Connect with us

SEKTOR RIIL

DPR : Soal Kenaikan Harga Pangan, Pemerintah Harusnya Sudah Antisipasi

Published

on

Satgas Pangan dinilai perlu untuk dibentuk guna memastikan tidak adanya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun stok berlebihan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kenaikan harga pangan merupakan suatu pola yang berulang menjelang puasa Ramadhan hingga periode Lebaran nanti, sehingga pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasinya dengan baik setiap tahun, kata Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo.

Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (9/5/2019), mendorong pemerintah melakukan langkah yang dianggap perlu untuk menstabilkan harga sembako karena merupakan masalah tahunan yang wajar mengingat masa puasa Ramadhan sampai Lebaran biasanya kebutuhan dan konsumsi masyarakat terhadap pangan meningkat.

“Kenaikan harga seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah dan petani, jika menjelang bulan Ramadhan maka kebutuhan-kebutuhan pangan sudah disiapkan oleh mereka. Sehingga pada saat seperti sekarang ini tidak mengganggu psikologis pasar kita,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Satgas Pangan dinilai perlu untuk dibentuk guna memastikan tidak adanya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun stok berlebihan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan jajaran pemerintah terutama Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap menjaga harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran.

“Kita perlu mengantisipasi kondisi tersebut sejak jauh-jauh hari agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa terbebani naiknya harga pangan atau kelangkaan barang,” katanya usai memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran di Bandung, Jawa Barat, 20Maret 2019.

Sementara itu Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru menyatakan bahwa fenomena tingkat harga pangan yang mahal di tengah masyarakat merupakan indikasi dari adanya kesenjangan antara produksi pangan dengan pemenuhan pangan warga.

“Indikator harga mahal pada daging, gula, dan beras menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara produksi pangan domestik dengan pemenuhan kebutuhan di pasar,” kata Muhammad Diheim Biru.

Menurut Diheim, kalau kebijakan pangan terus dibatasi,serta tidak dilakukan upaya penyederhanaan rantai distribusi dan masih adanya pembatasan peran swasta di pasar, maka harga pangan kemungkinan akan tetap tinggi karena kesenjangan tadi. (mrr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kemenperin Bangun Ekosistem Industri Otomotif

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian berupaya mengakselerasi pembangunan ekosistem industri otomotif di Indonesia dalam upaya memproduksi kendaraan listrik.

Hal ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita sudah mulai membuka ruang untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Maka itu, kita perlu membangun eksosistem industrinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Regulasi lainnya yang akan segera diterbitkan, yaitu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Regulasi itu sudah difinalisasi. Jadi, sejalan dengan roadmapindustri otomotif kita, termasuk dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi, beberapa industri otomotif sudah berkomitmen untuk investasi. Minimal ada investasi USD4 miliar sampai tahun 2025,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, target ekspor mobil bisa menembus satu juta unit atau senilai 30 miliar dolar AS pada 2025.

“Kita akan membuat produk otomotif yang kompetitif dan sesuai dengan selera pasar global, termasuk untuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Tidak hanya mendorong pengembangan mobil listrik, Kemenperin juga sedang melakukan uji coba pengembangan motor listrik.

“Kami melakukan percobaannya di Bandung, untuk mengetahui bisnis model yang cocok dalam upaya pengembangan motor listrik, karena berbeda dengan bisnis model mobil listrik. Di Bandung, kami telah melibatkan pihak univeritas dan minimarket. Nantinya, model baterai itu bisa dipertukarkan,” tuturnya.

Apabila studi itu sudah selesai, akan dilanjutkan lagi di DKI Jakarta dan Bali.

“Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Daerah Jakarta dan Bali untuk mencoba prototipe di dua kota tersebut,” imbuhnya.

Untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, Kemenperin juga telah mendorong investasi di sektor industri baterainya. Sebab, baterai menjadi salah satu komponen yang vital pada kendaraan listrik.

“Kita sudah punya industri yang mengolah bahan bakunya dari nikel. Tinggal kita membuat baterai cell dan baterai pack. Untuk baterai pack sudah pasti dibuat di dalam negeri, karena itu menjadi bagian dari upaya pengembangan industri otomotif kita,” terangnya.

Kemenperin juga terus memacu hilirisasi industri, seperti peningkatan nilai tambah pada CPO. Ini terkait dengan target menghasilkan 100 persen biodiesel (B100).

“Ini memungkinkan untuk diproduksi. Sebab, B100 ini nanti standardnya seperti Euro 4. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, bio gasoline, dan bio avtur. Kalau semua ini kita kembangkan, maka permintaan domestik cukup untuk menyerap industri CPO kita,” tandasnya.(spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menteri Kelautan Imbau Perusahaan Plastik Beralih Produksi Daur Ulang

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengimbau kepada perusahaan-perusahan di Indonesia untuk menghentikan produksi plastik sekali pakai, lalu beralih dengan memproduksi barang-barang yang dapat didaur ulang.

“Saya mengimbau perusahaan-perusahaan yang masih memasok plastik sekali pakai untuk segera mengalihkan produksi ke bahan-bahan lain, seperti plastik yang durable, jual tumbler atau jual tas kanepo. Jangan jual tas keresek lagi,” kata Susi Pudjiastuti saat menghadiri kegiatan bersih sampah laut di Pantai Timur, Ancol, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dia menyarankan agar prilaku bisnis perusahan dirubah dengan pengalihan produksi tersebut, hal ini untuk mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang asri dan bersih.

“Kalau kita boikot tidak mau pakai keresek, pabrik keresek akan berhenti. Jadi tinggal maunya siapa duluan, pabrik yang produksi keresek atau kita,” tegasnya.

“Kita bikin sampah, kita yang rugi karena harus bayar. Lebih baik beli kantong dari kain, rotan, pandan gaya bisa terlihat lebih antik, unik, etnis, dan etnik,” tambahnya.

Saat ini sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu persoalan terbesar di lautan Indonesia dengan predikat negara kedua penyumbang sampah terbesar di dunia, setelah China. Situasi ini mengancam lebih dari 800 spesies biota laut, termasuk terumbu karang.

Lebih lanjut Susi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 71 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia.

“Kita tidak mau 2030 nanti lebih banyak plastik dari pada ikan di laut. Kita butuh ikan yang lebih banyak untuk makanan orang-orang kita, untuk lebih pintar, lebih sehat, dan laut harus sehat untuk dapat menghasilkan ikan lebih banyak,” ujarnya.(shp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Darmin Mengaku Kantornya Sudah Tidak Menggunakan Air Kemasan Plastik

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kementerian yang dipimpinnya sudah tidak menggunakan air mineral dalam kemasan plastik sekali pakai sejak beberapa bulan terakhir.

“Oh di kantor saya sudah lama,” kata Darmin usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan dalam rapat rapat yang dilakukan di kantornya, peserta rapat sudah tidak disuguhi dengan air mineral dalam botol plastik.

“Mungkin sudah 6 bulan ini,” kata Darmin Nasution.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang adanya air mineral dalam kemasan plastik di acara-acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena produk itu mengotori lingkungan.

“KKP mengawali dengan tidak boleh lagi ada botol air mineral,” kata Susi Pudjiastuti saat membuka simposium di KKP, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, yang melanggar akan kena sanksi berupa denda.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan ada pula mekanisme pelaporan sehingga hal tersebut berjalan efektif.

Susi juga mengemukakan, ketika berolahraga “paddling” atau mendayung di sejumlah lokasi di kawasan perairan Indonesia, masih menemukan banyak sampah plastik.

Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang melarang produk yang terbuat dari bahan plastik karena sampah plastik di berbagai daerah telah mencemaskan.

“Plastik itu sifatnya tidak mudah didaur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang disetop saja penggunaan plastik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.

Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya sehingga pada 2050 plastik bakal lebih banyak daripada ikan di laut. (ags)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending