Connect with us

POLITIK

Sandiaga Uno Sarapan di Pical Ayang Bukittinggi

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat makan Pical Ayang di Jalan Simpang Atas Ngarai No.37, Kayu Kubu, Guguk Panjang, Bukittinggi, Rabu (6/3/2019).

Apakabarnews.com, Bukittinggi — Umi Ayang senang Sandiaga Salahuddin Uno mampir ke warungnya, Pical Ayang di Jalan Simpang Atas Ngarai No.37, Kayu Kubu, Guguk Panjang, Bukittinggi, Rabu (6/3/2019).

Umi menggelar seluruh makanannya. Dari pical, lontong padang, bubur kampiun, soto padang hingga teh talua. Dia meminta Sandi mencicipi semuanya. “Cicipi pak,” kata Umi.

Calon wakil presiden nomor urut 02 ini pun mencicipi satu demi satu makanan yang dihidang Umi di atas meja.

“Enak semuanya Umi. Rasanya khas padang. Pedas, gurih dan tentu saja nyus. Kecuali teh talua dan bubur kampiun yang manis. Khususnya teh talua untuk vitalitas,” terang Sandi.

Sandi berharap, kuliner Pical Ayang, menambah kekayaan kuliner di Bukittinggi dan menjadi destinasi wisata yang tidak terlupakan.

Eks wakil gubernur DKI ini juga kagum atas usaha dan kerja keras Umi yang meneruskan usaha orangtuanya. Dari kaki lima, hingga kini menempati bangunan permanen dan menyerap 15 orang tenaga kerja.

“Prabowo Sandi fokus untuk menggerakan ekonomi pengusaha kecil dan menengah. Seperti Pical Ayang ini. Semoga saja rumah makan ini akan terus maju dan menyerap lapangan kerja,” harap Sandi.

Umi juga meminta Sandi untuk berfoto bersama karyawan dan keluarganya yang sejak awal sudah tidak sabar unruk berjabat tangan dan swafoto. (fik)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK

Published

on

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni.

Apakabarnews.com, Jakarta – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 15 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk nantinya diserahkan kepada pimpinan DPR RI.

Sebanyak 15 nama calon anggota BPK yang direkomendasikan DPD RI, adalah Ahmad Muqowam, Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasih, Shohibul Imam, Sahala Benny Pasaribu, Muhammad Syarkawi Rauf, Muhammad Yusuf Ateh, Chandra Wijaya, Eddy Suratman, Tjatur Sapto Edy, Daniel Lumbang Tobing, Wilgo Zainar, Kukuh Prionggo, Ahmadi Noor Supit, dan Hendra Susanto

“Nama-nama yang kami rekomendasikan tersebut dibuat berdasarkan peringkat nilai tertinggi, setelah melewati penilaian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tersebut terhadap para calon hanya dihadiri 54 calon anggota BPK. Tercatat delapan calon tidak menghadiri undangan uji kepatutan dan kelayakan.

“Jadi yang diserahkan itu, 15 calon peringkat besar dari 54 orang yang hadir,” ungkapnya.

Banyak hal yang menjadi penilaian dalam proses seleksi yang dilakukan DPD. Selain tingkat pendidikan, juga pemahaman para calon anggota di bidang keuangan dan juga nonkeuangan, dengan skor 3-9.

“Jadi, hasilnya dikumulatifkan maka diperoleh nama-nama 15 orang tersebut, dari 54 nama yang kami seleksi selama dua hari berturu-turut,” paparnya.

Tahap selanjutnnya, menurut Siska, sepenuhnya diserahkan kepada DPR RI.

“Kami menjalankan yang diperintahkan UU. Kami lakukan sesuai porsi kami, selanjutnya adalah kewenangan DPR. Tapi kami optimistis bahwa nama-nama yang kami rekomendasikan bakal terpilih, karena kami melakukannya tidak main-main,” katanya.

Sidang paripurna DPD RI dipimpin Nono Sampono dan didamping Wakil Ketua DPD lainnya, Ahmad Muqowam, Darmayanti Lubis, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. (ngd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

FPKS : Pemindahan Ibukota Negara Harus Dikaji Komprehensif

Published

on

Apakbarnews.com, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kebijakan pemindahan ibukota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.

“Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik,” kata Jazuli Juwaini dalam diskusi bertajuk “Pemindahan Ibukota Negara” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menilai ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan Pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham, yaitu apa alasan mendasar perpindahan ibukota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.

Jazuli mengatakan, jangan sampai kebijakan besar ini justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi misalnya atau akibat perencanaan yang asal-asalan.

“Padahal kita punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut dia, diskusi publik harus terus dilakukan pemerintah untuk menyosialisasikan konsep usulan pemindahan ibukota.

Dia menilai, DPR pada waktunya tentu akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang karena kebijakan pemindahan ibukota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang.

“Fraksi PKS sendiri telah mengirimkan wakil di Pansus DPR tentang Kajian Pemindahan Ibukota dan di sana setelah melalui pembahasan yang komprehensif baru kita putuskan menerima atau menolak,” ujarnya. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Anggota DPR : Pasal 281 RKUHP Tidak Kriminalisasi Pers

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi kalangan pers karena pasal tersebut harus dibaca secara keseluruhan berserta penjelasannya.

“Pasal 281 tidak akan mempidanakan media, karena baca RKUHP harus juga baca penjelasannya, tidak hanya baca buku dua saja namun baca juga penjelasannya,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pasal 281 dalam RKUHP itu berisi delik penghinaan terhadap pengadilan atau “contempt of court”

Menurut Arsul yang diributkan media dalam Pasal 281 ayat 4, tidak boleh menyebarkan hasil persidangan dan kalau merekam dan menyebarluaskan, itu bagian dari “contempt of court”.

Namun menurut dia harus dibaca penjelasannya bahwa yang dimaksud proses persidangan dalam pasal tersebut adalah proses persidangan yang tertutup.

“Dalam proses persidangan ketika hakim telah menyampaikan bahwa tidak boleh disiarkan, maka tidak boleh. Kalau hakim tidak mengatakan apapun, maka disiarkan ke se-antero jagat, ya silakan saja,” ujarnya.

Hal itu menurut dia, sama dengan protes yang disampaikan para advokat, karena dalam RKUHP dikatakan setiap orang yang menentang putusan atau perintah pengadilan akan dipidana sekian tahun.

Dia menjelaskan, yang dimaksud perintah pengadilan dalam proses persidangan adalah yang bertentangan dengan hukum.

“Contohnya ada perintah dari ketua pengadilan dari eksekusi pengosongan, terus yang dilakukan oleh pengacaranya menempatkan banyak preman, itu bisa dipidana. Namun kalau pengacara itu mengajukan bantahan, ya tidak bisa dipidana karena sesuai dengan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham pada Rabu (18/9) siang menyepakati RKUHP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Rapat Paripurna pengesahan RKUHP itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (24/9).

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai Pasal 281 RKUHP terkait “contempt of court” multitafsir sehingga berpotensi mengkriminalisasi terhadap pers.

Dalam delik itu ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi sehingga mempengaruhi independensi hakim.

Koalisi khawatir pasal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dalam RKUHP berpotensi jadi pasal karet. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending