pedagang yang sudah mendapatkan kios di tempat yang baru yaitu di jembatan penyeberangan multifungsi (JPM) Tanah Abang mengakui adanya tempat baru untuk berjualan ini membuat para pedagang menjadi lebih nyaman.

“Alhamdulillah Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat baru ini, karena saya rasa memang sudah seharusnya para pedagang kaki lima ini mendapatkan tempat yang nyaman dan layak untuk berjualan,” ujar pedagang kaki lima, Eva.

Pengunjung Senang

Pengunjung Pasar Tanah Abang menjelaskan pembangunan JPM dan pemindahan PKL akan membuat pengunjung akan nyaman untuk datang dan membuat pedagang yang berjualan lebih teratur.

“Dengan adanya pemindahan PKL ke jembatan penyeberangan multifungsi akan membuat pedagang lebih teratur dan pengunjung pun lebih nyaman untuk berbelanja dipasar Tanah Abang,” pungkas pengunjung Pasar Tanah Abang Opsah.

Sementara itu, anggota Pemuda Panca Marga (PPM) Bambang menjelaskan pemindahan PKL ke jembatan penyeberangan multifungsi merupakan solusi yang baik dari Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terutama pedagang kaki lima.

“Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemprov secara perlahan akan meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah dan memberikan solusi kepada para pegadang, tidak hanya menertibkan tapi memberikan solusi,” ujar Bambang. (aff)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending