Connect with us

HUKUM

KPK Minta Anggota Kowani Jadi Agen Perempuan Antikorupsi

Published

on

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan.

Apakabarnews.com, Yogyakarta – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen (Pol) Basaria Panjaitan meminta semua anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menjadi agen “Saya Perempuan Anti-Korupsi” (SPAK).

“Jika seluruh 62 juta anggota Kowani bergerak untuk memberantas korupsi, kalau ada kemauan tahun depan korupsi bisa kita eliminasi,” kata Basaria dalam sesi pertama Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan di Yogyakarta, Jumat (14/9/2018).

Berdasarkan data Kowani, saat ini jumlah anggota organisasi perempuan tersebut mencapai 62 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Basaria mengatakan peran perempuan dan ibu untuk memberantas korupsi masih minimal, padahal berpotensi mencegah korupsi sejak dini melalui pendidikan dan pengasuhan anak-anak.

KPK pernah melakukan survei kepada para ibu dengan sampel dari seluruh Indonesia dengan pertanyaan utama apakah anak-anak diajarkan tentang kejujuran di dalam keluarga dan hasilnya hanya 4 persen yang menjawab “ya”.

“Lalu yang 96 persen itu bagaimana? Hasilnya seperti yang kita lihat seperti sekarang, korupsi ada di mana-mana, gratifikasi dan suap masih banyak ditemukan dari seseorang lahir hingga mati,” kata Basaria.

Oleh karena itu, Basaria mengajak semua anggota KOWANI untuk menjadi agen SPAK yang saat ini anggotanya baru mencapai sekitar 1.500 perempuan, masih jauh dari yang diharapkan.

“Kenapa KPK berpikir perempuan suatu kekuatan? Karena faktanya dari 250 juta penduduk, ada 127 juta atau hampir 50 persen adalh perempuan, dan kalau kita lihata ada 62 juta anggota KOWANI di 34 provinsi, maka organisaso ini bisa menjadi pemeran utama untuk membasmi korupsi,” kata dia.

KPK menggalakkan peran SPAK sebagai agen yang membantu pemberantasan korupsi melalui gerakan “3L”, yakni lihat, lawan dan lapor.

Basaria juga menyebutkan salah satu peran perempuan yang sukses dalam upaya memberantas korupsi, yakni gerakan “Meja tanpa Laci” yang dilakukan para polisi perempuan di Polres Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, telah menjadi rahasia umum bahwa di setiap meja di polres tersebut terdapat laci yang menjadi tempat menyelipkan amplop berisi uang gratifikasi maupun suap saat melakukan suatu layanan kepada masyarakat.

“Ini hanya salah satu contoh, bahwa perempuan adalah kekuatan dan inisiator untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi,” kata Basaria.

Perempuan pertama yang menjadi salah satu pimpinan KPK tersebut menjadi pembicara dalam sesi I Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Prayogo.

Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia diselenggarakan bersamaan dengan Sidang Umum Dewan Perempuan Internasional (ICW) ke-35 di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta, yang didukung 35 BUMN termasuk Perum LKBN. (azh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polisi Sita Akun Instagram Ahmad Dhani

Published

on

Dhani Ahmad Prasetyo, atau dikenal ahmad dhani, adalah seorang musisi rock Indonesia.

Apakabarnews.com, Surabaya  – Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menyita akun Instagram @ahmaddhaniprast milik politikus partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo untuk dijadikan barang bukti kasus pencemaran nama baik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat (16/11/2018) mengatakan penyitaan tersebut dilakukan di rumah Ahmad Dhani di Jakarta pada Kamis, 15 November 2018.

BACA JUGA : Musisi Ahmad Dhani Dicegah ke Luar Negeri Enam Bulan

“Kami menemui adminnya sekaligus menunjukkan surat perintah penyitaan. Kami bawa atas persetujuan pengadilan,” kata Barung.

Akun IG tersebut disita sebagai bukti penyidik dalam rangka koordinasi lebih lanjut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan.

“Sehingga kelanjutan kasus ini akan tetap maju, walaupun memang ada nanti perkembangan dari kasus ini menyangkut dari saksi ahli yang datang dari Jakarta,” ujar Barung.

Saat ini, kata Barung, telah menyita sejumlah alat bukti seperti transmisi (`handphone`, red), akun, maupun jejak digital. Dengan demikian alat bukti yang dibutuhkan penyidik telah lengkap.

Ditanya kapan berkas akan diserahkan ke Kejaksaan, Barung menjelaskan saat ini pihak penyidik masih menunggu pemeriksaan saksi ahli dari Ahmad Dhani. Dijadwalkan, saksi ahli tersebut akan dihadirkan pada Senin atau Selasa tanggal 19 atau 20 November 2018.

“Karena kita mengakomodir juga, dari penyidik tadi, kita tetap mengakomodir saudara Ahmad Dhani,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian karena kata idiot yang dia ucapkan di vlog saat dihadang oleh pendemo yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Hotel Majapahit Surabaya 26 Agustus 2018 lalu. (dra/wil)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Idrus Marham sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap IM sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

BACA JUGA : KPK Panggil Dua Saksi Kasus Idrus Marham

Selain pemeriksaan tersangka Idrus, KPK juga memanggil satu saksi untuk Idrus, yaitu Indri Savanti Purnama Sari dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah mengkonfirmasi terhadap empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Idrus pada Selasa (13/11/2018) soal dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada Pilkada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

KPK menduga empat saksi itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu calon di Pilkada Kabupaten Temanggung.

 Bupati Temanggung terpilih dalam Pilkada 2018 adalah Muhammad Al Khadziq. 

Al Khadziq merupakan suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES).

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK pun telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar.

Kortjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Soal Poster “Jokowi Bermahkota”, Kapolda Jateng Sebut Ranahnya Bawaslu

Published

on

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol, Condro Kirono.

Apakabarnews.com, Kudus – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono menganggap kasus poster calon presiden Joko Widodo yang mengenakan mahkota raja masih menjadi ranahnya internal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jika Bawaslu melihat ada pelanggaran tempat yang tidak sesuai, tentunya akan ditertibkan,” ujarnya ditemui ditemui usai meresmikan Satuan Penyelenggaraan Adminitrasi SIM (Satpas) Prototipe dan Masjid Al Quds Polres Kudus, Kamis (15/11/2018).

Informasinya, kata dia, di dalam poster tersebut terdapat logo partai politik, namun dalam pemasangannya disebutkan tidak diajak komunikasi dan mendesain dan ditindaklanjuti dengan penurunan juga masih ranah internal mereka.

Hal itu, katanya, belum masuk aduan dari parpol yang logonya ditempel pada poster tersebut maupun limpahan dari Bawaslu juga belum.

“Kami hanya meminta parpol yang dicantumkan di dalam poster tersebut untuk menyikapinya dengan kepala dingin dan tidak emosional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kepolisian juga tetap menjalin komunikasi dengan Bawaslu.

Bawaslu sendiri dinilai sudah bersikap proaktif melakukan melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemasangan poster pemilu yang dinilai melanggar.

Sebelumnya, Bawaslu Kudus memang menemukan sejumlah poster calon presiden yang melanggar aturan pemasangan.

Untuk poster calon presiden nomor urut satu, ditemukan di depan sekolah serta tempat ibadah baik poster yang hanya ada gambar Jokowi maupun bersama pasanganannya.

Jumlah pelanggaran yang terjadi, masih dalam pendataan oleh jajaran Bawaslu Kudus.

Bawaslu Kudus masih melakukan pemantauan APK maupun bahan kampanye yang melanggar guna memastikan tidak ada pelanggaran.

Pendataan sebelumnya, tercatat ada 300 pelanggaran, pelanggaran APK tercatat ada 18 baliho, satu umbul-umbul, dan 23 spanduk, sedangkan bahan kampanye terdapat bilboard ada satu, poster mencapai 168 buah, stiker sebanyak 68 stiker dan bendera sebanyak 21 bendera.

Berdasarkan pemantauan, poster Calon Presiden Joko Widodo mengenakan mahkota raja masih terdapat di beberapa lokasi, meskipun jumlahnya jauh berkurang karena banyak yang dipasang di lokasi yang dilarang sehingga diambil jajaran Bawaslu Kudus. (akh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending