Connect with us

HUKUM

Setnov Klaim Minta Eni Terbuka ke KPK

Published

on

Mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi kasus dugaan suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku hanya meminta bekas anak buahnya politikus Golkar Eni Maulani Saragih untuk terbuka kepada KPK.

“Ini kan anak buah saya, namanya anak buah kan saya merasakan jadi saya membesarkan hati, kita minta kooperarif dan menjelaskan secara terbuka dan kalau itu kan bisa ringan hukumannya,” kata Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (14/9/2018).

BACA JUGA : KPK Kembali Periksa Setnov Terkait Kasus PLTU Riau-1

Pada 7 September 2018 lalu, mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku bahwa mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sempat menemuinya di rumah tahanan KPK di gedung Merah Putih KPK dan menyampaikan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Padahal Setnov saat ini sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara di lapas Sukamiskin Bandung karena dinyatakan bersalah melakukan korupsi KTP-Elektronik.

Eni adalah tersangka perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji kepada anggota DPR terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 (PLTU Mulut Tambang Riau 1) berkekuatan 2 x 300 mega watt di Provinsi Riau.

“Saya cuma tanya apakah benar ada dana dari partai, apakah benar ada (dana) masuk ke munaslub (muswayawarah nasional luar biasa),” tambah Setnov.

Eni beberapa kali sempat mengatakan bahwa ada uang Rp2 miliar mengalir ke munaslub Golkar pada Desember 2017.

“Menurut mbak Eni ada. Apa ada buktinya? Biar bagaimanapun saya prihatin lah sama partai Golkar,” ungkap Setnov.

Partai Golkar sendiri sudah mengembalikan uang Rp700 juta ke KPK pada pekan lalu terkait perkara ini, sedangkan Eni sudah mengembalikan uang Rp500 juta kepada KPK pada 30 Agustus 2018.

KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka penerima suap atau janji serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap.

KPK dalam perkara ini menduga Idrus Marham mendapat bagian yang sama besar dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo bila purchase power agreement proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan Johannes Kotjo dan kawan-kawan.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johanes yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp4 miliar sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp2,25 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7/2018), KPK sudah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.

Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembakit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap “letter of intent” (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA).

PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.

Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49 persen konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka. (ldy)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Minta Direktur Penyidikan Tuntaskan Utang Kasus

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta agar Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak yang baru dilantik untuk segera menuntaskan kasus-kasus yang masih menjadi “utang” KPK.

“Saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang terutama yang besar yang menjadi utang kami, itu segera diselesaikan,” kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan tiga pejabat baru di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

BACA JUGA : KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Lebih lanjut, Agus menyatakan bahwa terkait dengan target penanganan kasus yang meningkat dari 100 menjadi 200 kasus pada 2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satuan tugas (satgas) di bagian penyidikan.

“Di penyidikan memang dengan dinaikkan target tadi mungkin perlu dilakukan perubahan terhadap besarnya satgas. Mungkin anggota (satgas) di dalam perlu dikecilkan supaya sasaran menangani 200 kasus tadi bisa didorong terjadi,” ucap Agus.

Selain itu, kata Agus, untuk menangani target 200 kasus itu juga diperlukan penambahan Jaksa.

“Kami belum menerima tambahan Jaksa yang kami harapkan sebetulnya hari ini mesti sudah dikirimkan. Mudah-mudahan sebentar lagi, kalau nanti ada tambahan pasti kerjaan penyidikan semakin banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dengan adanya penambahan Jaksa itu diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus yang menjadi “utang” KPK.

“Kalau nanti ada tambahan itu pasti kerjaan penyidikan semakin banyak, oleh karena itu saya sangat mengharapkan penuntasan kasus-kasus utang, terutama yang besar yang menjadi perhatian masyarakat kita harus segera selesaikan,” kata Agus.

KPK pada Kamis (20/9/2018) melantik tiga pejabat baru antara lain Direktur Penyidikan Kombes Pol Panca Putra Simanjuntak, Direktur Monitor Eko Marjono, dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan Arif Waluyo di gedung penunjang, gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018). (bni)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Klarifikasi Foto Deputi Penindakan dengan TGB

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal beredarnya foto antara Deputi Penindakan KPK Brigjen Pol Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat bermain tenis di Lombok pada Mei 2018 lalu.

“Saya rasanya melihat Pak Firli sampai hari ini masih lurus tidak terpengaruh. Saya yakin tidak ada kedekatan itu,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Agus pun meyakini bahwa pertemuan Firli dengan TGB juga tidak membicarakan kasus.

Nama TGB akhir-akhir ini tengah dibicarakan terkait pemberitaan yang menyebutkan TGB terlibat terkait kasus penjualan saham eks PT Newmont Nusa Tenggara.

Sementara itu, Firli sebelum menjabat sebagai Direktur Penindakan KPK adalah Kapolda NTB. Firli dilantik KPK pada 6 April 2018.

“Kalaupun habis dia dilantik terus pergi ke sana (NTB) untuk serah terima jabatan pas kemudian Pak Firli main tenis dengan Danremnya kemudian Gubernurnya (TGB) datang, apa itu bicarakan kasus? Mestinya kan tidak,” ucap Agus.

Agus pun menyatakan bahwa lembaganya akan menjaga independensi dan juga tidak ada intervensi soal kasus.

“Jadi, kami akan jaga betul yang namanya penyelidikan dan penyidikan di KPK itu betul-betul independen, tidak ada intervensi,” ungkap Agus.

Ia juga mengatakan bahwa Firli juga telah melaporkan ke KPK soal pertemuan dengan TGB di NTB tersebut.

“Pada waktu beliau izin untuk ke NTB, pas kembali dia melaporkan kepada kami. Saat beliau main tenis, Gubernur (TGB) datang dengan anaknya,” ungkap Agus. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tasdi Benarkan Adanya Aliran Dana dari Utut

Published

on

Bupati Purbalingga Tasdi mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1992018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi membenarkan adanya aliran dana dari Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP Utut Adianto terkait kegiatan partai.

“Pak Utut itu bantu ke saya untuk kegiatan partai selaku kader partai, sesama kader partai,” kata Tasdi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

BACA JUGA : KPK Resmi Tahan Bupati Purbalingga

Tasdi merupakan salah satu tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017-2018.

Tasdi juga mengaku uang suap sebesar Rp500 juta dalam kasus suap itu juga untuk kepentingan Pilgub Jawa Tengah 2018.

“Iya kegiatan Pilgub Jawa Tengah,” kata Tasdi.

Sebelumnya dalam persidangan, Tasdi telah membeberkan bahwa uang suap sebesar Rp500 juta yang diterima Tasdi dalam kasus suap itu diperuntukkan bagi kebutuhan PDIP.

Hal tersebut diungkap Tasdi saat diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa kasus suap dalam proyek pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga pada 2017-2018, di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/9/2018).

KPK pada Selasa (18/9/2018) juga telah memeriksa Utut sebagai saksi untuk tersangka Tasdi dalam kasus tersebut.

KPK saat itu mendalami pengetahuan Utut soal dugaan aliran dana kepada Tasdi. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending