Connect with us

JAKARTA

Pengamat Properti Menilai Harga Hunian TOD Jakarta Kemahalan

Published

on

Harga hunian "dekat" stasiun LRT/ MRT atau dikenal sebagai hunian berkonsep Transit Oriented Development masih terlalu mahal bagi kebanyakan warga Jakarta.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pengamat properti Ali Tranghanda menilai harga hunian “dekat” stasiun LRT/ MRT atau dikenal sebagai hunian berkonsep Transit Oriented Development masih terlalu mahal bagi kebanyakan warga Jakarta.

Padahal, menurut Ali yang dihubungi, Senin (6/5/2019), hadirnya properti yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu alternatif hunian bagi masyarakat perkotaan di Jakarta sekarang ini untuk mengatasi kemacetan.

Dengan tinggal di hunian yang terintegrasi dengan TOD pastinya dapat memangkas waktu tempuh sangat signifikan dan menjadikan lebih produktif.

Konsep apartemen TOD memang dikembangkan untuk hal tersebut, namun dalam perkembangannya, kata Ali yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, terdapat beberapa pertimbangan yang membuat apartemen-apartemen ini menjadi tidak memberi manfaat terlalu banyak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.

Pembangunan apartemen TOD seharusnya –paling tidak– dapat mengurangi “backlog” hunian perkotaan. Namun harga yang ditawarkan saat ini sudah paling murah berkisar Rp500 jutaan untuk tipe studio terkecil.

Dengan harga apartemen seperti itu, maka masyarakat bisa membeli bila penghasilannya paling tidak Rp15 juta/bulan, dan itu bukanlah gaji rata-rata karyawan Jakarta saat ini.

Diperkirakan rata-rata penghasilan karyawan perkotaan saat ini hanya sebesar Rp7 jutaan/bulan. Dengan gaji tersebut maka properti yang dapat dibeli adalah seharga Rp250-300 jutaan. Itu pun relatif masih berat.

Dua atau tiga tahun yang lalu, harga apartemen TOD masih ditawarkan dengan harga Rp250-300 jutaan dan pasar merespon dengan cukup baik. Namun dengan semakin mahalnya apartemen yang ditawarkan maka tujuan untuk mengurangi backlog semakin menjauh.

Pasar pembeli “end user” tidak mampu lagi untuk menjangkau harga tersebut, dan tergantikan dengan pasar investor yang membeli apartemen tersebut untuk kemudian disewakan lagi kepada para penyewa.

Dengan banyaknya BUMN yang masuk ke pengembangan properti TOD, maka keberpihakan BUMN “Hadir untuk Negeri” dipertaruhkan. Porsi untuk apartemen murah harusnya dapat ditingkatkan, karena tidak semata-mata mendulang untung namun ada misi sosial yang seharusnya dikedepankan oleh BUMN.

Kenaikan harga tanpa disertai dengan kemampuan pasar, membuat “mismatch” terjadi pada pasar apartemen TOD saat ini. Diyakini tingkat penjualan pun akan mengalami penurunan bila proyek-proyek tersebut hanya berhitung keuntungan di atas kertas tanpa melihat kapasitas pasar yang ada.

“Peran BUMN, BUMD, dan Pemprov DKI seharusnya dapat sejalan untuk menjamin ketersediaan bagi masyarakat pekerja menengah sehingga tatanan kota menjadi lebih baik dan produktif,” kata Ali. (gan)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Gubernur Anies Menghormati Hasil Gugatan Uji Materiil Perda PKL Tanahabang

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menyusul putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta yang menjadi dasar penggunaan trotoar Jalan Jatibaru Tanahabang untuk pedagang kaki lima (PKL), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapinya dengan hormat.

“Kami hormati, karena kan itu putusan pengadilan,” kata Anies, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Adapun perda yang dipersoalkan dalam uji materi itu adalah pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL.

Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan uji materi terhadap pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 yang menjadi dasar gubernur untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat, agar PKL bisa berjualan di atasnya.

“Kita akan lihat cara implementasinya seperti apa. Kita lihat nanti apa direlokasi atau tidak,” ujar Anies.

Proses penutupan jalan ini sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

William Aditya Sarana sebagai penggugat mengatakan putusan MA itu adalah pukulan keras bagi Anies, agar dapat menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan, tidak hanya di Tanahabang.

“Harapan saya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lagi berlindung di balik pasal ini,” ujarnya.

Menurut William yang juga caleg PSI itu, penggunaan jalan untuk lapak usaha PKL merugikan kepentingan umum yang jauh lebih besar, yaitu para pejalan kaki dan kendaraan umum. Selain itu, membiarkan PKL berjualan di jalan dan trotoar dianggap sama dengan menumbuhkan premanisme. (bds)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Temui Presiden Jokowi, Bahas Transportasi Jakarta

Published

on

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas integrasi transportasi di Ibu Kota Jakarta.

“Tadi pertemuan dengan Pak Presiden melaporkan perkembangan tentang proses integrasi transportasi di Jakarta. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kami up date ke Presiden,” kata Anies di depan Wisma Negara dalam kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain integrasi transportasi, Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan juga membicarakan soal pelaksanaan balap mobil Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 2020.

“Beliau memberikan dukungan dan apresiasi, dan Insya Allah akan kami finalisasikan, serta tadi menceritakan prosesnya, kemudian juga dampak-dampak perekonomiannya karena dari kegiatan ini kita akan bisa menggerakkan perekonomian Jakarta dengan efek yang cukup besar,” ungkap Anies yang membawa sejumlah map berisi dokumen balap mobil Formula E.

Balap mobil Formula E adalah kompetisi balap mobil single-seater seperti Formula 1, namun hanya menggunakan mobil yang menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan.

Formula E pertama kali mengaspal pada September 2014 di Beijing, China. Saat ini Formula E sedang menjalankan musim kelimanya dan sebagian besar balapan Formula E diadakan di sirkuit jalan raya. Tiap sirkuit Formula E biasanya memiliki panjang sekitar 2-3 km.

Balapan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2020, juga akan diadakan di jalan raya, namun belum diketahui jalanan mana di Jakarta yang akan menjadi sirkuit Formula E.

“Tadi saya tunjukkan hasil-hasil studi dari tim Formula E yang mereka sudah melakukan studi tentang pasar, termasuk efek pasar dan sekaligus hasil studi mereka tentang rute yang akan digunakan,” ungkap Anies.

Namun Anies enggan mengungkapkan rute balap jalan raya Formula E saat ini.

“Nah, belum bisa diumumkan (rutenya), karena memang harus dibicarakan final dengan tim di Formula E. Tapi tadi saya melaporkan itu (ke Presiden) dan Presiden berikan dukungan, pemerintah pusat akan memfasilitai karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain,” tambah Anies.

Anies juga membantah membahas soal posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong sekitar satu tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno.

“Tidak ada bicara (wagub DKI). Jadi kita banyak bicara tentang transportasi, banyaknya soal itu dan Formula E. Kita ngobrol tentang Formula E karena beliau punya banyak pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan flobal seperti ini, tadi ngobrol tentang pengalaman beliau soal ini,” jelas Anies.

Anies Baswedan mengumumkan lewat akun Instagramnya pada 14 Juli 2019 bahwa tim dari Formula E sudah melakukan telaah lapangan pada 8-9 Juli 2019 hingga disepakati bahwa Jakarta layak menggelar balapan pada 2020. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Presiden Dorong DKI Jakarta Beri Insentif Kendaraan Elektrik

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan insentif bagi kendaraan elektrik.

“Kita mendorong, terutama Gubernur DKI Jakarta yang APBD-nya gede, bisa memberi insentif. Saya kira bisa dimulai,” kata Jokowi usai acara peresmian gedung baru ASEAN di Jakarta pada Kamis (8/8/2019).

Menurut Presiden, pemberian insentif untuk kendaraan elektrik bisa dari beragam bentuk.

Dia menyebutkan beberapa contoh insentif seperti retribusi parkir gratis, hingga subsidi pembelian kendaraan listrik.

“Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk membeli mobil listrik. Dan (bisa) dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya. Bisa saja motor listrik didorong digunakan di DKI Jakarta dulu,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan target industri kendaraan elektrik di Tanah Air adalah untuk menekan harga produk kendaraan elektrik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendampingi Presiden dalam acara itu menimpali bahwa pemprov juga berencana membebaskan pengoperasian kendaraan listrik dari peraturan ganjil genap.

Selain itu, Presiden mengungkapkan dirinya telah menandatangani Peraturan Presiden tentang mobil berbasis elektrik pada Senin lalu (5/8/2019).

Tujuan Perpres tersebut untuk mendorong perusahan-perusahaan otomotif mempersiapkan industri mobil listrik di Tanah Air.

Dalam Perpres itu juga diatur mengenai penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 35 persen. (bay)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending