Connect with us

POLITIK

Wiranto : Ancaman Narkoba Instrumen “Proxy War”

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

Apakabarnews.com, Bogor – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan ancaman narkoba menjadi salah satu instrumen ‘proxy war’ yang akan mengancam bonus demografi Indonesia.    

“Ini serius sekali, tadi dikatakan ancaman narkoba bisa menjadi instrumen ‘proxy war’, untuk perang baru, perang lebih murah, lebih tidak kentara, tapi korbannya betul-betul sungguh sangat mencemaskan,” kata Wiranto saat menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika (HANI) 2017 di Pusat Rehabilitasi BNN, Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/7/2018).

Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto ini menyebutkan bahaya narkoba ini bukan lagi di depan mata, tetapi sudah dialami oleh bangsa Indonesia saat ini.

Bahkan pengungkapan sejumlah  kasus narkoba jumlahnya tidak lagi hitungan gram, tetapi dalam jumlah ton.

“Bisa dibayangkan satu gram saja bisa bikin teler lima oran, apalagi ton, berapa juta orang bisa teler,” katanya.

Wiranto pun mengajak semua pihak, seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah melalui BNN dalam perang melawan narkoba.    

Ia mengatakan, perang melawan narkoba harus total, didukung oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Tanpa totalitas, maka generasi muda Indonesia akan menjadi sampah, karena  tantangan dari bangsa yang luas ini banyaknya pintu masuk bagi peredaran barang haram tersebut.

“Negara kita luas pintu masuknya, kita kan negara maritim kalau kita tidak bisa mengawasi, kita harus total melawan narkoba baik pencegahan dan penanganan peredarannya maupun rehabilitasinya,” kata Wiranto.

Wiranto juga mengingatkan peran para pencandu yang mendapat rehabilitasi agar dapat dioptimalkan untuk memberikan edukasi, atau mengajak rekan-rekannya untuk menjauhi narkoba melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama menjadi pecandu.

“Kita lihat para pencandu yang mendapat rehabilitasi, mereka bersyukur setelah direhabilitasi, merasa dilayani. Pengalaman ini bisa mereka bagikan jangan buat sendiri saja, tetapi disampaikan ke pengguna lainnya untuk insaf,” kata Wiranto. (lrw)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Indonesia Buktikan Pendekatan Lunak Efektif Tanggulangi Terorisme

Published

on

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol, Suhardi Alius.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan Indonesia telah membuktikan bahwa pendekatan lunak efektif dalam menanggulangi terorisme.

“Dalam sejarah penanggulangan terorisme di dunia, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa pendekatan lunak melalui aspek kemanusiaan dapat meredam aktivitas terorisme,” katanya dalam The 7th World Peace Forum (WPF) dengan tema the Middle Path for the World Civilization di Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Negara-negara lain, kata Suhardi, dalam menanggulangi terorisme lebih banyak mengandalkan pendekatan keras melalui penegakan hukum dan militeristik.

Menurut Suhardi, pendekatan lunak memang merupakan proses cukup berat. Melalui pendekatan ini mantan terpidana terorisme dibimbing untuk meninggalkan ideologinya, diperhatikan kehidupannya termasuk keluarganya, hingga akhirnya dapat hidup bersama dengan masyarakat.

“Perpaduan dengan pendekatan budaya lokal mampu mendorong efektivitas pendekatan lunak,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

BNPT juga mempertemukan mantan pelaku teror dengan korban dan keluarga korban dalam satu forum.

Metode ini cukup efektif dalam menumbuhkan semangat kebersamaan antara kedua pihak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan damai tanpa ada perasaan bersalah dan minder, kata Suhardi.

“Saling memaafkan antara pelaku dan korban aksi terorisme merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengikis dan menyelesaikan isu-isu terorisme dan radikalisme di Indonesia,” katanya.

The 7th World Peace Forum diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) bekerja sama dengan Center for Dialog and Cooperation Among Civilization (CDCC) dan Chengho Multi Culture and Education Trust (CMCET) dari Malaysia.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari, 14-16 Agustus, ini dihadiri sejumlah tokoh agama dari berbagai negara seperti Eropa, Arab, Afrika, dan Asia termasuk dari Jepang, Korea dan China. (git)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Bamsoet : Kapolri Ajukan Idham Azis Jadi Wakapolri

Published

on

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis (kiri) bersama dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) di Istana Negara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membeberkan bahwa dirinya mendengar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mengajukan nama Irjen Pol Idham Azis sebagai Wakil Kapolri menggantikan Komjen Pol Syafruddin yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

“Saya mendengar bahwa Kapolri sudah mengajukan nama Irjen Pol Idham Azis,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan informasi yang diperolehnya adalah Idham Azis akan menjadi Wakapolri. Namun, jadi atau tidak, tergantung keputusan Presiden Jokowi.

Bamsoet menjelaskan dirinya tidak tahu apakah ada beberapa nama lain selain Idham Azis yang menjadi kandidat Wakapolri.

“Saya tidak tahu apakah ada beberapa nama. Yang saya dengar hanya Idham Azis,” ujarnya.

Bamsoet menegaskan untuk posisi Wakapolri tidak ada sangkut pautnya dengan DPR karena diputuskan oleh Kapolri.

Sebelumnya, Asman Abnur mengundurkan diri sebagai MenPAN RB karena partainya, yaitu PAN, mendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Dalam perkembangannya, Presiden Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Syafruddin sebagai MenPAN RB. (mam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Dubes Rusdi Kecewa Putusan Mahkamah Shah Alam

Published

on

Duta Besar Republik Indonesia, Rusdi Kirana.

Apakabarnews.com, Kuala Lumpur – Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Rusdi Kirana menyatakan kekecewaannya dengan hasil sidang putusan sela Mahkamah Tinggi Shah Alam, Malaysia, Kamis (16/8/2018).

“Kami sebagai wakil pemerintah merasa sedih dan kecewa, namun tetap menghormati jalannya sidang yang dilakukan hakim,” ujar Rusdi Kirana ketika ditemui usai menghadiri sidang.

Sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam berlanjut setelah hakim tidak membebaskan kedua terdakwa Siti Aisyah (26) dan Doan Thi Huong (29) dalam putusan sela.

“Terlepas dari itu semua, kami dari awal sudah menunjuk pengacara dan dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri di Jakarta dan membentuk tim asistensi,” ujarnya.

Ditanya tentang langkah selanjutnya, dia mengatakan dengan sumberdaya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) pihaknya akan terus mendampingi Siti Aisyah.

Rusdi Kirana hadir di sidang bersama Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal dan Kepala Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Yusron B Ambary.

Rusdi Kirana nampak berlinang air mata begitu mengetahui sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam masih dilanjutkan.

Terdakwa kasus pembunuhan, Siti Aisyah, yang awalnya nampak tegar juga terlihat menangis pada akhir sidang.

Pengacara Siti Aisyah Gooi Soon Seng mengatakan keputusan dalam putusan sela ini tidak bisa disanggah karena bukan keputusan final.

“Yang akan kami lakukan sekarang adalah melakukan pembelaan dengan menghadirkan saksi. Dari saksi-saksi yang diajukan jaksa kami hanya mengajukan tujuh orang,” katanya.

Sidang selanjutnya bakal berlangsung 1, 5, 7, 8, 12, 15 Oktober 2018, 12, 13 Desember 2018, 7, 8, 9, 10, 28, 29, 30 dan 31 Januari 2019 dan 18, 19 Februari 2019.

Siti Aisyah (26) dan wanita Vietnam, Doan Thi Huong (29), didakwa membunuh Kim Jong-nam bersama empat orang lagi yang masih bebas di Balai Keberangkatan KLIA2 di Sepang pada 13 Februari 2017 lalu. (gus)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending