Connect with us

POLITIK

Koalisi Prabowo-Sandi Apresiasi Pembatalan Kenaikan Harga BBM

Published

on

Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Apakabarnews.com, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena jangan sampai rakyat semakin sulit dengan kebijakan tersebut.

“Pembatalan yang dilakukan Presiden Jokowi perlu saya apresiasi, jangan sampai rakyat yang sudah sulit semakin sulit dengan kenaikan BBM tersebut,” kata Dahnil di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

BACA JUGA : Prabowo Tidak Minta Dukungan di Rakernas LDII

Dia mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengakui ada masalah dengan daya beli masyarat Indonesia, dan selama pemerintahannya, daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan.

Karena itu, Dahnil mengapresiasi pembatalan kebijakan tersebut meskipun hanya berselang satu jam dari instruksi Presiden kepada Menteri ESDM untuk mengumumkan kenaikan tersebut.

“Namun saya berharap Jokowi sebagai Presiden di waktu yang tersisa, tidak mengulangi terus menerus kepemimpinan yang miskin perencanaan dan koordinasi seperti yang ditunjukkan selama ini,” ujarnya.

Hal itu menurut dia dampaknya mempermalukan Pemerintahan dan mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga BBM jenis Premium batal naik. 

“Atas perintah dan arahan bapak Presiden, premium batal naik,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu (10/10/2018) sore. 

Dia menuturkan, hingga saat ini masih menunggu evaluasi dari banyak hal salah satunya dari kesiapan PT Pertamina (Persero). 

Beberapa saat sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan sempat menyebutkan BBM jenis Premium akan naik dari Rp6.550 menjadi Rp7.000 pada hari ini. Hal tersebut berkaitan dengan penyesuaian harga dari BBM nonsubsidi. 

PT. Pertamina (Persero) menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non PSO mulai hari ini Rabu (10/10/2018) dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 WIB. (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Seluruh Pengawas Pemilu di Sulteng Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Published

on

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulteng, Muhyiddin.

Apakabarnews.com, Palu – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada seluruh pengawas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami bekerja sama dengan Bawaslu Sulteng untuk menyelenggarakan dua program perlindungan bagi pengawas pemilu di TPS-TPS,” kata Kepala BPJS TK Cabang Palu, Muhyiddin saat dihubungi dari Palu, Selasa (23/4/2019).

Menurut dia, tercatat 9.192 pengawas TPS dari 12 kabupaten dan Kota Palu yang mengikuti program perlindungan tersebut.

Ia mengapresiasi Bawaslu Sulteng yang menjalin kerja sama dengan BPJS TK dan mungkin satu-satunya Bawaslu provinsi di Indonesia yang melaksanakan program perlindungan sosial ini.

Menurut dia, pengawas pemilu tingkat TPS (P-TPS) menghadapi risiko kerja yang cukup besar, apalagi yang ditugaskan di daerah terpencil dengan jarak yang jauh dan medan yang berat.

Bila ada di antara mereka yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia, katanya, akan mendapatkan santunan kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan dan bila mengalami sakit karena kecelakaan kerja, akan mendapatkan perawatan hingga pulih total.

Sedangkan bila peserta program ini meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, akan mendapatkan santunan kematian yang bernilai sekitar Rp24 juta.

Ketika ditanya perlindungan terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di bawah KPU, Indhy, panggilan akrab Muhyiddin mengaku sempat menawarkan juga program ini ke KPU Sulteng, namun hingga pelaksanaan pencoblosan, tidak ada realisasinya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng Anayanti Sofianita yabng dihubungi terpisah menjelaskan bahwa pihaknya melindungi pengawas TPS ke BPJS Ketenagakerjaan mengingat risiko tugas yang besar dihadapi P-TPS dan iurannya juga sangat ringan bila dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh bila P-TPS mengalami kecelakaan atau sakit.

Anayanti mengakui bahwa iuran tersebut diambil dari honorarium dan uang transport yang disediakan untuk para P-TPS karena anggaran ini tidak bisa diajukan ke Ditjen Anggaran Kemenkeu sebab masa tugas P-TPS hanya satu hari dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk dibiayai dalam pos anggaran Bawaslu.

“Dalam program bimbingan teknis kepada para P-TPS, kami menawarkan program perlindungan bekerja sama BPJS TK ini, dan semua setuju, sehingga kami realisasikan dengan mengambil anggarannya dari honorarium P-TPS,” ujarnya.

Menurut dia, P-TPS dalam menjalankan tugas menerima honorarium Rp550.000/orang, uang makan Rp150.000 dan uang transpor sesuai jarak TPS masing-masing.

“Bahkan untuk beberapa TPS yang jauh dan tantangannya berat, kami masih menambah lagi uang transport mereka. Jadi potongan Rp5.500/orang untuk iuran BPJS TK tersebut sangatlah ringan,” ujarnya.

Terkait kasus yang terjadi, Anayanti mengaku sampai saat ini, tidak ada laporan P-TPS di Sulteng yang meninggal dunia dalam tugas, namun sampai hari ini sudah masuk laporan 51 P-TPS yang sakit, 13 orang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dua orang mengalami tindak kekerasan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Klaim santunan untuk mereka sedang dalam proses,” katanya. (rol)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Nur Asia Uno Ajak Emak-Emak Relawan Prabowo-Sandi Kawal C1 Hingga Tuntas

Published

on

Istri Cawapres Sandiaga Salahudin Uno, Nur Asia Uno saat mengawasi formulir C1 penghitungan suara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Istri Cawapres Sandiaga Salahudin Uno, Nur Asia Uno ikut terjun ke lapangan meminta para relawan khususnya emak-emak untuk terus mengawasi formulir C1 hingga penetapan KPU nanti.

Kegiatan Nur Asia ini dilakukan disaat sang suami yang sempat dikabarkan sakit kini sudah mulai membaik dan kembali beraktivitas seperti biasanya.

Ditempat lain, istri Sandiaga Salahuddin Uno,Nur Asia Uno turut mendukung Sang Suami untuk memberi semangat kepada relawan-relawan yang sedang berjaga sebagai saksi di GOR BRI Radio Dalam Gandaria, Jakarta Selatan.

“Bang Sandi sekarang sudah sehat 100 persen dan siap kawal C1 dan Saya juga akan dukung , semangat semuanya, “kata Nur Asia Uno kepada Relawan yang sedang berjaga.

Nur Asia menyatakan,Saya bersama Bang Sandi dan Pak Prabowo dan relawan akan terus mengawal perjuangan untuk melihat C1.

“Perjuangan kita belum tuntas kita terus optimis, kawal C1 jangan sampai tercecer terus semangat , emak-emak. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

BPN : Pemilu 2019 Tak Jujur, Tak Adil dan Tak Transparan

Published

on

Salah satu bentuk kecurangan yang ditunjukkan adalah perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil dan transparan.

“Kami menilai Pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil,” ujar Hashim Djojohadikusumo di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin 22 April 2019.

Salah satu bentuk kecurangan yang ditunjukkan Hashim adalah perihal 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah berkali-kali dilaporkan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sampai tiga hari sebelum hari pencoblosan 17 April, masalah itu belum tuntas, belum selesai, jadi masalah tetap masalah,” kata Politikus Partai Gerindra ini.

Tak hanya itu, kecurangan yang terjadi secara masif pada Pemilu 2019 ini juga dapat terlihat secara jelas pada saat perhitungan cepat suara yang dilakukan oleh lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin.

“Kami khawatir dan kami mencurigai, kami cemas bahwa angka selisih yang quick count – quick count itu diambil dari 17,5 juta nama itu,” kata adik kandung Prabowo Subianto tersebut.

Dalam kesempatan itu, selain Hashim hadir pula Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono yang memaparkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019. Salah satunya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 65 Cipondoh Mekar, Kota Tangerang, Banten. (fik)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending