Connect with us

JAKARTA

“Pasukan Oranye” Dikerahkan Pungut Sampah di Depan KPU

Published

on

Pasukan Oranye dari PPSU Kelurahan Menteng tengah membersihkan sampah di halaman luar Gedung KPU, Jumat (10/8/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Belasan pasukan oranye tampak sigap memunguti sampah plastik, kertas, dan botol yang dibuang ratusan relawan pendukung pasangan capres-cawapres Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin di halaman depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (10/8/2018).

Petugas “pasukan oranye” itu dikerahkan oleh unit Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Menteng, khusus untuk mengawal hari terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2019.

Sampah yang dipungut pasukan oranye untuk dibuang ke tempat pembuangan, diantaranya gelas plastik bekas minum, botol plastik, kertas, kardus, dan sisa spanduk milik para relawan Koalisi Indonesia Kerja.

Sampah itu juga tampaknya berasal dari para penjual minuman yang beroperasi di sepanjang Jalan Imam Bonjol, khususnya di dekat kerumunan para relawan.

Di samping pasukan oranye, sampah di halaman luar Gedung KPU turut dipungut sejumlah pemulung yang tampak mulai beroperasi setelah Presiden Joko Widodo beserta pasangannya Ma’ruf Amin meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.30 WIB.

Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin menjadi pasangan capres-cawapres pertama yang mendaftar untuk pilpres 2019 di Gedung KPU.

Sebelum keduanya tiba, ratusan pendukung dari berbagai elemen relawan Jokowi terlihat telah memenuhi seberang Gedung KPU.

Beberapa diantara mereka ada yang membawa instrumen musik tradisional Bali, hingga pemutar musik dan pengeras suara untuk melantunkan lagu-lagu nasional serta mars partai.

Meski demikian, kawat berduri dan pagar betis dari jajaran Brimob Polda Metro Jaya tampak siaga sejak pagi untuk menghalau kerumunan massa mendekati Gedung KPU.

Untuk hari terakhir masa pendaftaran capres-cawapres pilpres 2019, setidaknya 4.000 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga Gedung KPU.

Menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu, pihaknya menerapkan sistem pengamanan ring, yaitu Ring 1 di dalam Gedung KPU, Ring 2 di luar Gedung KPU, dan Ring 3 di sekitar Gedung KPU.

Tidak hanya sistem ring, pihak kepolisian khususnya dari jajaran Brimob juga membuat pagar betis di arah masuk jalan Imam Bonjol menuju Gedung KPU. (gtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Pemangku Kepentingan Usul Ganjil-Genap Dilanjutkan

Published

on

Pemangku Kepentingan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap.

Apakabarnews.com, Jakarta – Para pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum, mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap di sejumlah jalan protokol ibukota.

Wacana tersebut disampaikan oleh Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto sebagai salah satu peserta forum diskusi yang digelar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Selasa (18/12/2018).

“Peserta yang ikut diskusi merupakan aparat pemerintah dan penegak hukum dari bidang lalu lintas dan angkutan jalan, juga ada perwakilan dari organisasi masyarakat,” sebut AKBP Budiyanto di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, para peserta sepakat mengusulkan ke gubernur DKI Jakarta, sistem ganjil-genap agar diberlakukan pada hari Senin-Jumat, mulai pukul 06.00 WIB-21.00 WIB.

Sebagaimana ketentuan sebelumnya, diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas, mengusulkan, skema ganjil-genap agar tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

AKBP Budiyanto menjelaskan, para peserta diskusi beranggapan, ,skema ganjil-genap dapat mendukung pertumbukan ekonomi di ibukota.

Alasannya, arus kendaraan berjalan lebih lancar selama pemberlakukan sistem ganjil-genap. Lancarnya arus lalu lintas berkontribusi pada meningkatnya produktivitas pekerja, dan distribusi barang.

Menurut AKBP Budiyanto, rekomendasi tersebut nantinya akan diteruskan ke gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan.

Ha itu karena keputusan akhir menunggu persetujuan dari Gubernur Anies Baswedan yang akan menetapkan dan mengesahkan peraturan gubernur mengenai pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur No.106/2018 mengatur sembilan ruas jalan yang kena pembatasan ganjil-genap, diantaranya Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman dan sebagian Jalan Jenderal S Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan Jalan KS Tubun).

Juga Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan Jenderal DI Panjaitan, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Pembatasan tersebut, sebagaimana diatur dalam beleid, tidak berlaku pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat. (gtm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

DKI Optimistis Serapan APBD 2018 Melebihi 2017

Published

on

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, optimistis penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2018 akan melebihi tahun 2017 yang mencapai 85 persen dari total APBD Rp71,8 triliun.

Saefullah ketika dikonfirmasi mengatakan berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) hingga saat ini penyerapan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah mencapai 67 persen dari total alokasi sebesar Rp83,26 triliun.

“Kami sangat optimistis, hingga batas akhir tahun serapan dapat mencapai 87 persen. Melebihi pencapaian di tahun 2017,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Saefullah mengatakan saat ini sejumlah proyek pembangunan masih terus berlangsung dan pihak ketiga atau kontraktor belum melakukan penagihan.

“Kami pastikan seluruh proses penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan. Selain itu, perkembangan penyerapan anggaran terus kami pantau hari demi hari,” tuturnya. (ric)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Jaksa Jawab Pembelaan Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019

Published

on

Tersangka kasus pencemaran nama baik politikus Ahmad Dhani Prasetyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan, pembacaan replik (tanggapan terhadap nota pembelaan) Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019.

Informasi itu disampaikan Hakim Ketua Ratmoho sebelum menutup persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

BACA JUGA : Polisi Limpahkan Berkas Ahmad Dhani ke Kejati

“(Majelis hakim) memberi kesempatan tim penuntut hukum membacakan replik, dan apabila penasihat hukum juga ingin membacakan duplik (harap disiapkan),” sebut Ratmoho.

Saat tiba di PN Jakarta Selatan, Ahmad Dhani tidak hanya didampingi tim kuasa hukumnya, Hendarsam Marantoko dan Ali Lubis, musisi itu turut ditemani istrinya, Mulan Jameela, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Fadli Zon mengatakan, kehadirannya merupakan bentuk dukungan untuk Ahmad Dhani, karena ia meyakini sidang ujaran kebencian itu mengancam praktik demokrasi di Indonesia.

Wakil ketua DPR yang juga politisi Partai Gerindr itu berpendapat, cuitan Ahmad Dhani merupakan ekspresi kemerdekaan berpendapat yang dilindungi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pledoi pribadinya yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Senin, Ahmad Dhani mencurigai sidang yang ia hadapi bermuatan politis.

Alasan dari kecurigaannya itu, Ahmad Dhani menyebut, ada oknum dari penyidik dan jaksa yang meminta maaf dan mengaku bahwa kasus ujaran kebencian musisi itu dilatari kepentingan politis.

Namun, Ahmad Dhani menolak untuk menyebut nama dari polisi dan jaksa yang ia sebutkan dalam pledoi-nya.

Jaksa sebelumnya menuntut Ahmad Dhani dipidana dua tahun penjara karena diyakini melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) tengang UU No.19/2016 tentang perubahan UU No.11/2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending