Connect with us

HUKUM

Ombudsman Masih Temukan Indikasi Maladministrasi di Sukamiskin

Published

on

Ombudsman Republik Indonesia masih menemukan adanya indikasi maladministrasi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Apakabarnews.com, Bandung – Ombudsman Republik Indonesia masih menemukan adanya indikasi maladministrasi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung saat inspeksi mendadak pada Kamis (13/9/2018).

“Kita temukan ada hal-hal yang menurut pengamatan kami, masih ada potensi maladministrasi di dalam Lapas terutama di Sukamiskin,” kata Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Jabar, Jumat (14/9/2018).

Ninik menjelaskan beberapa temuan indikasi maladministrasi itu seperti perbedaan luas kamar hunian, layanan antar satu penghuni dengan warga binaan lain, perbedaan fasilitas di kamar, hingga penyediaan televisi yang bukan kewenangan penghuni Lapas.

Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan tempat lain seperti Lapas Banceuy dan Lapas Wanita, standar operasional prosedur di Sukamiskin berkategori tidak patut.

Kategori tidak patut ini maksudnya, setiap memasuki pukul 17.00 WIB, seluruh penghuni harus masuk ke kamarnya masing-masing serta dikunci oleh petugas Lapas.

Namun yang terjadi di Sukamiskin penguncian hanya dilakukan di blok tahanan saja, sehingga warga binaan bisa keluar masuk kamar dengan leluasa.

“Yang digembok hanya di pinggir. Tapi di masing-masing kamar, tidak digembok, jadi hanya di blok saja. Jadi leluasa di satu wilayah blok. Nah saya kira ini perlu jadi perhatian,” katanya.

Untuk penyediaan televisi, saat ia bertanya pada penghuni Lapas, televisi yang ada di selasar merupakan hasil patungan dari para penghuni.

Seharusnya, kata dia, pemerintah lah yang bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas tersebut.

Akan tetapi, Ninik memastikan di setiap kamar penghuni tidak ditemukan adanya televisi.

“Ini yang memfasilitasi seharusnya pemerintah, mau kecil mau besar urusan pemerintah. Kalau udunannya mereka, ada indikasi ketidakpatutan, masa warga binaan yang menyediakannya,” kata dia.

Untuk handphone, Ombudsman masih menemukan adanya indikasi penghuni Sukamiskim yang memiliki barang terlarang dalam Lapas tersebut. Meski dari laporan pihak Lapas, pada pagi hari telah dilakukan pembersihan.

“Kalau handphone mestinya tidak ada lagi. Tapi saya meminta kepada Pak Kakanwil betul kah sudah tidak ada, walaupun katanya paginya sudah dilakukan pembersihan. Kalau saya menemukan ada indikasi yang membawa handphone, nah itu harus dipastikan lagi,” kata dia. (sep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Minta Direktur Penyidikan Tuntaskan Utang Kasus

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak yang baru dilantik untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang masih menjadi “utang” KPK.

“Saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang terutama yang besar yang menjadi utang kami, itu segera diselesaikan,” kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan tiga pejabat baru di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

BACA JUGA : KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa terkait dengan target penanganan kasus yang meningkat dari 100 menjadi 200 kasus pada 2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satuan tugas (satgas) di bagian penyidikan.

“Di penyidikan memang dengan dinaikkan target tadi mungkin perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satgas. Mungkin anggota (satgas) di dalam perlu dikecilkan supaya sasaran menangani 200 kasus tadi bisa didorong terjadi,” ucap Agus.

Selain itu, kata Agus, untuk menangani target 200 kasus itu juga diperlukan penambahan Jaksa.

“Kami belum menerima tambahan Jaksa yang kami harapkan sebetulnya hari ini mesti sudah dikirimkan. Mudah-mudahan sebentar lagi, kalau nanti ada tambahan pasti kerjaan penyidikan semakin banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya penambahan Jaksa itu diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus yang menjadi “utang” KPK.

“Kalau nanti ada tambahan itu pasti kerjaan penyidikan semakin banyak, oleh karena itu saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang, terutama yang besar yang menjadi perhatian masyarakat kita harus segera selesaikan,” kata Agus.

KPK pada Kamis (20/9/2018) melantik tiga pejabat baru antara lain Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak, Direktur Monitor Eko Marjono, dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan Arif Waluyo di gedung penunjang, gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018). (bni)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal beredarnya foto antara Deputi Penindakan KPK Brigjen Pol Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bermain tenis di Lombok pada Mei 2018 lalu.

“Saya rasanya melihat Pak Firli sampai hari ini masih lurus tidak terpengaruh. Saya yakin tidak ada kedekatan itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Agus pun meyakini bahwa pertemuan Firli dengan TGB juga tidak membicarakan kasus.

Nama TGB akhir-akhir ini tengah dibicarakan terkait pemberitaan yang menyebutkan TGB terlibat terkait kasus penjualan saham eks PT Newmont Nusa Tenggara.

Sementara itu, Firli sebelum menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK adalah Kapolda NTB. Firli dilantik KPK pada 6 April 2018.

“Kalaupun habis dia dilantik terus pergi ke sana (NTB) untuk serah terima jabatan pas kemudian Pak Firli main tenis dengan Danremnya kemudian Gubernurnya (TGB) datang, apa itu bicarakan kasus? Mestinya kan tidak,” ucap Agus.

Agus pun menyatakan bahwa lembaganya akan menjaga independensi dan juga tidak ada intervensi soal kasus.

“Jadi, kami akan jaga betul yang namanya penyelidikan dan penyidikan di KPK itu betul-betul independen, tidak ada intervensi,” ungkap Agus.

Ia juga mengatakan bahwa Firli juga telah melaporkan ke KPK soal pertemuan dengan TGB di NTB tersebut.

“Pada waktu beliau izin untuk ke NTB, pas kembali dia melaporkan kepada kami. Saat beliau main tenis, Gubernur (TGB) datang dengan anaknya,” ungkap Agus. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tasdi Benarkan Adanya Aliran Dana dari Utut

Published

on

Bupati Purbalingga Tasdi mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1992018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi membenarkan adanya aliran dana dari Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP Utut Adianto terkait kegiatan partai.

“Pak Utut itu bantu ke saya untuk kegiatan partai selaku kader partai, sesama kader partai,” kata Tasdi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

BACA JUGA : KPK Resmi Tahan Bupati Purbalingga

Tasdi merupakan salah satu tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018.

Tasdi juga mengaku uang suap sebesar Rp500 juta dalam kasus suap itu juga untuk kepentingan Pilgub Jawa Tengah 2018.

“Iya kegiatan Pilgub Jawa Tengah,” kata Tasdi.

Sebelumnya dalam persidangan, Tasdi telah membeberkan bahwa uang suap sebesar Rp500 juta yang diterima Tasdi dalam kasus suap itu diperuntukkan bagi kebutuhan PDIP.

Hal tersebut diungkap Tasdi saat diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa kasus suap dalam proyek pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga pada 2017-2018, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/9/2018).

KPK pada Selasa (18/9/2018) juga telah memeriksa Utut sebagai saksi untuk tersangka Tasdi dalam kasus tersebut.

KPK saat itu mendalami pengetahuan Utut soal dugaan aliran dana kepada Tasdi. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending