Connect with us

HUKUM

Jadi Buzzer Jokowi Membuat Polisi Tak Segera Periksa Ulin Yusron?

Published

on

Ulin Yusron, salah seorang simpatisan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, menyebarkan data pribadi seseorang yang dianggap sebagai pengancam Presiden Jokowi melalui Twitter.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ulin Yusron, salah seorang simpatisan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyebarkan data pribadi seseorang yang dianggap sebagai pengancam Presiden Jokowi.

Ia menyebarkan data orang itu di akun media sosial miliknya. Namun, melalui akun Twitter @ulinyusron, ia meminta maaf karena dua orang yang dimaksud berbeda dengan yang ditangkap polisi.

“Pria yang Ancam Penggal Kepala Jokowi Ditangkap! Akhirnya. Mohon maaf kepada nama2 yang disebut dan keliru. Ini murni kesalahan menerima informasi dan mengolahnya. Terima kasih yang sudah meramaikan percakapan soal penggal sehingga telah menutupi demo,” twit Ulin, Ahad siang, 12 Mei 2019.

Merujuk Pasal 58 Undang-Undang No 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [PDF], pembukaan informasi data kependudukan hanya bisa dilakukan instansi-instansi negara tertentu, contohnya Kemendagri dan Kepolisian.

Itu pun hanya dalam konteks pelayanan negara. Artinya, warga biasa seperti Ulin –meski dia termasuk selebritas di jagad Twitter– jelas tidak termasuk di dalamnya. Sehingga apa yang dilakukan Ulin dengan menyebar data di media sosial itu melanggar UU Adminduk. Hal ini juga diakui Mendagri Tjahjo Kumolo.

lalu mengapa polisi belum memproses Ulin?

Ulin sebagai selebritas medsos pernah diundang ke Istana Negara bertemu Presiden Jokowi, pada 2 Februari 2016. Pertemuan tersebut membahas persoalan yang sedang aktif dibicarakan di media sosial.

Meski pelaku pengancam penggal leher presiden, Hermawan Susanto, telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, tapi Ulin tidak diproses hukum. Padahal, secara gamblang ia telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan.

Namun, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa untuk mengusut perkara Ulin Yusron harus menunggu laporan.

“Tetap ada yang melaporkan dahulu,” kata dia di Mabes Polri, Selasa (14/5/2019).

Meski ilegal akses bukan termasuk delik aduan, tapi Dedi berpendapat dalam hal ini perlu pendalaman. “Harus ada bukti yang sangat kuat oleh penyidik, sebelum penyidik melakukan langkah hukum selanjutnya,” kata Dedi.

Penyidik Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya, kata Dedi, masih mengkaji perkara tersebut. Berkaitan dengan penggunaan data perorangan, polisi pernah menanganinya sejak tahun lalu. Pada 2019 ada satu kasus karena pelapornya merasa dirugikan.

“Dampak dari data itu ialah dapat digunakan atau disalahgunakan oleh pihak tertentu, sehingga mengakibatkan korban merasa dirugikan dan melapor ke polisi,” ujar Dedi.

Deputi Direktur Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM), Andi Muttaqien menilai, dalam kasus ini semestinya polisi bisa menindak Ulin Yusron meski tanpa pengaduan masyarakat.

Sebab, kasus ini tidak termasuk delik aduan. “Karena perkara itu bukan termasuk delik aduan, jadi polisi bisa langsung menindak,” kata Andi Muttaqien ketika dihubungi reporter Tirto, Selasa (14/5/2019).

Andi mengatakan belum tahu pasti soal alasan polisi belum bergerak. Ia berpendapat mungkin saja masih banyak hal lain yang harus polisi kerjakan.

“Kalau pihak yang dirugikan tidak mengadukan, barangkali polisi akan menimbang urgensi dari proses pidana kasus Ulin ini, meski perkara itu bukan delik aduan,” kata Andi.

Namun, Andi tidak berani mengomentari ihwal dugaan kedekatan Ulin dengan pihak Istana Negara.

Ia hanya menegaskan semestinya polisi tidak perlu menghiraukan ‘kedekatan’ itu. Dalam kasus ini, kata Andi, Ulin dapat dikenakan UU ITE dan UU Adminduk.

Selain itu, Andi menyarankan agar dibuat aturan yang jelas supaya tidak ada lagi masyarakat yang semena-mena menyebarkan data pribadi orang lain.

Sebab, penyebaran itu bisa menimbulkan doxing. Sementara itu, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menyebutkan Ulin Yusron bukanlah pegiat media sosial. Ulin dinilai selama ini berperan sebagai buzzer Jokowi. “Ulin memang orang bayaran sana, campaigner Istana.

Tidak ada yang aneh kalau dia tidak ditangkap, dia menerima fasilitas diskriminasi hukum,” kata Haris saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (14/5/2019).

Haris berpendapat hal ini sebagai bentuk dari penegakan hukum yang tidak sehat. “Kenapa yang bongkar data rahasia tidak diungkap, begitu ditindak hanya pilih-pilih orang,” kata Haris.

Haris menegaskan data pribadi merupakan data penting, sehingga polisi harus berani mengungkap pelaku pembocoran dan penyebaran data pribadi itu.

“Dia dapat dikenakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sebab data itu adalah rahasia yang harus dijaga,” ucap Haris.

Hal senada diungkapkan ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti. Ia menilai wajar jika masyarakat memandang ada kedekatan Ulin dengan pihak Istana.

“Tidak bisa disalahkan juga jika orang-orang berpikir bahwa karena dugaan kedekatan inilah belum ada gugatan apa pun,” kata Bivitri.

Semestinya, kata Bivitri, polisi dapat menelaah terlebih dahulu apakah perbuatan Ulin meresahkan masyarakat. Jika terbukti meresahkan, maka polisi dapat bertindak tanpa perlu menunggu aduan.

“Seharusnya itu respons polisi, bersifat objektif. Tentu tak salah jika sekarang masyarakat berpikir dia dekat dengan presiden. Sah-sah saja [berpikir seperti itu]” kata Bivitri.

Bivitri menambahkan tidak perlu perubahan aturan atau peraturan baru untuk mengantisipasi hal serupa.

“Yang dilakukan [Ulin] itu pelanggaran, tidak perlu ada perubahan peraturan perundang-undangan. Tapi penegak hukum harus konsisten untuk menindaklanjuti kasus ini,” ujar Bivitri.

Terkait ini, Tirto mencoba menghubungi Ulin via telepon. Namun, usai reporter Tirto memperkenalkan diri, Ulin hanya berujar singkat “aku tak ada keterangan soal ini”.

Setelah itu, beberapa kali reporter Tirto mencoba menelepon Ulin, tapi dia tidak merespons lagi. Ia juga tidak membalas pesan singkat untuk diminta klarifikasi. Seperti dikutip Tirto.id. (tir)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Menkes Datangi KPK Bicarakan E-Katalog Pengadaan Obat-Alat Kesehatan

Published

on

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek.

AdApakabarnews.com, Jakarta– Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (21/8/2019) untuk membicarakan soal e-katalog pengadaan obat dan alat kesehatan.

“Iya saya membicarakan e-katalog. Ini bicara katalog dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pengadaan obat dan pengadaan alat kesehatan,” kata Nila saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, Menkes juga sempat mendatangi gedung KPK pada 16 Januari 2019 lalu terkait kajian KPK tentang alat kesehatan.

Saat itu, KPK menyoroti empat hal terkait tata kelola e-katalog alat kesehatan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK.

Sementara itu, Menkes pun juga mengakui bahwa masih banyak hambatan-hambatan soal e-katalog alkes tersebut.

“Jadi, sebagai kementerian tentu setelah kami bekerja sama dengan KPK dan melakukan suatu evaluasi menganalisa dan sebenarnya e-katalog untuk alkes sudah ada tetapi memang masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi,” kata Nila saat itu. Seperti dikutip Antara. (bfh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Empat Hal Pemeriksaan Saksi Kasus KTP Elektronik

Published

on

Penyidik KPK mendalami keterangan saksi terkait keikutsertaan PT Murakabi dalam proses pengadaan KTP-el.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami empat hal terkait pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).

KPK pada Selasa memeriksa enam saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS), yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, mantan Direktur Produksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Yuniarto, dan pegawai PT SAP Indonesia Muda Ikhsan Harahap.

Selanjutnya, Komisaris PT Delta Resources Andy Wardhana, Manager Legal PT Sinarmas Sekuritas Anthony Pheanto, dan Kartika Wulansari dari unsur swasta.

“Saksi Zudan Arif Fakrulloh, penyidik mengonfirmasi keterangan mengenai pembahasan dasar hukum dalam proses awal pengadaan KTP-el,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Selanjutnya dari saksi Yuniarto, kata Febri, penyidik mendalami keterangan saksi terkait pekerjaan yang dilakukan PNRI dalam proyek KTP-el.

“Saksi Anthony Pheanto, penyidik mendalami penukaran uang sebagai bagian dari aliran dana KTP-el,” ujar Febri.

Terakhir, untuk saksi Kartika Wulansari, penyidik KPK mendalami keterangan saksi terkait keikutsertaan PT Murakabi dalam proses pengadaan KTP-el.

Selain tersangka Paulus, KPK pada Selasa (13/8) telah mengumumkan tiga tersangka baru lainnya dalam kasus KTP-el, yakni anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF).

Dalam konstruksi perkara terkait peran Paulus disebutkan bahwa ketika proyek KTP-el dimulai pada 2011, tersangka Paulus diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Padahal Husni adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

“Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output di antaranya adalah Standard Operating
Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Tersangka Paulus juga diduga melakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen, sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

“Sebagaimana telah muncul dalam fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP-el ini,” ujar Saut. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Mantan Gubernur Jatim Soekarwo

Published

on

Mantan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

Soekarwo dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Sebelumnya, KPK pada Selasa (20/8/2019) juga telah memeriksa Karsali yang merupakan mantan ajudan Soekarwo.

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. (bfh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending