Connect with us

DIGITAL

Seperti Taksi Konvensional, Ojek Daring Berlakukan Tarif “Buka Pintu”

Published

on

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberlakukan tarif “buka pintu” atau biaya jasa minimal yang harus dibayarkan hingga empat kilometer perjalanan, yaitu Rp8.000-Rp10.000 untuk wilayah Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3/2019), menjelaskan biaya jasa minimal tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada pengemudi dan masyarakat serta untuk menjaga iklim bisnis yang sehat.

“Yang paling terpenting perlindungan keselamatan pengemudi dan penumpang,” kata Budi.

Biaya jasa minimal artinya perjalanan nol hingga empat kilometer diberlakukan tarif yang sama, yaitu Rp8.000-Rp10.000. “Artinya tarifnya ‘flat’ hingga empat kilometer,” katanya.

Biaya jasa minimal ditentukan berdasarkan zona, Zona 1 yakni Jawa Sumatera dan Bali berlaku Rp 7.000-Rp10.000, Zona 2 Jabodetabek Rp8.000-Rp10.000 dan Zona 3 Kalimantan, Sulawesi dan lainnya Rp7.000-Rp10.000.

Sementara itu, untuk Zona 1, biaya jasa batas bawah nett Rp1.850, biaya jasa batas atas Rp2.300, Zona 2, biaya jasa batas bawah nett Rp2.000, biaya jasa batas atas Rp2.500 dan Zona 3, biaya jasa batas bawah Rp2.100, biaya jasa batas atas Rp2.600.

Budi menjelaskan besaran biaya jasa tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan pengemudi, aplikator dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Bahkan, lanjut dia, PM 12/2019 telah didiskusikan dengan DPR dan akan dievaluasi setiap tiga bulan.

“Kenapa dievaluasi setiap tiga bulan karena dinamika disrupsi teknologi sangat cepat dan kami mempersilakan kepada masyarakat untuk menghitung ongkos dan mempertimbangkan karena sekarang pilihan angkutan umum sudah banyak,” katanya. (jtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DIGITAL

Studi Ungkap Pengaruh Buruk Medsos bagi Kalangan Remaja

Published

on

Media sosial membuat para remaja kurang tidur, aktivitas fisik menurun, dan meningkatkan paparan terhadap perundungan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sebuah studi terbaru mengungkap dampak buruk penggunaan media sosial di kalangan remaja, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka.

Hasil studi yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Child & Adolescent Health, menunjukkan media sosial membuat para remaja kurang tidur, aktivitas fisik menurun, dan meningkatkan paparan terhadap perundungan.

“Hasil penelitian memperlihatkan bahwa media sosial tidak berbahaya, tetapi penggunaannya yang sering akan mengganggu kegiatan yang baik untuk kesehatan mental seperti tidur dan berolahraga,” kata Russel Viner, penulis studi dari UCL Great Ormond Street Institute of Child Health.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa media sosial membuat anak-anak muda terpapar konten berbahaya, dan mengalami perundungan siber.

Kesimpulan studi itu didapat setelah peneliti menganalisis data dari hampir 10.000 anak berusia 13-16 tahun di Inggris.

Tim peneliti mewawancarai mereka sejak 2014 hingga 2015, dan bertanya tentang kepuasan hidup, kebahagiaan, kegelisahan, dan media sosial mereka termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan Snapchat.

Hasilnya, anak perempuan ditemukan lebih terpapar dampak buruk media sosial, dibandingkan anak laki-laki.

Menurut penelitian itu, anak perempuan mengalami tekanan psikologis lebih berat karena kualitas tidur yang buruk dan perundungan siber.

Semakin lama mereka menghabiskan waktu untuk media sosial, makin besar pula kesulitan yang dialami.

Studi itu menyarankan kepada orang tua dan penyedia layanan kesehatan fokus pada strategi untuk mengatasi perundungan siber, meningkatkan kualitas tidur, dan mendorong mereka aktif secara fisik.

Perubahan tersebut, menurut Bob Patton seorang dosen psikologi klinis di University Surrey, dapat membantu mengurangi dampak fisik dan psikologis dari media sosial, demikian seperti dilansir Medical Daily. (hep)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Sri Mulyani Dukung Teknologi Digital untuk Akuntabilitas Pemerintah

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengisi acara Ignite The Nation, menyatakan dukungannya pada penerapan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

“Dari mana kita tahu kalau kita mengeluarkan ratusan triliun (dana pendidikan) itu betul-betul membantu operasional sekolah? Saya bayangkan dengan teknologi digital, Anda-Anda bisa punya pikiran karena sebetulnya digital economy adalah you try to connect dan menurunkan transaction cost,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada acara yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Perempuan yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini beberapa kali menyampaikan rencana-rencana belanja negara pada 2020, seperti anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun.

Terkait financial technology yang marak belakangan ini, Sri Mulyani berharap agar berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur hal itu dapat segera diselesaikan dengan baik.

Ia menginginkan terciptanya kondisi ideal, di mana peminjam uang maupun pemilik ide usaha yang dipinjamkan uang dapat merasa aman untuk saling bekerja sama.

Ia pun tidak segan mengakui bahwa pemerintah, termasuk dirinya, masih harus belajar banyak setiap hari untuk dapat memahami ekosistem keuangan di era digital.

Sri Mulyani juga menyatakan bahwa institusinya masih mencari sistem perpajakan yang adil dan sesuai untuk para pelaku usaha yang berdagang di dalam jaringan (daring). Ia menuturkan bahwa terdapat keluhan dari para pemilik marketplace bahwa jika para pedagang yang berjualan di market place tersebut dikenakan pajak, maka para pedagang akan beralih ke platform lain.

Meski demikian, Sri Mulyani menuturkan bahwa pihaknya akan terus mengejar para wajib pajak meski pindah platform berdagang. (ara)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Ombudsman Tidak Setuju Rencana Blokir IMEI Ponsel Ilegal

Published

on

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisoner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih tidak menyetujui langkah pemerintah yang akan melakukan pemblokiran IMEI ponsel ilegal karena dapat merugikan konsumen.

Menurutnya, daripada melakukan pemblokiran, lebih baik dilakukan pembenahan sistem impor untuk mencegah masuknya ponsel ilegal.

“Seharusnya pembenahan dan pemberantasan ponsel ilegal harus segera dilakukan dengan membuat suatu sistem yang terstruktur dan tanpa merugikan kosumen yang tidak tahu apa-apa,” kata Ahmad melalui siaran pers, Jakarta, Minggu (18/8/2019), menanggapi rencana pemerintah yang akan memblokir International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel ilegal.

Menurut dia, pemblokiran gawai ilegal ini sebenarnya hanya menyelesaikan masalah di sektor hilir tanpa menyelesaikan permasalahan sektor hulu.

Ia menyarankan agar pemerintah bisa menjelaskan terlebih dahulu rancangan untuk mencegah masuk dan beredarnya ponsel ilegal ke Indonesia yang bertujuan agar publik bisa memberikan masukan.

“Harusnya pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk ikut serta memberantas peredaran ponsel ilegal. Bukan malah (masyarakat) dikorbankan,” katanya.

Ia juga menyarankan jika pemerintah ingin memberantas ponsel ilegal dan mendapatkan pajak pertambahan nilai, pemerintah lebih baik memburu ritel ponsel di Mal Ambasador atau di ITC Roxy.

“Sebenarnya yang saat ini terjadi isunya adalah penggelapan pajak di ritel ponsel,” ujarnya.

Namun jika pemerintah tetap bersikukuh ingin menjalankan aturan pemblokiran IMEI tersebut, Ahmad meminta agar kementerian teknis membuat terlebih dahulu standar pelayanan perlindungan konsumen.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan data pribadi dan IMEI masyarakat Indonesia demi kepentingan tertentu yang dapat memberikan kerugian yang cukup besar,” ujarnya. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending