Connect with us

NASIONAL

Gerindra Sebut Kecurangan Pemilu 2019 Adalah Fakta Bukan Opini

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

Apakabarnews.com, Jakarta – Partai Gerindra menegaskan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan fakta, bukan opini yang dibangun oleh masyarakat dan elite politik.

“Ini (kecurangan) pemilu adalah fakta, bukan opini,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ia mencontohkan KPU telah berulang kali salah melakukan input data hasil suara pencoblosan masyarakat dan banyak merugikan suara masyarakat yang memilih Prabowo-Sandi dan menguntungkan pasangan calon lainnya.

“Itu bukan tidak sengaja, melainkan sebuah niatan untuk melakukan kecurangan,” ujarnya.

Selain itu, banyak kasus lagi yang terjadi, misalnya DPT ganda, surat suara yang sudah tercoblos Pasangan 01 di Boyolali serta daerah-daerah lain, tempat masyarakat kehilangan hak pilihnya.

Menurut Arief, tuduhan pemerintah yang mengatakan bahwa masyarakat yang menyuarakan kecurangan-kecurangan dan ketidakberesan penyelenggaraan Pemilu 2019 disebut provokator dan akan ditindak secara hukum, maka pemerintahan Jokowi dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Nanti neriakin pejabat negara atau lembaga negara yang banyak melakukan korupsi dianggap provokator lagi dan dianggap mendelegitimasi pejabat negara korup dan lembaga negara korup karena dianggap menganggu kerja pejabat negara yang korup,” kata Arief.

Selama pemilu dijalankan dengan jurdil dan tidak banyak kecurangan, kata dia, masyarakat tidak akan melakukan kekuatan rakyat untuk mendelegitimasi KPU dan hasil Pemilu 2019.

“Kalau Wiranto (Menko Polhukam) ngancam-ngancam akan menindak keras masyarakat yang menyuarakan ketidakberesan KPU dalam Pemilu 2019, mungkin Wiranto masih terjangkit virus-virus Orde Baru. Ingat, people power pada tahun 1998 itu karena perlakuan Wiranto sebagai Pangab yang mengunakan kekerasan militer ketika masyarakat protes terhadap ketidakberesan pemerintahan Soeharto,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa pihaknya akan menindak pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fItnah, dan ujaran kebencian.

Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang nyata-nyata melawan hukum yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

“Penyelenggara pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh menuntaskan perhitungan suara, bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai pahlawan demokrasi,” kata Wiranto. (sya)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

PBNU Ingatkan Pemerintah Perkuat Sejarah Bangsa bagi Milenial

Published

on

Ketua PBNU, Marsudi Syuhud.

Apakabarnews.com, Jakarta – Memperingati HUT Kemerdekaan ke-74 RI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan pemerintah untuk memperkuat sejarah bangsa Indonesia bagi generasi milenial agar mengerti dan memahami perjuangan pahlawan, tokoh serta kyai terdahulu dalam mendirikan bangsa Indonesia.

“Catatan saya yang harus dilakukan segera laksanakan tentang paham kebangsaan bagi generasi milenial, kondisi sekarang ini mereka banyak tidak mengerti tentang Indonesia dulu seperti apa,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud saat dihubungi di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Ia melihat ada kesenjangan yang cukup besar di kalangan anak milienial saat ini dalam melihat Indonesia dan sejarah Indonesia. Bagaimana ulama dan kyai ikut berjuang memerdekakan Indonesia.

Ada kekhawatiran karena umur manusia semakin bertambah, banyak tokoh-tokoh dan ulama berpulang, sehingga tidak ada lagi yang bisa menceritakan sejarah bangsa ini.

“Ada ‘gap’ ajaran berbangsa yang beragama belum sesuai di kalangan milenial, mereka mencari bentuk-bentuk lain dengan mempelajari bangsa lain, tapi lupa mempelajari sehari bangsa sendiri,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mencegah lunturnya sejarah bangsa Indonesia di kalangan generasi muda. “Mereka tahu tidak negara ini sudah sesuai dengan ajaran agama mereka atau belum?,” kata dia, yang juga ketua MUI Pusat.

Seiring dengan fokus pemerintah membangun SDM, dia berharap pemerintah terus menanamkan sejarah bangsa Indonesia kepada generasi muda.

Jangan sampai generasi milenial mempelajari pendidikan sejarah bangsa lain tapi lupa dengan sejarah bangsa sendiri. “Ketika mereka melihat cara berbangsa kita belum sesuai agama kemudian mencari-cari bentuk-bentuk lain yang ada dalam pikirannya,” katanya.

Ia berharap pembangunan SDM yang digalakkan pemerintah dapat menyentuh sejarah sehingga bangsa Indonesia tetap utuh dari generasi ke generasi.

“Judulnya mengembangkan SDM tapi yang dirasakan sekarang malah belum tersentuh. Ini harus dapat sentuhan pemerintah kalau tidak bubar republik ini,” katanya. (llr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres JK : Pancasila Tidak untuk Diseminarkan, Tapi Dilaksanakan

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ideologi Pancasila dirumuskan bukan untuk dibahas dalam seminar, diskusi dan penulisan jurnal, melainkan untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Sekali lagi, konstitusi dan Pancasila itu, Bung Karno tidak merumuskannya untuk diseminarkan, tetapi untuk dilaksanakan. Makin dibahas Pancasila itu, makin bingung kita semua rakyat Indonesia ini. Padahal Pancasila sendiri sudah jelas, sudah tegas,” kata Wapres JK saat menghadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara IV Gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Pancasila seharusnya disampaikan secara sederhana, sehingga setiap pasalnya dapat dihayati dengan baik oleh masyarakat, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Wapres menjelaskan, perumusan Pancasila dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) disederhanakan oleh Soekarno saat itu hingga terangkum dalam lima sila yang mewakili dasar bernegara Indonesia.

“Bung Karno saja tidak membahasnya, justru dia cuma memberikan pilihan. Kalau Pancasila itu terlalu banyak, bikin dengan Trisila – sosio demokrasi, sosio nasionalis, Ketuhanan Yang Maha Esa – tiga saja, jelas, tegas. Kita malah terbalik, dibahas terus menerus, paper-nya panjang lebar, tidak tahu jelasnya apa,” jelas Wapres.

Oleh karena itu, Wapres berharap pembahasan atau diskusi mengenai Pancasila sebaiknya tidak lagi dibuat rumit yang justru akan semakin sulit diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin sederhana Pancasila didiskusikan, maka semakin mudah masyarakat untuk menghayati setiap silanya. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres : Maknai Pancasila dengan Sederhana Saja

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Apakabarnews.com, Sleman – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan tidak perlu terlalu rumit dalam memaknai Pancasila, yakni pahami tujuan dan pondasi dasar dari Dasar Negara tersebut.

“Sederhana saja dan tidak perlu yang rumit-rumit. Pancasila merupakan pondasi, dan tentunya pondasi ada tujuannya. Tujuan kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, supaya masyarakat memahami itu,” kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara kunci pada Kongres Pancasila ke XI di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, dalam perkembangan sejarah, masing-masing pemimpin memaknai Pancasila dan menjadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.

“Namun tentunya ada pemaknaannya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki tafsir dan pelaksanaannya sendiri,” katanya.

Ia mengatakan Presiden Pertama RI Ir Soekarno sebagai penggali Pancasila tentunya paling berhak dalam penafsirannya.

“Jaman Bung Karno ada Demokrasi terpimpin, ada ekonomi terpimpin. Namun ini menjadikan otoriter dan tidak sesuai Sila keempat dari Pancasila,” katanya.

Kemudian era Presiden Soeharto juga sama, seluruh bangsa didoktrin nilai Pancasila melalui Penataran P4.

“Tapi saya waktu itu sebagai pengusaha tidak wajib ikut Penataan P4. Hanya saja untuk bisa menjadi rekanan Pertamina harus memiliki sertifikat P4, sehingga ikut penataran,” kata Jusuf Kalla yang disampaikan dengan nada bercanda.

Ia mengatakan, namun pada kenyataannya meski telah menggunakan Pancasila, Sokarno jatuh, Soeharto juga jatuh. Kenapa? padahal sudah berdasarkan Pancasila.

“Ini karena tujuannya tidak tercapai, tidak menuju ke adil dan makmur, persatuan juga begitu. Harus sesuai dengan pondasi
Jika perilaku pemimpin tidak sesuai dengan tujuan dari Pancasila,” katanya.

Wapres juga berpesan, dalam Kongres Pancasila ke XI ini, dibahas yang sederhana saja, dan mudah dipahami masyarakat luas.

“Kongres sudah sebelas kali, selama ini yang dibahas apa saja. Jangan sampai makin dibahas dan semakin diulas, justru semakin bingung padahal sederhana,” katanya.

Ia mengatakan, sejak Indonesia merdeka, selama 74 tahun sudah terjadi 15 kali konflik besar yang korbannya mencapai ribuan masyarakat.

“Tercatat ada peristiwa Permesta, Aceh, Poso, Ambon dan lainnya. Termasuk juga DI/TII, ini persoalannya karena merasa adanya ketidakadilan,” katanya.

Kalla juga meminta, janganlah Pancasila dianggap sulit, dan jangan dipersulit juga. Semakin sederhana orang membahas Pancasila, semakin banyak masyarakat yang memahami.

“Namun semakin dipersulit, semakin banyak yang bingung. Semoga kongres dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mudah dipahami masyarakat luas,” katanya. (vic)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending