Connect with us

HUKUM

Polda Jatim Cekal 7 Orang Terkait Dugaan Ujaran Rasialisme

Published

on

Kapolda Jatim Irjen Pol, Luki Hermawan.

Apakabarnews.com, Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur mencekal tujuh orang ke luar negeri terkait dugaan kasus ujaran rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) Jalan Kalasan Surabaya.

“Ada tujuh orang yang kami cekal, termasuk seorang tersangka. Pencekalan ini bertujuan untuk kepentingan penyidikan kasus rasialisme tersebut,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, saat merilis kasus itu di Mapolda setempat, Kamis (29/8/2019).

Satu dari tujuh orang yang dicekal itu adalah Tri Susanti alias Mak Susi, koordinator lapangan (korlap) aksi di Asrama Mahasiswa Papua yang baru ditetapkan sebagai tersangka penyebaran informasi hoaks, diskriminasi dan provokasi sehingga terjadi pengerahan massa.

“Enam orang yang dicekal akan kita sampaikan nanti. Yang jelas ini ada bersambungnya,” ucapnya.

Luki mengatakan, ada sejumlah bukti yang dijadikan dasar polisi menetapkan tersangka. Antara lain rekam jejak digital berupa konten video hingga berbagai narasi yang tersebar di media sosial.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi, masing-masing tujuh saksi ahli dan 22 saksi masyarakat.

Dalam kasus tersebut, Mak Susi dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP. (faf)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Wamenag Dukung Upaya Pengembalian Aset First Travel

Published

on

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan pihaknya mendukung upaya pengembalian aset PT First Travel, yang menjadi barang bukti sitaan negara, kepada jemaah korban penipuan oleh terdakwa antara lain Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

“Karena itu hak jemaah, ya harus dikembalikan. Sudah menjadi catatan Kemenag bahwa sebaiknya para korban ini harus diperhatikan, apakah pengembaliannya dengan cara memberangkatkan umroh atau dikembalikan uangnya, kami dari Kemenag sangat mendukung itu,” kata Zainut usai rapat bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Senin (18/11/2019).

Opsi pengembalian tabungan umroh dan haji tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 589 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa uang jemaah wajib dikembalikan dan atau jemaah ke Tanah Suci.

“Ya karena memang gugatan kan gugatan pidana, sehingga aset yang berkaitan dengan hal itu memang disita oleh negara,” tambahnya.

Terkait keberatan jemaah terhadap penyitaan aset PT First Travel, yang sebagian besar merupakan uang milik jemaah, Zainut mengatakan masih ada proses hukum di Kejaksaan Agung melalui proses banding.

“Saya kira itu nanti pengaturannya setelah dilakukan tindakan hukum oleh kejaksaan,” ujarnya.

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan dalam Surat Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 bahwa barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.

Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, yang 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang senilai Rp 1,537 Milyar. (fra)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Jaksa Agung Sampaikan Paparan Terkait Hukuman Mati

Published

on

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Apakabarnews.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan paparannya terkait hukuman mati yang sampai saat ini menjadi persoalan, dan rencana Kejaksaan kedepan terkait hal tersebut.

“Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam pelaksana eksekusi pidana mati terdapat beberapa perubahan antara lain permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana. Kecuali dalam hal putusan pidana mati dengan demikian ketentuan tersebut menjadi sia-sia,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Kedua menurut dia, mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Menurut dia, berkaitan dengan berbarengan dengan tindakan pidana maka tidak dapat dilaksanakan eksekusi pidana mati terlebih dahulu sebelum pelaku lainnya divonis hukuman mati yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kejaksaan mempertimbangkan apabila terpidana mati yang putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap telah dieksekusi ketika pelaku lainnya juga divonis pidana mati masih berjuang dalam perkara yang sama melalui upaya hukum banding atau bahkan sampai kasasi,” ujarnya.

Tiga, menurut dia, dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan terpidana mati.

Dia mengatakan Kejaksaan berpendapat terpidana mati yang sedang sakit jiwa tidak dapat dilakukan eksekusi mati.

“Karena itu, untuk mencegah adanya kesengajaan menunda eksekusi terpidana mati alasan terpidana mati sakit kejiwaan maka sakit kejiwaan yang diderita terpidana mati dapat ditunda eksekusinya harus dan didukung oleh keterangan medis yang menunjukan bahwa terpidana mati sakit kejiwaanya,” tuturnya.

Menurut dia, keempat, terdapat perubahan regulasi terkait pengajuan PK maupun grasi berbeda antara MK dan MA.

Dia menjelaskan, Surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 yang menyebutkan bahwa PK hanya diperbolehkan satu kali, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, PK bisa lebih dari satu kali dengan pertimbangan adalah hak asasi manusia.

“Itu akan menjadi sedikit problema bagi kami untuk melaksanakan eksekusi mati. Karena apa, para terpidana mati yang sudah PK satu kali harus dipertimbangkan lagi kalau dia mau PK,” ucapnya.

Menurut dia, kalau tidak menolak PK, maka pasti ada hal-hal yang nanti apabila terjadi putusan yang berbeda dengan putusan yang pertama pasti akan menjadi masalah lain. (mam)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Busyro Muqoddas : Perppu KPK Harus Segera Diputuskan

Published

on

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.

Apakabarnews.com, Solo – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan Perppu KPK harus segera bisa diputuskan oleh Presiden setelah Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke istana untuk dimintai masukan.

“Sampai hari ini tidak ada respon dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas,” katanya usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Hari Jadi ke-61 UMS di Solo, Kamis (24/10/2019).

Meski demikian, dikatakannya, sesuai dengan peraturan seluruh keputusan dikembalikan kepada Presiden. Ia menilai sebetulnya langkah tersebut tidak efektif.

“Menurut hemat saya, kalau menyerahkan semua kepada Presiden itu apakah bisa, karena sebetulnya kekuatan ada pada masyarakat sipil berbasis pada kampus. Jadi kalau kemarin kampus melakukan satu reaksi (unjuk rasa mahasiswa, red) yang itu murni keterpanggilan terhadap demokratisasi, itu menjadi kekuatan untuk bisa melakukan perubahan,” katanya.

Termasuk mengenai penundaan pengesahan RUU Pertanahan, ia menilai tetap harus dikawal.

Ia mengatakan walaupun ditunda tetapi beberapa pasal menggambarkan dominasi dari negara di dalam sektor pertanahan itu memberikan peluang lebih besar kepada korporasi daripada kepada rakyat yang berdaulat untuk bisa memiliki tanah.

“Seperti Hak Guna Usaha (HGU), sekarang ini di dalam rancangan itu disebut bisa 70 tahun dan diperpanjang 20 tahun. Satu masalah itu saja, di mana kedaulatan rakyat,” katanya.

Disinggung mengenai kehadiran Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, pihaknya berharap bisa membenahi penegakan hukum yang ada di Indonesia.

“Tetapi kan dia tidak bisa berdiri sendiri. Ada orang-orang lain yang punya senioritas dan pengalaman di kultur lama, yaitu orde baru. Misalnya sejumlah tokoh Orba yang ini direkrut lagi. Apakah ini faktor yang menjadikan posisi Menko Polhukam ini leluasa. Tentu kita harapkan ada dukungan dari masyarakat sipil,” katanya. (ari)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending