Connect with us

NUSA TENGGARA BARAT

Polisi NTB Gagalkan Penyelundupan Bibit Lobster Bernilai Rp3,96 Miliar

Published

on

Penyelundupannya berhasil digagalkan pada Minggu (24/3/2019) pagi, sekitar pukul 09.00 WITA, ketika bibit lobster akan diterbangkan ke Makassar melalui Bandara Muhammad Salahuddin, Kabupaten Bima.

Apakabarnews.com, Lombok Barat – Petugas Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Nusa Tenggara Barat berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster bernilai Rp3,96 miliar yang akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB Kompol Luqman Pujo Prasetyo dalam jumpa pers, di Lembar, Senin (25/3/2019), menyebutkan bibit lobster yang nilainya Rp3,96 miliar itu berjumlah 19.800 ekor.

“Setelah dilakukan pemeriksaan bersama Balai Karantina, nilai jual 19.800 ekor bibit lobster ini diprediksikan mencapai Rp3,96 miliar,” kata Luqman dalam jumpa pers, didampingi BKIPM Mataram.

Penyelundupannya berhasil digagalkan pada Minggu (24/3/2019) pagi, sekitar pukul 09.00 WITA, ketika bibit lobster akan diterbangkan ke Makassar melalui Bandara Muhammad Salahuddin, Kabupaten Bima.

Ribuan bibit lobster itu ditemukan petugas dari dalam tas koper besar yang dibawa oleh tiga pelaku berinisial RA, JU, dan RE.

“Jadi ada 22 kantong plastik bening yang kita temukan dalam tas koper besarnya,” ujarnya lagi.

Setelah diamankan, ketiga pelaku dalam pengakuannya menyebutkan bahwa bibit lobster diambil dari wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah.

Setelah memenuhi kuota angkutnya, ketiga pelaku memilih jalur pemberangkatan melalui bandara di Kabupaten Bima.

Ribuan bibit lobster bernilai miliaran rupiah tersebut diakui milik bosnya yang berada di Makassar. Sesampainya di Makassar, rencananya ribuan bibit lobster akan dikirim ke Vietnam.

“Untuk identitas bosnya masih kami dalami dan lakukan pengintaian lapangan,” ujarnya pula.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar pasal 16 ayat 1 juncto pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31/2004 tentang Perikanan jo UU RI Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000. (dbp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

Kapolda NTB Benarkan Penangkapan Enam Terduga Teroris di Bima

Published

on

Kapolda NTB Brigjen Pol Nana Sudjana (kiri) ketika memberikan keterangan persnya di Rumah Dinas Kapolda NTB, Mataram, NTB, Senin (20/5/2019).

Apakabarnews.com, Mataram – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Nana Sudjana membenarkan adanya penangkapan oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, terhadap enam terduga teroris Kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Penatoi, Kota Bima.

“Benar, ada yang diamankan,” kata Brigjen Pol Nana Sudjana ketika ditemui wartawan dalam acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Kapolda NTB, Mataram, Senin (20/5/2019).

Menurut informasinya, enam terduga teroris diamankan dalam aksi Sabtu (18/5) lalu, di Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

Empat dari enam terduga teroris dengan inisial MF alias Reli, bersama adiknya FS, dan rekannya KK, KS alias Sofian diamankan di Kelurahan Penatoi, Kota Bima.

Selanjutnya ada AH alias Muchlas, ditangkap di Kelurahan Melayu, Kota Bima dan satu lagi ditangkap di Desaangge Nae, Kabupaten Dompu, berinisial AS alias Asgaf.

Dari penangkapan itu, Tim Densus 88/Antiteror dibantu personel Brimob Polda NTB, turut mengamankan barang bukti tiga kendaraan yang ada pada terduga saat aksi penangkapan.

Lebih lanjut, Kapolda NTB mengungkapkan bahwa ke enam terduga masih diamankan di Mako Brimob Polda NTB, Kota Mataram. Namun untuk proses penanganannya, tetap berada dalam perintah Tim Densus 88 Antiteror.

“Untuk penanganannya, langsung tim Densus, kami (Polda NTB) di sini hanya ‘back-up’. Jadi terkait dengan penanganan dan seluruhnya, sudah dibawah kendali satu pintu, nantinya dari Kadiv Humas (Mabes Polri) yang menyampaikan,” ujarnya.

Namun, saat dilontarkan pertanyaan terkait aksi penangkapan ini apakah ada hubungan dengan pencegahan aksi “people power”, Nana Sudjana pun membenarkannya.

“Iya, jadi ini bagian dari pencegahan,” ucapnya. (dbp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

BPBD : Bantuan Gempa Mataram Terancam Ditarik

Published

on

Rumah yang rusak berat akibat gempa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Apakabarnews.com, Mataram – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, apabila hingga 12 April 2019 dana bantuan untuk rumah rusak berat, sedang dan ringan belum terserap maka dana tersebut terancam ditarik.

“Oleh karena itu, kami terus mendorong masyarakat penerima bantuan agar segera menggunakan dana yang sudah ditransfer pemerintah sesuai peruntukannya,” kata Sekretaris BPBD Kota Mataram Ahmad Muzaki M di Mataram, Jumat (5/5/2019).

Dia mengatakan dalam proses pencairan itu ada mekanismenya untuk kembali ke kas negara apabila masyarakat penerima bantuan tidak menggunakannya hingga batas waktu yang ditentukan.

“Dari pada tidak termanfaatkan, lebih baik dialihkan untuk korban bencana yang lain dan mau menggunakan,” katanya.

Ia mengatakan, total dana bantuan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat serta perbaikan rumah rusak sedang dan ringan akibat gempa bumi telah ditransfer sebesar Rp271,65 miliar.

Dana tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing penerima bantuan, namun hingga saat ini baru terserap sekitar 60 persen. Sementara, masih terdapat 40 persen dari total kerusakan akibat gempa sebanyak 13.437 unit. Sementara batas waktu untuk perbaikan yang diberikan pemerintaah sudah hampir habis yakni pada tanggal 12 April 2019. Karena itulah, pemerintah kota bersama fasilitator terus mendorong masyarakat penerima bantuan untuk segera mencairkan bantuan melalui pokmas.

Dana bantuan ini, kata dia, hanya dapat dicairkan melalui pokmas dengan sistem transfer ke depo-depo bangunan maupun aplikator Risha, tidak dalam bentuk uang tunai.

“Masyarakat, hanya menerima uang tunai untuk membayar tukang dan alat tulis kertas (ATK),” katanya.

Dari hasil evaluasi di lapangan, kata Muzaki, sekitar 40 persen warga penerima bantuan belum mencairkan bantuannya karena mereka masih beranggapan akan mendapatkan uang tunai.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah hampir setiap hari menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut dicairkan melalui pokmas, untuk mendapatkan bahan bangunan sesuai yang dibutuhkan.

“Oleh karena itu, kita minta mereka segera masuk atau membentuk pokmas agar dana batuan bisa terserap 100 persen. Jika tidak, dana itu terancam ditarik,” katanya lagi. (nir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NUSA TENGGARA BARAT

BTGR Petakan Kondisi Jalur Pendakian Rinjani Pascagempa

Published

on

Peninjauan jalur pendakian menuju Gunung Rinjani ditujukan untuk melihat kondisi terkini jalur dan kemungkinan kebutuhan untuk membuka jalur baru.

Apakabarnews.com, Mataram – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) berencana melakukan survei untuk memetakan kondisi jalur pendakian di kawasan Gunung Rinjani, Pulau Lombok, pascagempa 29 Juli 2018.

“Empat jalur yang akan kita survei ulang itu, Aik Berik, Timba Nuh, Senaru, dan juga Sembalun,” kata Kepala BTNGR Sudiyono di Mataram, Jumat (5/5/2019).

“Sebenarnya lebih cepat lebih baik. Tapi dari pertimbangan BMKG, sekarang kondisi cuaca sedang berpotensi hujan lebat, kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di atas kita belum bisa prediksikan, jadi belum bisa gerak,” ia menambahkan.

Peninjauan jalur pendakian menuju Gunung Rinjani ditujukan untuk melihat kondisi terkini jalur dan kemungkinan kebutuhan untuk membuka jalur baru.

“Bagaimana kondisi jalur yang lama, apakah rawan atau tidak, kemudian apakah butuh dibuka jalur baru, lewat mana baiknya, itu semua tujuan dari survei kita, membuat peta jalur,” kata Sudiyono.

BTNGR sudah membahas rencana itu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Dinas Pariwisata, Basarnas, TNI, Polri, dan juga Trekking Organizer (TO).

Menurut hasil pembahasan lintas instansi, peninjauan ulang jalur pendakian akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Semua perwakilan dari instansi terkait dijadwalkan ikut serta dalam pendakian yang dilaksanakan pada 16 Maret. Namun gempa terjadi lagi pada 17 Maret dengan magnitudo 5,8 sehingga memaksa tim peninjau yang sudah berada di kawasan Rinjani turun lagi.

Meski demikian, tim peninjauan ulang yang berangkat dari gerbang Senaru di Kabupaten Lombok Utara, dan gerbang Sembalun di Kabupaten Lombok Timur sudah mendapat gambaran mengenai kondisi sebagian jalur pendakian.

“Untuk tim yang berangkat dari Sembalun, cuma dapat sampai mata air di bawah bukit Pelawangan saja. Jadi memang banyak jalur yang harus diperbaiki,” kata Sudiyono. (dbp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending