Connect with us

SEKTOR RIIL

Pemerintah Diminta Antasipasi Peningkatan Kebutuhan Pangan

Published

on

Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pemerintah diminta mewaspadai dan mengambil langkah antisipasi dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, karena permintaan dan konsumsi diproyeksikan terus meningkat khususnya komoditas penting.

Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa peningkatan permintaan dan konsumsi pangan Indonesia, harus diimbangi dengan optimalisasi sumber daya yang semakin terbatas untuk memenuhi pasokan kebutuhan.

“Kita harus mengoptimalkan sumber daya yang makin terbatas untuk memproduksi komoditas yang benar-benar kita hasilkan. Jangan kita habiskan produksi atau lahan kita untuk hal-hal yang semakin tidak penting,” kata Bayu di Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Dia menambahkan, salah satu contoh komoditas yang terus mengalami penurunan konsumsi adalah jagung sementara, untuk kebutuhan pakan ternak justru mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil studi dan analisis Perhepi, permintaan pangan masa depan di Indonesia ditentukan oleh permintaan saat ini, pendapatan, harga serta komposisi yang ada, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi perilaku dan tren konsumsi.

Proyeksi konsumsi beras per kapita, secara bertahap meningkat 1,5 persen menjadi 99,08 kilogram per kapita per tahun pada 2025. Untuk unggas, menunjukkan permintaan tertinggi dibandingkan produk hewani lainnya yakni mencapai 22,1 persen, menjadi 9,13 kilogram per kapita.

Konsumsi daging sapi meningkat sebesar 10,3 persen menjadi 2,79 kilogram per kapita, ikan juga meningkat 11 persen menjadi 29,09 kilogram per kapita.

Sementara untuk buah dan sayuran, juga diproyeksikan meningkat. Khusus untuk apel, meningkat 55 persen menjadi 1,49 kilogram per kapita.

Beberapa rekomendasi yang menjadi catatan Perhepi adalah, perlu adanya intervensi terhadap konsumsi pangan. Harus diberikan pengetahuan dan sosialisasi bagi masyarakat mengenai konsumsi makanan yang lebih sehat.

Selain itu, ada permasalahan kehilangan atau penyusutan produksi mencapai 30 persen. Penyusutan tersebut terjadi mulai dari pengangkutan, rusak, serta makanan yang tidak termakan. Berbagai masalah tersebut perlu pembenahan perilaku konsumsi masyarakat.

“Sebanyak 70-75 persen kehilangan itu dari sisi produksi. Mulai petani sampai ritel, seperti distribusi, pengolahan, dan penyimpanan. Sisanya yang ada di meja makan,” kata Mantan Wakil Menteri Pertanian itu.

Permintaan dan konsumsi pangan yang meningkat memberikan tantangan bagi kebijakan pangan, yang akan berdampak pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan peningkatan produksi pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai tidak memadai untuk memenuhi permintaan yang tumbuh.

Selain itu, populasi yang sedang tumbuh, populasi kelas menengah di Indonesia, dan tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan perubahan pola makan serta permintaan pangan masa mendatang.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang lebih baik, cenderung membuat konsumen menuntut pangan yang lebih sehat dan terdiversifikasi. (vic)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Konflik Hukum BUMN – Bumigas, Berpotensi Merugikan Negara Rp 2,4 Triliun

Published

on

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Berlarut-larutnya kasus sengketa hukum antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi terkait dengan kontrak pengembangan PTLP Dieng dan Patuha dinilai memberikan preseden buruk bagi pengembangan panas bumi dan menghambat program penyediaan listrik nasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait kasus tersebut tidak tepat dan berpotensi merugikan negara.

Menurutnya, Bumigas tak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atau melanjutkan kontrak dengan Geo Dipa karena telah terbukti gagal memenuhi ketentuan kontrak.

Dampak dibatalkannya Putusan BANI No.922/2017 adalah Bumigas meminta membayar ganti rugi sebesar Rp 5 triliun sebagaimana gugatannya di PN Jakarta Selatan. Bumigas pun meminta Geo Dipa menyerahkan aset PLTP Patuha Unit 1 senilai Rp2,5 triliun kepada Bumigas.

“Padahal PLTP ini sudah dibangun sendiri oleh Geo Dipa melalui pinjaman dari BNI. Tentu saja keputusan PN Jaksel di atas sangat pantas dicurigai sarat KKN, karena bukan saja absurd, tidak masuk akal, tetapi juga dengan vulgar melegalkan upaya perampokan aset negara,” katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Marwan menjelaskan, Bumigas terbukti telah gagal memenuhi ketentuan kontrak, gagal menyediakan dana proyek, melakukan kriminalisasi dan berbohong memiliki rekening di HSBC Hongkong (rekening fiktif-red).

Karena didukung dan terlibat KKN dengan oknum-oknum penguasa, Bumigas leluasa menjalankan agenda bisnis dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengadilan, sehingga putusan-putusan BANI dan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat pun dapat dianulir.

Adapun Putusan BANI No.922/2017 pada 30 Mei 2018 menyatakan Bumigas gagal menyediakan dana sesuai ketentuan Pasal 55 Kontrak dan menyatakan Kontrak dinyatakan berakhir terhitung 30 Mei 2018. Namun, Bumigas kemudian kembali mengajukan permohonan (ketiga) pembatalan Putusan BANI No.922/2017 kepada PN Jakarta Selatan pada 4 September 2018.

Lebih jauh, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas.

“Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak. Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, Marwan mendesak agar pemerintah dan DPR turun tangan menyelesaikan kasus ini.

Potensi kerugian negara jika GDE menyerahkan PLTP Patuha Unit 1 kepada Bumigas mencapai Rp 2,4 triliun. Salah satu upaya kriminalisasi Bumigasterhadap GDE adalah terkait perizinan hak pengusahaan SDA panas bumi rezim lama yang dianggap tidak sah dan illegal.

Padahal menurut aturan yang berlaku, izin pengelolaan pengusahaan panas bumi rezim lama berupa kuasa pengusahaan jelas diakui oleh hukum Indonesia, seperti yang dijalankan oleh Pertamina Geothermal Energi (PGE) dalam mengelola 14 wilayah kerja PLTP.

Jika kriminalisasi tanpa dasar dibiarkan, dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan (MA), maka seluruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta pemegang saham GDE dan PGE pun dapat dilaporkan pidana oleh pihak lain yang bermaksud merebut dan mengambil wilayah pengusahaan panas bumi diluar ketentuan peraturan yang berlaku.

“Yang jauh lebih penting, hal ini tentu akan menjadi preseden buruk yang akan menghambat program penyediaan listrik di Indonesia,” kata Marwan.

Di sisi lain, IRESS melihat bahwa oknum-oknum hakim pada lembaga-lembaga pengadilan yang menangani kasus ini mengidap moral hazard yang justru terpengaruh dengan upaya KKN yang dilakukan Bumigas. Dengan begitu, keputusan yang diambil justru memihak kepada yang salah dan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak.

“Keputusan lembaga-lembaga pengadilan tersebut bukan saja telah menghambat proyek pembangunan kelistrikan nasional, tetapi juga berpotensi merugikan negara triliunan Rupiah,” kata Marwan Batubara. (tim)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Sandiaga Uno Runtiah Lado Bareng Amak- Amak, Ekonomi Indonesia Lagi Pedas

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat (19/10/2019).

Apakabarnews.com, Padang – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno mengunjungi Pasar Raya Inpres Padang, Jumat  (19/10/2019). Ini kunjungan titik kedua. Sebelumnya, mantan pengusaha ini  memulai kunjungannya ke Padang Sumatera Barat sarapan bersama di Rumah Makan  Rajawali.        

Begitu sampai Pasar Raya, Sandi langsung disambut ratusan pedagang dan pengunjung pasar yang penasaran ingin melihat lebih dekat wajah cawapres usungan Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Berkarya. Teriakan Uda Sandi, uda sandi bergema di Pasar Raya. 

BACA JUGA : Kubu Prabowo-Sandi Kembali Tegaskan Tidak Kampanye di Wilayah Terdampak Bencana

Sandi tidak bisa bergerak. Tiap hendak jalan serbuan swafoto dari emak-emak, menghambat langkahnya.  Keinginan Sandi untuk menyapa lebih banyak pedagang tidak memungkinkan. Sandi bersama rombongan pun beranjak menuju ke Pasar Inpres. Mantan Ketua Umum HIPMI periode 2005-2009 itu pun langsung berlari masuk pasar.

Di pasar inpres Sandi tertarik  melihat sekumpulan emak-emak sedang memisahlan batang dari cabe. Tanpa sungkan Sandi pun ikut duduk bersama ibu-ibu memotek  cabe atau Runtiah Lado. 

Suasana pun jadi heboh. “Jadi apa keluhannya ibu-ibu? Harga-harga pada naik ya,?”  tanya Sandi. Serempak amak-amak menjawab “iyah.” 

“Kondisi ekonomi Indonesia memang sedang memperihatinkan. Harga-harga makin naik, pekerjaan makin sulit didapat. Ekonomi Indonesia kayak cane merah ini, lagi pedes dan naik terus,” ucapnya. 

Menurut Sandi sudah saat di Indonesia ada perubahan. Perubahan untuk ekonomi yang lebih baik dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. (wes)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kadin akan Susun Peta Jalan Teknologi Informasi Agribisnis

Published

on

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Ari Nugraha.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengintegrasikan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) agribisnis untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi.

Ketua Komite Tetap ICT Agribisnis Kadin Andi B Sirang dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/10/2018), mengatakan industri-industri penyedia data baik di sektor e-logistic dan e-commerce diharapkan dapat memiliki satu “big data” yang sudah tersinkronisasi dan terintegrasi.

“Selanjutnya kita akan membuat peta jalan ICT yang melibatkan semua pihak, baik swasta maupun lembaga pemerintah agar bisa diharmonisasikan sehingga kita memiliki satu big data dan memiliki satu acuan bersama,” kata Andi.

Ia menjelaskan bahwa dalam sinkronisasi data, Badan Pusat Statistik yang berperan dalam mengumpulkan data dengan melakukan sensus dan inovasi digital yang dimiliki.

Pihak swasta dan BUMN, seperti Telkom Indonesia yang juga bergerak dalam pengumpulan data ikut berperan agar data yang terkumpul akurat. Dengan adanya satu acuan data, pemerintah pun dapat mengambil kebijakan secara tepat.

Menurut Andi, ICT Agribisnis dinilai perlu untuk mendukung sistem produksi, distribusi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Produsen dituntut tidak hanya sebatas bekerja otomatis dalam internal pabrik, tetapi juga mampu memenuhi permintaan pasar secara responsif dan efisien.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Ari Nugraha mengatakan bahwa untuk keperluan sensus 2020, BPS akan melakukan pendekatan dengan pengumpulan data multimode.

“BPS akan melakukan pendekatan dengan ‘multimode data collecting’ karena wilayah Indonesia tidak semuanya menggunakan teknologi, jadi tetap masih ada yang harus kita datangi langsung,” kata Ari.

Sementara itu, Direktur Digital Strategy dan Portfolio Telkom Indonesia David Bangun menilai bahwa perseroan akan mengambil peran sebagai orkestrator 4th party logistic, yakni memaksimalkan informasi teknologi melalui aset-aset perusahaan atau “logistic capacity share” mulai dari gudang, alat transportasi dan sebagainya.

“Telkom merasa percaya diri sebagai pemain logistik karena dari segi fisikal seperti jaringan, kita memilikinya dan dari sisi akses serta konektivitas, kita sudah membangun platform untuk menjalankan bisnis itu dari big data dan IOT,” kata David. (mdg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending