Connect with us

NASIONAL

Sebanyak 7.935 PMI Telah Ikuti Program KKBM BNP2TKI

Published

on

Direktur Pemberdayaan BNP2TKI, A Gatot Hermawan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) merupakan salah satu program BNP2TKI. Sejak 2017-2018 jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) hasil binaan dari KKBM sebanyak 7.935 orang yang tersebar pada 7 Provinsi di 39 desa-desa potensial PMI.

Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A Gatot Hermawan menyatakan, KKBM merupakan komunitas dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat lingkungan desa, beberapa desa atau kecamatan sumber PMI. Ini merupakan suatu kesatuan sosial yang memiliki kesamaan yaitu pernah, sedang, atau akan bekerja di luar negeri sebagai PMI.

“Sejak 2017-2018 jumlah PMI hasil binaan KKBM sebanyak 7.935 orang. Mereka tersebar di beberapa provinsi pada 39 desa-desa potensial PMI,” jelas Direktur Pemberdayaan BNP2TKI di Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Ia menambahkan, KBBM memiliki penggerak yaitu orang yang bekerja pada tingkat komunitas atau kelompok dan community organizer (CO)  yang merupakan bagian dari komunitas yang mengorganisir anggota lainnya. Dengan tujuan  agar sadar mau bergerak melakukan usaha bersama menyelesaikan permasalahan terkait penempatan dan perlindungan PMI yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Sejak KKBM dimulai pada tahun 2017, lanjut Gatot, bahwa indikator keberhasilan KKBM secara umum yaitu melakukan aktivitas usaha ekonomi, pelayana informasi serta advokasi. KKBM memiliki 147 petugas sebegai penggerak unit infomasi dan advokasi serta penggerak unit usah kelompok yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan PMI purna.    

“Ada update data mengenai keanggotaan, jenis dan volume usaha ekonomi, perkembangan usaha dan pelayanan informasi atau advokasi,” jelasnya.

Sedangkan indikator keberhasilan KKBM yaitu membentuk unit usaha ekonomi, jumlah dan volume usaha, pembentukan kelompok usaha atau koperasi, pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR), konsultasi pengembangan usaha oleh pihak terkait.

“Di KKBM juga terdapat pelayanan informasi dan advokasi penyuluhan seperti  penyebarluasan informasi, pelayanan informasi, fasilitasi proses penempatan PMI, fasilitasi pendampingan kasus PMI dan pencegahan penempatan PMI nonprosedural,” papar Gatot. (*)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NASIONAL

Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota Selesaikan Tugas Akhir September

Published

on

Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Apakabarnews.com, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota menargetkan akan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.

“Kalau bisa akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,” kata Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal.

“Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ujarnya.

Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan; dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.

Amali mengatakan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.

“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, Pansus akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut Amali, Pansus akan mengundang dunia usaha dan masyarakat terkait rencana ibukota baru. (imb)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Apakabarnews.com, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara DPR menggelar rapat perdana untuk memetakan kajian yang disampaikan pemerintah.

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali mengatakan rapat perdana tersebut membahas tiga hal. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

“Ada tiga hal pokok menjadi bahasan dalam pansus ini, pertama adalah ide ini tentu punya dasar. Dasar yang pertama adalah tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti,” kata Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kedua, adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan dan lingkungan, bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial.

Ketiga, menurut dia, akan dibahas mengenai aparatur dan regulasi yang mengaturnya.

“Saya kira akan mengkaji tentang tiga pokok besar itu, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus. Dan secara pribadi kita lihat perspektif lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam membahas hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa hanya narasi dan retorika saja, butuh data kualitatif dan kuantitatif.

Amali menilai 70 persen adalah kajian‐kajian yang kuantitatif dan sisanya sebesar 30 persen, yaitu kualitatif sehingga diperoleh kajian objektif, apakah surat pemerintah ini layak diteruskan atau tidak.

“Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili. Kita melepaskan terlebih dahulu subjektivitas kita sehingga kajiannya menjadi objektif,” katanya.

Amali mengatakan, pansus tidak membahas UU terkait pemindahan ibu kota, namun membahas apa sikap dan respon DPR terkait usulan pemerintah tersebut.

Menurut dia, kalau DPR setuju atas usulan pemindahan ibu kota maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Namun kalau tidak setuju, akan ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saya sepintas sudah membaca ya kajian dari pemerintah memang itu masih secara global. Tentu harus kita dalami dan kita mengundang kembali pemerintah, pemerintah pusat akan kita mintai penjelasannya lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pansus akan meminta pendapat pemerintah daerah minimal pemerintah daerah tempat rencana lokasi Ibu kota negara dan pemerintah daerah yang akan ditinggalkan, yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. (ibl)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Muhaimin Iskandar Memaparkan Konsep Islam untuk Kemanusiaan di Inggris

Published

on

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.

Apakabarnews.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memaparkan konsep Islam untuk kemanusiaan pada pembicaraan tertutup dengan petinggi Policy Exchange, think tank Inggris yang paling berpengaruh di negara tersebut.

Pertemuan yang digelar di kantor pusat Policy Exchange yang berdekatan dengan Istana Westminster, Senin (16/9/2019) itu difasilitasi oleh “Bayt Ar Rahmah”, organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh KH A Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, 2014.

“Islam untuk kemanusiaan ini dilakukan dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Menurut Muhaimin, dalam satu tahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang Nahdlatul Ulama dan PKB sebagai mitra penting yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi.

“Bagi pemerintahan perdana menteri Inggris, NU dan PKB adalah mitra yang penting dan strategis, utamanya setelah mereka keluar dari Uni Eropa (Brexit). Inggris sangat menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” kata Muhaimin yang juga Wakil Ketua MPR.

Muhaimin menuturkan, keterlibatan NU dan PKB di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan Islam untuk Kemanusiaan (Al Islam lil Insaniyyah).

Dalam pertemuan itu, juga dibahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan, dan geopolitik.

Seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam Pemerintahan Inggris mengaku sangat bangga dan semakin bersemangat karena ada pemimpin parpol dan pimpinan MPR yang peduli terhadap kondisi dunia Islam, khususnya di Inggris.

“Sungguh membesarkan hati bahwa ada seorang pemimpin Muslim, Yang Mulia Bapak Muhaimin Iskandar yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang Islam untuk kemanusiaan yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita,” katanya lagi.

Pesan-pesan dari Muhaimin di Policy Exchange tersebut kemudian dibawa oleh dua orang utusan Bayt Ar Rahmah dalam sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson.
Baca juga: OKI dorong isu aneksasi Tepi Barat dibahas di Sidang Majelis Umum PBB

Konsistensi PKB sebagai partai moderat sangat diapresiasi di dunia internasional. Pada 27 November 2018, PKB dipercaya menjadi anggota jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC – CDI) yang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa).

Pada 10 April 2019, Komite Eksekutif IDC-CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan oleh PKB yang mendukung agenda Islam untuk kemanusiaan dan misinya untuk mendorong munculnya peradaban global yang ditegakkan di atas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia. (sig)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending