Connect with us

HUKUM

Ombudsman Masih Temukan Indikasi Maladministrasi di Sukamiskin

Published

on

Ombudsman Republik Indonesia masih menemukan adanya indikasi maladministrasi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Apakabarnews.com, Bandung – Ombudsman Republik Indonesia masih menemukan adanya indikasi maladministrasi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung saat inspeksi mendadak pada Kamis (13/9/2018).

“Kita temukan ada hal-hal yang menurut pengamatan kami, masih ada potensi maladministrasi di dalam Lapas terutama di Sukamiskin,” kata Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Jabar, Jumat (14/9/2018).

Ninik menjelaskan beberapa temuan indikasi maladministrasi itu seperti perbedaan luas kamar hunian, layanan antar satu penghuni dengan warga binaan lain, perbedaan fasilitas di kamar, hingga penyediaan televisi yang bukan kewenangan penghuni Lapas.

Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan tempat lain seperti Lapas Banceuy dan Lapas Wanita, standar operasional prosedur di Sukamiskin berkategori tidak patut.

Kategori tidak patut ini maksudnya, setiap memasuki pukul 17.00 WIB, seluruh penghuni harus masuk ke kamarnya masing-masing serta dikunci oleh petugas Lapas.

Namun yang terjadi di Sukamiskin penguncian hanya dilakukan di blok tahanan saja, sehingga warga binaan bisa keluar masuk kamar dengan leluasa.

“Yang digembok hanya di pinggir. Tapi di masing-masing kamar, tidak digembok, jadi hanya di blok saja. Jadi leluasa di satu wilayah blok. Nah saya kira ini perlu jadi perhatian,” katanya.

Untuk penyediaan televisi, saat ia bertanya pada penghuni Lapas, televisi yang ada di selasar merupakan hasil patungan dari para penghuni.

Seharusnya, kata dia, pemerintah lah yang bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas tersebut.

Akan tetapi, Ninik memastikan di setiap kamar penghuni tidak ditemukan adanya televisi.

“Ini yang memfasilitasi seharusnya pemerintah, mau kecil mau besar urusan pemerintah. Kalau udunannya mereka, ada indikasi ketidakpatutan, masa warga binaan yang menyediakannya,” kata dia.

Untuk handphone, Ombudsman masih menemukan adanya indikasi penghuni Sukamiskim yang memiliki barang terlarang dalam Lapas tersebut. Meski dari laporan pihak Lapas, pada pagi hari telah dilakukan pembersihan.

“Kalau handphone mestinya tidak ada lagi. Tapi saya meminta kepada Pak Kakanwil betul kah sudah tidak ada, walaupun katanya paginya sudah dilakukan pembersihan. Kalau saya menemukan ada indikasi yang membawa handphone, nah itu harus dipastikan lagi,” kata dia. (sep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polisi Sita Akun Instagram Ahmad Dhani

Published

on

Dhani Ahmad Prasetyo, atau dikenal ahmad dhani, adalah seorang musisi rock Indonesia.

Apakabarnews.com, Surabaya  – Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menyita akun Instagram @ahmaddhaniprast milik politikus partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo untuk dijadikan barang bukti kasus pencemaran nama baik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat (16/11/2018) mengatakan penyitaan tersebut dilakukan di rumah Ahmad Dhani di Jakarta pada Kamis, 15 November 2018.

BACA JUGA : Musisi Ahmad Dhani Dicegah ke Luar Negeri Enam Bulan

“Kami menemui adminnya sekaligus menunjukkan surat perintah penyitaan. Kami bawa atas persetujuan pengadilan,” kata Barung.

Akun IG tersebut disita sebagai bukti penyidik dalam rangka koordinasi lebih lanjut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan.

“Sehingga kelanjutan kasus ini akan tetap maju, walaupun memang ada nanti perkembangan dari kasus ini menyangkut dari saksi ahli yang datang dari Jakarta,” ujar Barung.

Saat ini, kata Barung, telah menyita sejumlah alat bukti seperti transmisi (`handphone`, red), akun, maupun jejak digital. Dengan demikian alat bukti yang dibutuhkan penyidik telah lengkap.

Ditanya kapan berkas akan diserahkan ke Kejaksaan, Barung menjelaskan saat ini pihak penyidik masih menunggu pemeriksaan saksi ahli dari Ahmad Dhani. Dijadwalkan, saksi ahli tersebut akan dihadirkan pada Senin atau Selasa tanggal 19 atau 20 November 2018.

“Karena kita mengakomodir juga, dari penyidik tadi, kita tetap mengakomodir saudara Ahmad Dhani,” ujarnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian karena kata idiot yang dia ucapkan di vlog saat dihadang oleh pendemo yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden di Hotel Majapahit Surabaya 26 Agustus 2018 lalu. (dra/wil)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Idrus Marham sebagai Tersangka

Published

on

Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (IM) dalam penyidikan kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap IM sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

BACA JUGA : KPK Panggil Dua Saksi Kasus Idrus Marham

Selain pemeriksaan tersangka Idrus, KPK juga memanggil satu saksi untuk Idrus, yaitu Indri Savanti Purnama Sari dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah mengkonfirmasi terhadap empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Idrus pada Selasa (13/11/2018) soal dugaan aliran dana terkait PLTU Riau-1 untuk salah satu kontestan pada Pilkada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 

Empat saksi itu antara lain anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2004-2019 Slamet Eko Wantoro, Rochmat Fauzi Trioktiva berprofesi sebagai guru swasta serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Jumadi dan Mahbub.

KPK menduga empat saksi itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu calon di Pilkada Kabupaten Temanggung.

 Bupati Temanggung terpilih dalam Pilkada 2018 adalah Muhammad Al Khadziq. 

Al Khadziq merupakan suami dari mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (ES).

Eni juga merupakan tersangka lainnya dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. KPK pun telah melimpahkan Eni dari tahap penyidikan ke penuntutan atau tahap dua sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan untuk Eni.

Untuk diketahui, tersangka Eni dan Idrus diduga menerima suap dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited senilai Rp4,75 miliar.

Kortjo sendiri saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Soal Poster “Jokowi Bermahkota”, Kapolda Jateng Sebut Ranahnya Bawaslu

Published

on

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol, Condro Kirono.

Apakabarnews.com, Kudus – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono menganggap kasus poster calon presiden Joko Widodo yang mengenakan mahkota raja masih menjadi ranahnya internal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jika Bawaslu melihat ada pelanggaran tempat yang tidak sesuai, tentunya akan ditertibkan,” ujarnya ditemui ditemui usai meresmikan Satuan Penyelenggaraan Adminitrasi SIM (Satpas) Prototipe dan Masjid Al Quds Polres Kudus, Kamis (15/11/2018).

Informasinya, kata dia, di dalam poster tersebut terdapat logo partai politik, namun dalam pemasangannya disebutkan tidak diajak komunikasi dan mendesain dan ditindaklanjuti dengan penurunan juga masih ranah internal mereka.

Hal itu, katanya, belum masuk aduan dari parpol yang logonya ditempel pada poster tersebut maupun limpahan dari Bawaslu juga belum.

“Kami hanya meminta parpol yang dicantumkan di dalam poster tersebut untuk menyikapinya dengan kepala dingin dan tidak emosional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Kepolisian juga tetap menjalin komunikasi dengan Bawaslu.

Bawaslu sendiri dinilai sudah bersikap proaktif melakukan melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemasangan poster pemilu yang dinilai melanggar.

Sebelumnya, Bawaslu Kudus memang menemukan sejumlah poster calon presiden yang melanggar aturan pemasangan.

Untuk poster calon presiden nomor urut satu, ditemukan di depan sekolah serta tempat ibadah baik poster yang hanya ada gambar Jokowi maupun bersama pasanganannya.

Jumlah pelanggaran yang terjadi, masih dalam pendataan oleh jajaran Bawaslu Kudus.

Bawaslu Kudus masih melakukan pemantauan APK maupun bahan kampanye yang melanggar guna memastikan tidak ada pelanggaran.

Pendataan sebelumnya, tercatat ada 300 pelanggaran, pelanggaran APK tercatat ada 18 baliho, satu umbul-umbul, dan 23 spanduk, sedangkan bahan kampanye terdapat bilboard ada satu, poster mencapai 168 buah, stiker sebanyak 68 stiker dan bendera sebanyak 21 bendera.

Berdasarkan pemantauan, poster Calon Presiden Joko Widodo mengenakan mahkota raja masih terdapat di beberapa lokasi, meskipun jumlahnya jauh berkurang karena banyak yang dipasang di lokasi yang dilarang sehingga diambil jajaran Bawaslu Kudus. (akh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending