Connect with us

OPINI

IMPOR TEKSTIL DARI CINA BIKIN INDUSTRI TEKSTIL KITA MORAT MARIT?

Published

on

MEA indonesia tidak bisa melindungi Industri dalam negerinya yang belum efisien.

SEJAK Mei 2019, Banjir impor tekstil dari Cina semakin besar, hal ini di karenakan perang dagang AS dan ina yang menyebabkan CIna mencari pasar baru untuk produk tekstilnya. Pasar yang besar, dan ramah terhadap produk-produk Cina serta kurang efisien itu namanya Indonesia. Sejak AS mengenakan pajak 25 persen ke Cina, menyebabkan produk Cina kalah bersaing di AS. Indonesia yang seharusnya bisa memanfaatkan situasi ini, Malah justru dimanfaatkan Cina untuk melempar produk produknya yang Kalah bersaing di AS. Sehingga tidak aneh jika pada kenyataan-nya ekspor kita hanya tumbuh 5,5 persen, sedangkan impor kita tumbuh 14,8 persen. Sehingga surplus perdagangan tekstil dalam 10 tahun terakhir ini, tergerus terus. Akibatnya neraca perdagangan tekstil kita jika dihitung dari 2009, mengalami penurunan sebesar -23,3 persen yakni dari 6,1 Milyar US dollar menjadi 4,7 Milyar US dollar.

Jika kita melihat pertumbuhan impor tekstil kita, dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan hingga 107 persen, tidak sebanding dengan pertumbuman ekspor kita yang hanya tumbuh 29,6 persen saja. Parahal Industri tekstil kita menyumbang tenaga kerja sebesar 1,5 Juta, ditambah garmen yang mencapai 500.000, menurut catatan pemerintah. Sehingga bisa membahayakan kondisi ekonomi Indonesia, jika tidak mampu melindungi industri strategis yang banyak menyerap tenaga kerja ini. Oleh karena itu harus ada solusi kebijakan yang bisa melindungi industri tekstil dalam negeri. Kalau tidak maka industri tesktil, yang saat ini dikatakan sedang sunset, bisa benar benar terbenam.

Pertanyaanya masih adakah peluang bagi Industri tekstil Indonesia ?

Kalau kita melihat dari pendapatan 15 Emitens tekstil yang sudah go public, yang ada di BEJ, terlihat adanya kenaikan pendapatan, pada industri tekstil yang berorientasi ekport. Paling tidak ada tiga emiten yang menikmati kenaikan laba bersih dari perang dagang AS dengan Cina, yaitu Indo Rama, Sritex dan Pan Brother, yang tertinggi kenaikan laba bersih adalah indorama, dari 1,5 juta US Dollar pada tahun 2017 menjadi 63 Juta US Dollar, kenaikan hampir 4200 %, kedua adalah Pan Brother yang mengalami kenaikkan hampir 100 %, dari 9,2 Juta US dollar menjadi 18 Juta US dollar. Sedangkan sritex hanya naik hampir 20 persen saja, tapi dari 2017 Sritex sudah memiiliki laba bersih yang tinggi yaitu 66 juta US dollar, di 2018 menjadi 73 Juta US Dollar.

Berbanding terbalik dengan Emiten tekstil yang berorientasi ke pasar lokal, justru mengalami peningkatan kerugian akibat impor tekstil dari Cina, padahal potensi pasar lokal masih tinggi dan bagus. Seperti Panasia Indo Resources yang mengalami rugi bersih menjadi Rp 220 milyar dan Nusantara Inti Corpora, yang mengalami penurunan lama bersih dari Rp 60 juta rupiah ke 40 juta rupiah saja. Hal ini menunjukka gempuran tekstil Cina ke dalam negeri cukup kuat. Untuk itu harus ada solusinya agar ekport terus meningkat dan impor menjadi terbatas.

Saatnay Indonesia kelauar dari MEA yang sngat merugikan, karena dengan MEA indonesia tidak bisa melindungi Industri dalam negerinya yang belum efisien. Untuk itu perlu ada keberanian pemerintah Indonesia mengenakan cukai impor, seperti yang dlakukan oleh Philipina terhadap impor keramik dari indonésia. Jika philipina berani melindungi industri dalam negerinya, mengapa kita tidak?

[Oleh: Helmi Adam. Penulis Direktur Syafaat Foudation Indonesia]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

BERBANGGALAH KALIAN PARA TALIBAN DI KPK

Published

on

Para penyidik KPK dari generasi muda yang selama ini ditakuti oleh para koruptor, setelah revisi akan menjadi tak berdaya. Inilah target pemerintah bersama DPR.

SANGAT terhormat julukan itu. Taliban di Komisi Pemberantasan Korypsi (KPK). Orang-orang yang memberikan julukan itu yang tidak paham makna kata itu dan tak tahu latar-belakang sejarah mereka.

Taliban adalah pelajar. Tak salah juga disebut ‘santri’. Bisa juga diartikan mahasiswa. Di Afgahanistan, Taliban ikut berperang menghadapi superpower Uni Soviet. Taliban mengambil alih kekuasaan dari tangan boneka Moskow. Mereka menguasai Afghanistan dari 1996-2001.

Taliban berani mati melawan pendudukan yang menginjak-injak harga diri orang Afghanistan. Mereka tak gentar menghadapi serbuan NATO menyusul insiden 11 Septermber 2001 (911) di New York City.

Pasukan Taliban tidak memiliki senjata canggih seperti persenjataan angkatan bersenjata NATO. Tetapi, mereka tak bisa dikalahkan oleh bomber B-52, Stealth, maupun rombongan helicopter Apache yang dikerahkan oleh Presiden George W Bush.

Taliban di Afghanistan membuat Amerika jengkel. Bom karpet (carpet bombing) mereka tak banyak mengurangi personel Taliban. Sedikit pun tak mengerdilkan nyali dan semangat tempur mereka. Sampai akhirnya Amerika lelah sendiri.

Itulah Taliban di Afghanistan. Amerika dan para sekutunya hanya bisa melancarkam kampanya hitam tentang Taliban. Mereka mengatakan Taliban adalah pejuang yang kejam dan sadis. Padahal, ketika mereka menangkap seorang koresponden wanita dari harian Sunday Express, Yvonne Ridley, seluruh dunia terkejut mendengar bahwa wartawan Inggris itu diperlakukan sangat baik dan sopan. Bu Ridley sendiri tak lama kemudian mengucapkan syahadat. Dia menjadi seorang muslimah yang aktif berdakwah di Inggris.

Di KPK, para penyelidik dan penyidik korupsi yang berani mati digambarkan seperti Taliban. Militansi kelas tinggi. Mereka tak lagi memikirkan kenyamanan duniawi. Kalau mereka mau, para Taliban KPK bisa mencari duit besar dalam berbagai kasus korupsi ukuran superjumbo.

Para koruptor dan calon koruptor merasa resah. Begitu juga para sponsor dan pelindung mereka, ikut pula gelisah. Para politisi di DPR, para ketua parpol, serta para pejabat eksekutif menjadi ‘tak fokus bekerja’. Takut ditangkap OTT KPK. Singkatnya, para penyidik militan di KPK membuat mereka tak bisa tenang. Mereka Tidak bisa mendikte jalannya perkara korupsi.

Jadwal korupsi mereka menjadi tersendat-sendat akibat dikejar bayangan Taliban KPK. Sumber biaya orpol terancam. Peluang memperkaya diri menjadi sempit. Semua ini gara-gara Taliban KPK.

Akhirnya, semua orang di DPR menyepakati revisi UU tentang KKP nomor 30 Tahun 2002. Wewenang KPK dipangkas habis. KPK akan didikte oleh Dewan Pengawas (DP) bentukan DPR. Bakal tak ada lagi operasi penyadapan telefon. Harus meminta izin DP. Karena itu, OTT akan menjadai barang langka.

Kongkalikong orang DP dengan para koruptor bisa menggagalkan kejaran KPK terhadap para pencolong kekayaan negara. Revisi UU KPK akan memberikan peluang kepada para koruptor agar kasus mereka dihentikan. KPK bisa menerbitkan SP3 (penghentian perkara).

Para penyidik KPK dari generasi muda yang selama ini ditakuti oleh para koruptor, setelah revisi akan menjadi tak berdaya. Inilah target pemerintah bersama DPR.

Tidak sampai di situ. Pimpinan baru KPK periode 2019-2023 pastilah akan melenyapkan para penyidik militan yang mereka sebut Taliban itu.

Revisi UU tentang KPK dan pemilihan orang-orang tak berintegritas menjadi pimpinan lembaga antikorupsi itu, tak keliru kalau disebut sebagai upaya DPR dan pemerintah untuk melindungi para koruptor. Inilah langkah mereka untuk menghancurkan KPK.

Para Taliban di KPK, pada dasarnya, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi tindakan pembonsaian yang sedang dilakukan terhadap mereka. Revisi UU itu harus menang. Pastilah upaya untuk melindungi para koruptor itu akan berjaya. Presiden Jokowi mendukung penuh revisi ini.

Tak lama lagi, Anda bisa menyaksikan pesta pora para koruptor dan dalang-dalang politik mereka. Mereka akan merayakan penyingkiran para Taliban dari KPK.

Begitulah Indonesia. Negara ini, suka tak suka, telah dikuasai oleh para koruptor. Dan hari ini, kekuasaan mereka semakin menancap dalam. Rakyat hanya bisa menonton.

Tapi, setidaknya Anda bisa berbangga bahwa di negeri ini pernah berkiprah para penyelidik dan penyidik militan di KPK. Anda bisa mengenang masa-masa jaya KPK yang independen dan kuat.

Anda pantas mengepalkan tinju dan berteriak keras kepada para penyidik militan itu: “Berbanggalah kalian para Taliban di KPK. Kalian buat para koruptor terbirit-birit.”

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

MARI BANTU JOKOWI MEMBACA PESAN MORAL

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

KETIKA ditanya wartawan bagaimana tanggapannya terhadap pengunduran diri Saut Situmorang dari jabatan wakil ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Presiden Jokowi hanya menjawab bahwa itu merupakan hak seseorang.

“Itu hak setiap orang untuk mundur atau tidak mundur,” kata Jokowi.

Tidak ada yang salah dengan jawaban ini. Tetapi kalau cuma begitu, enak sekali menjadi presiden Indonesia. Ada apa-apa, cukup dijawab secara normatif. Padahal, presiden itu adalah jabatan tertinggi. Dia harus mampu memberikan penjelasan perspektif tentang sesuatu yang sedang dipersoalkan.

Kalau ada pejabat penting mundur dan kemudian Presiden mengatakan, “Itu hak dia”, atau “Biarkan saja”, dlsb, siapa pun bisa. Tapi, tentu pengunduran diri seseorang –apalagi sedang ada kontroversi— tidak cukup dengan jawaban yang sifatnya normatif. Bila ada yang mundur di tengah suasana yang panas, perlulah dibaca pesan moralnya.

Jika tidak paham pesan moral pengunduran diri Saut Situmorang, bisa tanyakan ke staf-staf hebat yang ada di Istana. Di sana ada Teten Masduki, bekas aktivis antikorupsi yang pernah lama memimpin ICW. Ada juga Johan Budi, dan beberapa staf lain yang terbiasa dengan aktivitas bela publik.

Kalau mereka juga tak bisa membaca pesan moral itu, berarti Pak Jokowi perlu merombak orang-orang yang berada di sekitarnya. Bisa dicari di banyak universitas. Ada rektor, ada profesor, ada pakar, ada ahli psikologi politik, ahli psikologi sosial, dan lain-lain sebagainya yang bisa dibawa masuk untuk menjelaskan pesan moral.

Andaikata, setelah itu, masih sulit juga memahami pesan moral, banyak literatur tentang itu yang bisa dijadikan referensi. Ada dalam bentuk cetakan, ada pula yang tersedia ‘online’.

Sekiranya masih tetap tak dipahami, tentu banyak yang bisa mendampingi Pak Jokowi untuk menangkap pesan moral di balik berbagai kejadian. Banyak yang bisa membantu. Ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ada Prof Tito Karnavian, ada Romi Romahumuziy yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ada Menpora Imam Nahrowi, dan ada juga Ali Mochtar Ngabalin. Ada Muhaimin Cak Imin, ada Yosanna Laoly, ada Gunerbur Ganjar Pranowo, dll.

Semua mereka ini sangat mumpuni dalam hal moral. Mereka sangat fasih membaca pesan moral. Tak diragukan lagi dari sisi moralitas.

Memang harus diakui bahwa untuk memahami ‘pesan moral’, diperlukan modal dasar berupa ‘moral’ juga. Mirip dengan pameo ‘umpan ikan untuk memancing ikan’. Atau, bisa juga diibaratkan ‘duit cari duit’. Lebih kurang begitu. Memahami pesan moral dengan moral.

Artinya, tanpa modal dasar berupa ‘moral’, pasti akan kesulitan untuk memahami pesan moral. Bagi banyak orang, modal moralitas itu sering diabaikan. Mereka membuang moral karena dianggap sebagai penghalang. Akibatnya, mereka tak memliki pondasi yang ‘compatible’ atau yang cocok untuk mencerna pesan moral.

Kondisi ini menyebabkan orang-orang mengabaikan pesan moral. Mereka tak perduli. Main sabur. Kalau tidak ‘grasa-grusu’, pastilah mereka menjadi ‘disoriented’ (kehilangan arah) ketika bereaksi terhadap sesuatu peristiwa. Tak paham apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tak mengerti dampak fatal yang akan muncul.

Itulah pentingnya membaca pesan moral. Cukup sederhana, sebetulya. Sama seperti orang buta aksara. Dia bisa dilatih mengenali huruf supaya bisa membaca. Begitu juga, orang bisa dilatih mengenali moralitas supaya dia bisa membaca pesan moral.

Membantu Pak Jokowi membaca pesan moral, tentulah tidak serumit yang kita bicarakan ini. Saut Situmorang mundur karena dia melihat kemungkinan dekadensi moral dalam perjalanan KPK ke depan. Itulah pesan yang ingin ia sampaikan.

Malam tadi, seluruh pimpinan KPK malah menyerahkan pengelolaan lembaga antikorupsi itu kepada Presiden Jokowi. Artinya, sedang ada ‘pause’ dalam pelaksanaan tugas KPK. Dari sini, pesan moral itu semakin jelas lagi untuk dicerna oleh Pak Jokowi.

Tak perlulah kita katakan, “Mari bantu Pak Jokowi membaca pesan moral”.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

KPK : SETELAH DIBONSAI, DILETAKKAN DI BAWAH HUTAN KORUPSI

Published

on

KPK dibonsai dan diracun, kemudian disuruh hidup di bahwa hutan korupsi yang dilidungi.

DI upacara pemakanan presiden ketiga RI, kemarin (12/9/2019) semua kata pengantar menyebutkan bahwa BJ Habibie adalah teladan untuk membuat Indonesia lebih baik dan semakin baik.

Ironisnya, beberapa belas jam saja setelah kata pengantar yang menyejukkan itu, para anggota DPR melakukan tindakan yang bisa membuat Indonesia semakin parah lagi dari kondisi buruknya akhir-akhir ini. Mereka melaksankan sidang kilat untuk memilih ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan empat komisioner lainnya. Mereka pilih Irjen Firli Bahuri sebagai ketua KPK. Firli adalah calon yang penuh kontroversi sejak awal proses seleksi.

Hanya ada satu makna untuk pilihan DPR ini. Yaitu, mereka tidak lagi mewakili rakyat. Mereka menunjukkan ‘defiant’ (keras kepala) di depan rakyat yang memberikan mandat. Dalam sidang Komisi III yang berlangsung tengah malam buta, DPR memaksakan Firli menjadi ketua KPK. Rakyat jelas-jelas menentang keras.

Keputusan voting DPR malam tadi menunjukkan bahwa mereka sangat berkeberatan terhadap ketegasan KPK dalam memberantas korupsi. Sekarang, DPR puas. KPK periode berikutnya menjadi bonsai. Setelah dibonsai, disirami racun. Setelah itu, KPK-bonsai diletakkan di bawah hutan lindung korupsi.

Persis! KPK dibonsai dan diracun, kemudian disuruh hidup di bahwa hutan korupsi yang dilidungi.

Revisi UU tentang KPK nomor 30 Tahun 2002 yang berintikan pembentukan Dewan Pengawas, penghapusan OTT dan penggeledahan, serta menjadikan pegawai KPK sebagai ANS biasa, adalah tindakan yang membuat KPK menjadi bonsai. Lembaga ini menjadi kerdil. Kerdil di tengah hutan lindung korupsi. Inilah jenis hutan yang tumbuh sangat subur di bumi Indonesia ini.

Kemudian, kesepakatan DPR memilih Irjen Firli Bahuri menjadi ketua KPK masa jabatan 2019-2023, adalah tindakan meracun lembaga antikorupsi itu. Firli ditentang keras oleh internal KPK dan sekian banyak LSM pemantau korupsi. Sebab, beliau diduga melakukan pelanggaran berat kode etik KPK ketika bertugas menjadi Deputi Penindakan di lembaga ini sebelum dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan.

KPK yang Anda harapkan itu, tidak lagi menjadi pohon yang tinggi-besar di hutan korupsi. Dia kini menjadi bonsai. Menjadi pohon yang ditanam di pot bunga dan diletakkan di tengah hutan korupsi itu.

Bisa Anda dibayangkan bagaimana kira-kira eksistensi KPK di tengah hutan korupsi. Hutan yang dilindungi oleh revisi UU KPK.

Kalau dilihat reaksi sejumlah petinggi KPK petahana, jelas terlihat ‘mosi tak percaya’ terhadap pilihan DPR. Penasihat KPK, Tsani Annafari, meletakkan jabatan. Dia tak sudi lagi menasihati KPK periode berikut. Kemudian, Wakil Ketua Saut Situmorang juga spontan menyatakan pengunduran diri. Tetapi masih diminta bertahan sampai Desember 2019.

Yang cukup mengherankan, atau bisa juga tidak mengherankan, adalah posisi Presiden Jokowi. Setelah beliau mendapatkan masukan dari kalangan pegiat antikorupsi dan para tokoh bangsa, Jokowi tetap saja menyerahkan 10 nama capim KPK hasil seleksi tim Yenti Ganarsih ke DPR. Tanpa ada catatan. Diserahkan utuh. Padahal, dengan kekuasaan besar di tangannya, Presiden bisa memveto hasil seleksi itu atau mencoret nama-nama yang bermasalah.

Artinya, Presiden Jokowi bisa menyerahkan 8 atau 9 nama capim saja ke DPR dari 10 nama yang disampaikan oleh Yenti Ganarsih. Tidak ada masalah. Karena DPR hanya perlu memilih lima (5) komisioner saja.

Begitulah yang terjadi. Rakyat harus menelan keputusan DPR ini tanpa bisa membantah lagi. Keputusan ini final dan mengikat.

Kalau Anda bertanya mengapa DPR dan pemerintah bisa kompak? Mungkin salah satu jawabannya adalah bahwa statistik penangkapan OTT KPK menunjukkan banyak orang DPR dan orang pemerintah yang terjaring.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending