Connect with us

HUKUM

Pansel KPK Diharapkan Bekerja Transparan

Published

on

Ketua WP, KPK Yudi Purnomo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wadah Pegawai (WP) KPK berharap panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel KPK) dapat bekerja transparan dalam menjaring orang-orang untuk memimpin institusi penegak hukum tersebut periode 2019-2023

“Wadah Pegawai KPK berharap siapapun yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK akan transparan dalam menjalankan tugasnya untuk menyeleksi calon pimpinan KPK yang akan dipilih oleh DPR,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Seusai buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR Bambang Soesatyo pada Senin (13/5/2019), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa anggota pansel pimpinan KPK masih dibahas, namun ditargetkan akan selesai pada pekan ini.

Presiden pun sudah mengantongi nama-nama orang yang dinilai tepat untuk menjadi anggota pansel yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, pemerintah, hingga LSM.

“Sesuai UU KPK, unsur pansel pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Kami percaya pemerintah akan memilih orang-orang yang selama ini dikenal masyarakat sebagai tokoh berintegritas dan antikorupsi,” tambah Yudi.

Salah satu bentuk transparansi yang harus ditunjukkan pansel adalah dengan membuka akses yang luas kepada masyarakat terlibat dalam seleksi mulai dari pendaftaran hingga proses nama-nama calon diserahkan kepada Presiden.

“Kami juga berharap pansel tidak hanya menunggu pendaftar, tetapi juga mau menjemput bola terhadap tokoh nasional, kaum profesional maupun akademisi kampus yang dianggap mumpuni dan kredibel menjadi pimpinan KPK,” ucap Yudi.

Namun yang paling penting, pansel pimpinan KPK harus secara ketat mencermati dan mempelajari rekam jejak setiap pendaftar calon pimpinan KPK.

“Agar tidak ada yang pernah melakukan perbuatan tercela, jujur, memiliki integritas dan moral yang tinggi, memiliki reputasi yang baik serta independen dari pengaruh siapapun. Hal ini perlu menjadi perhatian serius sehingga pimpinan KPK yang terpilih nanti siap menghadapi serangan balik koruptor dari para koruptor,” tambah Yudi.

Tujuannya adalah agar tidak ada permasalahan yang bisa dicari dari pimpinan KPK sekecil apapun yang bisa menjatuhkan kredibilitas dan integritas mereka serta menghambat upaya pemberantasan korupsi yang dikerjakan KPK.

“Tugas Pansel memang berat karena pimpinan untuk periode 2019-2023 ini akan memimpin sekitar 1.500-an pegawai KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini sesuai harapan rakyat sehingga diharapkan bisa mempunyai prestasi yang lebih baik dari pimpinan-pimpinan periode sebelumnya,” tutur Yudi.

Pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan 9 orang perempuan yang disebut sebagai 9 Srikandi sebagai pansel pimpinan KPK. (nat)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Menkes Datangi KPK Bicarakan E-Katalog Pengadaan Obat-Alat Kesehatan

Published

on

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.

AdApakabarnews.com, Jakarta– Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (21/8/2019) untuk membicarakan soal e-katalog pengadaan obat dan alat kesehatan.

“Iya saya membicarakan e-katalog. Ini bicara katalog dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pengadaan obat dan pengadaan alat kesehatan,” kata Nila saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, Menkes juga sempat mendatangi gedung KPK pada 16 Januari 2019 lalu terkait kajian KPK tentang alat kesehatan.

Saat itu, KPK menyoroti empat hal terkait tata kelola e-katalog alat kesehatan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK.

Sementara itu, Menkes pun juga mengakui bahwa masih banyak hambatan-hambatan soal e-katalog alkes tersebut.

“Jadi, sebagai kementerian tentu setelah kami bekerja sama dengan KPK dan melakukan suatu evaluasi menganalisa dan sebenarnya e-katalog untuk alkes sudah ada tetapi memang masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi,” kata Nila saat itu. Seperti dikutip Antara. (bfh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Empat Hal Pemeriksaan Saksi Kasus KTP Elektronik

Published

on

Penyidik KPK mendalami keterangan saksi terkait keikutsertaan PT Murakabi dalam proses pengadaan KTP-el.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami empat hal terkait pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).

KPK pada Selasa memeriksa enam saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS), yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, mantan Direktur Produksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Yuniarto, dan pegawai PT SAP Indonesia Muda Ikhsan Harahap.

Selanjutnya, Komisaris PT Delta Resources Andy Wardhana, Manager Legal PT Sinarmas Sekuritas Anthony Pheanto, dan Kartika Wulansari dari unsur swasta.

“Saksi Zudan Arif Fakrulloh, penyidik mengonfirmasi keterangan mengenai pembahasan dasar hukum dalam proses awal pengadaan KTP-el,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Selanjutnya dari saksi Yuniarto, kata Febri, penyidik mendalami keterangan saksi terkait pekerjaan yang dilakukan PNRI dalam proyek KTP-el.

“Saksi Anthony Pheanto, penyidik mendalami penukaran uang sebagai bagian dari aliran dana KTP-el,” ujar Febri.

Terakhir, untuk saksi Kartika Wulansari, penyidik KPK mendalami keterangan saksi terkait keikutsertaan PT Murakabi dalam proses pengadaan KTP-el.

Selain tersangka Paulus, KPK pada Selasa (13/8) telah mengumumkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus KTP-el, yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF).

Dalam konstruksi perkara terkait peran Paulus disebutkan bahwa ketika proyek KTP-el dimulai pada 2011, tersangka Paulus diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Padahal Husni adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

“Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output di antaranya adalah Standard Operating
Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Tersangka Paulus juga diduga melakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen, sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

“Sebagaimana telah muncul dalam fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP-el ini,” ujar Saut. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Mantan Gubernur Jatim Soekarwo

Published

on

Mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Soekarwo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, KPK pada Selasa (20/8/2019) juga telah memeriksa Karsali yang merupakan mantan ajudan Soekarwo.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. (bfh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending