Connect with us

HUKUM

Hakim Tunda Pemeriksaan Terhadap Zumi Zola sebagai Terdakwa

Published

on

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebagai tersangka suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Apakabarnews.com, Jakarta  – Hakim menunda pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan pemberian suap kepada anggota DPRD Jambi.

“Sebetulnya dari hari Jumat (19/10/2018), Pak Zola itu dibawa ke RS dan diminta dokter RS untuk dirawat,” kata pengacara Zumi Zola, Fahrizi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/10/2018).

BACA JUGA : Saksi Sebut Biayai Perjalanan Zumi Zola ke AS

Menurut keterangan dokter setelah ditensi, kata dia, tensinya sudah sampai 80/30. “Gulanya kondisi tidak stabil kemudian terlihat ada infeksi badannya panas tinggi cuma Pak Zola tidak mau dirawat takut sidang tertunda,” katanya.

Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah 177,3 ribu dolar AS (sekira Rp2,594 miliar) serta 100 ribu dolar Singapura (sekira Rp1,067 miliar). Totalnya mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard serta menyuap anggota DPRD Jambi senilai Rp16,49 miliar.

“Akhirnya setelah tarik-tarikan, Pak Zola `ngotot` diobservasi saja sampai malam Jumat itu dan dimasukan obat melalui infus.?Pada hari ini, sebetulnya tadi dia pucat dan sesak nafas, sudah dilaporkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) kepada hakim, sebetulnya Pak Zola `ngotot` mau ambil sidang, hakim mengatakan tidak mau ambil keterangan kalau seperti itu,” ungkap Fahrizi.

Menurut Fahrizi, hakim mengatakan secara hukum tidak sah seseorang diambil keterangan dalam kondisi sakit.

“Tadi dia (Zumi Zola) masih bertanya lagi bisa tidak dilanjutkan hari ini. Itu saja masalahnya, hakim mengatakan tidak boleh, karena orang dalam kondisi sakit harus berobat dulu,” kata Fahrizi.

Penasihat hukum pun mengajukan permohonan untuk berobat ke rumah sakit pada hari ini juga.

“Dia (Zumi Zola) itu ingin masalahnya cepat selesai dan ingin ada putusan sehingga agak memaksakan diri. Kemarin itu kita lihat hasil labnya memprihatinkan, memang begitu dia agak keras, `ngotot` sidang hari ini,” kata Fahrizi.

Dalam sidang hari ini, JPU KPK menghadirkan 12 saksi yang berasal dari anggota DPRD Jambi.

Dari ke-12 orang itu, ada lima orang yang membantah menerima uang suap untuk pengesahan APBD 2016 dan 2017 meski Zumi Zola mengakui ada permintaan uang itu.

Kelima anggota DPRD Jambi 2014-2019 yang membantah penerimaan adalah Cekman, Elhewi, Sufardi Nurzain, Parlagutan, Tadjudin sedangkan dua orang mengakui menerima yaitu M. Juber dan Kusnindar.

“Permintaan uang ketok palu memang ada baik di 2016 dan 2017 tapi detilnya saya tidak mengetahui,” kata Zumi Zola.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Zumi Zola bersama-sama dengan Apif Firmansyah, Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah Pemda Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR Jambi dan Saipudin selaku Asisten III Sekretariat Jambi memberikan sejumlah Rp13,09 miliar dan Rp3,4 miliar kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019.

Pemberian itu dengan maksud agar pimpinan dan anggota DPRD Jambi menyetujui Rancangan Perda APBD TA 2017 dan 2018.

Anggota DPRD masih tetap meminta uang “ketok palu”, yaitu sebesar Rp200 juta per anggota ditambah Rp175 juta untuk anggota Komisi III dan untuk pimpinan DPRD.

Selain didakwa menyuap, Zumi Zola juga didakwa menerima gratifikasi Rp40,477 miliar ditambah 177,3 ribu dolar AS (sekira Rp2,594 miliar) serta 100 ribu dolar Singapura (sekira Rp1,067 miliar) sehingga totalnya mencapai Rp44,138 miliar dan mobil Alphard. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Dua Berkas Kasus Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos Dilimpahkan ke Kejagung

Published

on

Tersangka kasus berita hoax saat ungkap kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos di Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menyerahkan dua berkas perkara informasi hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos, ke Kejaksaan Agung.

“Satu berkas tersangka BBP dan satu berkas tersangka HY,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo melalui pesan singkat, di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Menurut dia, berkas perkara sudah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Agung pada 17 Januari 2019.

Sementara penyidik kini masih mengembangkan kasus guna mencari aktor intelektual dan penyedia dana kasus hoaks tersebut.

Awalnya polisi menangkap tiga tersangka kasus tersebut di sejumlah daerah, yakni tersangka HY di Bogor Jawa Barat, LS di Balikpapan Kalimantan Timur dan J di Brebes Jawa Tengah. Ketiganya adalah penyebar info hoaks ke media sosial. Meski sempat ditangkap, mereka tidak ditahan dan hanya dimintai keterangan.

Selanjutnya polisi menangkap pembuat konten hoaks kasus ini, yakni tersangka BBP.

Kemudian, polisi juga menangkap tersangka berinisial MIK di Banten, yang perannya sebagai penyebar hoaks.

Tersangka HY, LS, dan J diancam dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman dibawah 5 tahun penjara. Sedangkan tersangka BBP dibidik dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Dua Hal Pemeriksaan Empat Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Published

on

KPK mendalami dua hal terkait pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dua hal terkait pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

KPK pada Jumat memeriksa empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Pertama, posisi dan peran saksi pada pansus Pansus RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan sejauh mana pengetahuan mereka terhadap indikasi kepentingan pihak lain di balik proses penyusunan aturan tata ruang tersebut di Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu adalah Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, dan Namat Hidayat.

“Kedua, diklarifikasi juga pengetahuan dan peran saksi terkait informasi perjalanan ke Thailand,” ucap Febri.

Sampai saat ini, 14 anggota DPRD Bekasi telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus Meikarta.

Dalam penyidikan kasus Meikarta, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari unsur DPRD Kabupaten Bekasi dengan total Rp180 juta sampai dengan saat ini.

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Proyek Pt Waskita Karya

Published

on

KPK memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

KPK pada 17 Desember 2018 telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

BACA JUGA : KPK Panggil Delapan Saksi Kasus Proyek Waskita Karya

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam orang saksi untuk tersangka FR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Enam saksi itu antara lain pegawai PT Waskita Karya Imam Bukori, Direktur Utama PT Safa Sejahtera Abadi Hapsari, dua pegawai PT Berkah Money Changer Junaedi dan Megawati serta dua karyawan swasta masing-masing Riza Alfarizi dan Fatmawati.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, kata Agus, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending