Connect with us

HUKUM

Kivlan Zen Tegaskan Tidak Ada Niat Makar

Published

on

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn), Kivlan Zen.

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen menegaskan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk melakukan makar.

“Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri yang baru pengganti Jokowi. Tidak ada,” kata Kivlan, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/5/2019), sebelum menjalani pemeriksaan dalam kasus makar dan penyebaran berita bohong.

Ia menegaskan bahwa dirinya siap menjalani pemeriksaan atas tuduhan makar ini. “Tidak ada persiapan apa-apa, saya sudah siap menghadapi tuduhan makar,” kata Kivlan.

Kivlan menjelaskan dirinya bukanlah sebagai inisiator unjuk rasa terkait video seruan aksi demonstrasi di depan Gedung KPU RI dan Bawaslu pada 9 Mei 2019.

“Saya hanya berbicara saja, bukan inisiator unjuk rasa itu. Sudah ada pemberitahuan ke polisi soal unjuk rasa itu kok. Bukti-buktinya sudah diberitahukan ke polda dan polres, ya saya bicara. Apa buktinya makar. Kan itu semua kebebasan, kalau dituduh makar ya runtuhlah dunia ini,” katanya lagi.

Video tersebut akhirnya menjadi dasar pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin asal Serang, Banten dengan nomor laporan: LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan/atau pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 juncto pasal 87 dan/atau asal 163 bis juncto pasal 107. (apd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Panggil Kadis Perhubungan Jatim Fattah Jasin

Published

on

Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/8/2019) memanggil Kepala Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Fattah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/8/2019).

KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Supriyono, yaitu Suprianto berprofesi sebagai pegawai negeri sipil.

KPK sempat menggeledah rumah Fattah Jasin dan juga kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada Rabu (7/8/2019). Dalam penggeledahan tersebut, KPK telah menyita sejumlah dokumen terkait penganggaran.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang fee para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Sekda Kepri

Published

on

KPK menduga uang tersebut merupakan gratifikasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan posisi dan kewenangan Nurdin sebagai penyelenggara negara.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadilah dalam penyidikan kasus suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut pada proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

Arif diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun (NBU).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka NBU terkait tindak pidana korupsi suap izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil di Kepri Tahun 2018/2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Selain itu, KPK juga memanggil delapan saksi lainnya untuk tersangka Nurdin, yaitu Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri Hendri Kurniadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepri Abu Bakar, pegawai honorer pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Muhammad Shalihin dan Kepala Biro Umum Provinsi Kepri Martin Luther Maromon.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri 2017-2018 Yerri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Zulhendri, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Guntur Sati, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Ahmad Nizar.

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH) dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.

Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli 2019.

Selain kasus suap, Nurdin juga telah ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Dalam penyidikan kasus itu, total gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun dan telah disita KPK sekitar Rp6,1 miliar dengan rincian Rp3.737.240.000, 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro.

KPK menduga uang tersebut merupakan gratifikasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan posisi dan kewenangan Nurdin sebagai penyelenggara negara.

Salah satunya terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Korupsi Pengadaan KTP-el

Published

on

KPK pada hari Selasa (13/8/2019) telah mengumumkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus KTP-el.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).

Tujuh saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka baru kasus tersebut, yaitu Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tujuh saksi untuk tersangka PLS terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Tujuh saksi itu, yakni pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Ekworo Boedianto, mantan pegawai PT Murakabi Sejahtera Tri Anugerah Ipung, Direktur PT Gajendra Adhi Sakti Azmin Aulia yang juga adik dari mantan Mendagri Gamawan Fauzi, dan Vice President Internal Affairs PT Biomorf Lone Indonesia Amilia Kusumawardani Adya Ratman.

Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus korupsi KTP-el

Selanjutnya, Muhammad Nur dari unsur swasta, Dirut Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) 2009 sampai Mei 2013 Isnu Edhi Wijaya, dan Deniarto Suhartono dari unsur swasta.

Selain tersangka Paulus, KPK pada hari Selasa (13/8/2019) telah mengumumkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus KTP-el, yakni anggota DPR RI 2014 s.d. 2019 Miriam S. Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE) serta Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF).

Dalam konstruksi perkara terkait dengan peran Paulus disebutkan bahwa ketika proyek KTP-el dimulai pada tahun 2011, tersangka Paulus diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor serta tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko, kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal, Husni dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019), mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output, di antaranya standard operating procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Baca juga: Politikus Golkar Markus Nari didakwa rintangi perkara korupsi KTP-el

Tersangka Paulus juga diduga melakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

“Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek KTP-el ini,” ucap Saut. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending