Connect with us

MEDIA

Deklarasi Forum Wartawan Jakarta Mendapat Sambutan Spektakuler Media Massa Nasional

Published

on

Apakabarnews.com, Jakarta – Deklarasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) digelar di Aula Gedung Djoeang 45 Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/7/2019). Dalam sambutannya, Ketua FWJ Mustofa Hadi atau sering disapa Opan mengatakan peran wartawan dalam menjawab kebutuhan informasi telah banyak diperhitungkan dimasyarakat terutama dalam mensukseskan pembangunan.

“Sebagai insan pers, wartawan itu dilihat dari karya tulisnya, karya karya tulisan itulah yang bisa memposisikan profesi wartawan dibutuhkan di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, tugas wartawan itu adalah mencari informasi untuk dijadikan bahan berita.

“Informasi yang ditulis wartawan tentunya harus dilandasi kaidah kode etik, yakni sesuai fakta yang ada,” tambahnya.

Sementara itu Sekertaris FWJ, Ichsan menuturkan banyak hal yang perlu dikabarkan atau diinformasikan terhadap apa-apa yang menyangkut pembangunan, pelayanan publik, informasi tentang kinerja pemerintahan dan penyampaian kabar tentang derita rakyat.

“media sebagai alat kontrol sosial dalam membangun bangsa adalah bagian yang harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat pun akan turut melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan, wartawanlah yang menyiarkan informasi kepada publik,” kata Ichsan

Lanjutnya, Kini Forum Wartawan Jakarta ingin membangun sebuah wadah kebersamaan dengan tujuan kekompakan dan saling sharing dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik yang bisa dijadikan sebuah acuan sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Dalam wadah FWJ ini, semoga bisa menjadi ajang silaturahmi dan diskusi yang berhubungan dengan isu terpopuler, khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya,” tambahnya.

Diwaktu yang sama, dalam sambutannya Polda Metro Jaya yang diwakili pak Gede mengatakan bahwa apapun perkumpulan dan organisasinya harus bisa membawa kebenaran dalam informasi.

“Apapun perkumpulan wartawan, yang terpenting benar sesuai kode etik yang berlaku,” pungkas Gede.

Sedangkan Penasehat FWJ mantan Jawa Pos, Joko Irianto Hamid menegaskan bahwa deklarasi Lahirnya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) ini mendapat sambutam spektakuler seluruh insan Pers Nasional khususnya media masa ibukota Jakarta, karena terbentuknya wadah FWJ ini merupakan bagian dari sejarah untuk dunia pers di Jakarta.

“Saya sangat salut dengan kerja nyata para insan pers di Jakarta ini yang bisa menyatukan banyak media massa kedalam wadah FWJ, semoga selalu sukses dan selamat saya ucapkan untuk pada seluruh Pengurus FWJ,” tandasnya

Deklarasi FWJ ini dihadiri oleh Ulama selaku penasehat FWJ yaitu Habib Ali Zaenal Abidin, Habib Thoha Abdul Qodir, Penasehat FWJ, Dedi Ruslan, Perwakilan Pangdam Jaya. Selain itu, deklarasi FWJ ini juga dihadiri oleh LSM, Ormas, insan pers dan ratusan wartawan se-Jabotabek, Jawa Barat dan Banten. (ich)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MEDIA

PWI Bali Usulkan Bj Habibie di Nobatkan Sebagai Bapak Kemerdekaan Pers

Published

on

Mantan Presiden RI ke-3, Alm. B.J. Habibie.

Apakabarnews.com, Denpasar – Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, mengusulkan penobatan mantan Presiden BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers dan usulan itu didukung peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si, yang menyebut BJ Habibie sebagai presiden yang berperan dalam menghapus perizinan yang menghalangi penyelenggaraan media massa.

“Bagi kita sebagai orang pers, almarhum BJ Habibie adalah tokoh kunci dari kemerdekaan pers di Tanah Air, karena UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah produk UU pada era kepemimpinan beliau,” kata Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, di Denpasar, Jumat (13/9/2019).

Oleh karena itu, pimpinan media cetak di Pulau Dewata itu menyatakan presiden ketiga RI itu layak dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia, karena ia memiliki peran penting bagi kalangan media dengan menandatangani UU Pers saat menjabat presiden atau tepatnya pada 23 September 1999.

“Jadi, sangat wajar kalau beliau dinobatkan sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia pada 23 September mendatang, karena UU Pers yang berusia hampir 20 tahun itu merupakan produk kepemimpinan beliau. Jadi, 23 September 2019 adalah momentum penobatan itu,” katanya.

Apalagi, almarhum BJ Habibie sebagai tokoh demokrasi juga tidak pernah ada masalah dengan pers. “Beliau sangat demokratis dan menghargai pers. Pendek kata, almarhum adalah orang yang sangat berjasa kepada pers Indonesia,” katanya.

Senada dengan itu, peneliti media dari Universitas Udayana (Unud) Bali Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si, menyatakan sepakat dengan penilaian BJ Habibie sebagai Bapak Kemerdekaan Pers, karena di tangannya terjadi penghapusan SIUP (surat izin usaha pers).

“Dengan SIUP dihapus, maka keran kebebasan berekspresi terbuka, jadi beliau adalah Bapak Kemerdekaan Pers,” kata dosen FISIP Unud itu.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Umar Ibnu Alkhatab menilai BJ Habibie memang tokoh yang sangat demokratis, bahkan tidak hanya kepada kalangan pers, namun otonomi daerah juga memiliki landasan kuat melalui UU Otonomi Daerah pada era BJ Habibie menjadi presiden.

“Pers dan daerah sangat diuntungkan dengan kepemimpinan beliau, karena otoritarianisme dan sentralisasi menjadi hilang, sehingga demokrasi semakin terbuka. Beliau melakukan desakralisasi kekuasaan dengan memberikan kemerdekaan yang sangat luas bagi kehidupan pers dan daerah,” katanya.

Terkait kekecewaan sebagian masyarakat atas lepasnya Timor Timur dari NKRI, ia menilai langkah BJ Habibie terkait Timor Timur itu sebenarnya bukan sikap demokratis yang salah atau berlebihan, namun Timor Timur memang memiliki sejarah yang berbeda dengan Maluku, Papua, dan pulau-pulau lain di Indonesia.

“Ibaratnya, Timor Timur adalah kerikil yang ada dalam sepatu bernama Indonesia. Langkah beliau sudah tepat, karena sejarah Timor Timur memang mirip kerikil yang akan selamanya mengganggu bangsa Indonesia untuk maju. Buktinya, keluarnya kerikil itu telah membuat bangsa ini bisa lebih leluasa untuk bergerak maju dan bangsa Timor Timur akhirnya justru belajar kepada kita,” katanya.

Sementara itu, masyarakat Bali juga terlihat merasa kehilangan, seperti jamaah Musholla Al-Hidayah Gatsu, Jalan Gatsu VI, Lumintang, Denpasar yang langsung membacakan Surat Fatihah dan Yasin di musholla setempat setelah mendengar kepergian almarhum pada Rabu (11/9/2019) malam atau bakda Sholat Isya’. Esok harinya atau Kamis (12/9/2019) pagi, masyarakat Kota Denpasar pun terlihat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berduka. (emy)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

Dewan Pers Ingatkan Jurnalis Hati-Hati Menulis Soal Papua

Published

on

Oknum jurnalis yang diduga menyebarkan propaganda itu menyebabkan jurnalis lain di daerah tersebut menjadi kesulitan menjalankan tugas karena kehilangan kepercayaan warga.

Apakabarnews.com, Jakarta – Dewan Pers mengingatkan jurnalis agar berhati-hati dalam menulis berita tentang Papua dan memastikan informasi serta sumber yang terpercaya untuk membangun rasa percaya masyarakat di wilayah paling timur Indonesia itu.

“Nilai kepercayaan sangat mahal ini harus dibangun bersama. Teman-teman mohon dibantu memberikan narasi yang sepadan, kalau tidak tahu jangan dilebihkan. Saya tidak melarang menulis sesuai fakta,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Apabila memperoleh informasi yang belum terkonfirmasi, ia menegaskan pentingnya tidak terburu-buru menyiarkan informasi itu.

“Agak prihatin kalau teman-teman mengutip sesuatu atau situasi tidak melihat lalu tidak diberikan status belum terkonfirmasi atau sumber darimana,” ucap Agung.

Kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis mahal harganya, kata dia, sehingga harus dijaga dengan memegang kode etik selama menjalankan tugas peliputan.

Sementara Dewan Pers akan melakukan investigasi terkait video hasil suntingan dua oknum jurnalis televisi yang dinilai meresahkan masyarakat karena berisi ujaran kebencian dan propaganda.

Oknum jurnalis yang diduga menyebarkan propaganda itu menyebabkan jurnalis lain di daerah tersebut menjadi kesulitan menjalankan tugas karena kehilangan kepercayaan warga.

Selain mendalami hal tersebut, Dewan Pers juga akan memeriksa dugaan adanya jurnalis yang mengalami kekerasan atau persekusi saat menjalankan tugas di Papua.

“Identifikasi korban apakah ada korban wartawan di sana, apakah ada keluarga, bagaimana evakuasinya. Ini konflik atau tidak,” ujar dia. (dda)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

MEDIA

DPR : Jangan Khawatir RKUHP Kekang Kebebasan Pers

Published

on

Politikus Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi menilai masyarakat tidak perlu khawatir RKUHP akan mengekang kebebasan pers dan berekspresi.

“Insan pers tidak perlu khawatir kalau ada anggapan kalau RKUHP ini akan berpengaruh pada kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” kata Taufiqulhadi dalam diskusi bertajuk “RKUHP Kebiri Kebebasan Pers?” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia menilai RKUHP tidak boleh menekan kebebasan pers. Diharapkan RKUHP yang akan disahkan akan membuat demokrasi menjadi normal seperti di negara yang demokrasinya sudah mapan.

Dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, kata dia, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara tanggung jawab sosial dan kepentingan pribadi, dan antara keadilan dan wewenang.

“Itu semua harus berimbang. Ketika berimbang, demokrasi akan berjalan. Namun, kalau salah satu unsur tidak ada maka tidak akan menjadi demokrasi yang sempurna, bahkan cenderung kacau dan tidak tertib,” ujarnya.

Taufiqulhadi menjamin RKUHP mendukung demokrasi dan ketertiban di Indonesia sehingga para insan pers tidak perlu khawatir kalau ada anggapan RKUHP berpengaruh pada kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Terkait dengan koalisi sipil yang mempertanyakan Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court akan ada penjelasan apa yang dimaksud hak seorang hakim.

“Kami tidak akan cabut pasal tersebut, tetapi kami berikan penjelasan sehingga nanti jelas apa yang dimaksud hak seorang hakim. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” katanya.

Selain itu, dia menilai tidak mungkin RKUHP ditunda persetujuannya dan dibahas pada keanggotaan DPR periode 2019 s.d. 2024 karena sudah lama tertunda untuk dibahas.

Saat ini, menurut dia, merupakan momentum yang tepat untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU karena semua fraksi di DPR memiliki perspektif yang sama untuk menyelesaikan pada periode ini.

“Kalau ditunda pengesahannya, ketika dibahas pada periode mendatang, akan dimulai dari nol. Jadi, kalau memang ada pasal yang belum sempurna, ada kesempatan untuk memperbaiki bisalnya melalui uji materi,” katanya. (ibs)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending