Connect with us

OPINI

Bagaimana Nasib Jembatan Jawa-Sumatera (Selat Sunda), Saat Ini?

Published

on

Jembatan Selat Sunda adalah salah satu proyek besar pembangunan jembatan sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Gagasan Tri Nusa Bimasakti, dan Tinjauan Teknis.

TRI NUSA Bimaksakti adalah suatu gagasan besar yang dicetuskan oleh seorang guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang konsep atau ide untuk menyatukan tiga pulau di Indonesia; yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Bali. Konsep atau ide besar ini dicetuskan oleh Profesor. Ir. Sedyatmo, yang mana kemudian direspon oleh Presiden Soekarno kala itu, dengan menginstruksikan agar membuat uji coba desain teknis yang mana hasilnya berupa rekomendasi untuk dibuat konstruksi sebuah terowongan/tunnel untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Hasil desain yang telah disempurnakan ini, lalu ditindak lanjuti oleh Presiden Soeharto pada tahun 1989. Kemudian pada tahapan selanjutnya pihak BPPT melakukan kajian teknis kembali, yang mana berdasarkan rekomendasi Profesor Wiratman Wangsadinata dan Dr. Ir. Jodi Firmansyah, merekomendasikan bahwa sebuah ‘jembatan’ lebih tepat dan feasible jika dibandingkan menggunakan terowongan untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera tersebut.

Sampai pada tahapan ini masih terus terjadi silang pendapat dan pro-kontra jika seandainya pembangunan jembatan Jawa-Sumatera tersebut benar-benar dapat dikonstruksi, apakah dari sisi teknis (teknologi) semua aspek telah terpenuhi? Mengingat perairan Selat Sunda terdapat sesar (patahan aktif) yang terdapat di Jawa dan Sumatera, khususnya sesar disekitar Bukit Barisan, dan termasuk juga potensi gempa vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Jawaban dari kekhawatiran itu semua terjawab dengan terbangunnya Jembatan Akashi-Kaikyo di Jepang, yang mana jembatan bentang panjang ini pun berada dalam wilayah rawan gempa dan lautan berpalung sangat dalam. Jembatan Akashi-Kaikyo ini didesain tahan gempa mencapai 8,5 SR.

Jembatan Jawa-Sumatera (atau JSS) ini pun sedianya didesain (perencanaan) menggunakan teknologi Delta Qualstone S.K 125, yang mana teknologi ini merupakan kreasi dan hasil rekayasa teknis putra bangsa Indonesia sendiri. Teknologi ini diprediksi mampu mendesain konstruksi tahan gempa mencapai 9 Skala Richter.

Indonesia juga telah mampu membuktikan pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur sepuluh tahun lalu, Jembatan Suramadu merupakan jembatan bentang panjang terpanjang di Asia Tenggara, sebelum adanya Jembatan Penang II di Malaysia. Hal ini merupakan torehan prestasi yang patut diapresiasi, sekaligus sebagai rujukan teknis dan empirik untuk pembangunan Jembatan Jawa-Sumatera (JSS) nantinya.

Urgensi Jembatan Selat Sunda Bagi Jawa dan Sumatera.

Pulau Jawa dan Sumatera merupakan dua pulau utama di Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Indonesia.
Pada tahun 2017 perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap perekenomian nasional mencapai 58,49 persen.

Sedangkan Pulau Sumatera kontribusinya mencapai 21,66 persen (sumber BPS RI). Dari uraian singkat diatas dapat dikatakan bahwa hampir berkisar 80 persen kontribusi perekonomian Indonesia, berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Pulau Sumatera memiliki luasan berkisar 473.0000 km2, dan memiliki luas daaratan tiga kali lebih luas dari Pulau Jawa. Potensi geografi dan demografi yang dimiliki oleh Sumatera khususnya, tentu merupakan keunggulan tersendiri bagi Sumatera jika dikomparasikan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

Hal ini yang tentunya menjadi dasar pertimbangan jika Jembatan Jawa-Sumatera, atau dengan istilah lain Jembatan Selat Sunda (JSS) dapat diwujudkan pelaksanaannya. Keberadaan jembatan ini diprediksi akan menjadi solusi percepatan dan kelancaran atas jalur distribusi barang dan jasa, jalur logistik Jawa dan Sumatera. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Utamanya perekonomian regional Jawa dan Sumatera.

Terhubungnya dua daratan pulau terebut juga akan memberikan dampak positif bagi Pulau Jawa, yang mana persoalan demografi (kepadatan penduduk) dan minimnya lahan pertanian dan lahan industri di Pulau Jawa akan dapat direlokasi ke Pulau Sumatera, khususnya ke wilayah provinsi Lampung atau provinsi Sumatera Selatan (tentu dengan kajian dan pertimbangan yang matang).

Dengan kata lain, keberadaan Jembatan Jawa-Sumatera (atau Jembatan Sekat Sunda) ini akan mengurangi beban Pulau Jawa dalam berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi, sosial dan kependudukan, bahkan juga sebagai solusi politik atas wacana pemindahan pusat pemerintahan pada masa yang akan datang.

Yang mana pada satu tahun belakangan lalu, pemerintah sempat mengkaji pemindahan ibukota pemerintahan. Tentu keberadaan jembatan penghubung dua pulau ini menjadi solusi alternatif atas pertimbangan-pertimbangan dan kompleksitas masalah yang dikemukakan diatas.

Perlunya Keputusan Politik

Pemerintahan Joko Widodo, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan termasuk Kementerian PUPR “telah membatalkan” program pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa-Sumatera (Jembatan Selat Sunda).

Yang mana berdasarkan sumber berita media massa, termasuk media online, Menteri PPN/ Kepala Bappenas saat itu, Andrinof Chaniago berpendapat bahwa keberadaan Jembatan Selat Sunda ini tidak sesuai dengan visi dan misi program pemerintahan Jokowi, yakni program membangun sektor kemaritiman dengan konsep Tol Laut.

Pernyataaan ini kemudian diperkuat oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang menganggap bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda ini akan memperlebar kesenjangan pembangunan Wilayah Timur Indonesia.

Alasan-alasan tersebut diatas, dapat dikatakan merupakan alasan pembenaran semata dan kurang berdasar. Jika kita komparasikan dengan keberadaan Jembatan Akashi-Kaikyo di Jepang, Jembatan Penang II di Malaysia, Jembatan Hong Kong-Macau di Cina, juga jembatan Suramadu di Jawa Timur, pertanyaannya adalah apakah membuat geliat sektor kemaritiman di negara-negara tersebut menjadi lumpuh dan tidak berfungsi? Seperti yang menjadi kekhawaritiran Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

Apakah juga dengan keberadaan jembatan-jembatan tersebut justru menimbulkan kesenjangan antar wilayah di negara-negara tersebut, seperti yang dikhawatirkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono?

Dalam konteks ini tentu publik sudah memiliki penilaiannya. Menyikapi keberlanjutan program Jembatan Selat Sunda, atau Jembatan Jawa-Sumatera (Jawasuma), memang diperlukan langkah progresif dan keberanian dari pemerintah untuk mewujudkannya.

Sudah barang tentu, harapan selanjutnya adalah berada pada “pemerintahan yang akan datang”, yang berkomitmen tinggi dan berpihak kepada kepentingan pembangunan nasional yang mengedepankan keadilan wilayah berdasarkan pada aspek-aspek keadilan ekonomi, sosial, perkembangan/ pembangunan wilayah, kependudukan dan keadilan politik.

Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara, pemerhati infrastruktur publik


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Aneh, Pak Prabowo Mau Shalat Jumat Kok Dilarang?

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Oleh : Nasruddin Djoha

JUJUR sekali ini saya benar-benar gak paham dengan kelakuan pendukung kubu petahana. Garuk-garuk kepala saja gak cukup. Kayaknya garuk-garuk tanah juga tetap tidak cukup.

Press rilis yang dibuat oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang KH Hanif Ismail pagi ini (14/2/2019) terpaksa bikin saya jedot-jedotin kepala, biar paham. Jangan-jangan jaringan di otak saya lagi korslet, sehingga gagal paham.

Kok bisa Kyai Hanif menolak Pak Prabowo yang berencana salat Jumat di masjid Kauman, Semarang. Sejak kapan ada orang mau salat Jumat harus lapor?

Salat kan urusan ibadah kepada sang khalik. Lha ini kok harus bawa-bawa nama KPU dan Bawaslu?

Sejauh informasi yang saya baca di media, Pak Prabowo saat ini berada di Jawa Tengah. Foto dan videonya digendong-gendong pendukungnya di Purbalingga viral di medsos. Tapi tidak di media mainstream.

Hari Jumat (15/2/2019) rencananya akan menggelar Pidato Kebangsaan di sebuah hotel di Semarang. Wajar dong kalau harus salat Jumat? Lha kalau tidak boleh salat Jumat di masjid, harus salat dimana?

Apa harus salat di alun-alun Simpang Lima?

Barangkali Kyai Hanif lupa atau salah orang. Menduga Pak Prabowo itu sama dengan Pak Jokowi. Kalau salat harus ada kamera.

Saya setuju! Kalau ada jamaah salat dan kemudian ada kamera dimana-mana. Itu sangat mengganggu. Apalagi sampai posisi salat para jamaah harus diatur-atur.

Kalau masalahnya itu kan tinggal bikin perjanjian dengan tim Pak Prabowo. Kalau perlu tandatangan di atas materai enam rebu perak. “ Kalau salat jangan ada kamera. Jangan sampai atur sana, atur sini. Atur bloking kamera, memindah-mindahkan posisi para jamaah, jangan sampai menghalangi kamera. Jangan pasang kamera dari posisi imam.” Kan gitu.

Tim Prabowo juga pasti ngerti. Pasti paham dan manut. Mereka pasti tau diri. Mereka tidak boleh menyamai Pak Jokowi yang setiap salat harus menghadap kamera.

Pak Prabowo, sejauh keterangan guru ngajinya Ustad Sambo, tidak pernah mau dipotret, setiap salat. Tapi karena para pendukung petahana selalu mempertanyakan dimana Pak Prabowo salat Jumat. Sampai-sampai #Prabowosalatjumatdimana jadi trending topic, Ustad Sambo sampai nekad foto candid.

Itu hanya sebagai bentuk tabayun. Jangan sampai fitnah terus berkembang. Bukan pamer. Tapi itupun digoreng lagi. Katanya bukan salat Jumat. Tapi seminar. Prabowo tukang bohong. Tukang hoax.

Salat itu kan urusan personal. Hubungan dengan sang khalik. Kalau dipamer-pamerkan jadi riya’. Hangus semua amalannya. Pak Prabowo tau banget itu.

Beliau juga tau diri dan tau tatacara salat yang benar. Tau bahwa untuk jadi imam itu harus dipilih orang yang paling fasih bacaannya. Kalau ada imam yang tidak fasih bacaannya, salatnya bisa batal. Kalau ada orang yang tidak fasih bacaannya, tetap memaksa jadi imam. Nekad namanya.

Sekali lagi sikap Kyai Hanif ini sangat sulit saya mengerti. Menghalangi orang salat Jumat itu sebuah bentuk kebathilan dan dzalim.

Kyai Hanif pasti paham. Doa orang yang didzalimi apalagi sedang dalam perjalanan (safar) itu langsung diijabah oleh Allah SWT. Tidak ada hijab. Langsung dikabulkan. Lha ini dobel mustajab!

Istighfar pak Kyai. Jangan hanya karena beda pilihan politik, sampai harus berbuat dzalim. Gusti Allah mboten sare!

Nasruddin Djoha, adalah wartawan senior.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Mengapa KPU Diragukan Publik?

Published

on

THE BALLOT is stronger than the bullet,” kata Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16. “Pemilihan lebih kuat dari peluru .”

Begitulah Lincoln menggambarkan esensi pemilihan umum. Tentang suara rakyat. Tetapi, tentunya ucapan Lincoln itu harus diletakkan dalam kontkes pemilihan umum (pemilu) yang murni. Jujur dan adil.

Celakanya, proses untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Sangat tergantung pada integritas penyelenggara dan mentalitas peserta, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif.

Apa Gunanya Pemilu? (Jika KPU Tidak Netral)

Penyelenggara pemilu adalah organ yang sangat menetukan kualitas ‘ballot’ yang lebih hebat dari ‘bullet’. Sebagaimana diteorikan oleh Loncoln.

Di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang telah mapan, penyelenggara pemilu, yang biasanya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), selalu dipercaya dan dihormati.

Tidak diragukan oleh publik. Itu terbangun dengan sendirinya karena KPU yang dihormati, memiliki kredibilitas dan integritas. Karena memiliki dua aspek ini, KPU di sana seratus persen dipercaya netralitasnya.

KPU di negara-negara yang bebas dari mentalitas curang, berubah dari instrument demokrasi menjadi pilar demokrasi. Luar biasa. Artinya, KPU-KPU itu ikut menentukan kualitas demokrasi. Dan memang mereka bisa dipercaya dan terpercaya. Hampir tidak pernah terdengar keluhan terhadap komisi pemilihan di belahan dunia yang telah bebas dari pencurangan.

Mengapa komisi pemilihan (electoral commission) di negara-negara Barat, utamanya, bisa dipercaya publik? Karena reputasi mereka dibangun secara bersama oleh semua stakeholder. Negara ikut membangun reputasi KPU. Pemerintah tidak berani mencampuri urusan Komisi.

Parpol-parpol juga berperan besar. Media massa pun ikut ‘melindungi’ sekaligus mengawasi mereka. Dan, di atas itu semua, para politisi yang ikut berkontestasi menjaga diri mereka untuk tidak sampai mencampuri urusan komisi pemilihan. Baik urusan rekrutmen komisionernya, apalagi pekerjaannya.

Para anggota parlemen, angggota DPR, senator, para gubernur dan walikota, dan juga para calon yang ikut berkontetasi, berlomba-lomba untuk menunjukkan integritas. Tidak ada yang berani melakukan upaya untuk curang. Mentalitas seperti ini terbangun karena rata-rata politisi merasa penipuan suara pemilih adalah perbuatan yang sangat hina.

Bagaimana dengan KPU Indonesia? Haruskah publik percaya kepada mereka? Tentu saja harus. Kalau tidak, berarti proses demokrasi yang sedang berlansgung saat ini akan diragukan kemurnian, kejujuran dan keadilannya.

Tetapi, mengapa akhir-akhir ini KPU kita diragukan oleh publik? Setidaknya publik yang sedang beroposisi?

Jawaban untuk pertanyaan ini sama seperti pepatah tua Melayu yang berbunyi, “terasa ada, terkatakan tidak”. Orang tahu jawabannya. Namun susah untuk mengucapkannya. Tetapi, keraguan publik terhadap KPU bukan tak berdasar sama sekali.

Publik (oposisi) tak yakin hasil pemilu 2019 ini akan bebas dari pencurangan karena berbagai fasilitas penyelenggaraannya sangat tidak meyakinkan. Misalnya, kota suara terbuat dari kardus. Perdebatan tentang ini berakhir dengan perasaan yang waswas. Bahkan ada yang melawaki pemasangan gembok di kota suara kardus tsb.

Intinya, publik tidak yakin kotak suara kardus akan membuat kertas suara mereka aman. Berbagai alasan mereka sampaikan. Tetapi, seribu alasan pembelaan KPU telah pula dibeberkan. Pembelaan KPU itulah yang membuat publik (oposisi) tidak percaya. Menghemat adalah salah satu pembelaan KPU.

Tapi, apakah bangsa dan negara ini pantas mengedepankan penghematan biaya sebagai alasan? Kelihatannya alasan itu sangat menghina. Tak pantas. Tidakkah duit negara ini dirampok oleh para koruptor dalam jumlah triliunan rupiah tiap tahun? Yang terungkap maupun yang diduga keras.

Penghematan untuk urusan pemilu, sangat tidak etis. Sebab, dari proses pemilu yang terjaga rapih dengan biaya ekstra itulah kita akan membangun masyarakat yang bermoral mulia. Mekanisme demokrasi adalah sarana edukasi kebangsaan yang ‘end product’-nya tidak ternilai dengan angka-angka finansial. Jadi, alasan penghematan merupakan penistaan terhadap suara rakyat.

Kemudian, ada lagi manuver-manuver KPU yang membuat orang waras menggelengkan kepala. Setelah kardus tak bisa lagi diubah, belakangan ini sejumlah komisioner KPU mengeluarkan pernyataan ‘arah politik’ yang membuat publik (oposisi) semakin ragu terhadap netralitas mereka. Misalnya, KPU mengabulkan keinginan paslon petahana agar penyampaian visi-misi cukup dilakukan oleh timses.

Seterusnya, muncul kasus “..senyum di rapat, teriak-teriak di luar”. Ini merupakan ejekan komisoner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, terhadap kubu BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi. Sebagai lembaga yang harus netral, Pramono tidak perlu terpancing membuat pernyataan seperti itu. Pernyataan ini malah membawa KPU ke kubu petahana.

Ada lagi soal bocoran pertanyaan untuk debat paslon. Ini juga akhirnya menjadi tanda tanya publik. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bocoran itu diberikan supaya tidak ada capres-cawapres yang dipermalukan.

Makin parah. Debat paslon itu bukan arena untuk mempermalukan capres-cawapres. Melainkan untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami masalah-masalah bangsa dan negara ini, dan apa solusi yang mereka tawarkan.

Yang mungkin perlu diberi ‘hint’ adalah thema yang akan dibahas. Atau, bisa juga diberi isyarat yang lebih spesifik tentang bidang-bidang yang akan diperdebatkan. Ini wajar. Jadi, tidak perlu diberikan bunyi pertanyaan yang akan disampaikan di depan debat televisi itu.

Itulah antara lain sudut-sudut yang disorot publik. KPU harus melangkah ke belakang. Ke posisi yang berkoordinat “no man’s land”. KPU yang berada di posisi 00:00:00 lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur.

Janganlah sekali-kali para komisioner KPU terbawa ke arah angina bertiup. Dan, perlu diingat bahwa semua kita harus aktif mengawal proses demokrasi. Kalau tidak, kita akan masuk ke kategori ‘disorganized democracy’ seperti digambarkan oleh Matt Taibbi dalam bukunya “Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids, and the Long Con That Is Breaking Amerika”.

“In a society governed passively by free markets and free elections, organized greed always defeats disorganized democracy.”

“Di dalam masyarakat yang diatur secara pasif oleh pasar bebas dan pemilu bebas, ketamakan yang tertata rapih selalu mengalahkan demokrasi yang amburadul.”

Sangat pas. Demokrasi di sini masih amburadul. KPU berada di tengah suasana yang amburadul itu. Kalau rakyat pasif, maka ketamakanlah yang akan berkuasa.

Karena itu, sangat pas pula malam ini Bang Karni Ilyas mencoba menguji netralitas KPU lewat acara ILC. (*)

[Oleh : Asyari Usman. Penulis adalah wartawan senior]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Rocky : “Pers Jadi Infus Penguasa!”

Published

on

ROCKY GERUNG, hmmm! Dulu, saya pasti akan marah dengan semua paparan Rocky, dalam acara 212 Award, Sabtu (5/1/19) di gedung Usmar Ismail Jakarta. Lebih dari lima menit ia melecehkan pers Indonesia. Padahal pers ikut memerdekan bangsa ini. Perjuangan pers juga begitu dahsyat ikut membentuk bangsa ini.

Tapi memang, sekarang telah terjadi pergeseran sangat dramatis. Pers tidak lagi seperti dulu. Pers tidak lagi berjuang untuk rakyat. Pers (memang tidak seluruhnya) telah menjadi corong bagi penguasa. Pers telah menjadi infus penguasa.

M. Nigara, penulis artikel.

Untuk itu, sekali ini, tidak ada kemarahan sedikit pun pada RG, begitu saya menyingkat nama Rocky. Saya justru begitu bahagia dengan seluruh paparannya. Paling tidak bukan hanya saya yang merasakan keanehan dengan pers kita. Ada orang lain sekelas RG ikut merasakannya.

Di luar sana, banyak kawan-kawan yang sejak dua atau bahkan empat tahun lalu berhenti berlangganan. Malah ada yang lebih ekstrim, mereka mengharamkan chanel tv tertentu di rumah mereka karena dinilai selalu memberitakan tentang penguasa yang tanpa cacat.

Ponggawa Media Turun Gunung

Sebelumnya saya juga sudah melakukan oto-kritik saat pers kita bungkam tentang Reuni Akbar 212 tahun lalu. Saya merasa malu karena saya adalah bagian dari pers nasional.

Tapi, saya sempat dibully oleh beberapa rekan pers itu sendiri. Saya dianggap partisan hanya karena pernah nyaleg lewat PAN 2014, dan alhamdulillah sangat dekat dengan lokomotif reformasi 1998, Prof. Amien Rais. Otokritik saya dianggap tidak murni.

Lalu, ketika Prabowo juga mengkritik pers, dengan memboikot beberapa media besar yang jelas dan terang-benderang partisan. Catatan, pemilik dan bos besar media itu adalah ketum partai, serta ada media besar yang lain, justru hanya memanfaatkan untuk mencari keuntungan finansial semata. Tapi, mereka justru menuding Prabowo telah melanggar UU Pokok Pers. Prabowo juga didemo, dituntut untuk minta maaf.

Pages: 1 2 3


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending