Connect with us

POLITIK

Di Halaqoh K 2 Aswaja, Sandiaga Uno Prioritaskan Tenaga Kerja dalam Negeri

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat di acara Halaqah K 2 Aswaja (Komunitas Kyai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan Jawa Tengah, Kamis (14/3/2919).

Apakabarnews.com, Pekalongan — Sandiaga Salahuddin Uno diminta untuk menciptakan lapangan kerja dan membatasi para pekerja asing di Indonesia. Khususnya di bidang-bidang yang bisa ditangani oleh tenaga kerja dalam negeri. Hal ini disampaikan Para Kyai di acara Halaqah K 2 Aswaja (Komunitas Kyai Ahlussunah Wal Jamaah) di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan Jawa Tengah, Kamis (14/3/2919).

Acara yang dihadiri KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Muhammad Wafi Maimoen (Gus Wafi) keduanya putra ulama khatismatik Maimoen Zubair, calon wakil presiden nomor urut 02 ini, berjanji akan meninjau peraturan presiden tentang tenaga kerja.

“Prabowo – Sandi akan lebih mengutamakan tenaga kerja untuk anak negeri. Sekarang pengangguran di kalangan muda yang ironisnya 7 juta pengangguran itu banyaknya dari SMK,” terangnya.

Sandi menilai, pendidikan SMK yang diterapkan saat ini kurang tepat. Seharusnya, pendidikan SMK harus nyambung dengan dunia usaha.

Jika dia dan Prabowo Subianto terpilih jadi presiden dan wakil presiden, Sandi berjanji akan memperbaiki pendidikan. Ia mengaku punya terobosan agar angka pengangguran lulusan SMK bisa ditekan.

“Putra-putra bangsa harus diberikan peluang prioritas. Kedua pengelolaan bangsa ini yang berpusat dengan sumber daya produksi sendiri Insya Allah kita bisa mandiri, kita bisa swasambada pangan dan menekan harga bahan pokok. Insya Allah Prabowo-Sandi di 2019 akan memberikan peluang terbaik kepada tenaga kerja lokal dan pengusaha nasional,” bebernya.

Di sisi lain, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing, dinilai merugikan bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Sandiaga ingin aturan tersebut diubah agar lebih memihak kepada anak negeri

“Sekarang sudah ada Perpres yang menghapuskan 20 banding 1, itu akan kami revisi karena itu tidak adil untuk tenaga kerja nasional dan untuk tenaga kerja Indonesia. Revisinya kita ubah komposisinya harus diutamakan pekerja lokal, kita prioritaskan kalau belum terisi tidak dibuka untuk orang asing,” tutupnya. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Prabowo Tulis Pesan ke Eggi Sudjana : Pantang Menyerah, Kami Bersamamu

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto saat membesuk Eggi Sudjana, Permadi dan Lieus Sungkharisma, yang ditangkap dalam kasus tuduhan makar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuliskan pesan semangat kepada pendukungnya, Eggi Sudjana, yang tengah ditahan kepolisian. Dia ditahan di Polda Metro Jaya karena diduga terlibat kasus makar.

Putra pertama Eggi, Alfath Tauhid, membenarkan kabar Prabowo menulis pesan khusus untuk ayahnya usai mendatangi Polda Metro Jaya.

“Iya beliau menuliskan itu di rumah Kertanegara setelah selesai mengunjungi Polda Metro Jaya,” kata Alfath, Senin 20 Mei 2019.

Alfath menuturkan, Prabowo menuliskan itu setelah menelepon ibunya langsung. Dalam telepon itu, Prabowo memberi dukungan moril dan berjanji akan membantu sang ayah.

“Langkahnya pertama dengan menjadi penjamin dalam surat penangguhan penahanan,” ujar Alfath.

Capres Prabowo Subianto saat ingin jenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya.

Pesan itu bertuliskan: Bung Eggi, semangat terus! Pantang menyerah! Kami bersamamu! Prabowo. Pesan itu dituliskan oleh Prabowo dalam sebuah note di telepon seluler. “Insya Allah besok disampaikan mau diprint dulu,” kata dia.

Alfath mengatakan, keluarga bersyukur dengan dukungan Prabowo dan segenap tokoh lainnya, seperti Amien Rais, Titiek Soeharto, Dahnil Anzar Simanjutak dan sebagainya. Dia juga mengaku tak tahu jika Prabowo berencana menjenguk Eggi.

“Jujur kami terkejut, kami tidak tahu akan ada agenda kunjungan dari Pak Prabowo, kami tahu dari tweetnya Bang Dahnil. Sayang kami baru tahu saat sudah dalam perjalanan pulang ke Bogor usai jenguk ayah di tahanan hingga sore tadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo dan para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN), seperti Amien Rais, Neno Warisman, Dahnil Anzar, mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin malam, 20 Mei 2019 untuk membesuk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Namun, kunjungan mereka ditolak petugas, karena jam besuk sudah habis. (ren)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

BPN Klaim Penolakan Hasil Penetapan Pemilu 2019 sebagai Monumen

Published

on

Penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Apakabarnews.com, Jakarta — Penolakan hasil Pemilu 2019 disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Penolakan itu disampaikan salah satu saksi dari BPN bernama Azis Subekti. Dia menyebut, penolakan yang dilakukan merupakan monumen moral dari BPN untuk menegakkan keadilan dan melawan kecurangan.

“Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan, dan untuk melawan tindakan-tindakan apa saja yang mencederai demokrasi. Terima kasih ketua atas kebijaksanaannya,” kata Azis di Kantor KPU RI.

Dari penetapan yang dilakukan, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin tercatat sebagai pemenang pilpres 2019 mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50 persen). Sementara Prabowo-Sandiaga mendapat 68.650.239 suara (44,50 persen).

Pasangan nomor urut 01 mencatat kemenangan di 21 provinsi dan daerah pemilihan di luar negeri. Provinsi-provonsi yang dimenangkan Jokowi-Ma’ruf adalah Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, DIY, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.

Kemenangan yang diraih pasangan nomor urut 02 berasal dari 13 daerah yakni Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, NTB, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Riau.

Penolakan BPN terlihat dari tidak ditandatanganinya penetapan hasil pilpres oleh mereka. Penetapan itu hanya ditandatangani saksi dari Jokowi-Ma’ruf dengan nama I Gusti Putu Artha.

Kemudian, hasil pemilu legislatif 2019 ditandatangani semua parpol kecuali saksi dari Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

Penetapan hasil pemilu 2019 tertuang di Surat Keputusan Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Purnawirawan TNI-Polri Siap Turun ke Jalan Bersama Rakyat

Published

on

Jumpa pers Front Kedaulatan Bangsa di Gran Mahakam, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Para Jenderal TNI-Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa siap turun ke jalan bersama rakyat, untuk memperjuangkan kedaulatannya yang dicurangi di Pemilu Presiden 2019.

Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto bersama 107 Jenderal TNI-Polri Purnawirawan mengatakan, dengan terjun langsung pada 22 Mei 2019 bersama rakyat adalah wujud untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah dicedera oleh penguasa.

“Membantu rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya,” kata Tyasno saat menggelar konferensi pers di Gran Mahakam, Jakarta”, Senin (20/5/2019).

Tyasno memastikan, gerakan pihaknya tersebut bukan perintah Prabowo Subianto dan atas keinginan bersama para purnawirawan TNI-Polisi yang prihatin dengan kondisi politik Indonesia.

“Tidak ada dipimoin Pak Prabowo. Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRi itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat,” tegasnya menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob menyatakan, fungsi TNI-Polri harus dikembalikan yakni sebagai alat negara. TNI-Polri yang sudah bekerja keras menjaga profesionalitasnya, jangan sampai dirusak oleh kepentingan pemerintah hingga dihadapkan dengan rakyat yang menyuarakan hak dan pendapatnya.

“Memang benar kembalikan Polri da TNIlr juga kepada fungsinya sebagai alat negara bukan alat pemerintah, apalagi itu sebagai alat penguasa. Seolah-olah TNI-Polri dijadikan tim sukses, nah ini yang harus kita kembalikan,” kata Sofyan.

Apa yang diatakannya, ucap Sofyan, memiliki landasan. Contohnya, kata dia, dalam negara demokrasi menyatakan pendapat adalah hak. Namun rezim saat inu, menurutnya, menyuarakan perbedaan pendapat langsung dianggap makar.

“Demonstrasi kan satu yang wajar, kenapa sekarang disebut makar padahal makar kan bukan sesuatu yang mudah. Makar itu tujuannya menggulingkan pemerintah yabg sah, sedangkan kita dan rakyat ini berkumpul dan menyuarakan ketidakadilan dibilang makar,” terangnya.

Sofyan pun memastikan gerakan masyarakat dalam proses Pilpres 2019 ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan makar, karena hanya bertujuan menyuarakan kedaulatan keadilannya yang telah dicurangi.

“Soal makar sebenarnya sama sekali tidak ada. Saya katakan UUD 45 Pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat. boleh kita mengatakan itu curang boleh. kemudian menjamin kebebasan berkumpul boleh. kemudian salah kalau diterapkan orang berkumpul dikatakan makar. Mana ada kita menggunakan senjata,” ungkap Sofyan. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending