Connect with us

HUKUM

Ombudsman : Kamar Tahanan Setya Novanto Lebih Luas

Published

on

Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu.

Apakabarnews.com, Bandung – Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya indikasi perbedaan fasilitas di Lapas Sukamiskin Bandung, salah satunya kamar Setya Novanto yang lebih luas dibanding warga binaan lain.

“Kamar luas, lebih bagus, penghuni misalnya Pak Setya Novanto memang lebih luas. Ukuran saya bingung, tapi dua kali lipat dibanding lainnya,” ujar pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Kantor Kemenkumham Jabar, Jumat (14/9/2018).

BACA KJUGA : Ombudsman Masih Temukan Indikasi Maladministrasi di Sukamiskin

Temuan itu merupakan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman ke sejumlah Lapas yang ada di Bandung seperti Lapas Sukamiskin, Banceuy, dan Lapas Wanita.

Saat berada di Lapas Sukamiskin, Ombudsman masih menemukan adanya indikasi maladministrasi dan ketidakpatutan yang terjadi di Lapas khusus narapidana koruptor tersebut.

Dari satu blok yang terdiri atas dua lantai, terdapat perbedaan standar operasional prosedur di mana kamar yang ada di lantai bawah lebih kecil dibandingkan dengan lantai atas. Setya Novanto merupakan salah satu penghuni di lantai atas.

“Kalau menurut Kalapas (Kamar yang dihuni Setnov) bekas telepon atau telkom. Nomor (kamar) saya lupa,” kata dia.

Ia pun memastikan kamar yang dihuni Setnov berbeda dengan kamar yang sempat terekspos oleh salah satu program televisi swasta. Di program tayangan televisi itu, kamar Setnov lebih kecil dibandingkan yang sekarang.

“Beda dengan yang disorot di Mata Najwa,” kata dia.

Namun ia tidak menemukan adanya fasilitas khusus lain seperti televisi, AC, maupun barang yang dilarang lainnya di kamar Setnov.

“Kalau fasilitas seperti televisi ga ada,” katanya. (sep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Minta Direktur Penyidikan Tuntaskan Utang Kasus

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak yang baru dilantik untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang masih menjadi “utang” KPK.

“Saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang terutama yang besar yang menjadi utang kami, itu segera diselesaikan,” kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan tiga pejabat baru di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

BACA JUGA : KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa terkait dengan target penanganan kasus yang meningkat dari 100 menjadi 200 kasus pada 2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satuan tugas (satgas) di bagian penyidikan.

“Di penyidikan memang dengan dinaikkan target tadi mungkin perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satgas. Mungkin anggota (satgas) di dalam perlu dikecilkan supaya sasaran menangani 200 kasus tadi bisa didorong terjadi,” ucap Agus.

Selain itu, kata Agus, untuk menangani target 200 kasus itu juga diperlukan penambahan Jaksa.

“Kami belum menerima tambahan Jaksa yang kami harapkan sebetulnya hari ini mesti sudah dikirimkan. Mudah-mudahan sebentar lagi, kalau nanti ada tambahan pasti kerjaan penyidikan semakin banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya penambahan Jaksa itu diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus yang menjadi “utang” KPK.

“Kalau nanti ada tambahan itu pasti kerjaan penyidikan semakin banyak, oleh karena itu saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang, terutama yang besar yang menjadi perhatian masyarakat kita harus segera selesaikan,” kata Agus.

KPK pada Kamis (20/9/2018) melantik tiga pejabat baru antara lain Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak, Direktur Monitor Eko Marjono, dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan Arif Waluyo di gedung penunjang, gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018). (bni)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal beredarnya foto antara Deputi Penindakan KPK Brigjen Pol Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bermain tenis di Lombok pada Mei 2018 lalu.

“Saya rasanya melihat Pak Firli sampai hari ini masih lurus tidak terpengaruh. Saya yakin tidak ada kedekatan itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Agus pun meyakini bahwa pertemuan Firli dengan TGB juga tidak membicarakan kasus.

Nama TGB akhir-akhir ini tengah dibicarakan terkait pemberitaan yang menyebutkan TGB terlibat terkait kasus penjualan saham eks PT Newmont Nusa Tenggara.

Sementara itu, Firli sebelum menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK adalah Kapolda NTB. Firli dilantik KPK pada 6 April 2018.

“Kalaupun habis dia dilantik terus pergi ke sana (NTB) untuk serah terima jabatan pas kemudian Pak Firli main tenis dengan Danremnya kemudian Gubernurnya (TGB) datang, apa itu bicarakan kasus? Mestinya kan tidak,” ucap Agus.

Agus pun menyatakan bahwa lembaganya akan menjaga independensi dan juga tidak ada intervensi soal kasus.

“Jadi, kami akan jaga betul yang namanya penyelidikan dan penyidikan di KPK itu betul-betul independen, tidak ada intervensi,” ungkap Agus.

Ia juga mengatakan bahwa Firli juga telah melaporkan ke KPK soal pertemuan dengan TGB di NTB tersebut.

“Pada waktu beliau izin untuk ke NTB, pas kembali dia melaporkan kepada kami. Saat beliau main tenis, Gubernur (TGB) datang dengan anaknya,” ungkap Agus. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tasdi Benarkan Adanya Aliran Dana dari Utut

Published

on

Bupati Purbalingga Tasdi mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1992018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi membenarkan adanya aliran dana dari Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP Utut Adianto terkait kegiatan partai.

“Pak Utut itu bantu ke saya untuk kegiatan partai selaku kader partai, sesama kader partai,” kata Tasdi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

BACA JUGA : KPK Resmi Tahan Bupati Purbalingga

Tasdi merupakan salah satu tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018.

Tasdi juga mengaku uang suap sebesar Rp500 juta dalam kasus suap itu juga untuk kepentingan Pilgub Jawa Tengah 2018.

“Iya kegiatan Pilgub Jawa Tengah,” kata Tasdi.

Sebelumnya dalam persidangan, Tasdi telah membeberkan bahwa uang suap sebesar Rp500 juta yang diterima Tasdi dalam kasus suap itu diperuntukkan bagi kebutuhan PDIP.

Hal tersebut diungkap Tasdi saat diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa kasus suap dalam proyek pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga pada 2017-2018, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/9/2018).

KPK pada Selasa (18/9/2018) juga telah memeriksa Utut sebagai saksi untuk tersangka Tasdi dalam kasus tersebut.

KPK saat itu mendalami pengetahuan Utut soal dugaan aliran dana kepada Tasdi. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending