Connect with us

FINANSIAL

Ketua DPR Ingin Semua Jenis Transaksi Online di Indonesia Kena Pajak

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo ingin transaksi-transaksi online yang terjadi di Indonesia dikenai pajak demi menambah penerimaan negara.

“Memang yang sedang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana kita bisa menarik manfaat bagi negara ini dari berbagai transaksi online yang terjadi di Indonesia,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah membiarkan triliunan rupiah dari transaksi-transaksi online, sebagian besar dibawa ke luar negeri tanpa negara bisa menarik pajaknya.

“Sebenarnya kita belum bisa menjangkau, tapi dalam waktu dekat kita sedang membahasnya bersama pemerintah agar triliunan rupiah dari transaksi-transaksi online yang terjadi di sini bisa kita kenai pajaknya,” kata Ketua DPR tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut menjadi perhatian DPR untuk membuat regulasi yang lebih terukur untuk menarik pajak dari berbagai transaksi online di Indonesia.

“Apapun yang ditransaksikan di negara kita harus ada ongkosnya, seperti yang diberlakukan di negara-negara lain,” kata Bambang.

Seperti diketahui bersama di sektor e-commerce, ajang pesta belanja online terbesar yakni Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2018 pada 12 Desember lalu, diperkirakan berhasil meraup transaksi Rp6,8 triliun.

Angka ini naik Rp2,1 triliun dari nilai transaksi tahun lalu. Dari total Rp6,8 triliun, produk lokal berhasil menyumbangkan 46 persen dari nilai transaksi tersebut, yakni Rp3,1 triliun.

Data ini didapat dari hasil riset yang dilakukan Nielsen sehari setelah Harbolnas berlangsung 13 Desember 2018, di 31 kota di Indonesia.

Sedangkan terkait pinjaman online yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan fintech, menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), total akumulasi penyaluran dana pinjaman online pada tahun 2018 mencapai Rp22 triliun.

Berdasarkan data OJK, hingga akhir Januari 2019 penyaluran pinjaman fintech lending senilai Rp25,59 triliun dari 99 penyedia layanan telah yang bergerak di bidang produktif, multiguna-konsumtif, dan syariah. Dari sisi kreditur, sudah ada sekitar 267 ribu entitas yang memberikan pinjaman kepada lebih dari lima juta masyarakat dengan lebih dari 17 transaksi. (aji)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,8 Miliar Dolar pada Februari

Published

on

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019 tercatat 388,7 miliar dolar AS, naik 4,8 miliar dolar AS.

Apakabarnews.com, Jakarta – Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019 tercatat 388,7 miliar dolar AS, naik 4,8 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan utang luar negeri.

Utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 193,8 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 194,9 miliar dolar AS, kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Dikatakan, secara tahunan utang luar negeri Indonesia tumbuh 8,8 persen (yoy) pada Februari 2019, meningkat pada bulan sebelumnya yang hanya 7,2 persen (yoy).

Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan utang luar negeri pemerintah.

Utang luar negeri pemerintah, katanya, meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2019 sebesar 190,8 miliar dolar AS atau tumbuh 7,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9 persen (yoy).

Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pada Februari 2019 pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk.

Masuknya aliran dana utang luar negeri kepada pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui utang luar negeri pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sementara itu, kata BI, posisi utang luar negeri swasta pada Februari 2019 sebesar 1,3 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Utang luar negeri swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 74,2 persen.

BI dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, kata BI. (ahm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI dan Tiga Bank Sentral ASEAN Kerja Sama Transaksi Mata Uang Lokal

Published

on

Kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan yang ditandatangani di Chiang Rai, Thailand, Jumat (5/4/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan.

Komitmen empat bank sentral tersebut disepakati di tengah rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada Jumat (5/4/2019) di Chiang Rai, Thailand.

Keterangan tertulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko di Jakarta, Jumat, menjelaskan komitmen tersebut merupakan rangkaian pencapaian atas penandatanganan dua nota kesepahaman antara BI-Bank Negara Malaysia dan BI-Bank of Thailand untuk mendorong penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara pada 2016.

Sejak itu, katanya, terdapat peningkatan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral, seiring dengan penurunan marjin kurs valuta asing.

Total transaksi perdagangan melalui LCS terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan baht Thailand mencapai 13 juta dolar AS atau setara Rp185 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar tujuh juta dolar AS atau setara Rp96 miliar.

Sementara untuk transaksi LCS menggunakan ringgit Malaysia mencapai 70 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar enam juta dolar AS atau setara Rp83 miliar.

Dikatakannya, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi dalam settlement perdagangan.

Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha dalam memilih mata uang untuk penyelesaian transaksi perdagangan, sehingga mengurangi risiko nilai tukar terutama di tengah kondisi pasar keuangan global saat ini yang masih bergejolak (volatile).

Kerangka kerja sama di antara empat negara ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas lagi dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan mendorong perkembangan lebih lanjut pasar valuta asing dan pasar keuangan di kawasan dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas. (ahm)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani Raih Penghargaan sebagai Menkeu Terbaik Asia Pasifik 2019

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik se-Asia Pasifik pada 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia, atau yang ketiga kali sejak 2017.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/4/2019), mengatakan bahwa penilaian itu didasarkan pada kinerja pengelolaan keuangan negara meski kondisi ekonomi maupun geopolitik global masih diliputi ketidakpastian.

Menurut FinanceAsia, Sri Mulyani telah membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pencapaian defisit anggaran 1,76 persen terhadap PDB pada 2018, atau terendah dalam enam tahun terakhir.

Selain itu, melalui program amnesti pajak yang diluncurkan pada 2016-2017, Sri Mulyani mampu meningkatkan kepatuhan pajak maupun penerimaan perpajakan.

Sri Mulyani juga dianggap telah mengeluarkan inovasi pembiayaan dengan penerbitan surat utang hijau yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan.

Penerbitan “Global Green Sukuk” yang berhasil menyerap 1,25 miliar dolar AS itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh negara di Asia.

Pencapaian lain adalah Sri Mulyani mewakili pemerintah mampu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, meski terjadi tekanan akibat perang dagang antara AS dengan China.

Dalam kesempatan ini, FinanceAsia ikut merilis peringkat bagi menteri keuangan lain yaitu peringkat dua Carlos Dominguez dari Filipina, peringkat tiga Heng Swee Keat dari Singapura dan peringkat empat Josh Frydenberg dari Australia.

Kemudian, peringkat lima Paul Chan dari Hong Kong, peringkat enam Piyush Goyal dari India, peringkat tujuh Liu Kun dari Tiongkok, peringkat delapan Hong Nam-Ki dari Korea Selatan, peringkat sembilan Lim Guan Eng dari Malaysia.

Peringkat sepuluh Apisak Tantivorawong dari Thailand, peringkat sebelas Su Jain-Rong dari Taiwan, dan terakhir Taro Aso dari Jepang. (sat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending