Connect with us

OPINI

Aneh, Pak Prabowo Mau Shalat Jumat Kok Dilarang?

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Oleh : Nasruddin Djoha

JUJUR sekali ini saya benar-benar gak paham dengan kelakuan pendukung kubu petahana. Garuk-garuk kepala saja gak cukup. Kayaknya garuk-garuk tanah juga tetap tidak cukup.

Press rilis yang dibuat oleh Ketua Takmir Masjid Agung Semarang KH Hanif Ismail pagi ini (14/2/2019) terpaksa bikin saya jedot-jedotin kepala, biar paham. Jangan-jangan jaringan di otak saya lagi korslet, sehingga gagal paham.

Kok bisa Kyai Hanif menolak Pak Prabowo yang berencana salat Jumat di masjid Kauman, Semarang. Sejak kapan ada orang mau salat Jumat harus lapor?

Salat kan urusan ibadah kepada sang khalik. Lha ini kok harus bawa-bawa nama KPU dan Bawaslu?

Sejauh informasi yang saya baca di media, Pak Prabowo saat ini berada di Jawa Tengah. Foto dan videonya digendong-gendong pendukungnya di Purbalingga viral di medsos. Tapi tidak di media mainstream.

Hari Jumat (15/2/2019) rencananya akan menggelar Pidato Kebangsaan di sebuah hotel di Semarang. Wajar dong kalau harus salat Jumat? Lha kalau tidak boleh salat Jumat di masjid, harus salat dimana?

Apa harus salat di alun-alun Simpang Lima?

Barangkali Kyai Hanif lupa atau salah orang. Menduga Pak Prabowo itu sama dengan Pak Jokowi. Kalau salat harus ada kamera.

Saya setuju! Kalau ada jamaah salat dan kemudian ada kamera dimana-mana. Itu sangat mengganggu. Apalagi sampai posisi salat para jamaah harus diatur-atur.

Kalau masalahnya itu kan tinggal bikin perjanjian dengan tim Pak Prabowo. Kalau perlu tandatangan di atas materai enam rebu perak. “ Kalau salat jangan ada kamera. Jangan sampai atur sana, atur sini. Atur bloking kamera, memindah-mindahkan posisi para jamaah, jangan sampai menghalangi kamera. Jangan pasang kamera dari posisi imam.” Kan gitu.

Tim Prabowo juga pasti ngerti. Pasti paham dan manut. Mereka pasti tau diri. Mereka tidak boleh menyamai Pak Jokowi yang setiap salat harus menghadap kamera.

Pak Prabowo, sejauh keterangan guru ngajinya Ustad Sambo, tidak pernah mau dipotret, setiap salat. Tapi karena para pendukung petahana selalu mempertanyakan dimana Pak Prabowo salat Jumat. Sampai-sampai #Prabowosalatjumatdimana jadi trending topic, Ustad Sambo sampai nekad foto candid.

Itu hanya sebagai bentuk tabayun. Jangan sampai fitnah terus berkembang. Bukan pamer. Tapi itupun digoreng lagi. Katanya bukan salat Jumat. Tapi seminar. Prabowo tukang bohong. Tukang hoax.

Salat itu kan urusan personal. Hubungan dengan sang khalik. Kalau dipamer-pamerkan jadi riya’. Hangus semua amalannya. Pak Prabowo tau banget itu.

Beliau juga tau diri dan tau tatacara salat yang benar. Tau bahwa untuk jadi imam itu harus dipilih orang yang paling fasih bacaannya. Kalau ada imam yang tidak fasih bacaannya, salatnya bisa batal. Kalau ada orang yang tidak fasih bacaannya, tetap memaksa jadi imam. Nekad namanya.

Sekali lagi sikap Kyai Hanif ini sangat sulit saya mengerti. Menghalangi orang salat Jumat itu sebuah bentuk kebathilan dan dzalim.

Kyai Hanif pasti paham. Doa orang yang didzalimi apalagi sedang dalam perjalanan (safar) itu langsung diijabah oleh Allah SWT. Tidak ada hijab. Langsung dikabulkan. Lha ini dobel mustajab!

Istighfar pak Kyai. Jangan hanya karena beda pilihan politik, sampai harus berbuat dzalim. Gusti Allah mboten sare!

Nasruddin Djoha, adalah wartawan senior.


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

Mengapa KPU Diragukan Publik?

Published

on

THE BALLOT is stronger than the bullet,” kata Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16. “Pemilihan lebih kuat dari peluru .”

Begitulah Lincoln menggambarkan esensi pemilihan umum. Tentang suara rakyat. Tetapi, tentunya ucapan Lincoln itu harus diletakkan dalam kontkes pemilihan umum (pemilu) yang murni. Jujur dan adil.

Celakanya, proses untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Sangat tergantung pada integritas penyelenggara dan mentalitas peserta, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif.

Apa Gunanya Pemilu? (Jika KPU Tidak Netral)

Penyelenggara pemilu adalah organ yang sangat menetukan kualitas ‘ballot’ yang lebih hebat dari ‘bullet’. Sebagaimana diteorikan oleh Loncoln.

Di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang telah mapan, penyelenggara pemilu, yang biasanya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), selalu dipercaya dan dihormati.

Tidak diragukan oleh publik. Itu terbangun dengan sendirinya karena KPU yang dihormati, memiliki kredibilitas dan integritas. Karena memiliki dua aspek ini, KPU di sana seratus persen dipercaya netralitasnya.

KPU di negara-negara yang bebas dari mentalitas curang, berubah dari instrument demokrasi menjadi pilar demokrasi. Luar biasa. Artinya, KPU-KPU itu ikut menentukan kualitas demokrasi. Dan memang mereka bisa dipercaya dan terpercaya. Hampir tidak pernah terdengar keluhan terhadap komisi pemilihan di belahan dunia yang telah bebas dari pencurangan.

Mengapa komisi pemilihan (electoral commission) di negara-negara Barat, utamanya, bisa dipercaya publik? Karena reputasi mereka dibangun secara bersama oleh semua stakeholder. Negara ikut membangun reputasi KPU. Pemerintah tidak berani mencampuri urusan Komisi.

Parpol-parpol juga berperan besar. Media massa pun ikut ‘melindungi’ sekaligus mengawasi mereka. Dan, di atas itu semua, para politisi yang ikut berkontestasi menjaga diri mereka untuk tidak sampai mencampuri urusan komisi pemilihan. Baik urusan rekrutmen komisionernya, apalagi pekerjaannya.

Para anggota parlemen, angggota DPR, senator, para gubernur dan walikota, dan juga para calon yang ikut berkontetasi, berlomba-lomba untuk menunjukkan integritas. Tidak ada yang berani melakukan upaya untuk curang. Mentalitas seperti ini terbangun karena rata-rata politisi merasa penipuan suara pemilih adalah perbuatan yang sangat hina.

Bagaimana dengan KPU Indonesia? Haruskah publik percaya kepada mereka? Tentu saja harus. Kalau tidak, berarti proses demokrasi yang sedang berlansgung saat ini akan diragukan kemurnian, kejujuran dan keadilannya.

Tetapi, mengapa akhir-akhir ini KPU kita diragukan oleh publik? Setidaknya publik yang sedang beroposisi?

Jawaban untuk pertanyaan ini sama seperti pepatah tua Melayu yang berbunyi, “terasa ada, terkatakan tidak”. Orang tahu jawabannya. Namun susah untuk mengucapkannya. Tetapi, keraguan publik terhadap KPU bukan tak berdasar sama sekali.

Publik (oposisi) tak yakin hasil pemilu 2019 ini akan bebas dari pencurangan karena berbagai fasilitas penyelenggaraannya sangat tidak meyakinkan. Misalnya, kota suara terbuat dari kardus. Perdebatan tentang ini berakhir dengan perasaan yang waswas. Bahkan ada yang melawaki pemasangan gembok di kota suara kardus tsb.

Intinya, publik tidak yakin kotak suara kardus akan membuat kertas suara mereka aman. Berbagai alasan mereka sampaikan. Tetapi, seribu alasan pembelaan KPU telah pula dibeberkan. Pembelaan KPU itulah yang membuat publik (oposisi) tidak percaya. Menghemat adalah salah satu pembelaan KPU.

Tapi, apakah bangsa dan negara ini pantas mengedepankan penghematan biaya sebagai alasan? Kelihatannya alasan itu sangat menghina. Tak pantas. Tidakkah duit negara ini dirampok oleh para koruptor dalam jumlah triliunan rupiah tiap tahun? Yang terungkap maupun yang diduga keras.

Penghematan untuk urusan pemilu, sangat tidak etis. Sebab, dari proses pemilu yang terjaga rapih dengan biaya ekstra itulah kita akan membangun masyarakat yang bermoral mulia. Mekanisme demokrasi adalah sarana edukasi kebangsaan yang ‘end product’-nya tidak ternilai dengan angka-angka finansial. Jadi, alasan penghematan merupakan penistaan terhadap suara rakyat.

Kemudian, ada lagi manuver-manuver KPU yang membuat orang waras menggelengkan kepala. Setelah kardus tak bisa lagi diubah, belakangan ini sejumlah komisioner KPU mengeluarkan pernyataan ‘arah politik’ yang membuat publik (oposisi) semakin ragu terhadap netralitas mereka. Misalnya, KPU mengabulkan keinginan paslon petahana agar penyampaian visi-misi cukup dilakukan oleh timses.

Seterusnya, muncul kasus “..senyum di rapat, teriak-teriak di luar”. Ini merupakan ejekan komisoner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, terhadap kubu BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi. Sebagai lembaga yang harus netral, Pramono tidak perlu terpancing membuat pernyataan seperti itu. Pernyataan ini malah membawa KPU ke kubu petahana.

Ada lagi soal bocoran pertanyaan untuk debat paslon. Ini juga akhirnya menjadi tanda tanya publik. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, bocoran itu diberikan supaya tidak ada capres-cawapres yang dipermalukan.

Makin parah. Debat paslon itu bukan arena untuk mempermalukan capres-cawapres. Melainkan untuk menguji kemampuan mereka dalam memahami masalah-masalah bangsa dan negara ini, dan apa solusi yang mereka tawarkan.

Yang mungkin perlu diberi ‘hint’ adalah thema yang akan dibahas. Atau, bisa juga diberi isyarat yang lebih spesifik tentang bidang-bidang yang akan diperdebatkan. Ini wajar. Jadi, tidak perlu diberikan bunyi pertanyaan yang akan disampaikan di depan debat televisi itu.

Itulah antara lain sudut-sudut yang disorot publik. KPU harus melangkah ke belakang. Ke posisi yang berkoordinat “no man’s land”. KPU yang berada di posisi 00:00:00 lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur.

Janganlah sekali-kali para komisioner KPU terbawa ke arah angina bertiup. Dan, perlu diingat bahwa semua kita harus aktif mengawal proses demokrasi. Kalau tidak, kita akan masuk ke kategori ‘disorganized democracy’ seperti digambarkan oleh Matt Taibbi dalam bukunya “Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids, and the Long Con That Is Breaking Amerika”.

“In a society governed passively by free markets and free elections, organized greed always defeats disorganized democracy.”

“Di dalam masyarakat yang diatur secara pasif oleh pasar bebas dan pemilu bebas, ketamakan yang tertata rapih selalu mengalahkan demokrasi yang amburadul.”

Sangat pas. Demokrasi di sini masih amburadul. KPU berada di tengah suasana yang amburadul itu. Kalau rakyat pasif, maka ketamakanlah yang akan berkuasa.

Karena itu, sangat pas pula malam ini Bang Karni Ilyas mencoba menguji netralitas KPU lewat acara ILC. (*)

[Oleh : Asyari Usman. Penulis adalah wartawan senior]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Rocky : “Pers Jadi Infus Penguasa!”

Published

on

ROCKY GERUNG, hmmm! Dulu, saya pasti akan marah dengan semua paparan Rocky, dalam acara 212 Award, Sabtu (5/1/19) di gedung Usmar Ismail Jakarta. Lebih dari lima menit ia melecehkan pers Indonesia. Padahal pers ikut memerdekan bangsa ini. Perjuangan pers juga begitu dahsyat ikut membentuk bangsa ini.

Tapi memang, sekarang telah terjadi pergeseran sangat dramatis. Pers tidak lagi seperti dulu. Pers tidak lagi berjuang untuk rakyat. Pers (memang tidak seluruhnya) telah menjadi corong bagi penguasa. Pers telah menjadi infus penguasa.

M. Nigara, penulis artikel.

Untuk itu, sekali ini, tidak ada kemarahan sedikit pun pada RG, begitu saya menyingkat nama Rocky. Saya justru begitu bahagia dengan seluruh paparannya. Paling tidak bukan hanya saya yang merasakan keanehan dengan pers kita. Ada orang lain sekelas RG ikut merasakannya.

Di luar sana, banyak kawan-kawan yang sejak dua atau bahkan empat tahun lalu berhenti berlangganan. Malah ada yang lebih ekstrim, mereka mengharamkan chanel tv tertentu di rumah mereka karena dinilai selalu memberitakan tentang penguasa yang tanpa cacat.

Ponggawa Media Turun Gunung

Sebelumnya saya juga sudah melakukan oto-kritik saat pers kita bungkam tentang Reuni Akbar 212 tahun lalu. Saya merasa malu karena saya adalah bagian dari pers nasional.

Tapi, saya sempat dibully oleh beberapa rekan pers itu sendiri. Saya dianggap partisan hanya karena pernah nyaleg lewat PAN 2014, dan alhamdulillah sangat dekat dengan lokomotif reformasi 1998, Prof. Amien Rais. Otokritik saya dianggap tidak murni.

Lalu, ketika Prabowo juga mengkritik pers, dengan memboikot beberapa media besar yang jelas dan terang-benderang partisan. Catatan, pemilik dan bos besar media itu adalah ketum partai, serta ada media besar yang lain, justru hanya memanfaatkan untuk mencari keuntungan finansial semata. Tapi, mereka justru menuding Prabowo telah melanggar UU Pokok Pers. Prabowo juga didemo, dituntut untuk minta maaf.

Pages: 1 2 3


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

Pilpres 2019 Makin Tidak Bermutu. Why?

Published

on

Pasangan Capres/Cawapres RI 2019

SANDI MELANGKAHI kuburan, dibully habis. Dibilang tak beradab! Tak ada sopan santun! Sementara Jokowi baca “alpateka” diragukan agamanya. Stop! Kampanye macam apa ini kalian?

Prabowo gak berani jadi imam shalat! Eh, kalian mau cari imam shalat atau cari pemimpin bangsa? Prabowo dan Ma’ruf Amin ucapin selamat natal, ribut! Mereka calon pemimpin negara bro!

Narasi pilpres kok jadi turun drastis. Ecek-ecek. Gak mutu. Jauh dari masalah bangsa. Ironis! Sudah gitu, ngaku paling pancasilais. Wualah…

Semua Jadi Gila, Gara-Gara Pilpres 2019

Baru kali ini ada pilpres berurusan dengan masalah sontoloyo, muka Boyolali, sampai soal natal. Sudahlah… Yang begitu gak usah dibahas. Terlalu kerdil.

Negeri ini punya masalah yang jauh lebih besar. Apa itu? Ekonomi! Pengangguran makin banyak. Harga barang naik terus. Rupiah tak berdaya. Investasi Asing dan Aseng tak terkontrol, mengancam kedaulatan negara. Bukan soal “alpateka” dan melangkahi kuburan. Bukan sekedar masalah “sontoloyo” dan “natalan’.

Menatap bangsa kedepan berarti harus menyelesaikan masalah ekonomi. Bagaimana pengangguran teratasi, harga stabil, kedaulatan pangan terjamin, rupiah gak anjlok, harga BBM dan TDL gak naik.

Tinggal sekarang, anda lebih percaya siapa? Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma’ruf yang bisa selesaikan masalah ini. Titik! Anda yakin Prabowo-Sandi? pilih! Anda percaya Jokowi-Ma’ruf? Pilih. Simple. Gitu aja kok repot. Gak perlu habis energi urusin “alpateka” dan “natalan”. Terlalu picik.

Bangsa ini butuh pemimpin dengan dua kriteria: kapasitas dan integritas. Dua syarat yang mutlak adanya. Tidak boleh tidak. Sebuah keharusan.

Soal kapasitas, pemimpin mesti memiliki kemampuan memahami masalah, tahu kebutuhan rakyat, lalu memiliki gagasan strategis untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan itu.

Soal kapasitas, segmennya kompleks. Gak hanya kerja. Tapi juga perlu gagasan dan konsep. Kerja juga tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Masalah bangsa ini bukan hanya infastruktur.

Jangan sampai seperti pengobatan ala dukun. Semua penyakit disembur pakai air putih. Jangan semua masalah bangsa diobati dengan infrastruktur. Apalagi jika mengandalkan hutang.

Visi bangsa ini mesti jelas. Didesign berbasis pada pemahaman terhadap kondisi, kebutuhan dan problem bangsa. Pengetahuan dan kesadaran holistik terhadap keadaan dan problem bangsa ini penting agar program dan kebijakan tidak saling bertabrakan.

Selain kapasitas, tak kalah pentingnya adalah integritas. Capres-cawapres mesti jelas integritasnya. Ngukurnya gimana? Pertama, dan ini paling penting, adalah kejujuran.

Siapa diantara capres-cawapres yang anda anggap jujur, pilih! Kriteria jujur itu mulutnya bisa dipercaya. Bila bicara bener. Gak ngasal. Kalau janji, ditepati. Gak meleset. Intinya, ucapan dan janjinya bisa dipegang. Akan sangat berbahaya jika bangsa ini memilih pemimpin gak jujur.

Ucapan dan tindakannya beda. Kalau bicara saja menipu, bagaimana bekerja? Mana diantara pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf yang bisa dipercaya soal ini. Pilih! Mudah bukan? Kalau bernurani dan pakai standar obyektif, pasti mudah menentukan pilihan.

Jangan lihat tampang dan penampilan ketika anda memilih pemimpin. Tampang “ndeso” atau “kota” gak ada hubungannya dengan kapasitas dan integritas. Tampang dan penampilan tidak boleh jadi ukuran dalam memilih pemimpin. Pasti tersesat!

Bangsa ini akan jadi korban kalau memilih pemimpin berdasarkan “penampilan”. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang punya “hati”, dan di kepalanya ada “otak.” Maksudnya kecerdasan. Maka, jangan sekali-kali percaya dengan -dan terjebak oleh- pencitraan.

Kedua, keberpihakan kepada rakyat. Jokowi punya _track record_ memimpin bangsa ini. Empat tahun cukup jadi ukuran. Apakah selama empat tahun Jokowi berpihak kepada rakyat? Kalau jawabnya iya, pilih. Kalau tidak, ganti. Beri kesempatan anak bangsa yang lain untuk memimpin.

Ketiga, integritas bisa dilihat dari aspek bebas korupsi. Tentu bukan pada Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Di Indonesia, mana ada yang berani kasuskan presiden? Tak akan ada! Ingat kasus BLBI dan Century? Tapi, lihatlah anak buah mereka. Jokowi memimpin negara ini. Tentu punya struktur dan jajaran birokrasi. Mulai menteri hingga bupati. Ada gak yang korupsi? Berapa banyak? Bandingkan dengan anak buah Prabowo di Gerindra, misalnya. Lihat dengan cermat. Lalu, bersikaplah obyektif.

Tapi, Prabowo punya masalah HAM. Dari mana anda tahu? Dari medsos?Nemu memenya? Lihat kasus HAM kok dari meme? Kalau memang Prabowo punya masalah HAM, selesaikan. Sejak pemerintahan Habibi hingga Jokowi, kenapa tidak pernah diungkap? Jokowi sekarang penguasa. Tuntaskan! Bawa ke pengadilan HAM.

Rakyat tak ingin pemimpin punya kasus HAM. Jangan malah jadi konsumsi politik. Buat gorengan pilpres. Itu picik! Semua mesti berdasarkan fakta. Bukan opini, apalagi fitnah. Fakta itu dibuktikan di pengadilan. Bukan di medsos.

Ada yang bilang Jokowi keturunan PKI. Siapa bilang? Stop! Jangan asal bicara! Kampanye gak mutu! Jangan tebar fitnah! Kan sudah ada bukunya? Jangan mudah percaya buku! Uji dulu. Cek kelayakan akademiknya. Bedah metodologi penulisan sejarahnya. Jadi akan terlihat, bener gak isi buku itu.

Tapi, buku itu dilarang beredar? Nah, ini masalahnya. Mestinya diuji dulu. Jika gak bener, dan ada motif fitnah, larang beredar. Lalu, proses hukum. Biarlah pengadilan yang memutuskan. Karena hanya pengadilan yang bisa membuat kepusan salah dan benar.

Selain kapasitas dan integritas, calon pemimpin mesti juga harus dilihat _inner circle_ nya. Siapa pihak-pihak yang berpengaruh di lingkaran kedua capres-cawapres. Sejauh mana seorang calon pemimpin punya independensi dan ketegasan. Jangan sampai pemimpin itu hanya sekedar sebagai pekerja. Apalagi boneka. Bangsa ini tak boleh punya pemimpin boneka.

Calon pemimpin mesti juga perlu dilihat partai pengusungnya. Cara melihatnya? Mana yang lebih banyak koruptornya. Pengusung utama Jokowi-Ma’ruf adalah PDIP. Sementara pengusung Prabowo-Sandi adalah Gerindra. Googling, cari jejak digitalnya, mana partai yang korupsinya lebih banyak. PDIP atau Gerindra? Nah, data itu bisa jadi acuan anda memilih.

Ini baru rakyat yang bener. Betul-betul nyari calon presiden untuk masa depan Bangsa. Bukan cari imam shalat. Jangan milih presiden berdasarkan fanatisme, pencitraan, apalagi karena faktor pilihan ormasnya. Ini yang menjadi sebab pilpres jadi gak mutu.

[Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa. Tulisan ini juga dipublikasikan di media Opiniindonesia.com]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending