Connect with us

HUKUM

Robertus Robet Diperbolehkan Pulang Usai Diperiksa Bareskrim

Published

on

Aktivis HAM Robertus Robet (47 tahun) saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum.

Apakabarnews.com, Jakarta – Aktivis HAM Robertus Robet (47 tahun) diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum.

“Hari ini saudara R setelah diperiksa, kemudian menjalani proses administrasi, menandatangani beberapa berita acara, saudara R dipulangkan oleh penyidik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat dihubungi, Kamis (7/3/2019).

Dalam kasus ini, sebelum menangkap Robertus, penyidik telah melakukan gelar perkara dan memeriksa beberapa ahli terlebih dulu.

“(Diperiksa) saksi ahli, baik ahli pidana, kemudian ahli bahasa. Kemudian membuat konstruksi hukumnya dulu untuk Pasal 207 KUHP,” katanya.

Dalam kasusnya, Robert tidak ditahan karena ancaman hukuman dalam pasal yang menjeratnya, dibawah lima tahun penjara.

“Ancaman hukumannya cuma satu tahun enam bulan, jadi penyidik tidak menahannya dan hari ini dibolehkan pulang,” katanya.

Dalam kasusnya, Robertus pun tidak dikenakan wajib lapor.

Meski demikian, penyidik dapat memanggil Robertus kembali bila masih memerlukan keterangan tambahan.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Robertus Robet di kediamannya di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (6/3/2019) malam.

Ia ditangkap karena memplesetkan Mars TNI saat berorasi dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, 28 Februari 2019 lalu.

Rekaman videonya kemudian beredar di media sosial.

Atas perbuatannya, ia diancam dengan pasal penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Pasal 207 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Permadi Jalani Pemeriksaan Lanjutan Senin Pekan Depan

Published

on

Politisi Partai Gerindra, Permadi saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dugaan makar Eggi Sudjana selama 13 jam sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB.

Apakabarnews.com, Jakarta – Politisi Partai Gerindra Permadi dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporan dugaan tindak pidana makar di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin (27/5/2019) depan. Pada Senin (20/5/2019) kemarin, Permadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dugaan makar Eggi Sudjana selama 13 jam sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB.

“Yang di Cyber akan dilanjutkan Senin depan,” kata Permadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019) tengah malam.

Politisi senior itu menyatakan pemeriksaan untuk tersangka Eggi di Polda Metro Jaya dan terlapor Kivlan Zen di Mabes Polri, sudah selesai sementara waktu.”Kecuali ada perintah lain dari Mabes Polri,” ujar Permadi.

Pengacara Permadi, Hendarsam Marantoko mengungkapkan pelaporan dugaan makar yang dituduhkan kepada kliennya berawal ketika pertemuan bersama Forum Rektor Indonesia dengan salah satu pimpinan DPR RI Fadli Zon pada beberapa waktu lalu.

Kepada penyidik, Hendarsam menjelaskan pertemuan pimpinan DPR dengan Permadi dan Forum Rektor Indonesia tersebut kegiatan tertutup dan terbatas mengenai pelaksanaan pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Ini yang buat kita jelaskan kepada penyidik ada perbedaan,” ujar Hendarsam.

Menurut Hendarsam, pertemuan itu bersifat akademis sehingga pihak kepolisian tidak dapat memproses hukum. Sebelumnya, Permadi dilaporkan politisi PDI Perjuangan, Stefanus Asat Gusma ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindakan makar pada Jumat (10/5/2019). (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Dua Saksi dari DPR Kasus Distribusi Pupuk

Published

on

KPK memanggil dua saksi dari unsur DPR RI dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dari unsur DPR RI dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Adapun pengangkutan itu untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Indung (IND) dari unsur swasta.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka IND terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pilog dengan PT HTK dan penerimaan lain yang terkait jabatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dua saksi itu adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI Dewi Resmini dan Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI Nanik Herry Mukti.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal mekanisme kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pilog dengan PT HTK.

Selain Indung, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).

Diduga sebagai penerima adalah Bowo Sidik Pangarso dan Indung. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Asty Winasti.

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT Pilog (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metrik ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN

Published

on

KPK memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Supangkat dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir (SFB).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB terkait kasus tindak pidana korupsi terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Selain Supangkat, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Sofyan, yaitu General Manager PT PLN Wilayah Riau dan Kepri Doddy B Pangaribuan, pegawai BRI Dani Werdaningsih, dan Muhisam dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus itu, penyidik masih mendalami keterangan saksi dari pihak direksi PT PLN itu terkait kesediaan menandatangani sirkuler perusahaan dan dokumen kerja sama PLTU Riau-1.

Untuk diketahui, KPK pada Selasa (23/4) telah menetapkan Sofyan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kronologi kasus tersebut, Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Diduga, telah terjadi beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU.

Pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), dalam pertemuan tersebut diduga Sofyan telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka.

Setelah itu, diduga Sofyan Basir menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar “Power Purchase Agreement” (PPA) antara PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co (CHEC) segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu Sofyan, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending