Connect with us

NASIONAL

Gerindra Sebut Kecurangan Pemilu 2019 Adalah Fakta Bukan Opini

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Gerindra menegaskan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan fakta, bukan opini yang dibangun oleh masyarakat dan elite politik.

“Ini (kecurangan) pemilu adalah fakta, bukan opini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia mencontohkan KPU telah berulang kali salah melakukan input data hasil suara pencoblosan masyarakat dan banyak merugikan suara masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi dan menguntungkan pasangan calon lainnya.

“Itu bukan tidak sengaja, melainkan sebuah niatan untuk melakukan kecurangan,” ujarnya.

Selain itu, banyak kasus lagi yang terjadi, misalnya DPT ganda, surat suara yang sudah tercoblos Pasangan 01 di Boyolali serta daerah-daerah lain, tempat masyarakat kehilangan hak pilihnya.

Menurut Arief, tuduhan pemerintah yang mengatakan bahwa masyarakat yang menyuarakan kecurangan-kecurangan dan ketidakberesan penyelenggaraan Pemilu 2019 disebut provokator dan akan ditindak secara hukum, maka pemerintahan Jokowi dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Nanti neriakin pejabat negara atau lembaga negara yang banyak melakukan korupsi dianggap provokator lagi dan dianggap mendelegitimasi pejabat negara korup dan lembaga negara korup karena dianggap menganggu kerja pejabat negara yang korup,” kata Arief.

Selama pemilu dijalankan dengan jurdil dan tidak banyak kecurangan, kata dia, masyarakat tidak akan melakukan kekuatan rakyat untuk mendelegitimasi KPU dan hasil Pemilu 2019.

“Kalau Wiranto (Menko Polhukam) ngancam-ngancam akan menindak keras masyarakat yang menyuarakan ketidakberesan KPU dalam Pemilu 2019, mungkin Wiranto masih terjangkit virus-virus Orde Baru. Ingat, people power pada tahun 1998 itu karena perlakuan Wiranto sebagai Pangab yang mengunakan kekerasan militer ketika masyarakat protes terhadap ketidakberesan pemerintahan Soeharto,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pihaknya akan menindak pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fItnah, dan ujaran kebencian.

Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang nyata-nyata melawan hukum yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

“Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh menuntaskan perhitungan suara, bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai pahlawan demokrasi,” kata Wiranto. (sya)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Tolak Rekapitulasi Pilpres 2019, Paslon 02 akan Tempuh Jalur Hukum

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno menolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU. Prabowo menilai kontestasi demokrasi berlangsung penuh kecurangan.

“Kami pihak pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2019.

Prabowo mengatakan, pihaknya kecewa lantaran KPU tidak melakukan upaya perbaikan atas berbagai kesalahan dalam seluruh proses pemilu. Sehingga tidak tercermin hasil pemilu yang jujur dan adil.

Di samping itu, pihak paslon 02 juga merasa pengumuman rekepaitulasi hasil Pilpres oleh KPU dilaksanakan pada waktu yang janggal di luar kebiasaan. 

“Kami juga telah memberi kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki seluruh proses sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil. Namun hingga pada saat terakhir tidak ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memperbaiki proses tersebut,” ucap Prabowo.

Prabowo menambahkan, pihaknya akan terus menempuh upaya hukum dan konstitusional dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada pemilu 2019 ini.

Kepada seluruh komponen masyarakat, relawan, pendukung dan simpatisan paslon 02, Prabowo menyerukan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum serta selalu menjaga agar aksi-aksi menyampaikan pendapat di depan umum selalu dilaksanakan dengan damai, berakhklak, dan konstitusional. 

“Bahwa ada upaya hukum dan upaya konstitusional lainnya, itu akan kami laksanakan untuk membuktikan kepada rakyat bahwa kita sungguh-sungguh benar-benar menjunjung tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi,” kata Prabowo. (ver)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Sebut Pemilu Curang, Begini Pesan Prabowo Jelang Aksi 22 Mei

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menjelang pengumuman final hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019, beredar sebuah video pidato Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Video itu diduga berisi pesan terkait rencana aksi 22 Mei besok.

Dalam video berdurasi 3 menit 59 detik itu, tampak Prabowo Subianto mengenakan peci hitam lengkap dengan kemeja putuh lengan pendek. Tampak sejumlah pendukung Prabowo-Sandiaga ikut mendampingi.

Video tersebut diterima Suara.com pada Selasa (21/5/2019) pagi melalui WhatsApp. Video yang sama sudah diunggah sejumlah akun di channel Youtube.

Video tersebut diunggah oleh salah satu petinggi BPN Prabowo – Sandiaga, Priyo Budi Santoso melalui akun Twitternya @PriyoBudiS.

“Pesan Pak Prabowo bahwa kita berkumpul menggunakan hak menyatakan pendapat justru untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menyelamatkan konstitusi. Kita tempuh jalan ksatria sejati,” cuit Priyo.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah hal. Ia menyebut rakyat tengah risau, dan dirinya prihatin dengan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Masalah ini bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah pribadi atau perseorangan, tetapi masalah yang prinsip, yaitu kedaulatan rakyat. Hak rakyat yang benar-benar dirasakan sedang dirampas, hak rakyat yang sedang diperkosa,” ujar Prabowo dalam video tersebut.

Ia pun mengingatkan kepada para pendukungnya, bahwa langkah yang akan ditempuh nanti merupakan langkah yang konstitusional.

“…Apapun tindakan dan aksi dari kegiatan yang ingin saudara lakukan besok, kalau mereka, kalau saudara-saudara bersungguh-sungguh mau mendengarkan saya, saya terus mengimbau agar semua aksi, semua kegiatan berjalan dengan semangat perdamaian, langkah kita adalah langkah konstitusional, langkah demokratis, tetapi damai, tanpa kekerasan apapun,” ujar Prabowo lagi.

Berikut potongan pidato Prabowo Subianto dalam video yang beredar itu:

“…Terutama yang berada di Jakarta, sayang ingin menyampaikan beberapa hal dalam suasana bulan Ramadan ini. Kita memahami bersama bahwa rakyat kita sedang risau, bahwa kita prihatin, dengan kecurangan-kecurangan yang begitu besar dilaksanakan dalam pemilihan umum yang baru kita laksanakan.

Masalah ini bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah pribadi atau perseorangan, tetapi masalah yang prinsip, yaitu kedaulatan rakyat. Hak rakyat yang benar-benar dirasakan sedang dirampas, hak rakyat yang sedang diperkosa. Karena itu, adalah sangat wajar dijamin oleh undang-undang dasar dan undang-undang yang berlaku di negara kita, bahwa rakyat berhak menyatakan pendapat di depan umum, bahwa rakyat dapat berkumpul, dan bahwa rakyat berserikat, dan rakyat dapat menyampaikan aspirasi. Tentunya semua dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, saudara-saudara sekalian, sahabat, sahabatku, apapun tindakan dan aksi dari kegiatan yang ingin saudara lakukan besok, kalau mereka, kalau saudara-saudara bersungguh-sungguh mau mendengarkan saya, saya terus mengimbau agar semua aksi, semua kegiatan berjalan dengan semangat perdamaian, langkah kita adalah langkah konstitusional, langkah demokratis, tetapi damai, tanpa kekerasan apapun.

Jadi, mereka-mereka yang masih percaya dengan saya dan kawan-kawan semua yang ada di sini, pendukung saya, tokoh-tokoh bangsa, tokoh nasional, kami berjuang bukan untuk pribadi kami, tapi sungguh-sungguh untuk kedaulatan rakyat, untuk demokrasi, untuk Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun, penjajahan terselubung, penjajahan yang direkayasa dengan manis…”. (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Beredar Surat Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka Makar

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Polda Metro Jaya dikabarkan telah menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sebagai tersangka makar. Hal itu diketahui dari sebuah surat dari Polda Metro Jaya tertanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Di kop surat tersebut bernomor B/9159/V/RES.1.24/2019/Datro, perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP.

Dalam surat itu, Prabowo diketahui dilaporkan dengan nomor laporan: LP/B/0391/IV/2019//Bareskrim tanggal 19 April 2019 atas nama pelapor yakni Suriyanto SH, MH, M Kn.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan kepada Prabowo adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.

“Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas , dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 telah dimulai penyidikan yang diduga perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP Jo. pasal 87 tentang Peraturan Hukum Pidana, diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan atau tempat lainnya dengan tersangka DR. H Eggi Sudjana, SH, M.Si, yang dilakukan bersama-sama dengan terlapor lainnya dalam rangkaian peristiwa tersebut di atas, diantara atas nama terlapor: Prabowo Subianto,” demikian bunyi isi salinan dalam SPDP tersebut.

Hingga berita ini ditulis Suara.com masih berusaha mengkonfirmasi terkait beredarnya salinan SPDP ini kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada Polda Metro Jaya. (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending