Connect with us

SUMATERA BARAT

Shelter Tsunami di Sumbar Masih Minim

Published

on

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Apakabarnews.com, Padang – Jumlah shelter untuk evakuasi jika terjadi tsunami di Sumatera Barat masih sangat minim jika dibandingkan jumlah masyarakat yang terancam oleh bencana mematikan itu.

“Pascagempa 2009 sebenarnya sudah ada perencanaan untuk membangun ratusan shelter pada tujuh kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai. Namun karena anggaran tidak mencukupi, tidak semua terealisasi,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Kamis (24/1/2019).

Ia mengatakan itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Mitigasi Penanganan Gempa dan Tsunami dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Padang.

Menurut dia dokumen perencanaan pembangunan shelter itu bisa kembali “dibongkar dari gudang” dan dilanjutkan kembali, karena ancaman gempa dan tsunami di Sumbar masih tetap ada.

Sekalipun bencana yang telah diprediksi oleh para pakar itu tidak pasti akan terjadi, tetapi kesiapsiagaan harus terus dibangun, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur gedung seperti shelter.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar jumlah shelter di daerah itu baru sekitar 74 unit yang sebagian besar terletak di Kota Padang. Shelter itu diperkirakan mampu menampung 194 ribu orang. Prediksi berdasarkan penelitian, jumlah masyarakat di pesisir Sumbar yang terancam tsunami mencapai 950,2 ribu orang.

“Artinya sekitar 756 ribu orang berpotensi menjadi korban jika tsunami menerjang pesisir pantai Sumbar pada siang hari,” katanya.

Irwan berharap rapat koordinasi dengan Kemenko Maritim bisa menjadi awal untuk merealisasikan pembangunan shelter yang telah direncanakan sebelumnya.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Kemenko Bidang Kemaritiman, Rahman Hidayat menyebutkan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh kementerian itu bertujuan untuk evaluasi program dan kegiatan terkait penanggulangan potensi bencana daerah pesisir.

Setelah beberapa kali bencana besar terjadi di Indonesia, terutama di daerah pesisir, kemenko maritim ingin memastikan semua program penanggulangan bencana yang telah pernah di susun, tetap dijalankan.

Ia menyebut, ada kemungkinan daerah tidak maksimal lagi melaksanakan program tersebut karena tidak pernah lagi terjadi bencana besar di daerah itu.

Hasil rapat koordinasi itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kebijakan pemerintah ke depan. (mik)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SUMATERA BARAT

Pemprov Sumbar Pecat Sembilan PNS Terkait Korupsi

Published

on

Semua PNS yang sudah dipecat adalah yang sudah memiliki keputusan hukum tetap, mereka terlibat dalam berbagai kasus korupsi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Apakabarnews.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberhentikan tidak hormat sembilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah terbukti melakukan korupsi melalui pengadilan terhitung 27 Desember 2018.

“Kita melaksanakan pemberhentian sesuai aturan. PNS terlibat korupsi yang sudah memiliki keputusan hukum tetap harus dipecat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar di Padang, Rabu (8/5/2019).

Dikatakannya, pemberhentian secara tidak hormat itu diawali surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang pemecatan PNS koruptor. Paling lambat semua pegawai koruptor sudah dipecat pada 30 Desember 2018.

Surat itu kemudian diperpanjang menjadi Februari 2019, dan diperpanjang lagi menjadi April 2019.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memperkuat surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB itu.

Putusan MK yang dimaksud adalah putusan nomor 87/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Kamis (25/4/2019). Objek perkaranya, yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d dengan pemohon atas nama Hendrik.

Hasilnya, MK memutus untuk menerima sebagian permohonan dan menolak permohonan pemohon lainnya. Adapun permohonan yang dikabulkan adalah menyatakan frasa ‘dan/atau pidana umum’ dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurutnya, semua PNS yang sudah dipecat adalah yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Mereka terlibat dalam berbagai kasus korupsi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mereka diantaranya, Yusafni pegawai yang sebelumnya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yusafni terlibat korupsi untuk pengadaan tanah sejumlah ruas jalan di Sumbar, seperti Jalan Samudera.

Selain itu juga ada nama Joko Suryanto di Dinas Pendidikan Sumbar, Wardiono di Dinas Pendidikan Sumbar, Eldis di Dinas Kehutanan dan Yulmiora di Badan Penanaman Modal.

“Nama-nama itu sudah kita pecat sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang masih ada yang menjalani sidang kasus korupsi, ada dua nama,”ujarnya. (mik)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SUMATERA BARAT

Ekonomi Sumbar Triwulan I 2019 Tumbuh 4,78 Persen

Published

on

Kepala BPS Sumbar, Sukardi.

Apakabarnews.com, Padang – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat ekonomi Sumbar triwulan I 2019 tumbuh sebesar 4,78 persen dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp58,76 triliun.

“Angka ini sedikit meningkat dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang berada pada posisi 4,71 persen,” kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Senin (6/5/2019).

Menurutnya peningkatan tersebut salah satunya didorong adanya pemilu dan pilpres yang dinilai cukup menggenjot sejumlah sektor terutama informasi dan komunikasi.

Ia memaparkan pada triwulan I 2019 pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali industri pengolahan yang mengalami kontraksi 1,09 persen dan jasa keuangan 1,92 persen.

Struktur perekonomian Sumbar pada triwulan I 2019 didominasi oleh tiga kategori utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan 22,67 persen, perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, sepeda motor 15,27 persen dan transportasi dan pergudangan 12,59 persen.

Sementara dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, sepeda motor tumbuh paling tinggi mencapai 0,76 persen serta konstruksi 0,75 persen.

Kemudian sektor yang tumbuh paling pesat adalah lapangan informasi dan komunikasi tumbuh 9,59 persen, konstruksi 8,23 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,95 persen, kata dia.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 tumbuh positif pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit sebesar 14 persen, konsumsi rumah tangga 4,73 persen, pembentukan modal tetap bruto 4,63 persen

Ia menilai tingginya pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit salah satunya karena pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 yang diikuti partai politik dan calon perseorangan.

Sebelumnya Bank Indonesia menilai sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat mengingat dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekspor kurang menggembirakan.

“Melihat angka pertumbuhan ekonomi Sumbar yang selama ini mengandalkan ekspor, sektor pertanian dan lainnya, butuh penggerak baru yakni sektor pariwisata,” kata Kepala BI perwakilan Sumbar Wahyu Purnama.

Menurutnya Sumatera Barat memiliki laut yang indah, danau, pergunungan, serta alam yang indah.

“Sekarang tinggal mengemas semuanya menjadi
sebuah kekuatan baru agar menjadi objek wisata yang dikenal tidak hanya skala nasional namun juga internasional, ” kata dia.

Ia mengatakan jika sektor pariwisata sudah maju akan mendorong pertumbuhan Usaha Kecil Menengah dan Mikro seperti kuliner, fesyen dan lainnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengembangan sektor ini akan menjadi stimulan bagi sektor lain untuk tumbuh dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (ikh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Sandiaga : Terima Kasih Masyarakat Sumbar

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mencicipi berbagai macam varian kuliner khas Ranah Minang di Restauran Silungkang Padang, Sumatera Barat.

Apakabarnews.com, Padang – Calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno hari ini, Rabu (1/5/2019) berkunjung ke sejumlah titik di Kota Padang. Sandi mengaku ia diundang oleh para relawan pasca Pemilihan Serentak April lalu untuk bersilarurahim. 

“Saya senang sekali bertemu relawan masyarakat Sumbar. Kami hasilnya baik di Sumbar. Kami ingin ucapkan makasih atas kepercayaan kepada kami,” kata Sandi usai sholat zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang.

Prediksi perolehan suara Prabowo-Sandi di Sumbar cukup tinggi. Berdasarkan hasil quick count dari lembaga survei nasional Charta Politika, Prabowo-Sandi akan meraup suara 87,63 persen di Sumbar. Sementara pasangan nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya meraup 12,37 persen suara di Sumbar.

Sandi menyebut suaranya cukup unggul dibandingkan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar karena masyarakat Ranah Minang ingin ada perubahan di Indonesia. Yaitu terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

Setelah solat zuhur di Masjid Raya, Sandi mencicipi berbagai macam varian kuliner khas Ranah Minang di Restauran Silungkang.

Meski rumah makan Silungkang terkenal sebagai salah satu rumah makan spesifik jengkol, namun pendamping Prabowo Subianto dalam konsestasi Pilpres 2019 itu tampak sangat menikmati hidangan yang disuguhkan.

Lahapnya Sandi menyantap hidangan khas Minangkabau yang kaya akan campuran bumbu rempah-rempah itu, sekaligus membuktikan kalau hidangan kuliner Minangkabau memang lezat. “Sealu ada rasa lain dinsetiap restoran Padang. Rasanya sungguh maknyus,” ucap eks wakil gubermur DKI ini

Soal kuliner, sebelumnya Sandiaga Uno saat mengunjungi Kota Bukittinggi juga menegaskan, andai dirinya dan Prabowo diberi amanat untuk memimpin Bangsa ini Lima tahun kedepan, maka salah satu yang akan menjadi prioritas dari program kerja yakni, memastikan banyaknya lapangan pekerjaan, mengangkat potensi ekonomi lokal dan ekonomi kreatif terutama di sektor kuliner. Karena, usaha kuliner menurut Sandi, sangat banyak dan memiliki dampak multiplayer untuk kemajuan suatu daerah. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending