Connect with us

SEKTOR RIIL

Pengamat : Garuda Bisa Buktikan Harga Tiket Lewat Laporan Keuangan

Published

on

Garuda Indonesia bisa membuktikan komponen biaya yang menyebabkan harga tiket pesawat meroket saat ini melalui laporan keuangan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pakar Penerbangan sekaligus President Director Aviatory Indonesia Ziva Narendra Arifin menilai seharusnya maskapai Garuda Indonesia bisa membuktikan komponen biaya yang menyebabkan harga tiket pesawat meroket saat ini melalui laporan keuangan.

“Garuda ini ‘flag carrier’, ujung tombak tanah air, apalagi perusahaan yang sudah Tbk, go public, mestinya bisa menjustifikasi bukti kepada publik lewat laporan keuangan, ini bukti biaya kami naik,” kata Ziva kepada Antara di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ziva menambahkan kesempatan itulah yang seharusnya dimanfaatkan Garuda untuk menunjukkan kepada masyarakat terkait penyebab harga tiket naik.

“Ini seharusnya kesempatan bagi Garuda yang sudah Tbk, untuk menyampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ataupun auditnya, alasan di balik nainnya harga tiket dibanding maskapai-maskapai yang swasta,” katanya.

Menurut dia, masyarakat saat ini belum terinformasi dengan baik terkait adanya kenaikan tiket yang justru diinilai menuju ke keseimbangan baru atau harga normal.

Dia menjelaskan bahwa pada beberapa tahun lalu maskapai berlomba untuk menawarkan harga tiket semurah-murahnya, bahkan sangat bersaing dengan moda angkutan lain, seperti darat dan laut.

“Sehingga terlanjut tercipta euforia, wah tiket pesawat sangat murah bahkan sudah bisa sangat bersaing dengan transportasi darat dan laut, realitanya beda, bahkan di Negara Eropa dan Amerika, perbedaan tiket pesawat dan kereta sangat besar, bahkan ada yang lebih mahak kereta,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan inovasi bagi maskapai-maskapai untuk menciptakan strategi pemasaran yang baik agar masyarakat masih berminat karena pada kenyataannya tiket penerbangan internasional jarak dekat lebih murah ketimbang penerbangan domestik.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Niaga Garuda Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan saat ini Garuda mulai memikirkan sumber pendapatan nontiket (ancillary revenue), yakni dari kargo, iklan dan pemasangan jaringan internet nirkabel (wifi).

“Jadi kalau Garuda, pendapatan Garuda itu kalau dari tiket paling untung dua persen sehingga antisipasinya dari ‘ancillary revenue’ dari kargo misalnya. Sebagai contoh, satu stiker kecil di pesawat itu udah puluhan miliar harganya. Iklan kita besar sekali. Iklan di TV kita juga besar,” katanya.

Pikri mengatakan Garuda akan mengubah konsep bisnisnya dari hanya jual tiket menjadi jualan merk.

“Garuda selama ini kalau kerja sama kan bayar, kalau sekarang Garuda dibayar,” katanya.

Saat ini tiket pesawat masih dinilai mahal apalagi jelang musim ramai Lebaran 2019, untuk itu pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi struktur biaya penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) pesawat.

Ia memastikan pada pekan depan tarif batas atas penerbangan sudah diturunkan.

“Oleh karenanya dalam satu minggu ini saya akan melakukan suatu pembahasan, perhitungan, dan dasar-dasarnya. Saya akan laporkan kepada Menko Perkeonomian. Itu pada Senin tarif batas atas itu akan kita turunkan. Pasti akan kita turunkan,” katanya. (jtr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Kemenperin Bangun Ekosistem Industri Otomotif

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Apakabarnews.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian berupaya mengakselerasi pembangunan ekosistem industri otomotif di Indonesia dalam upaya memproduksi kendaraan listrik.

Hal ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita sudah mulai membuka ruang untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Maka itu, kita perlu membangun eksosistem industrinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Regulasi lainnya yang akan segera diterbitkan, yaitu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Regulasi itu sudah difinalisasi. Jadi, sejalan dengan roadmapindustri otomotif kita, termasuk dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi, beberapa industri otomotif sudah berkomitmen untuk investasi. Minimal ada investasi USD4 miliar sampai tahun 2025,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, target ekspor mobil bisa menembus satu juta unit atau senilai 30 miliar dolar AS pada 2025.

“Kita akan membuat produk otomotif yang kompetitif dan sesuai dengan selera pasar global, termasuk untuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Tidak hanya mendorong pengembangan mobil listrik, Kemenperin juga sedang melakukan uji coba pengembangan motor listrik.

“Kami melakukan percobaannya di Bandung, untuk mengetahui bisnis model yang cocok dalam upaya pengembangan motor listrik, karena berbeda dengan bisnis model mobil listrik. Di Bandung, kami telah melibatkan pihak univeritas dan minimarket. Nantinya, model baterai itu bisa dipertukarkan,” tuturnya.

Apabila studi itu sudah selesai, akan dilanjutkan lagi di DKI Jakarta dan Bali.

“Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Daerah Jakarta dan Bali untuk mencoba prototipe di dua kota tersebut,” imbuhnya.

Untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, Kemenperin juga telah mendorong investasi di sektor industri baterainya. Sebab, baterai menjadi salah satu komponen yang vital pada kendaraan listrik.

“Kita sudah punya industri yang mengolah bahan bakunya dari nikel. Tinggal kita membuat baterai cell dan baterai pack. Untuk baterai pack sudah pasti dibuat di dalam negeri, karena itu menjadi bagian dari upaya pengembangan industri otomotif kita,” terangnya.

Kemenperin juga terus memacu hilirisasi industri, seperti peningkatan nilai tambah pada CPO. Ini terkait dengan target menghasilkan 100 persen biodiesel (B100).

“Ini memungkinkan untuk diproduksi. Sebab, B100 ini nanti standardnya seperti Euro 4. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, bio gasoline, dan bio avtur. Kalau semua ini kita kembangkan, maka permintaan domestik cukup untuk menyerap industri CPO kita,” tandasnya.(spg)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menteri Kelautan Imbau Perusahaan Plastik Beralih Produksi Daur Ulang

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengimbau kepada perusahaan-perusahan di Indonesia untuk menghentikan produksi plastik sekali pakai, lalu beralih dengan memproduksi barang-barang yang dapat didaur ulang.

“Saya mengimbau perusahaan-perusahaan yang masih memasok plastik sekali pakai untuk segera mengalihkan produksi ke bahan-bahan lain, seperti plastik yang durable, jual tumbler atau jual tas kanepo. Jangan jual tas keresek lagi,” kata Susi Pudjiastuti saat menghadiri kegiatan bersih sampah laut di Pantai Timur, Ancol, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dia menyarankan agar prilaku bisnis perusahan dirubah dengan pengalihan produksi tersebut, hal ini untuk mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang asri dan bersih.

“Kalau kita boikot tidak mau pakai keresek, pabrik keresek akan berhenti. Jadi tinggal maunya siapa duluan, pabrik yang produksi keresek atau kita,” tegasnya.

“Kita bikin sampah, kita yang rugi karena harus bayar. Lebih baik beli kantong dari kain, rotan, pandan gaya bisa terlihat lebih antik, unik, etnis, dan etnik,” tambahnya.

Saat ini sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu persoalan terbesar di lautan Indonesia dengan predikat negara kedua penyumbang sampah terbesar di dunia, setelah China. Situasi ini mengancam lebih dari 800 spesies biota laut, termasuk terumbu karang.

Lebih lanjut Susi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 71 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia.

“Kita tidak mau 2030 nanti lebih banyak plastik dari pada ikan di laut. Kita butuh ikan yang lebih banyak untuk makanan orang-orang kita, untuk lebih pintar, lebih sehat, dan laut harus sehat untuk dapat menghasilkan ikan lebih banyak,” ujarnya.(shp)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Darmin Mengaku Kantornya Sudah Tidak Menggunakan Air Kemasan Plastik

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Apakabarnews.com, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kementerian yang dipimpinnya sudah tidak menggunakan air mineral dalam kemasan plastik sekali pakai sejak beberapa bulan terakhir.

“Oh di kantor saya sudah lama,” kata Darmin usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan dalam rapat rapat yang dilakukan di kantornya, peserta rapat sudah tidak disuguhi dengan air mineral dalam botol plastik.

“Mungkin sudah 6 bulan ini,” kata Darmin Nasution.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang adanya air mineral dalam kemasan plastik di acara-acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena produk itu mengotori lingkungan.

“KKP mengawali dengan tidak boleh lagi ada botol air mineral,” kata Susi Pudjiastuti saat membuka simposium di KKP, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, yang melanggar akan kena sanksi berupa denda.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan ada pula mekanisme pelaporan sehingga hal tersebut berjalan efektif.

Susi juga mengemukakan, ketika berolahraga “paddling” atau mendayung di sejumlah lokasi di kawasan perairan Indonesia, masih menemukan banyak sampah plastik.

Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang melarang produk yang terbuat dari bahan plastik karena sampah plastik di berbagai daerah telah mencemaskan.

“Plastik itu sifatnya tidak mudah didaur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang disetop saja penggunaan plastik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.

Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya sehingga pada 2050 plastik bakal lebih banyak daripada ikan di laut. (ags)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending