Connect with us

OPINI

Jokowi, Presiden Sukses atau Gagal?

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo.

JOKOWI SEBAGAI presiden, sukses atau gagal? Kalau pertanyaan ini diajukan ke pendukungnya, pasti jawabannya sukses. Apa indikatornya? Pernah dikasih sepeda. Pernah dapat bingkisan yang dilempar dari mobil. Senang lihat Jokowi _low profile_ ketika pakai kaos oblong dan sandal jepit. Tentu itu subyektif.

Kalau ditanyakan kepada pihak lawan, jawabannya Jokowi gagal. Apa indikatornya? Jokowi kriminalisasi Habib Rizieq. Jokowi dukung Ahok. Ini juga subyektif. Kalau pertanyaannya diajukan ke lembaga survei, ada yang bilang sukses. Apa dasarnya? Persepsi publik. Mereka disurvei menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dengan _random sampling_ yang proporsional dan margin eror 2,5%. Obyektif? Kadang. Tapi, tidak nyambung. Loh, kok gak nyambung?

Sukses gagal kok dijawab pakai survei. Emang pemilu? Kalau mau lihat Jokowi sukses atau gagal, lihat seberapa besar janji yang sudah ditunaikan, dan lihat pula capaian kinerjanya. Bukan persepsi. Pasti bias.

Tapi, pertanyaan dalam survei itu tentang tingkat kepuasan publik. Bukan tentang kesuksesan. Secara ilmiah itu tidak salah. Tapi narasi “kepuasan publik” itu apakah orisinil dan berdiri sendiri? Tidak ada kaitannya dengan penggiringan opini? Gak berhubungan dengan kampanye? Ini soal etika dan moral. Curiga, bahkan sering kecewa terhadap lembaga survei model ini, seorang ustaz bertanya: bagaimana nasib lembaga-lembaga survei itu di akhirat ya? Nah loh.

Sukses gagalnya Jokowi mesti dilihat dari variabel kinerja dan janji kampanyenya. Misal, bagaimana kinerja Jokowi di bidang hukum? Hukum makin adil, atau makin timpang? Apakah hukum ditegakkan, atau dikendalikan? Bagaimana tingkat kriminalisasi? Diberantas, atau malah digalakkan?

Di bidang ekonomi. Rakyat makin sejahtera, atau makin sulit hidupnya? Pengangguran makin banyak, atau berkurang? BBM, listrik dan jalan tol makin membebani rakyat atau meringankan? Dolar dulu Rp.10.000, sekarang diatas Rp.15.000. itu indikator sukses atau gagal?

Bidang politik. Indonesia makin demokratis, atau makin represif? Mimbar mahasiswa makin bebas, atau makin sempit? Rektor, ilmuan dan aktifis makin berani dan bebas bersuara, atau malah ciut nyalinya? Kampus makin independen, atau berada dalam pengawasan?

Soal clean government. Koruptor makin banyak, atau makin dikit? KPK makin ganas, atau makin tersandera? Lalu, semua keadaan sekarang ini dibandingkan dengan keadaan sebelum Jokowi dilantik jadi presiden.

Lihat juga janji Jokowi. Ini variabel penting. Karena menyangkut tidak saja kredibilitas, tapi juga integritas seorang presiden. Janji pantang untuk tidak ditunaikan. Ada yang bilang Jokowi-JK punya 66 janji. Ukur, berapa persen sudah ditunaikan? Simple bukan cara mengukurnya? Bukan dengan persepsi publik. Bukan dengan survei. Ngawur itu!

Soal sukses gagalnya Jokowi, jangan tanyakan pada calon pemilih di pilpres 2019. Itu keliru. Tukang rongsok, pengayuh becak, penjual terong, pedagang asongan, cabe-cabean, mana ngerti mereka soal ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan lain-lain. Disurvei, pasti jawabannya gak nyambung. Alias ngawur. Kenapa? Jawaban tidak berbasis pada pengetahuan. Tapi bersumber dari bisikan tetangga. Apalagi kalau tetangganya orang partai. Makin bias. Atau info dari Breaking News TV di sela-sela tayangan sinetron.

Sekedar sebuah analogi. Sopir itu sukses atau gagal, jangan tanyakan pada penumpang. Sebab, penumpang tahunya nyaman dan cepat sampai. Soal sopir melanggar lalu lintas, nabrak lampu merah, gak peduli ganjil genap, bagi penumpang tidak ada ngaruhnya. Penumpang juga gak tahu sopir itu punya SIM atau tidak. Setorannya ke majikan angkot lancar atau tersendat. Oli mobil sering diganti atau dibiarkan. Diparkir di tempat aman atau sembarangan. Rajin service atau tidak, penumpang masa bodoh.

Pokoknya, bagi penumpang, jika cepat sampai dan selamat, itu sopir sukses. Soal mobil itu cepat rusak, mesinnya rontok, akan dicuri orang,, tak pengaruhi penilaiannya. Ini mirip ketika tanya dan survei ke publik tentang Jokowi sukses atau gagal. Pasti gak nyambung.

Sukses gagalnya Jokowi, gak ada hubungannya dengan hasil survei. Sebab, survei itu persepsi. Dan persepsi dibentuk melalui pencitraan. Sangat subyektif.

Konon kabarnya, di awal pemerintahannya, kira-kira satu bulan berjalan, Jokowi membuat survei. Survei ini untuk mengukur tingkat kinerja para menteri berbasis persepsi masyarakat. Hasilnya, banyak menteri yang nilainya jeblok.

Terutama kementerian yang tidak populer, seperti kementerian keuangan, perdagangan, ESDM, kesehatan, dan sejumlah kementerian yang lain. Ya iyalah. Masyarakat kita hanya sedikit yang tahu tentang kementerian. Bahkan jumlah menteri kabinet saja, belum tentu mereka tahu. Bagaimana mungkin masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap menteri yang mereka saja gak kenal?

Kalau sukses gagalnya seorang menteri diukur menggunakan persepsi publik, ini super bahaya. Kenapa? Nanti semua menteri hanya akan membuat dan mengerjakan program yang populer. Mudah dilihat masyarakat.

Menteri olahraga ikut main futsal, lalu bagi-bagi bola dan sepeda. Menteri BUMN ikut jaga tol. Menteri perdagangan ikut jualan tape di pasar dengan diskon besar-besaran. Apalagi jika mau pakai kaos oblong dan sandal jepit. Menteri luar negeri ikut demo Palestina. Teriak Allahu Akbar, dengan bendera Palestina yang diikatkan di kepala. Menteri pertanian copot sepatu, lipat lengan baju, turun ke sawah, ikut memanen padi. Wah, dijamin makin kacau negara ini. Kalau ini dilakukan, hampir pasti para menteri itu dipecat. Kenapa? Karena dianggap berpotensi menyaingi popularitas presiden.

Penilaian sukses tidaknya pejabat tinggi, termasuk menteri dan presiden, berbasis pada persepsi publik itu menyesatkan. Ngaco dan ngawur. Kecuali jika memang berorientasi politis, semata-mata untuk tujuan pilpres. Itu lain soal. Bab yang berbeda. Kendati ironis.

Dianggap menyesatkan dan ngawur, karena persepsi dibentuk oleh pencitraan. Sementara pemenuhan janji kampanye dan kinerja punya variabel dan indikatornya sendiri. Bukan indikator pencitraan, tapi indikator pencapaian janji kampanye dan kinerja yang terukur. Butuh para ahli untuk mengukur ini.

So? Jika anda ingin tahu sukses atau gagalnya Jokowi, lihat janji kampanye dan capaian kinerja Jokowi di bidang hukum, ekonomi, politik, keamanan nasional, ketahanan energi dan pangan, pembangunan dan variabel sejenis dengan indikator-indikator terukur. Dari situlah pemerintah Jokowi bisa dinilai sukses atau gagalnya. Bukan berbasis pada persepsi publik dan hasil survei politik.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

Aneh, Pak Prabowo Mau Shalat Jumat Kok Dilarang?

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Oleh : Nasruddin Djoha

JUJUR sekali ini saya benar-benar gak paham dengan kelakuan pendukung kubu petahana. Garuk-garuk kepala saja gak cukup. Kayaknya garuk-garuk tanah juga tetap tidak cukup.

Press rilis yang dibuat oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang KH Hanif Ismail pagi ini (14/2/2019) terpaksa bikin saya jedot-jedotin kepala, biar paham. Jangan-jangan jaringan di otak saya lagi korslet, sehingga gagal paham.

Kok bisa Kyai Hanif menolak Pak Prabowo yang berencana salat Jumat di masjid Kauman, Semarang. Sejak kapan ada orang mau salat Jumat harus lapor?

Salat kan urusan ibadah kepada sang khalik. Lha ini kok harus bawa-bawa nama KPU dan Bawaslu?

Sejauh informasi yang saya baca di media, Pak Prabowo saat ini berada di Jawa Tengah. Foto dan videonya digendong-gendong pendukungnya di Purbalingga viral di medsos. Tapi tidak di media mainstream.

Hari Jumat (15/2/2019) rencananya akan menggelar Pidato Kebangsaan di sebuah hotel di Semarang. Wajar dong kalau harus salat Jumat? Lha kalau tidak boleh salat Jumat di masjid, harus salat dimana?

Apa harus salat di alun-alun Simpang Lima?

Barangkali Kyai Hanif lupa atau salah orang. Menduga Pak Prabowo itu sama dengan Pak Jokowi. Kalau salat harus ada kamera.

Saya setuju! Kalau ada jamaah salat dan kemudian ada kamera dimana-mana. Itu sangat mengganggu. Apalagi sampai posisi salat para jamaah harus diatur-atur.

Kalau masalahnya itu kan tinggal bikin perjanjian dengan tim Pak Prabowo. Kalau perlu tandatangan di atas materai enam rebu perak. “ Kalau salat jangan ada kamera. Jangan sampai atur sana, atur sini. Atur bloking kamera, memindah-mindahkan posisi para jamaah, jangan sampai menghalangi kamera. Jangan pasang kamera dari posisi imam.” Kan gitu.

Tim Prabowo juga pasti ngerti. Pasti paham dan manut. Mereka pasti tau diri. Mereka tidak boleh menyamai Pak Jokowi yang setiap salat harus menghadap kamera.

Pak Prabowo, sejauh keterangan guru ngajinya Ustad Sambo, tidak pernah mau dipotret, setiap salat. Tapi karena para pendukung petahana selalu mempertanyakan dimana Pak Prabowo salat Jumat. Sampai-sampai #Prabowosalatjumatdimana jadi trending topic, Ustad Sambo sampai nekad foto candid.

Itu hanya sebagai bentuk tabayun. Jangan sampai fitnah terus berkembang. Bukan pamer. Tapi itupun digoreng lagi. Katanya bukan salat Jumat. Tapi seminar. Prabowo tukang bohong. Tukang hoax.

Salat itu kan urusan personal. Hubungan dengan sang khalik. Kalau dipamer-pamerkan jadi riya’. Hangus semua amalannya. Pak Prabowo tau banget itu.

Beliau juga tau diri dan tau tatacara salat yang benar. Tau bahwa untuk jadi imam itu harus dipilih orang yang paling fasih bacaannya. Kalau ada imam yang tidak fasih bacaannya, salatnya bisa batal. Kalau ada orang yang tidak fasih bacaannya, tetap memaksa jadi imam. Nekad namanya.

Sekali lagi sikap Kyai Hanif ini sangat sulit saya mengerti. Menghalangi orang salat Jumat itu sebuah bentuk kebathilan dan dzalim.

Kyai Hanif pasti paham. Doa orang yang didzalimi apalagi sedang dalam perjalanan (safar) itu langsung diijabah oleh Allah SWT. Tidak ada hijab. Langsung dikabulkan. Lha ini dobel mustajab!

Istighfar pak Kyai. Jangan hanya karena beda pilihan politik, sampai harus berbuat dzalim. Gusti Allah mboten sare!

Nasruddin Djoha, adalah wartawan senior.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Mengapa KPU Diragukan Publik?

Published

on

THE BALLOT is stronger than the bullet,” kata Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16. “Pemilihan lebih kuat dari peluru .”

Begitulah Lincoln menggambarkan esensi pemilihan umum. Tentang suara rakyat. Tetapi, tentunya ucapan Lincoln itu harus diletakkan dalam kontkes pemilihan umum (pemilu) yang murni. Jujur dan adil.

Celakanya, proses untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Sangat tergantung pada integritas penyelenggara dan mentalitas peserta, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif.

Apa Gunanya Pemilu? (Jika KPU Tidak Netral)

Penyelenggara pemilu adalah organ yang sangat menetukan kualitas ‘ballot’ yang lebih hebat dari ‘bullet’. Sebagaimana diteorikan oleh Loncoln.

Di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang telah mapan, penyelenggara pemilu, yang biasanya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), selalu dipercaya dan dihormati.

Tidak diragukan oleh publik. Itu terbangun dengan sendirinya karena KPU yang dihormati, memiliki kredibilitas dan integritas. Karena memiliki dua aspek ini, KPU di sana seratus persen dipercaya netralitasnya.

KPU di negara-negara yang bebas dari mentalitas curang, berubah dari instrument demokrasi menjadi pilar demokrasi. Luar biasa. Artinya, KPU-KPU itu ikut menentukan kualitas demokrasi. Dan memang mereka bisa dipercaya dan terpercaya. Hampir tidak pernah terdengar keluhan terhadap komisi pemilihan di belahan dunia yang telah bebas dari pencurangan.

Mengapa komisi pemilihan (electoral commission) di negara-negara Barat, utamanya, bisa dipercaya publik? Karena reputasi mereka dibangun secara bersama oleh semua stakeholder. Negara ikut membangun reputasi KPU. Pemerintah tidak berani mencampuri urusan Komisi.

Parpol-parpol juga berperan besar. Media massa pun ikut ‘melindungi’ sekaligus mengawasi mereka. Dan, di atas itu semua, para politisi yang ikut berkontestasi menjaga diri mereka untuk tidak sampai mencampuri urusan komisi pemilihan. Baik urusan rekrutmen komisionernya, apalagi pekerjaannya.

Para anggota parlemen, angggota DPR, senator, para gubernur dan walikota, dan juga para calon yang ikut berkontetasi, berlomba-lomba untuk menunjukkan integritas. Tidak ada yang berani melakukan upaya untuk curang. Mentalitas seperti ini terbangun karena rata-rata politisi merasa penipuan suara pemilih adalah perbuatan yang sangat hina.

Bagaimana dengan KPU Indonesia? Haruskah publik percaya kepada mereka? Tentu saja harus. Kalau tidak, berarti proses demokrasi yang sedang berlansgung saat ini akan diragukan kemurnian, kejujuran dan keadilannya.

Tetapi, mengapa akhir-akhir ini KPU kita diragukan oleh publik? Setidaknya publik yang sedang beroposisi?

Jawaban untuk pertanyaan ini sama seperti pepatah tua Melayu yang berbunyi, “terasa ada, terkatakan tidak”. Orang tahu jawabannya. Namun susah untuk mengucapkannya. Tetapi, keraguan publik terhadap KPU bukan tak berdasar sama sekali.

Publik (oposisi) tak yakin hasil pemilu 2019 ini akan bebas dari pencurangan karena berbagai fasilitas penyelenggaraannya sangat tidak meyakinkan. Misalnya, kota suara terbuat dari kardus. Perdebatan tentang ini berakhir dengan perasaan yang waswas. Bahkan ada yang melawaki pemasangan gembok di kota suara kardus tsb.

Intinya, publik tidak yakin kotak suara kardus akan membuat kertas suara mereka aman. Berbagai alasan mereka sampaikan. Tetapi, seribu alasan pembelaan KPU telah pula dibeberkan. Pembelaan KPU itulah yang membuat publik (oposisi) tidak percaya. Menghemat adalah salah satu pembelaan KPU.

Tapi, apakah bangsa dan negara ini pantas mengedepankan penghematan biaya sebagai alasan? Kelihatannya alasan itu sangat menghina. Tak pantas. Tidakkah duit negara ini dirampok oleh para koruptor dalam jumlah triliunan rupiah tiap tahun? Yang terungkap maupun yang diduga keras.

Penghematan untuk urusan pemilu, sangat tidak etis. Sebab, dari proses pemilu yang terjaga rapih dengan biaya ekstra itulah kita akan membangun masyarakat yang bermoral mulia. Mekanisme demokrasi adalah sarana edukasi kebangsaan yang ‘end product’-nya tidak ternilai dengan angka-angka finansial. Jadi, alasan penghematan merupakan penistaan terhadap suara rakyat.

Kemudian, ada lagi manuver-manuver KPU yang membuat orang waras menggelengkan kepala. Setelah kardus tak bisa lagi diubah, belakangan ini sejumlah komisioner KPU mengeluarkan pernyataan ‘arah politik’ yang membuat publik (oposisi) semakin ragu terhadap netralitas mereka. Misalnya, KPU mengabulkan keinginan paslon petahana agar penyampaian visi-misi cukup dilakukan oleh timses.

Seterusnya, muncul kasus “..senyum di rapat, teriak-teriak di luar”. Ini merupakan ejekan komisoner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, terhadap kubu BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi. Sebagai lembaga yang harus netral, Pramono tidak perlu terpancing membuat pernyataan seperti itu. Pernyataan ini malah membawa KPU ke kubu petahana.

Ada lagi soal bocoran pertanyaan untuk debat paslon. Ini juga akhirnya menjadi tanda tanya publik. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bocoran itu diberikan supaya tidak ada capres-cawapres yang dipermalukan.

Makin parah. Debat paslon itu bukan arena untuk mempermalukan capres-cawapres. Melainkan untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami masalah-masalah bangsa dan negara ini, dan apa solusi yang mereka tawarkan.

Yang mungkin perlu diberi ‘hint’ adalah thema yang akan dibahas. Atau, bisa juga diberi isyarat yang lebih spesifik tentang bidang-bidang yang akan diperdebatkan. Ini wajar. Jadi, tidak perlu diberikan bunyi pertanyaan yang akan disampaikan di depan debat televisi itu.

Itulah antara lain sudut-sudut yang disorot publik. KPU harus melangkah ke belakang. Ke posisi yang berkoordinat “no man’s land”. KPU yang berada di posisi 00:00:00 lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur.

Janganlah sekali-kali para komisioner KPU terbawa ke arah angina bertiup. Dan, perlu diingat bahwa semua kita harus aktif mengawal proses demokrasi. Kalau tidak, kita akan masuk ke kategori ‘disorganized democracy’ seperti digambarkan oleh Matt Taibbi dalam bukunya “Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids, and the Long Con That Is Breaking Amerika”.

“In a society governed passively by free markets and free elections, organized greed always defeats disorganized democracy.”

“Di dalam masyarakat yang diatur secara pasif oleh pasar bebas dan pemilu bebas, ketamakan yang tertata rapih selalu mengalahkan demokrasi yang amburadul.”

Sangat pas. Demokrasi di sini masih amburadul. KPU berada di tengah suasana yang amburadul itu. Kalau rakyat pasif, maka ketamakanlah yang akan berkuasa.

Karena itu, sangat pas pula malam ini Bang Karni Ilyas mencoba menguji netralitas KPU lewat acara ILC. (*)

[Oleh : Asyari Usman. Penulis adalah wartawan senior]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Rocky : “Pers Jadi Infus Penguasa!”

Published

on

ROCKY GERUNG, hmmm! Dulu, saya pasti akan marah dengan semua paparan Rocky, dalam acara 212 Award, Sabtu (5/1/19) di gedung Usmar Ismail Jakarta. Lebih dari lima menit ia melecehkan pers Indonesia. Padahal pers ikut memerdekan bangsa ini. Perjuangan pers juga begitu dahsyat ikut membentuk bangsa ini.

Tapi memang, sekarang telah terjadi pergeseran sangat dramatis. Pers tidak lagi seperti dulu. Pers tidak lagi berjuang untuk rakyat. Pers (memang tidak seluruhnya) telah menjadi corong bagi penguasa. Pers telah menjadi infus penguasa.

M. Nigara, penulis artikel.

Untuk itu, sekali ini, tidak ada kemarahan sedikit pun pada RG, begitu saya menyingkat nama Rocky. Saya justru begitu bahagia dengan seluruh paparannya. Paling tidak bukan hanya saya yang merasakan keanehan dengan pers kita. Ada orang lain sekelas RG ikut merasakannya.

Di luar sana, banyak kawan-kawan yang sejak dua atau bahkan empat tahun lalu berhenti berlangganan. Malah ada yang lebih ekstrim, mereka mengharamkan chanel tv tertentu di rumah mereka karena dinilai selalu memberitakan tentang penguasa yang tanpa cacat.

Ponggawa Media Turun Gunung

Sebelumnya saya juga sudah melakukan oto-kritik saat pers kita bungkam tentang Reuni Akbar 212 tahun lalu. Saya merasa malu karena saya adalah bagian dari pers nasional.

Tapi, saya sempat dibully oleh beberapa rekan pers itu sendiri. Saya dianggap partisan hanya karena pernah nyaleg lewat PAN 2014, dan alhamdulillah sangat dekat dengan lokomotif reformasi 1998, Prof. Amien Rais. Otokritik saya dianggap tidak murni.

Lalu, ketika Prabowo juga mengkritik pers, dengan memboikot beberapa media besar yang jelas dan terang-benderang partisan. Catatan, pemilik dan bos besar media itu adalah ketum partai, serta ada media besar yang lain, justru hanya memanfaatkan untuk mencari keuntungan finansial semata. Tapi, mereka justru menuding Prabowo telah melanggar UU Pokok Pers. Prabowo juga didemo, dituntut untuk minta maaf.

Pages: 1 2 3


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending