Connect with us

JAWA BARAT

Ridwan Kamil Tegaskan Bersahabat dengan Sandiaga

Published

on

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Apakabarnews.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil (Emil) menegaskan dirinya sahabat dari Bakal Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno dan akan menunggu kedatangan Sandiaga ke Jawa Barat.

“Untuk Pak Sandiaga Uno, saya tunggu di Bandung dengan senang hati. Beliau sahabat saya dan istrinya juga sahabat istri saya,” kata Gubernur Emil di Bandung, Jumat (14/9/2018).

BACA JUGA : Sandiaga Uno Upayakan Bertemu Ridwan Kamil

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat dimintai komentarnya terkait dengan pernyataan Sandiaga Uno yang menyatakan kepala daerah seharusnya fokus dalam menjalankan tugasnya membangun daerahnya, bukan ikut-ikutan dalam pemenangan salah satu pasangan di Pilpres 2019.

“Pak Sandiaga Uno yang terhormat, tolong sebelum memberikan pernyataan, berkaca pada pengalaman pribadi dahulu. Pada tahun 2018, Pak Sandiaga Uno datang ke Jateng jadi jurkam Sudirman Said. Datang masuk ke Priangan jadi jurkam pasangan Asyik (Sudrajat/Syaikhu),” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Rabu (12/9/2018).

Gubernur Emil mengatakan bahwa tidak banyak publik yang mengetahui bahwa dirinya dan Sandiaga Uno adalah sahabat. Mereka pernah beberapa kali bertemu langsung, terutama saat Sandiaga mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi, saya ini adalah sahabat Pak Sandi Uno. Orang banyak yang tidak tahu. Saya membantu beliau saat mau jadi Wagub DKI Jakarta, saya beri nasihat dua sampai tiga kali. Istrinya juga main ke Pendopo,” katanya.

Ia menuturkan bahwa dirinya pernah memberikan sejumlah saran kepada Sandiaga untuk bisa memenangi Pilgub DKI Jakarta.

“Saya bilang, Kang, kalau mau menang, gini gini gini. Saya kasih tips-tips ke beliau. Itu bagaimana saya menghormati beliau,” katanya.

Ia melanjutkan, “Hanya poinnya `kan kita latih masyarakat ini dengan sebuah situasi yang sesuai aturan. Kalau enggak sesuai dengan aturan jangan dilakukan, kalau sesuai jangan dilarang, karena itu sebuah hak,” lanjut Gubernur Emil. (ajt)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BARAT

Bupati Purwakarta Terpilih Dilantik dalam Kondisi Hamil

Published

on

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Apakabarnews.com, Purwakarta – Bupati Purwakarta Terpilih Anne Ratna Mustika mengikuti prosesi pelantikan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (20/9/2018) ini dalam kondisi hamil muda.

“Saat ini, usia kandungannya baru dua bulan,” kata Anne, dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Kamis (20/9/2018).

Ia memastikan, meski dalam kondisi hamil, itu tidak akan mempengaruhi proses pelantikan dirinya serta tidak akan membuat kinerjanya sebagai bupati kendor.

Menjelang proses pelantikan sebagai Bupati Purwakarta, istri mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ini mengaku sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan terkait kehamilannya.

“Tidak ada saran dokter agar saya membatasi aktivitas. Dokter hanya meminta agar menjaga pola makan,” kata dia.

Atas hal tersebut, ia menyatakan kalau aktivitasnya mulai dari prosesi pelantikan bupati hingga menjalankan aktivitas sebagai bupati nanti, itu tidak akan terganggu atas kehamilannya. (ali)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Sejumlah SD di Garut Diliburkan karena Guru Honorer Unjuk Rasa

Published

on

Aksi protes para guru honorer yang kecewa terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut yang menyatakan status guru honorer ilegal.

Apakabarnews.com, Garut – Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sengaja diliburkan karena adanya aksi protes para guru honorer yang kecewa terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut yang menyatakan status guru honorer ilegal.

“Sekarang libur, kata ibu-ibu di sekolah katanya mau demo hari Senin (17/9/2018),” kata Ningrum orang tua siswa SD Negeri 1 Samarang, Garut, Senin (17/9/2018).

BACA JUGA : Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Orang tua siswa dari SD Negeri lainnya, Susi mengatakan, anaknya yang sekolah di SDN 2 Tarogong sengaja diliburkan oleh gurunya karena akan ada aksi guru honorer.

Menurut dia, aksi guru tersebut telah menimbulkan kerugian bagi siswa karena tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya.

“Siswa tidak seharusnya jadi korban, boleh demo tapi jangan mengganggu belajar siswa,” katanya.

Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar), Cecep Kurniadi membenarkan adanya aksi protes guru honorer yang menuntut SK Bupati Garut dan mempertanyakan pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyinggung guru honorer.

Ia menjelaskan, para guru honorer menuntut dikeluarkannya SK Bupati untuk guru honorer agar memiliki kejelasan payung hukumnya untuk mendapatkan hak-hak guru seperti sertifikasi.

Meskipun guru honorer berunjuk rasa, kata dia, aktivitas di sekolah untuk memberikan pelajaran kepada siswa tetap dilaksanakan dengan pengajar guru berstatus PNS.

“Masih ada guru PNS yang masih bisa mengajar,” katanya.

Sejumlah SD di Garut seperti di Kecamatan Samarang tampak sepi, ada beberapa siswa yang beraktivitas bermain di lapangan sekolah, selain di Samarang ada juga beberapa sekolah di Garut tidak terlihat aktivitas siswa seperti biasanya. (fri)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Tanggapi Aksi, Bupati Garut: Guru Honorer Legal

Published

on

Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Apakabarnews.com, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, para guru honorer yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, bukan berarti statusnya ilegal.

“Tetapi ada ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur masalah legalitas guru honorer untuk bisa mendapatkan sertifikasi maupun dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya di Garut, Senin (17/9/2018), menanggapi pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyatakan bahwa guru honorer ilegal sehingga menyebabkan para guru honorer Garut akan melakukan aksi unjuk rasa.

BACA JUGA : Bupati Garut akan Copot Kepala Sekolah yang Liburkan Siswa

Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut mengakui keberadaan dan manfaat dari para guru honorer yang telah mengabdikan dirinya untuk pendidikan.

“Tidak mengatakan ilegal, mereka bekerja silakan urusannya dengan pemerintah pusat,” kata Bupati Garut kepada wartawan di Garut, Senin (17/9/2018).

Rudy mengatakan pemerintah daerah menghargai kerja honorer dengan mengalokasikan anggaran dari APBD Garut sebesar Rp200 ribu per bulan.

“Guru honorer itu diakui, dikasih honor Rp200 ribu dari APBD,” katanya.

Rudy menambahkan, pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya guru honorer, tetapi ada aturan yang mengikat dari pemerintah pusat tentang tenaga honorer sehingga SK-nya belum dapat diterbitkan.

Aturan itu, kata dia, meliputi masalah mendapatkan sertifikasi termasuk tidak boleh mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kami ini menggunakan mereka dengan baik, cuma ada aturan dari Permendikbud bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan SK tidak boleh mendapatkan dana BOS,” katanya.

Sebelumnya, guru honorer di Kabupaten Garut mengaku tersinggung dengan pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Garut Jajat Darajat yang menyatakan bahwa guru honorer ilegal.

Pernyataan itu memicu para guru honorer yang diwadahi organisasi guru PGRI dan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Garut melakukan aksi protes.

Aksi guru tersebut menuntut Bupati Garut untuk segera menerbitkan SK sebagai legalitas guru honorer sekaligus mempertanyakan maksud dan tujuan pernyataan pejabat dinas yang menyatakan guru honorer ilegal. (fri)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending