Connect with us

FINANSIAL

Citibank Akui Sulit Penuhi Target Kredit UMKM

Published

on

Jajaran Direksi Citibank Indonesia mamparkan kinerja kuartal III 2018, (8/11/2018).

Apakabarnews.com, Jakarta – Citibank Indonesia mengakui masih kesulitan untuk memenuhi target rasio penyaluran kredit UMKM yang diminta regulator Bank Indonesia sebesar 20 persen tahun ini.

Chief Executive Officer (CEO) Citibank N.A Indonesia Batara Sianturi di Jakarta, Kamis (8/11/2018), merinci hingga kuartal III 2018 atau akhir September 2018, porsi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari total kredit yang disalurkan perusahaan baru 8,9 persen atau masih jauh dari 20 persen.

“Memang ada keterbatasan untuk penyaluran kredit di sektor itu,” kata Batara.

Padahal, secara keseluruhan pertumbuhan kredit bank yang berpusat di New York, Amerika Serikat itu mencapai 22 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp48,5 triliun. Penopang penyaluran kredit Citibank adalah layanan kredit institusional (institutional banking) di sektor keuangan, pertambangan dan manufaktur.

“Memang agak sulit untuk 20 persen. Di samping itu, pembanding kami yakni kredit secara keseluruhan makin besar yakni tumbuh 22 persen, jadi rasio (UMKM) makin kecil,” ujar dia.

Batara tidak memungkiri rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di kredit UMKM juga masih tinggi yakni 4,88 persen secara gross. Angka itu naik tipis dibandingkan akhir Desember 2017 yang sebesar 4,71 persen.

Bank Indonesia sejak 2015 menerapkan regulasi rasio penyaluran kredit UMKM agar perbankan dapat menopang perkembangan UMKM. Peraturan itu tercantum di PBI No 17/12/PBI/2015 itu yang diantaranya mengatur bank harus dapat menyalurkan kredit UMKM sebesar minimum 20 persen dari total portofolio kreditnya di 2018.

BI mendorong perbankan asing untuk turut mendongkrak penyaluran kredit UMKM dengan skema “linkage” (jaringan kredit) bersama perbankan domestik. (iap)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Ketua DPR Ajak Warga Penuhi Kewajiban Laporkan SPT

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh anggota DPR dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) .

“Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun,” kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Untuk menyukseskannya, ujar Bambang, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik.

DPR RI antara lain juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, membuka Coaching Clinic SPT Pribadi dan LHKPN.

Bambang mengutarakan harapannya agar dengan adanya counter tersebut, para anggota DPR RI tidak lagi merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada 2018.

Dengan besaran 9,87 juta di antaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi nonkaryawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Pada 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

“Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan Pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah hingga menjelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkap empat strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Dalam seminar nasional perpajakan di Jakarta, Kamis (14/3/2019), ia mengatakan strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela.

Strategi kedua, tambah dia, adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.

Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Mardiasmo mengharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengurangi beban wajib pajak badan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak. (mrr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan Enam Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen pada rapat dewan gubernur periode 20-21 Maret 2019 di tengah semakin melunaknya (dovish) kebijakan suku bunga negara-negara maju yang membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia.

“Dot Plot dari Bank Sentral The Federal Reserve yang semula naik dua hingga tiga kali, kini (diperkirakan) hanya naik sekali tahun ini, kemudian sikap ‘dovish’ (melunak) Bank Sentral Eropa (Europan Central Bank/ECB). Arah kebijakan moneter negara maju di dunia tidak seketat dari perkiraan sebelumnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen. Kebijakan BI ini juga tidak lepas dari perubahan kebijakan Bank Sentral The Fed yang semakin melunak dan “sabar” dalam menaikkan suku bunga acuan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

BI mengubah proyeksinya terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi hanya satu kali untuk 2019-2020 dari dua kali pada periode yang sama. (iap)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Cairkan Rp2,66 Triliun untuk Bayar Kenaikan Gaji PNS

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) periode Januari-April 2019.

“Total rapelan (pencairan sekaligus) Rp2,661 trilun untuk kenaikan gaji PNS pusat, TNI, Polri dan pensiunan,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/3/2019)

Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pemerintah daerah, anggaran yang disiapkan dari pagu belanja dana transfer ke daerah.

Kenaikan gaji ditetapkan sebesar lima persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Maret 2019.

Kenaikan gaji sebesar lima persen itu berlaku surut mulai 1 Januari 2019 dan dicairkan secara sekaligus untuk periode Januari-April pada 1 April 2019.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengatakan saat ini kementerian/lembaga sedang memverikasi data untuk jumlah dan besaran kenaikan gaji PNS.

“Jadi, pas awal April 2019, tidak hanya gaji April, tapi rapelan kenaikan gaji dari Januari 2019,” ujar dia.

Sri Mulyani juga berjanji mencairkan dana tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh PNS di akhir Mei 2019 sebelum cuti bersama dan perayaan Idul Fitri 2019.

“THR tetap dilakukan, nanti peraturan presiden (perpres) akan dikeluarkan. Pembayarannya sebelum Lebaran. Nanti, kalau tanggal 5 Juni, Lebaran, maka ada libur bersama pada akhir Mei, maka dibayarkan sebelum libur bersama itu,” katanya.

Dalam lampiran regulasi kenaikan gaji itu, turut disebutkan bahwa gaji terendah PNS, golongan I A dengan masa kerja 0 tahun akan naik dari Rp1.486.500 menjadi Rp1.560.800 per bulan.

Sementara gaji tertinggi PNS, golongan IV yang masa kerja lebih 30 tahun akan naik dari Rp5.620.300 menjadi Rp5.901.200 per bulan.

Untuk PNS golongan II dan II A dengan masa kerja 0 tahun, naik dari sebelumnya Rp1.926.000 menjadi Rp2.022.200 per bulan.

Selanjutnya, golongan II D dengan masa kerja 33 tahun, naik dari sebelumnya Rp3.638.200 menjadi Rp3.820.000 per bulan.

Kemudian, golongan III dan III A masa kerja 0 tahun, gaji yang sebelumnya Rp2.456.700 menjadi Rp2.579.400 per bulan, dan golongan III D masa kerja 32 tahun dari sebelumnya Rp4.568.000 menjadi Rp4.797.000 per bulan.

Lalu, gaji PNS golongan IV terendah, yaitu golongan IV A dengan masa kerja 0 tahun, dari sebelumnya Rp2.899.500 menjadi Rp3.044.300 per bulan dan yang tertinggi, IV E dengan masa kerja 32 tahun, dari sebelumnya Rp5.620.300 menjadi Rp5.901.200 per bulan. (iap)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending