Connect with us

HUKUM

Mantan Dirut Jasindo Dituntut 9 Tahun Penjara

Published

on

Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Persero Budi Tjahjono saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Direktur Utama Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Asuransi Jasindo) Persero Budi Tjahjono dituntut 9 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan negara cq PT Asuransi Jasindo sebesar Rp8,46 miliar dan 766.955 ribu dolar AS.

“Menyatakan terdakwa Budi Tjahjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun serta pidana denda sejumlah Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haerudin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

JPU juga menuntut Budi Tjajono membayar uang pengganti sebanyak uang yang ia nikmati.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6 miliar dan 462.795,31 dolar AS dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan kepada penuntut umum KPK sebesar Rp1 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun,” ungkap jaksa.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan Budi dalam tuntutan tersebut.

“Terdakwa terbukti merupakan pelaku akatif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan. Pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu, terdakwa tidak sepenuhnya mengakui terus terang perbuatannya dan menikmati hasil kejahatan,” tambah jaksa.

Perbuatan Budi juta memperkaya orang lain yaitu Kiagus Emil Fahmy Cornain selaku orang kepercayaan Kepala BP Migas Raden Priyono sejumlah Rp1,33 miliar, Solihah selaku Direktur Keuangan dan Investasi sebesar 198.381 dolar AS dan Soepomo Hidjazie sejumlah 137 dolar AS.

Dalam perkara ini Budi merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada 2010-2014, padahal penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo.

PT Asuransi Jasindo sebagai BUMN melakukan penutupan asuransi untuk kegiatan pengadaan jasa penutupan Asuransi untuk melindungi aset dan proyek / kontruksi dari kegiatan pengadaan jasa penutupan Asuransi untuk melindungi aset dan proyek/kontruksi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)-Kontrak Kerja Sama (KKSK) yang ada di Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Budi Tjahjono menginginkan PT Asuransi Jasindo menjadi leader konsorsium karena akan meningkatkan laba perusahaan dan mendapat keuntungan premi yang lebih besar. Ditunjuknya PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium pengadaan tersebut adalah atas bantuan Wibowo Suseno Wirjawan dan Kiagus Emil Fahmy Cornain.

Keduanya mengumpulkan panitia pengadaan asuransi aset dan kontruksi dari BP Migas sebelum pengumuman pengadaan dan meminta kepada panitia pengadaan memperbaiki pembobotan sehingga dapat memenangkan PT Jasindo sebagai leader konsorsium; memberikan bocoran terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh BP Migas agar PT Jasindo menjadi leader konsorsium; mengawal pemenangan PT Jasindo sebagai leader konsorsium dan membantu PT Jasindo dalam mengubah Request For Proposal (RFP).

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap senilai total Rp3,994 miliar. Semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan KM Iman Tauhid Khan dan tinggal menandatanganinya saja.

Setelah pembayaran direalisasikan, KM Iman Tauhid Khan menyerahkan kepada Kiagus Rp3,994 miliar. Kiagus lalu menyerahkan uang sebesar 100 ribu dolar AS kepada Wibowo Suseno Wirjawan dan sisanya Rp994,546 juta diberikan kepada Kiagus sebagai komisi.

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapatkan pembayaran komisi agen secara bertahap dengan cara yang sama seperti pada tahun 2010 yaitu semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan oleh KM Iman Tauhid Khan tapi atas arahan Budi Tjahjono dikerjakan oleh pihak PT Asuransi Jasindo sedangkan KM Iman Tauhid Khan hanya tinggal menandatangani dan mendapat bayaran saja.

Bayaran itu adalah Rp3,336 miliar pada Agustus 2011 yang lalu diserahkan kepada Kiagus Emil lalu Budi Tjahjanto mengambil Rp3 miliar sedangkan sisanya diberikan kepada Kiagus.

Kedua, pengadaan jasa asuransi aset Industri, Sumur, dan Aset LNG BP Migas-KKKS 2012-2014 dan penutupan konsorsium asuransi proyek konstruksi KKKS Tahun 2012-2014 sebagai leader konsorsium seolah-olah menggunakan jasa agen Supomo Hidjazie.

Budi lalu mengadakan rapat direksi dan disepakati untuk melakukan mekanisme pengeluaran uang melalui agen Supomo Hidjazie dan disepakati Solihah bertanggung jawab mengumpulkan uang ari “fee” agen tersebut.

Pada 2012-2013, Supomo Hidjazie mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap dari PT Jasindo dengan cara sama seperti KM Iman Tauhid Khan. Supomo Dijazie mendapatkan pembayaran komisi yaitu 126.811 dolar AS pada 2 April 2012, 422.828 dolar AS pada 9 Agustus 2012 dan 111.632 dolar AS pada 20 Maret 2013 sehingga totalnya 661.273 dolar AS.

Dari total penerimaan komisi kegiatan fiktif agen tersebut, 70 persen yaitu 462.891 dolar AS diberikan kepada Budi Tjahjono dan 30 persen atau 198.381 dolar AS diberikan kepada Solihah untuk uang operasional. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Polri Belum Pastikan Pemeriksaan Mantan Danjen Kopassus

Published

on

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol, Dedi Prasetyo.

Apakabarnews.com, Jakarta — Bareskrim Polri masih menganalisa laporan dugaan makar terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko. Juru Bicara Mabes Polri Dedi Prasetyo menurutkan, meski sudah resmi dilaporkan, tim penyidik membutuhkan waktu untuk menentukan jadwal pemeriksaan, untuk proses penyelidikan dan penyidikan.

BPN Imbau Aksi 22 Mei Damai dan tidak Makar Bareskrim Polri akan Periksa Dir Satgas BPN 02 Terkait Makar Soal Tuduhan Makar Amien Rais, Ini Pendapat Bara Hasibuan

“Sudah ada laporan di Bareskrim. Penyidik masih menganalisa kasus yang dilaporkan tersebut,” kata Dedi saat dikonfirmasi, pada Senin (20/5/2019).

Dedi mengatakan, Humas Polri belum mendapatkan kabar dari tim penyidik di Bareskrim Polri, kapan kepastian kasus dugaan makar oleh Soenarko, dapat dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan.

Kasus Soenarko berawal dari laporan resmi seorang pengacara bernama Humisar Sahala. Pengacara itu melaporkan salah satu purnawirawan pendukung capres Prabowo Subianto tersebut ke Direktorat Siber Bareskrim Polri pada Senin (20/5/2019) sore. Humisar menuding Soenarko melakukan tindak pidana makar. “Saya datang ke sini (Bareskrim) secara pribadi,” kata Humisar di Mabes Polri, Senin (20/5/2019).

Humisar menerangkan, pelaporan olehnya tersebut, setelah melihat video yang tersebar ke sejumlah media sosial dan grup-grup whatAps. Dalam video tersebut, seseorang yang diduga Soenarko sedang melakukan pembicaraan tentang rencana mobilisasi massa untuk menolak hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Dalam video tersebut, seorang yang diduga Soenarko, mengatakan akan menutup dan menduduki kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Istana Negara, dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Di situ kita cuma duduk, kita duduk, ya tutup, diharapkan kalau tanggal 20 baru datang 100 ribu, tanggal 21-nya sudah jadi 500 ribu, satu juta, maka kita kalau habis ini pulang ke daerah bisa mungkin merancang itu, kita rancang itu,” kata pria yang diduga Soenarko dalam video tersebut.

Seorang mirip Soenarko itu menambahkan, “Nanti kalau tanggal 22 diumumkan, kalau Jokowi menang, yang kita lalukan tutup KPU, tutup, kemudian mungkin ada tutup Istana dengan DPR, Senayan, kita enggak ada ke Monas, tapi dalam jumlah besar, kalau jumlah besar polisi juga bingung.”

Menuru Humisar, pernyataan dalam video tersebut terindikasi adanya rencana untuk melakukan keonaran dan makar. “Saya sebagai warga negara merasa resah dan tidak nyaman dengan ajakan dan hasutan-hasutan dalam video tersebut,” sambung Humisar.

Menengok laporan Humisar yang diterima Bareskrim Polri, aksi orang yang diduga Soenarko dalam video tersebut, dikenakan sejumlah pasal terkait keamanan negara dan makar. Yaitu, Pasal 110 juncto Pasal 108 ayat 1 UU nomor 1/1946 dan Pasal 163 bis juncto Pasal 146 KUH Pidana.

Laporan Humisar terhadap Soenarko, menambah jumlah para pendukung dan relawan capres Prabowo Subianto. Sebelum Soenarko, sejumlah laporan tentang dugaan makar juga menyasar Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma, serta Kivlan Zein.

Bahkan, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), serta Amien Rais, juga Permadi juga ikut dilaporkan ke Bareskrim Polri serta Polda Metro Jaya atas kasus serupa. Eggi Sudjana, bahkan sejak Senin (13/5/2019) sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Sementara Lieus Sungkharisma, berstatus tersangka dugaan makar. (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Permadi Jalani Pemeriksaan Lanjutan Senin Pekan Depan

Published

on

Politisi Partai Gerindra, Permadi saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dugaan makar Eggi Sudjana selama 13 jam sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB.

Apakabarnews.com, Jakarta – Politisi Partai Gerindra Permadi dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporan dugaan tindak pidana makar di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Senin (27/5/2019) depan. Pada Senin (20/5/2019) kemarin, Permadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka dugaan makar Eggi Sudjana selama 13 jam sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB.

“Yang di Cyber akan dilanjutkan Senin depan,” kata Permadi usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (20/5/2019) tengah malam.

Politisi senior itu menyatakan pemeriksaan untuk tersangka Eggi di Polda Metro Jaya dan terlapor Kivlan Zen di Mabes Polri, sudah selesai sementara waktu.”Kecuali ada perintah lain dari Mabes Polri,” ujar Permadi.

Pengacara Permadi, Hendarsam Marantoko mengungkapkan pelaporan dugaan makar yang dituduhkan kepada kliennya berawal ketika pertemuan bersama Forum Rektor Indonesia dengan salah satu pimpinan DPR RI Fadli Zon pada beberapa waktu lalu.

Kepada penyidik, Hendarsam menjelaskan pertemuan pimpinan DPR dengan Permadi dan Forum Rektor Indonesia tersebut kegiatan tertutup dan terbatas mengenai pelaksanaan pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Ini yang buat kita jelaskan kepada penyidik ada perbedaan,” ujar Hendarsam.

Menurut Hendarsam, pertemuan itu bersifat akademis sehingga pihak kepolisian tidak dapat memproses hukum. Sebelumnya, Permadi dilaporkan politisi PDI Perjuangan, Stefanus Asat Gusma ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindakan makar pada Jumat (10/5/2019). (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Dua Saksi dari DPR Kasus Distribusi Pupuk

Published

on

KPK memanggil dua saksi dari unsur DPR RI dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dari unsur DPR RI dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Adapun pengangkutan itu untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Indung (IND) dari unsur swasta.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka IND terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pilog dengan PT HTK dan penerimaan lain yang terkait jabatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dua saksi itu adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI DPR RI Dewi Resmini dan Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI Nanik Herry Mukti.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal mekanisme kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pilog dengan PT HTK.

Selain Indung, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (AWI).

Diduga sebagai penerima adalah Bowo Sidik Pangarso dan Indung. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Asty Winasti.

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT Pilog (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metrik ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. (ben)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending