Connect with us

HUKUM

Eni Diminta Fasilitasi Pertemuan Kotjo dengan PLN

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku diminta untuk memfasilitasi pertemuan antara Johannes Budisutrisno Kotjo dengan para direksi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Permintaan itu, kata Eni, disampaikan oleh mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

BACA JUGA : Eni Sebut Pertemuan dengan Kotjo Arahan dari Novanto

“Paling tidak karena saya anggota DPR Komisi VII, mitra saya adalah PLN. Tentunya saya sering ketemu dengan mitra saya direksi-direksi PLN minimal memfasilitasi untuk mempertemukan Pak Kotjo dengan para direksi PLN,” kata Eni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Eni menjadi saksi dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited.

Selain itu, Eni juga mengaku diminta mengawal proyek-proyek yang ditangani oleh Kotjo.

“Pak Novanto minta saya kenal dengan Pak Kotjo, minta untuk bantu Pak Kotjo urusan-urusan proyek yang beliau tangani. Saya diminta untuk mengawal proyek yang Pak Kotjo kerjakan,” kata Eni.

Namun saat itu, Eni belum mengetahui secara pasti proyek apa yang harus dikawal tersebut.

“Waktu itu memang tidak menyebut spesifik betul tentang proyek ini (PLTU Riau-1) tetapi tolong bantu urusan-urusan PLN,” ucap Eni.

Eni juga menyatakan pertama kali dirinya bertemu dengan Kotjo di Hotel Fairmont Jakarta.

“Di situ ada anaknya Pak Novanto, Rheza (Herwindo). Ada James (Rijanto) keponakan Pak Kotjo, ada tim saya. Saya makan siang bareng dengan Pak Kotjo. Saya berkenalan saya sudah mulai tahu disampaikan Pak Kotjo walaupun waktu itu belum detil cuma tahu bahwa beliau punya proyek-proyek banyak di PLN,” ungkap Eni.

Kotjo didakwa menyuap Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham yang saat itu Plt Ketua Umum Partai Golkar senilai Rp4,75 miliar.

Tujuannya adalah agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd. (bnd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Panggil Dua Saksi Suap Proyek Meikarta

Published

on

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group.

BACA JUGA : KPK Konfirmasi Neneng Hassanah Proses Perizinan Meikarta

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua saksi untuk tersangka BS dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” kata Kelapa Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dua saksi itu adalah Daryanto yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta bernama Joseph Christoper Mailool.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa (22/10/2018) juga telah memeriksa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.

KPK mengkonfirmasi Neneng tentang  proses awal perizinan sampai persetujuan ruang terkait pembangunan proyek Meikarta tersebut.

Selain Billy, KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lainnya dalam kasus suap Meikarta itu antara lain konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. 

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada  April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Rizal Ramli Datangi KPK Adukan Dugaan Korupsi

Published

on

Ekonom senior, Rizal Ramli.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (23/10/2018)untuk mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi impor pangan.

“Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita terutama peran konsumen dan ada dugaan tindak pidana korupsi karena itu kami akan laporkan kepada KPK,” kata Rizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era pemerintahan Joko Widodo itu menyatakan akan memberikan bahan-bahan kepada KPK terkait dugaan korupsi impor pangan tersebut.

“Memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk KPK mengambil tindakan lebih lanjut. Sebetulnya kasus impor pangan sudah sering terjadi, kasus Ketum PKS, kasus macam-macam lagi, Ketua DPD itu kan semua terkait permainan dalam impor pangan,” ucap Rizal.

Ia pun mengharapkan KPK bisa membuka kasus tersebut dalam waktu yang secepat-cepatnya.

“KPK sangat berpengalaman tahu persis permainannya dan seharusnya bisa buka kasus ini dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Rizal. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Terima Uang Pengganti Novanto Rp862 Juta

Published

on

Mantan Ketua DPR Setya Novanto berjalan keluar usai mengikuti sidang di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima uang pengganti perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e) sebesar Rp862 juta dari mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Tim Jaksa Eksekusi Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK telah melakukan pemindahbukuan kembali uang di tabungan Setya Novanto sebesar Rp862 juta dari PT Bank CIMB Niaga di Kantor Cabang Daan Mogot ke rekening bendahara penerima KPK di Bank Mandiri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

BACA JUGA : Penyidik KPK Ungkap Alasan Penahanan Setya Novanto

Hal tersebut, kata Febri, merupakan bagian dari cicilan pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Setya Novanto. 

“KPK juga menunggu informasi rencana penjualan salah satu rumah Setya Novanto seperti yang disampaikan oleh istri yang bersangkutan sebelumnya,” ucap Febri.

Sebelumnya, Jaksa Eksekusi KPK juga telah melakukan pemindahbukuan dari rekening Novanto di Bank Mandiri ke rekening KPK sekitar Rp1,1 miliar untuk kepentingan pembayaran uang pengganti tersebut.

Kemudian, Novanto juga telah mengembalikan uang titipan senilai Rp5 miliar dan juga mencicil sebesar 100 ribu dolar AS.

Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu). (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending