Connect with us

HUKUM

Penyidik Tanya Amien Asal Informasi Bohong Ratna

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Rabu (10102018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Penyidik Polda Metro Jaya menanyakan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal asal informasi pengeroyokan aktivis Ratna Serumpaet sebelum diketahui bohong.

“Petugas menanyakan dapat informasi itu dari mana,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

BACA JUGA : Polisi Awasi Tamu Ratna Melalui CCTV

Amien juga dikatakan Argo, dikonfirmasi soal orang yang menerima informasi itu dan siapa yang hadir saat Ratna bercerita bohong tentang pengeroyokan.

Sebelumnya, mantan Ketua MPR RI Amien Rais menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus ujaran kebohongan yang diungkap Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya, Rabu (10/10/2018).

Amien mengaku mendapatkan 30 pertanyaan dari penyidik tentang persoalan ujaran kebohongan tersangka Ratna Sarumpaet.

Awalnya, Amien menyampaikan kejanggalan agenda pemeriksaan itu namun politisi senior PAN itu menyanjung penyidik Polda Metro Jaya usai memberikan keterangan bagi tersangka Ratna.

Sementara itu, pengacara Eggy Sudjana yang mendampingi Amien Rais selama pemeriksaan, menuturkan tidak ada orang yang menginisiasi gelar konpers menanggapi pengakuan Ratna lantaran awak media sudah menunggu di rumah Prabowo Subianto kawasan Kartanegara Jakarta Selatan.

Saat jumpa pers, Eggy mengungkapkan seluruh tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cukup yakin Ratna Sarumpaet menjadi korban penganiayaan.

Sebelum tahu bohong bahkan Amien dituturkan Eggy, meyakini Ratna dianiaya sehingga muncul aksi spontanitas dan solidaritas karena Ratna masuk struktur pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Amien juga menurut Eggy, menganggap Ratna Sarumpaet sebagai “anak buah” yang dihina dan diinjak jadi spontanitas.

“Tidak ada motif atau niat buruk kita untuk mempolitisasi keadaan sehingga menjadi keruh karena yang dikhawatirkan kepolisian dampak konpers itu yang membuat tuduhan pihak sebelah atau siapapun,” ucap Eggy. (tfk)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Panggil Dua Saksi Suap Proyek Meikarta

Published

on

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group.

BACA JUGA : KPK Konfirmasi Neneng Hassanah Proses Perizinan Meikarta

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua saksi untuk tersangka BS dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” kata Kelapa Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dua saksi itu adalah Daryanto yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta bernama Joseph Christoper Mailool.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa (22/10/2018) juga telah memeriksa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.

KPK mengkonfirmasi Neneng tentang  proses awal perizinan sampai persetujuan ruang terkait pembangunan proyek Meikarta tersebut.

Selain Billy, KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lainnya dalam kasus suap Meikarta itu antara lain konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. 

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada  April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Rizal Ramli Datangi KPK Adukan Dugaan Korupsi

Published

on

Ekonom senior, Rizal Ramli.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (23/10/2018)untuk mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi impor pangan.

“Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita terutama peran konsumen dan ada dugaan tindak pidana korupsi karena itu kami akan laporkan kepada KPK,” kata Rizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era pemerintahan Joko Widodo itu menyatakan akan memberikan bahan-bahan kepada KPK terkait dugaan korupsi impor pangan tersebut.

“Memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk KPK mengambil tindakan lebih lanjut. Sebetulnya kasus impor pangan sudah sering terjadi, kasus Ketum PKS, kasus macam-macam lagi, Ketua DPD itu kan semua terkait permainan dalam impor pangan,” ucap Rizal.

Ia pun mengharapkan KPK bisa membuka kasus tersebut dalam waktu yang secepat-cepatnya.

“KPK sangat berpengalaman tahu persis permainannya dan seharusnya bisa buka kasus ini dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Rizal. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Terima Uang Pengganti Novanto Rp862 Juta

Published

on

Mantan Ketua DPR Setya Novanto berjalan keluar usai mengikuti sidang di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima uang pengganti perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e) sebesar Rp862 juta dari mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Tim Jaksa Eksekusi Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK telah melakukan pemindahbukuan kembali uang di tabungan Setya Novanto sebesar Rp862 juta dari PT Bank CIMB Niaga di Kantor Cabang Daan Mogot ke rekening bendahara penerima KPK di Bank Mandiri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

BACA JUGA : Penyidik KPK Ungkap Alasan Penahanan Setya Novanto

Hal tersebut, kata Febri, merupakan bagian dari cicilan pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Setya Novanto. 

“KPK juga menunggu informasi rencana penjualan salah satu rumah Setya Novanto seperti yang disampaikan oleh istri yang bersangkutan sebelumnya,” ucap Febri.

Sebelumnya, Jaksa Eksekusi KPK juga telah melakukan pemindahbukuan dari rekening Novanto di Bank Mandiri ke rekening KPK sekitar Rp1,1 miliar untuk kepentingan pembayaran uang pengganti tersebut.

Kemudian, Novanto juga telah mengembalikan uang titipan senilai Rp5 miliar dan juga mencicil sebesar 100 ribu dolar AS.

Novanto telah divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu). (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending