Connect with us

POLITIK

Di Halaqoh K 2 Aswaja, Sandiaga Uno Prioritaskan Tenaga Kerja dalam Negeri

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat di acara Halaqah K 2 Aswaja (Komunitas Kyai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan Jawa Tengah, Kamis (14/3/2919).

Apakabarnews.com, Pekalongan — Sandiaga Salahuddin Uno diminta untuk menciptakan lapangan kerja dan membatasi para pekerja asing di Indonesia. Khususnya di bidang-bidang yang bisa ditangani oleh tenaga kerja dalam negeri. Hal ini disampaikan Para Kyai di acara Halaqah K 2 Aswaja (Komunitas Kyai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan Jawa Tengah, Kamis (14/3/2919).

Acara yang dihadiri KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Muhammad Wafi Maimoen (Gus Wafi) keduanya putra ulama khatismatik Maimoen Zubair, calon wakil presiden nomor urut 02 ini, berjanji akan meninjau peraturan presiden tentang tenaga kerja.

“Prabowo – Sandi akan lebih mengutamakan tenaga kerja untuk anak negeri. Sekarang pengangguran di kalangan muda yang ironisnya 7 juta pengangguran itu banyaknya dari SMK,” terangnya.

Sandi menilai, pendidikan SMK yang diterapkan saat ini kurang tepat. Seharusnya, pendidikan SMK harus nyambung dengan dunia usaha.

Jika dia dan Prabowo Subianto terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Sandi berjanji akan memperbaiki pendidikan. Ia mengaku punya terobosan agar angka pengangguran lulusan SMK bisa ditekan.

“Putra-putra bangsa harus diberikan peluang prioritas. Kedua pengelolaan bangsa ini yang berpusat dengan sumber daya produksi sendiri Insya Allah kita bisa mandiri, kita bisa swasambada pangan dan menekan harga bahan pokok. Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional,” bebernya.

Di sisi lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, dinilai merugikan bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Sandiaga ingin aturan tersebut diubah agar lebih memihak kepada anak negeri

“Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1, itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia. Revisinya kita ubah komposisinya harus diutamakan pekerja lokal, kita prioritaskan kalau belum terisi tidak dibuka untuk orang asing,” tutupnya. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi Tentang DPT Pemilu 2019

Published

on

Keterangan pers terkait persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) wilayah Jakarta, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi menyebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 di wilayah Jakarta masih memprihatinkan.

Ketua Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (18/3/2019), mengatakan, ada sekitar ribuan warga Jakarta, yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019, untuk memilih presiden dan wakilnya di Pilpres dan Pileg.

“Temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat prihatin, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan,” kata dia. Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu menerangkan, hasil sisiran tim data Seknas Prabowo-Sandi, dari data DPTHP-2 banyak sekali keanehan karena satu TPS di RT/RW setempat hanya terdapat satu orang pemilih warga asli.

“Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak. Masa’ jumlah pemilih cuma satu orang. Warga yang lain ke mana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjurus kecurangan,” kata Taufik, di Posko Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia katakan, data resmi DPTHP-2 yang di analisa tim data Seknas Prabowo-Sandi penuh dengan keganjilan.

“Ingat, menghilangkan hak demokrasi warga pada 17 April 2019 bisa pidana. Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU fokus saja perbaiki data pemilih. Tidak mungkin satu RT pemilihnya satu orang atau 4 orang. Kami sudah telusuri. Saya meyakini, ini jumlahnya masih ribuan. Kami juga sudah menghubungi KPU,” ucap Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI itu, mendesak KPU serius membenahi sengkarut DPT demi menghindari potensi kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

Di tempat yang sama, Koordinator Data Pemilih Seknas Prabowo-Sandi, Ahmad Sulhy, mengaku, miris dengan persoalan DPT yang tak kunjung selesai, padahal daftar pemilih yang ditemukan di 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta.

“Pukul 11.00 WIB tadi kami tim data Seknas Prabowo-Sandi menyampaikan temuan hasil analisa DPT perbaikan kedua. Kami sampaikan, baru 22 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Saat ini tim kami masih menelusuri seluruh wilayah Jakarta,” katanya.

Ia menjelaskan, 22 kelurahan ada 132 TPS yang memunculkan data pemilih hanya kurang dari 20 pemilih. Permasalahan, hampir sama dengan wilayah lai, yakni, rata-rata satu RT itu satu pemilih.

“Ini bisa di cek langsung oleh KPU. Bayangkan, di Rawa Barat Kebayoran Baru, hanya ada tujuh RT, tapi tertulis delapan RT. Bagaimana tidak aneh,” jelas Sulhy. Ia bilang, keganjilan jumlah pemilih dalam satu RT tersebut mesti diselesaikan dalam waktu cepat. Jika, hanya satu kelurahan mungkin pihaknya masib menerima alasan atau pembenaran KPU kesalahan input data.

“Ini ada 22 kelurahan. Kalau betul ada pemilihnya, sayang sekali karena banyak yang akan kehilangan hak pilih. Jumlah TPS di Jakarta ada 29.061. Kami, baru cek 132 TPS saja di 22 kelurahan. Ini akan kami sisir semua,” katanya. (shk)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kasus Romi Dipastikan Tak Pengaruhi Perolehan Kursi PPP Rembang

Published

on

Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (Romi).

Apakabarnews.com, Rembang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memastikan kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau biasa disapa Romi tidak akan mempengaruhi perolehan kursi PPP di Kabupaten Rembang pada Pemilu Legislatif 2019.

“Kasus yang menimpa Romahurmuziy merupakan persoalan personal sehingga secara struktural organisasi tidak akan mengganggu,” kata Sekretaris DPC PPP Rembang, Abdul Hafidz, di Rembang, Senin (18/3/2019).

Apalagi, lanjut dia, di dalam organisasi ada aturan, baik di aturan dasar aturan rumah tangga mengatur tentang kelembagaan, sehingga tidak ada permasalahan.

Meskipun demikian, kata dia, DPC PPP Rembang perlu menyikapi kasus yang menimpa Romi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pilihan kepada PPP tidak terganggu.

“Kami juga baru saja menggelar rapat pengurus hari ini (18/3/2019) untuk mengagendakan pertemuan kader-kader di tingkat desa sekaligus konsolidasi pemenangan Pileg 2019,” ujarnya.

Hingga kini, lanjut Hafidz yang juga bupati Rembang, para calon anggota legislatif dari PPP masih termotivasi untuk memenangkan PPP di Kabupaten Rembang dan tidak ada permasalahan dengan kasus yang menimpa Romi.

Jika tahun 2014 PPP Rembang hanya meraih 10 kursi, maka 2019 ditargetkan bisa meningkat menjadi 13 kursi atau lebih. “Kami optimistis target tersebut bisa tercapai,” ujarnya. Rasa optimisme tersebut, didasari dari peta dukungan masyarakat terhadap PPP masih solid dan tidak ada keluhan menyusul kasus yang menimpa Romi.

Ia mengakui belum ada ungkapan keluhan dari konstituen atau simpatisan PPP Rembang menyusul adanya penangkapan Romi oleh KPK. Terkait nama Muhamad Arwani Thomafi yang diusulkan menggantikan Romi, dia mengaku, tidak berani berbicara jauh.

“Sudah ada aturan yang mengatur penggantian ketua umum. Biarlah nanti diputuskan melalui mukernas atau apalah sifatnya untuk menentukan pelaksana tugas ketua umum PPP. Ketua umum definitif tentunya diputuskan di muktamar,” ujarnya.

Terkait kasus Romi, katanya, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Kiai Maimun Zubair secara umum mengakui kecewa, namun jajaran PPP diingatkan untuk bersabar dan tidak perlu diperbincangkan secara berlebihan.

“Serahkan kepada Allah SWT karena semuanya ada yang mengatur,” ujarnya menirukan ucapan Kiai Maimun Zubair. (akh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Sandiaga Janji Beri Gajinya untuk Fakir Miskin

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat menghadiri kampanye bertajuk Dialog dan Silaturahim Keumatan di Lapangan Pema, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (18/3/2019).

Apakabarnews.com, Tulungagung – Calon wakil presiden, Sandiaga Uno, berjanji akan memberikan seluruh gajinya kepada fakir miskin dan dhuafa jika dalam Pemilu 17 April nanti jadi terpilih sebagai wakil presiden periode 2019-2024 mendampingi Prabowo Subianto.

“Semua gaji saya akan saya berikan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa. Allah sudah baik dengan saya, begitu juga Indonesia, Sudah memberikan begitu banyak rejeki kepada kami dan keluarga,” kata Sandiaga, saat menghadiri kampanye bertajuk Dialog dan Silaturahim Keumatan di Lapangan Pema, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (18/3/2019).

Saat kampanye di DKI bersama Anies Baswedan, Sandi juga melakukan hal sama. Janji itu ditepati saat terpilih menjadi wakil gunernur DKI Jakarta.

Sandi yang berlatar belakang pengusaha sukses ini memberikan seluruh gajinya kepada Badan Amil dan Zakat (bazis) untuk dikelola.

Dalam Kesempatan itu Sandi juga menyoal pemberdayaan ekonomi umat, menciptakan santripreneur. Khususnya di era revolusi industri 4.0.,”Kami perkuat komitmen untuk menjadikan santri, sebagai lokomotif pembangunan kita ke depan. Terutama pembangunan ekonomi,” katanya.

Lanjut Sandi, santri saat ini luar biasa, karena pengetahuan agamanya sangat baik.,Mereka juga kalau diberikan pengetahuan tentang perniagaan, tentang kewirausahaan akan luar biasa dampaknya kepada kemajuan.

Bukan hanya ekonomi, tetapi pembangunan bangsa secara keseluruhan. “Santri jangan cuma cari kerja tapi harus menciptakan lapangan kerja,” kata Sandi. (des)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending