Connect with us

HUKUM

KPK Minta Anggota Kowani Jadi Agen Perempuan Antikorupsi

Published

on

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan.

Apakabarnews.com, Yogyakarta – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (Pol) Basaria Panjaitan meminta semua anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menjadi agen “Saya Perempuan Anti-Korupsi” (SPAK).

“Jika seluruh 62 juta anggota Kowani bergerak untuk memberantas korupsi, kalau ada kemauan tahun depan korupsi bisa kita eliminasi,” kata Basaria dalam sesi pertama Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan di Yogyakarta, Jumat (14/9/2018).

Berdasarkan data Kowani, saat ini jumlah anggota organisasi perempuan tersebut mencapai 62 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Basaria mengatakan peran perempuan dan ibu untuk memberantas korupsi masih minimal, padahal berpotensi mencegah korupsi sejak dini melalui pendidikan dan pengasuhan anak-anak.

KPK pernah melakukan survei kepada para ibu dengan sampel dari seluruh Indonesia dengan pertanyaan utama apakah anak-anak diajarkan tentang kejujuran di dalam keluarga dan hasilnya hanya 4 persen yang menjawab “ya”.

“Lalu yang 96 persen itu bagaimana? Hasilnya seperti yang kita lihat seperti sekarang, korupsi ada di mana-mana, gratifikasi dan suap masih banyak ditemukan dari seseorang lahir hingga mati,” kata Basaria.

Oleh karena itu, Basaria mengajak semua anggota KOWANI untuk menjadi agen SPAK yang saat ini anggotanya baru mencapai sekitar 1.500 perempuan, masih jauh dari yang diharapkan.

“Kenapa KPK berpikir perempuan suatu kekuatan? Karena faktanya dari 250 juta penduduk, ada 127 juta atau hampir 50 persen adalh perempuan, dan kalau kita lihata ada 62 juta anggota KOWANI di 34 provinsi, maka organisaso ini bisa menjadi pemeran utama untuk membasmi korupsi,” kata dia.

KPK menggalakkan peran SPAK sebagai agen yang membantu pemberantasan korupsi melalui gerakan “3L”, yakni lihat, lawan dan lapor.

Basaria juga menyebutkan salah satu peran perempuan yang sukses dalam upaya memberantas korupsi, yakni gerakan “Meja tanpa Laci” yang dilakukan para polisi perempuan di Polres Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, telah menjadi rahasia umum bahwa di setiap meja di polres tersebut terdapat laci yang menjadi tempat menyelipkan amplop berisi uang gratifikasi maupun suap saat melakukan suatu layanan kepada masyarakat.

“Ini hanya salah satu contoh, bahwa perempuan adalah kekuatan dan inisiator untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi,” kata Basaria.

Perempuan pertama yang menjadi salah satu pimpinan KPK tersebut menjadi pembicara dalam sesi I Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Prayogo.

Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia diselenggarakan bersamaan dengan Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) ke-35 di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta, yang didukung 35 BUMN termasuk Perum LKBN. (azh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Minta Direktur Penyidikan Tuntaskan Utang Kasus

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak yang baru dilantik untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang masih menjadi “utang” KPK.

“Saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang terutama yang besar yang menjadi utang kami, itu segera diselesaikan,” kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan tiga pejabat baru di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

BACA JUGA : KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa terkait dengan target penanganan kasus yang meningkat dari 100 menjadi 200 kasus pada 2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satuan tugas (satgas) di bagian penyidikan.

“Di penyidikan memang dengan dinaikkan target tadi mungkin perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satgas. Mungkin anggota (satgas) di dalam perlu dikecilkan supaya sasaran menangani 200 kasus tadi bisa didorong terjadi,” ucap Agus.

Selain itu, kata Agus, untuk menangani target 200 kasus itu juga diperlukan penambahan Jaksa.

“Kami belum menerima tambahan Jaksa yang kami harapkan sebetulnya hari ini mesti sudah dikirimkan. Mudah-mudahan sebentar lagi, kalau nanti ada tambahan pasti kerjaan penyidikan semakin banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya penambahan Jaksa itu diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus yang menjadi “utang” KPK.

“Kalau nanti ada tambahan itu pasti kerjaan penyidikan semakin banyak, oleh karena itu saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang, terutama yang besar yang menjadi perhatian masyarakat kita harus segera selesaikan,” kata Agus.

KPK pada Kamis (20/9/2018) melantik tiga pejabat baru antara lain Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak, Direktur Monitor Eko Marjono, dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan Arif Waluyo di gedung penunjang, gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018). (bni)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal beredarnya foto antara Deputi Penindakan KPK Brigjen Pol Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bermain tenis di Lombok pada Mei 2018 lalu.

“Saya rasanya melihat Pak Firli sampai hari ini masih lurus tidak terpengaruh. Saya yakin tidak ada kedekatan itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Agus pun meyakini bahwa pertemuan Firli dengan TGB juga tidak membicarakan kasus.

Nama TGB akhir-akhir ini tengah dibicarakan terkait pemberitaan yang menyebutkan TGB terlibat terkait kasus penjualan saham eks PT Newmont Nusa Tenggara.

Sementara itu, Firli sebelum menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK adalah Kapolda NTB. Firli dilantik KPK pada 6 April 2018.

“Kalaupun habis dia dilantik terus pergi ke sana (NTB) untuk serah terima jabatan pas kemudian Pak Firli main tenis dengan Danremnya kemudian Gubernurnya (TGB) datang, apa itu bicarakan kasus? Mestinya kan tidak,” ucap Agus.

Agus pun menyatakan bahwa lembaganya akan menjaga independensi dan juga tidak ada intervensi soal kasus.

“Jadi, kami akan jaga betul yang namanya penyelidikan dan penyidikan di KPK itu betul-betul independen, tidak ada intervensi,” ungkap Agus.

Ia juga mengatakan bahwa Firli juga telah melaporkan ke KPK soal pertemuan dengan TGB di NTB tersebut.

“Pada waktu beliau izin untuk ke NTB, pas kembali dia melaporkan kepada kami. Saat beliau main tenis, Gubernur (TGB) datang dengan anaknya,” ungkap Agus. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tasdi Benarkan Adanya Aliran Dana dari Utut

Published

on

Bupati Purbalingga Tasdi mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1992018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi membenarkan adanya aliran dana dari Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP Utut Adianto terkait kegiatan partai.

“Pak Utut itu bantu ke saya untuk kegiatan partai selaku kader partai, sesama kader partai,” kata Tasdi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

BACA JUGA : KPK Resmi Tahan Bupati Purbalingga

Tasdi merupakan salah satu tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018.

Tasdi juga mengaku uang suap sebesar Rp500 juta dalam kasus suap itu juga untuk kepentingan Pilgub Jawa Tengah 2018.

“Iya kegiatan Pilgub Jawa Tengah,” kata Tasdi.

Sebelumnya dalam persidangan, Tasdi telah membeberkan bahwa uang suap sebesar Rp500 juta yang diterima Tasdi dalam kasus suap itu diperuntukkan bagi kebutuhan PDIP.

Hal tersebut diungkap Tasdi saat diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa kasus suap dalam proyek pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga pada 2017-2018, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/9/2018).

KPK pada Selasa (18/9/2018) juga telah memeriksa Utut sebagai saksi untuk tersangka Tasdi dalam kasus tersebut.

KPK saat itu mendalami pengetahuan Utut soal dugaan aliran dana kepada Tasdi. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending