Connect with us

JAWA TIMUR

Kemendagri Pastikan Jatim Tuan Rumah Pertemuan Selesaikan Soal Papua

Published

on

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Apakabarnews.com, Surabaya – Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat.

“Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Bu Gubernur,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Dijadwalkan akan hadir pada pertemuan tersebut selain Gubernur Jatim adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.

“Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training,” katanya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengaku akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.

“Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia,” kata mantan menteri sosial tersebut. (fqh)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA TIMUR

Wali Kota Risma Ingin Akhiri Masa Jabatannya dengan Khusnul Khatimah

Published

on

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Apakabarnews.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada saat membacakan jawaban atau tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (31/10/2019), menginginkan akhir masa jabatannya pada 2021 dengan husnulkhatimah atau berakhir dengan baik.

Wali Kota Risma menegaskan bahwa dirinya tidak butuh pencitraan.

“Saya tidak butuh pencitraan. Tidak ada uang yang saya gunakan untuk pencitraan saya,” kata Risma.

Meski demikian, Risma mengakui tidak bisa memungkiri banyak informasi yang beredar dan tidak bisa membendungnya.

“Mungkin Bapak/Ibu (anggota DPRD) mendengar ini begini, ini begini. Kadang tidak seperti itu kenyataannya. Jadi, mohon percaya kepada saya,” katanya.

Sebaliknya, kata Risma, jika ingin melakukan pencitraan, hal itu sudah dilakukannya sejak tahun-tahun sebelumnya.

Ia pun menolak ketika ditawari jabatan menteri.

“Kalau saya mau, mungkin sudah 4 tahun lalu saya sudah jadi menteri. Kemarin pun saya tolak. Betul itu yang saya jawab. Yang saya sampaikan ke media, saya berani disumpah dengan cara apa pun,” katanya.

Akan tetapi, karena dugaan pencitraan itu, Risma mengambil sikap meminta semua pejabat di sekretariat daerah, asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berbicara atau memberikan statemen ke media massa.

“Mulai hari ini saya minta, dan kalau memang dibutuhkan, saya, mulai jajaran di bawah saya, sekda, asisten, kepala OPD, dan staf tidak saya perkenankan bicara ke media,” ujarnya.

Untuk semua pemberitaan, menurut Risma, akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot Surabaya.

“Karena bagi saya, harga diri lebih penting dibandingkan yang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menilai Wali Kota salah menafsirkan pandangan umumnya.

Untuk diketahui, kebetulan memang Fraksi Partai Golkar ini yang menyikapi dan memberi pertanyaan tentang adanya pencitraan.

Menurut Arif Fathoni, pihaknya justru mengapresiasi kinerja Wali Kota/Wakil Wali Kota Surabaya. Hal ini akan menjadi tinta emas bagi masyarakat Surabaya.

“Akan tetapi, karena tahun depan memasuki masa pilkada, kami meminta komitmen Wali Kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan kontestasi politik,” katanya.

Arif Fathoni menyatakan bahwa pihaknya tidak mengkritik Wali Kota. Namun, ia menerangkan bahwa ada kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD di Pemkot Surabaya.

“Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri,” katanya.

Menanggapi hal itu, Risma mengatakan bahwa pejabatnya juga tidak butuh pencitraan.

Ia menceritakan memilih pejabat sangat sulit. Bahkan, saat dibuka ada pencalonan kepala dinas, tidak ada pejabat yang daftar. Wali Kota yang akhirnya menunjuk mereka.

“Kalau pencalonan kepala dinas, tidak ada yang daftar sehingga saya harus menunjuk. Mereka tahu risikonya berat, tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat,” katanya. (ran)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA TIMUR

Ganjar Minta Kepala Daerah Bersabar Terkait Gaji

Published

on

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Apakabarnews.com, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para kepala daerah di 35 kabupaten/kota untuk bersabar terkait dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan.

Saat dikonfirmasi dari Semarang, Minggu (6/10/2019), Ganjar mengatakan bahwa seluruh bupati/wali kota bahkan gubernur sudah tahu proses apakah gaji kepala daerah akan naik atau tidak, karena hal itu sudah dibahas sejak lama oleh Presiden, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Semua sudah dibahas, Kemendagri sudah menyusun itu. PP-nya sudah berujung, sebentar lagi selesai,” katanya menanggapi unggahan slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ke media sosial.

Ganjar membocorkan rencana kenaikan gaji kepala daerah kemungkinan akan diluncurkan setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 dan Bupati Banjarnegara sudah mengetahui hal itu.

“Jadi itu (soal gaji kepala daerah, red) jangan diomongkan karena semua orang sudah tahu. Sebenarnya bupati sudah tahu, kan saat rapat di Istana Bogor, beliau juga hadir. Kalau memang tidak tahu, boleh bertanya pada saya, pada Kemendagri atau Presiden langsung,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa persoalan gaji kepala daerah yang kecil sudah bukan rahasia lagi.

“Semua tahu, bahwa gaji kepala daerah ya cuma segitu, maka jangan rebutan. Kalau tidak mau gaji segitu, ya jangan jadi kepala daerah,” katanya.

Kendati menyesalkan viralnya unggahan slip gaji Bupati Banjarnegara itu, Ganjar mengaku tidak akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

“Tidak ada teguran, hanya saya sampaikan saja, sabar,” ujarnya.

Disinggung tentang berapa idealnya gaji kepala daerah, Ganjar menerangkan hal itu sangat relatif, namun dari obrolan bersama bupati/wali kota se-Jateng muncul usulan angka yang diharapkan.

“Saat ada kasus OTT Kudus, saya tanya apa problemnya. Mereka menjawab bahwa pendapatan kurang, terus saya tanya kalau kurang berapa? Mereka mengusulkan Rp100 juta,” katanya.

Menurut Ganjar, angka itu masuk akal meski hanya berdasarkan obrolan dan belum dilakukan riset khusus tentang berapa sebenarnya kebutuhan gaji kepala daerah dan dengan indikator tertentu.

“Namun menurut saya, angka Rp100 juta itu masuk akal. Sudah saya komunikasikan dengan Presiden, Kemenkeu dan Kemendagri. Sudah saya ajak ngomong cukup lama. Ini memang butuh proses panjang. Sekali lagi, sabar,” ujarnya.

Seperti diwartakan, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ingin warga mengetahui pasti besaran gaji seorang bupati lewat unggahan slip gajinya pada bulan Oktober 2019 di media sosial.

“Dan harapan saya juga, mudah-mudahan Bapak Presiden juga melihat karena yang namanya bupati kalau protes dengan Presiden kan gak berani,” katanya di Banjarnegara, Jawa Tengah. (wan)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron Meninggal di Surabaya

Published

on

Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Apakabarnews.com, Jakarta – Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), meninggal dunia pada usia 71 tahun di RSUD Soetomo, Surabaya.

“Benar Pak Fuad Amin meninggal dunia di RS Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya pada sekitar pukul 16.12 WIB,” kata Kepala Lapas Klas 1 Surabaya Tony Nainggolan saat dikonfirmasi Antara pada Senin (16/9/2019).

Fuad Amin telah divonis 13 tahun penjara dan seluruh hartanya yang mencapai Rp250 miliar dirampas untuk negara.

“Beliau sudah sakit lama, sakitnya komplikasi jantung dan ginjal tapi yang tahu persis kondisinya adalah dokter,” tambah Tony.

Menurut Tony, Fuad Amin baru sekitar 3 hari dirawat di RS Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya.

“Sebelumnya beliau dirawat di RS Sidoardjo,” ungkap Tony.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 3 Februari 2016 memutuskan memperberat vonis Fuad Amin menjadi 13 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak memilih dan dipilih selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Putusan itu memperberat putusan di tingkat pengadilan negeri yaitu pada 19 Oktober 2015 saat Fuad Amin divonis 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsisder enam bulan penjara ditambah perampasan uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang yaitu sebesar Rp234,07 miliar dan 563,322 ribu dolar AS.

Dalam perkara ini, Fuad melakukan tiga perbuatan pidana. Pertama, Fuad mendapatkan uang Rp15,65 miliar dari PT Media Karya Sentosa (MKS) sebagai balas jasa atas peran Fuad mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan Perusahaan Daerah (PD) di Bangkalan PD Sumber Daya. Fuad juga memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Codeco Energy Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Kedua, Fuad terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu Oktober 2010-Desember 2014 yaitu menerima uang dari PT MKS sejak bulan Oktober 2010-Desember 2014 Rp 14,45 miliar dan menerima uang dari pemotongan realisasi anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Bangkalan sekitar 10 persen dari Oktober 2010-2014 yaitu sebesar Rp182,574 miliar.

Jumlah keseluruhan uang berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang diterima Fuad baik selaku Bupati Bangkalan maupun selaku Ketua DPRD Bangkalan adalah sejumlah Rp197,224 miliar.

Fuad kemudian menempatkan harta kekayaan di Penyedia Jasa Keuangan, melakukan pembayaran asuransi, membeli kendaraan bermotor, membayar pembelian tanah dan bangunan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Ketiga, Fuad melakukan pidana pencucian uang pada periode 2003-2010 sebagaimana dakwaan ketiga.

Fuad Amin diketahui sedang mengajukan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat saat ini. (dln)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending