Connect with us

JAKARTA

Polres Jaksel Periksa Saksi Ledakan Grand Wijaya

Published

on

Ledakan kebocoran tabung gas ukuran 12 kilogram di Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru.

Apakabarnews.com, Jakarta – Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa lima saksi terkait ledakan kebocoran tabung gas ukuran 12 kilogram di Rumah Toko Grand Wijaya Center II Kebayoran Baru.

“Kita periksa lima saksi yang berada di lokasi kejadian,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Indra Jafar di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

BACA JUGA : Argo : Pusat Ledakan di Salah Satu Ruko Konsultan Properti

Kelima saksi itu terdiri dari dua orang pedagang, tiga orang dari petugas kebersihan dan petugas keamanan.

Petugas memeriksa saksi yang juga menjadi korban akibat ledakan itu yakni salah satu penjual rokok yang berada di depan ruko lokasi ledakan.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu diduga untuk mengetahui kronologis dan lokasi tepat ledakan berasal.

Indra mengungkapkan dugaan sementara ledakan berasal dari kebocoran tabung gas berukuran 11 kilogram.

Indra menuturkan kebocoran terjadi pada regulator tabung yang mengeluarkan gas kemudian diduga terpercik “stop contact” otomatis sehingga terjadi ledakan.

Indra mengungkapkan tim penjinak bom Satuan Brimob Polda Metro Jaya telah menyisir memastikan tidak terdapat bahan peledak dan korban jiwa meninggal dunia di lokasi kejadian.

Saat ini, tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri mengolah tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan penyebab ledakan cukup besar itu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Stefanus Tamuntuan mengatakan ledakan tabung gas bocor berasal dari kantor konsultan hukum.

Stefanus mengungkapkan ledakan tabung gas bocor berasal dari ruang dapur kantor konsultan hukum yang tidak terdapat orang.

Sebelumnya, ledakan cukup besar terjadi di kawasan Ruko Grand Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Kamis (12/7/2018) sekitar pukul 04.30 WIB. (sus/fik)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Pemangku Kepentingan Usul Ganjil-Genap Dilanjutkan

Published

on

Pemangku Kepentingan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap.

Apakabarnews.com, Jakarta – Para pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum, mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap di sejumlah jalan protokol ibukota.

Wacana tersebut disampaikan oleh Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto sebagai salah satu peserta forum diskusi yang digelar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Selasa (18/12/2018).

“Peserta yang ikut diskusi merupakan aparat pemerintah dan penegak hukum dari bidang lalu lintas dan angkutan jalan, juga ada perwakilan dari organisasi masyarakat,” sebut AKBP Budiyanto di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, para peserta sepakat mengusulkan ke gubernur DKI Jakarta, sistem ganjil-genap agar diberlakukan pada hari Senin-Jumat, mulai pukul 06.00 WIB-21.00 WIB.

Sebagaimana ketentuan sebelumnya, diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas, mengusulkan, skema ganjil-genap agar tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

AKBP Budiyanto menjelaskan, para peserta diskusi beranggapan, ,skema ganjil-genap dapat mendukung pertumbukan ekonomi di ibukota.

Alasannya, arus kendaraan berjalan lebih lancar selama pemberlakukan sistem ganjil-genap. Lancarnya arus lalu lintas berkontribusi pada meningkatnya produktivitas pekerja, dan distribusi barang.

Menurut AKBP Budiyanto, rekomendasi tersebut nantinya akan diteruskan ke gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan.

Ha itu karena keputusan akhir menunggu persetujuan dari Gubernur Anies Baswedan yang akan menetapkan dan mengesahkan peraturan gubernur mengenai pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur No.106/2018 mengatur sembilan ruas jalan yang kena pembatasan ganjil-genap, diantaranya Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman dan sebagian Jalan Jenderal S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan KS Tubun).

Juga Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan Jenderal DI Panjaitan, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Pembatasan tersebut, sebagaimana diatur dalam beleid, tidak berlaku pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat. (gtm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

DKI Optimistis Serapan APBD 2018 Melebihi 2017

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, optimistis penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2018 akan melebihi tahun 2017 yang mencapai 85 persen dari total APBD Rp71,8 triliun.

Saefullah ketika dikonfirmasi mengatakan berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga saat ini penyerapan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mencapai 67 persen dari total alokasi sebesar Rp83,26 triliun.

“Kami sangat optimistis, hingga batas akhir tahun serapan dapat mencapai 87 persen. Melebihi pencapaian di tahun 2017,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Saefullah mengatakan saat ini sejumlah proyek pembangunan masih terus berlangsung dan pihak ketiga atau kontraktor belum melakukan penagihan.

“Kami pastikan seluruh proses penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan. Selain itu, perkembangan penyerapan anggaran terus kami pantau hari demi hari,” tuturnya. (ric)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Jaksa Jawab Pembelaan Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019

Published

on

Tersangka kasus pencemaran nama baik politikus Ahmad Dhani Prasetyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan, pembacaan replik (tanggapan terhadap nota pembelaan) Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019.

Informasi itu disampaikan Hakim Ketua Ratmoho sebelum menutup persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

BACA JUGA : Polisi Limpahkan Berkas Ahmad Dhani ke Kejati

“(Majelis hakim) memberi kesempatan tim penuntut hukum membacakan replik, dan apabila penasihat hukum juga ingin membacakan duplik (harap disiapkan),” sebut Ratmoho.

Saat tiba di PN Jakarta Selatan, Ahmad Dhani tidak hanya didampingi tim kuasa hukumnya, Hendarsam Marantoko dan Ali Lubis, musisi itu turut ditemani istrinya, Mulan Jameela, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, kehadirannya merupakan bentuk dukungan untuk Ahmad Dhani, karena ia meyakini sidang ujaran kebencian itu mengancam praktik demokrasi di Indonesia.

Wakil ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindr itu berpendapat, cuitan Ahmad Dhani merupakan ekspresi kemerdekaan berpendapat yang dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pledoi pribadinya yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Senin, Ahmad Dhani mencurigai sidang yang ia hadapi bermuatan politis.

Alasan dari kecurigaannya itu, Ahmad Dhani menyebut, ada oknum dari penyidik dan jaksa yang meminta maaf dan mengaku bahwa kasus ujaran kebencian musisi itu dilatari kepentingan politis.

Namun, Ahmad Dhani menolak untuk menyebut nama dari polisi dan jaksa yang ia sebutkan dalam pledoi-nya.

Jaksa sebelumnya menuntut Ahmad Dhani dipidana dua tahun penjara karena diyakini melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) tengang UU No.19/2016 tentang perubahan UU No.11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending