Connect with us

POLITIK

Sandiaga : Terima Kasih Masyarakat Sumbar

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mencicipi berbagai macam varian kuliner khas Ranah Minang di Restauran Silungkang Padang, Sumatera Barat.

Apakabarnews.com, Padang – Calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno hari ini, Rabu (1/5/2019) berkunjung ke sejumlah titik di Kota Padang. Sandi mengaku ia diundang oleh para relawan pasca Pemilihan Serentak April lalu untuk bersilarurahim. 

“Saya senang sekali bertemu relawan masyarakat Sumbar. Kami hasilnya baik di Sumbar. Kami ingin ucapkan makasih atas kepercayaan kepada kami,” kata Sandi usai sholat zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang.

Prediksi perolehan suara Prabowo-Sandi di Sumbar cukup tinggi. Berdasarkan hasil quick count dari lembaga survei nasional Charta Politika, Prabowo-Sandi akan meraup suara 87,63 persen di Sumbar. Sementara pasangan nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin hanya meraup 12,37 persen suara di Sumbar.

Sandi menyebut suaranya cukup unggul dibandingkan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar karena masyarakat Ranah Minang ingin ada perubahan di Indonesia. Yaitu terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

Setelah solat zuhur di Masjid Raya, Sandi mencicipi berbagai macam varian kuliner khas Ranah Minang di Restauran Silungkang.

Meski rumah makan Silungkang terkenal sebagai salah satu rumah makan spesifik jengkol, namun pendamping Prabowo Subianto dalam konsestasi Pilpres 2019 itu tampak sangat menikmati hidangan yang disuguhkan.

Lahapnya Sandi menyantap hidangan khas Minangkabau yang kaya akan campuran bumbu rempah-rempah itu, sekaligus membuktikan kalau hidangan kuliner Minangkabau memang lezat. “Sealu ada rasa lain dinsetiap restoran Padang. Rasanya sungguh maknyus,” ucap eks wakil gubermur DKI ini

Soal kuliner, sebelumnya Sandiaga Uno saat mengunjungi Kota Bukittinggi juga menegaskan, andai dirinya dan Prabowo diberi amanat untuk memimpin Bangsa ini Lima tahun kedepan, maka salah satu yang akan menjadi prioritas dari program kerja yakni, memastikan banyaknya lapangan pekerjaan, mengangkat potensi ekonomi lokal dan ekonomi kreatif terutama di sektor kuliner. Karena, usaha kuliner menurut Sandi, sangat banyak dan memiliki dampak multiplayer untuk kemajuan suatu daerah. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

DPD RI Rekomendasikan 15 Nama Calon Anggota BPK

Published

on

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni.

Apakabarnews.com, Jakarta – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 15 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk nantinya diserahkan kepada pimpinan DPR RI.

Sebanyak 15 nama calon anggota BPK yang direkomendasikan DPD RI, adalah Ahmad Muqowam, Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasih, Shohibul Imam, Sahala Benny Pasaribu, Muhammad Syarkawi Rauf, Muhammad Yusuf Ateh, Chandra Wijaya, Eddy Suratman, Tjatur Sapto Edy, Daniel Lumbang Tobing, Wilgo Zainar, Kukuh Prionggo, Ahmadi Noor Supit, dan Hendra Susanto

“Nama-nama yang kami rekomendasikan tersebut dibuat berdasarkan peringkat nilai tertinggi, setelah melewati penilaian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tersebut terhadap para calon hanya dihadiri 54 calon anggota BPK. Tercatat delapan calon tidak menghadiri undangan uji kepatutan dan kelayakan.

“Jadi yang diserahkan itu, 15 calon peringkat besar dari 54 orang yang hadir,” ungkapnya.

Banyak hal yang menjadi penilaian dalam proses seleksi yang dilakukan DPD. Selain tingkat pendidikan, juga pemahaman para calon anggota di bidang keuangan dan juga nonkeuangan, dengan skor 3-9.

“Jadi, hasilnya dikumulatifkan maka diperoleh nama-nama 15 orang tersebut, dari 54 nama yang kami seleksi selama dua hari berturu-turut,” paparnya.

Tahap selanjutnnya, menurut Siska, sepenuhnya diserahkan kepada DPR RI.

“Kami menjalankan yang diperintahkan UU. Kami lakukan sesuai porsi kami, selanjutnya adalah kewenangan DPR. Tapi kami optimistis bahwa nama-nama yang kami rekomendasikan bakal terpilih, karena kami melakukannya tidak main-main,” katanya.

Sidang paripurna DPD RI dipimpin Nono Sampono dan didamping Wakil Ketua DPD lainnya, Ahmad Muqowam, Darmayanti Lubis, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. (ngd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

FPKS : Pemindahan Ibukota Negara Harus Dikaji Komprehensif

Published

on

Apakbarnews.com, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai kebijakan pemindahan ibukota negara adalah isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.

“Fraksi PKS sebagai stakeholder negara mengajak publik untuk ikut berpartisipasi melalui diskusi publik,” kata Jazuli Juwaini dalam diskusi bertajuk “Pemindahan Ibukota Negara” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menilai ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan Pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham, yaitu apa alasan mendasar perpindahan ibukota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.

Jazuli mengatakan, jangan sampai kebijakan besar ini justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi misalnya atau akibat perencanaan yang asal-asalan.

“Padahal kita punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut dia, diskusi publik harus terus dilakukan pemerintah untuk menyosialisasikan konsep usulan pemindahan ibukota.

Dia menilai, DPR pada waktunya tentu akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang karena kebijakan pemindahan ibukota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang.

“Fraksi PKS sendiri telah mengirimkan wakil di Pansus DPR tentang Kajian Pemindahan Ibukota dan di sana setelah melalui pembahasan yang komprehensif baru kita putuskan menerima atau menolak,” ujarnya. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Anggota DPR : Pasal 281 RKUHP Tidak Kriminalisasi Pers

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi kalangan pers karena pasal tersebut harus dibaca secara keseluruhan berserta penjelasannya.

“Pasal 281 tidak akan mempidanakan media, karena baca RKUHP harus juga baca penjelasannya, tidak hanya baca buku dua saja namun baca juga penjelasannya,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pasal 281 dalam RKUHP itu berisi delik penghinaan terhadap pengadilan atau “contempt of court”

Menurut Arsul yang diributkan media dalam Pasal 281 ayat 4, tidak boleh menyebarkan hasil persidangan dan kalau merekam dan menyebarluaskan, itu bagian dari “contempt of court”.

Namun menurut dia harus dibaca penjelasannya bahwa yang dimaksud proses persidangan dalam pasal tersebut adalah proses persidangan yang tertutup.

“Dalam proses persidangan ketika hakim telah menyampaikan bahwa tidak boleh disiarkan, maka tidak boleh. Kalau hakim tidak mengatakan apapun, maka disiarkan ke se-antero jagat, ya silakan saja,” ujarnya.

Hal itu menurut dia, sama dengan protes yang disampaikan para advokat, karena dalam RKUHP dikatakan setiap orang yang menentang putusan atau perintah pengadilan akan dipidana sekian tahun.

Dia menjelaskan, yang dimaksud perintah pengadilan dalam proses persidangan adalah yang bertentangan dengan hukum.

“Contohnya ada perintah dari ketua pengadilan dari eksekusi pengosongan, terus yang dilakukan oleh pengacaranya menempatkan banyak preman, itu bisa dipidana. Namun kalau pengacara itu mengajukan bantahan, ya tidak bisa dipidana karena sesuai dengan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham pada Rabu (18/9) siang menyepakati RKUHP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

Rapat Paripurna pengesahan RKUHP itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa (24/9).

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai Pasal 281 RKUHP terkait “contempt of court” multitafsir sehingga berpotensi mengkriminalisasi terhadap pers.

Dalam delik itu ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi sehingga mempengaruhi independensi hakim.

Koalisi khawatir pasal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan dalam RKUHP berpotensi jadi pasal karet. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending