Connect with us

POLITIK

KPK Hargai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Published

on

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Apakabarnews.com, Jakarta – KPK menghargai penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negera yang korupsi.

“Kami apresiasi penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang secara paralel seharusnya dipatuhi oleh para kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Febri menyatakan penerbitan surat edaran itu juga menegaskan dicabutnya Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Oktober 2012, yang dipandang masih memberikan ruang ASN yang terbukti korupsi tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

“Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di Surat Edaran tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi,” ucap dia.

Sebelumnya. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 kepada bupati/wali kota.

Terdapat tiga poin dalam surat edaran itu. 

Pertama, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera.

Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN ntuk mencegah potensi kerugian negara. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Zumi Zola Dapat Bocoran OTT KPK

Published

on

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Apakabarnews.com, Jakarta – Gubernur Jambi Zumi Zola disebut mendapat bocoran mengenai rencana Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Jambi sejak Oktober 2016.

“Saat itu Oktober, Pak Gubernur (Zumi Zola) menelepon saya ‘Pak Ketua, saya ditelepon anggota Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan) KPK yang mampir kemarin. Saya tanya ‘Apa katanya Pak Gub?’. Pak Gubernur menyampaikan bahwa akan ada OTT di DPRD provinsi, itu saya ditelepon pada 2016,” kata Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrat Cornelis Buston, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (20/9/2018).

BACA JUGA : Zumi Zola akan Segera Disidang

Cornelis bersaksi untuk untuk Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola Zulkifli yang didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah 177,3 ribu dolar AS (sekitar Rp2,594 miliar) serta 100 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1,067 miliar), sehingga total mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard serta menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rp16,49 miliar.

OTT yang dimaksud oleh Cornelis ternyata baru terlaksana pada 28 November 2017 yaitu saat KPK mengamankan Supriono, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi; Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi dan Saipudin sebagai Asisten Daerah Bidang III Pemprov Jambi. “Pak Gub kaget, saya juga kaget, Pak Gub mengatakan ‘Saya tidak tahu nomor orang DPRD itu maka saya sampaikan ke bapak, saya takut sekali’, saya jawab ‘Pak Gub, saya juga takut’, maka kami sudah ‘commit’ bahwa tidak akan menuruti (permintaan uang) anggota (DPRD) ini,” ungkap Cornelis.

Namun Wakil Ketua DPRD Jambi dari Fraksi Partai Golkar Zoerman Manap lalu memanggil Cornelis ke ruangan Zoerman.

“Saat itu sudah ramai ketua-ketua fraksi intinya mereka minta uang ketok palu APBD 2017. Maka saya sampaikan pada saat itu bahwa saya sudah ditelepon Pak Gubernur, saya ‘commit’ tidak berani dan Pak Gub sampaikan ke dia tidak akan mau. Lalu saya dengan Pak Zoerman langsug ketemu Pak Gubernur dan terakhir kabarnya dari pak Zoerman, Pak Gub ditangani ketua fraksi, itu 2017,” kata Cornelis.

Zoerman Manap meninggal dunia pada 9 April 2018.

Cornelis menegaskan bahwa ia tidak menerima uang ketok palu untuk pengesahan APBD 2017. Sedangkan untuk APBD 2018, Cornelis mengaku kembali dimintai “uang ketok palu” oleh anggota DPRD.

“Tapi 2018 awalnya setelah pembacaan RABPD Pak Gubernur karena sudah mau masuk pembahasan diingatkan Pak Sekwan (Sekretaris Dewan), katanya ‘Pak Ketua ini sudah mau masuk pembahasan tolong dikumpulkan ketua fraksi karena sudah turun permendagri kalau tidak tepat waktu kena sanksi, jadi 30 November harus ketok palu, bila tidak seluruh gubernur dan anggota dewan tidak menerima gaji 6 bulan,” ungkap Cornelis.

Ia pun lalu mengumpulkan pimpinan fraksi untuk membicarakan proses ketok palu itu.

“Salah satu anggota Fraksi PDIP menanyakan ada uang ketok palunya tidak. Saya katakan saya tidak berani, dia balas ‘Kalau ketua tidak berani apalagi kami. Kalau begitu tunda saja, saya bilang ‘jangan, nanti kita kena sanksi setelah itu bubar’,” ungkap Cornelis.

Cornelis meyakini tidak mendapatkan jatah uang ketok palu, meski dalam dakwaan disebutkan bahwa Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mendapat Rp100 juta untuk APBD tahun 2017.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Zumi Zola bersama-sama dengan Apif Firmansyah, Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Pemprov Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR Jambi, dan Saipudin selaku Asisten 3 Sekretariat Jambi memberikan sejumlah Rp13,09 miliar dan Rp3,4 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 dengan maksud agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Rancangan Perda APBD TA 2017 dan 2018. (des)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

KPK Lantik Tiga Pejabat Baru

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tiga pejabat baru di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2092018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tiga pejabat baru, yakni Direktur Penyidikan, Direktur Monitor, dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan di gedung penunjang, gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Direktur Penyidikan dijabat oleh Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak yang sebelumnya sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sebelumnya, Direktur Penyidikan dijabat oleh Brigjen Pol Aris Budiman.

Sedangkan Direktur Monitor dijabat oleh Eko Marjono, dan Arif Waluyo sebagai Kepala Biro Perencanaan Keuangan.

Dalam acara pelantikan yang dipimpin Ketua KPK Agus Rahardjo itu, ketiganya mengucapkan sumpah jabatan.

“Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya”.

“Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dengan semangat untuk kepentingan negara”.

Selanjutnya, ketiganya juga mengucapkan pakta integritas dalam acara pelantikan tersebut.

“Pertama, bersedia mematuhi dan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan kode etik pegawai KPK. Dua, bersedia menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Tiga, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila selama kami bertugas di KPK ditemukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjadi pegawai KPK.”

“Empat, apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Demikian pakta integritas ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siapapun juga”.

Dalam acara pelantikan itu turut juga dihadiri oleh dua Wakil Ketua KPK masing-masing Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata serta Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Meutya Hafid Luncurkan Lagu Bertema Persatuan Jelang Pilpres

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid.

Apakabarnews.com, Jakarta – Politisi Partai Golkar Meutya Hafid meluncurkan single lagu berjudul “Kita Bersama” dengan tema persatuan menjelang kampanye Pilpres 2019.

“Saya bersama dengan musisi Harry Budiman dan Denny Djatmija meluncurkan lagu Kita Bersama untuk mengajak masyarakat memiliki semangat kebersamaan dan saling menghargai perbedaan demi terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia,” jelas Meutya di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Meutya mengatakan lagu tersebut lahir dari rasa gelisah yang muncul melihat kondisi sekitar belakangan ini yang ditandai adanya degradasi budaya gotong royong, kebersamaan, semangat persatuan,dan saling hormati perbedaan.

Mantan wartawan senior yang juga anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu berharap lagu “Kita Bersama” dapat menjadi karya yang diterima oleh masyarakat untuk membawa pesan pesan kebersamaan dan persatuan serta damai.

“Lagu Kita Bersama ini lebih kepada seruan moral dalam merespon dinamika kebangsaan akhir-akhir ini. Kebhinekaan yang menjadi roh kita sebagai bangsa yang besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap komponen bangsa harus berkontribusi positif untuk merawat kebhinekaan Indonesia dan musik kata Meutya Hafid, masih menjadi alat yang sangat efektif untuk menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan persatuan di masyarakat.

Seperti diketahui, nama Meutya Hafid lebih familiar di dunia politik dan jurnalistik. Ia dikenal sebagai wartawan senior yang berkiprah selama puluhan tahun di salah satu stasiun TV.

Saat menjalani karier jurnalistiknya, Meutya pernah mengalami penyanderaan selama 168 jam pleh kelompok bersenjata di Irak.

Atas dedikasinya di bidang jurnalistik, ia pernah dianugerahi Press Card no 1 (Kartu Pers Nomor Satu) dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2013 atas kompetensi dan integritas serta profesionalitas sebagai wartawan.

Meutya Hafid juga pernah mendapat penghargaan dari Pemerintah Australia melalui Elizabeth O’Neil Journalism Awards atas prestasinya sebagai wartawan, serta banyak penghargaan lainnya. (rga)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending