Connect with us

HUKUM

Capim KPK Hadapi Persoalan Besar di Internal

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu.

Apakabarnews.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan calon pimpinan KPK periode 2019—2023 menghadapi persoalan besar yang ada di internal lembaga tersebut, misalnya penentuan status tersangka berdasarkan pemungutan suara di tingkat pimpinan.

“Tugas capim KPK ke depan, dia harus menyadari ada persoalan besar di KPK, yaitu internal. Tidak mungkin bisa bekerja baik kalau internalnya tidak benar,” kata Masinton di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Ia menilai ada banyak persoalan di internal KPK yang muncul ke publik sehingga DPR membentuk Pansus Angket KPK melakukan penyelidikan atas tugas dan kewenangan KPK.

Masinton mencontohkan oknum pimpinan, penasihat, dan juru bicara KPK menyampaikan persoalan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Namun, Komisi III DPR telah mengonfirmasi kepada anggota KPK Alexander Marwata.

“Tadi Komisi III DPR menanyakan tentang konferensi pers terhadap mantan Deputi Penindakan KPK, ternyata tidak melalui mekanisme yang berlaku di KPK. Bahkan, tiga pimpinan KPK yang lain tidak tahu ada konferensi pers tersebut,” ujarnya.

Masinton mengatakan bahwa di internal KPK juga terdapat friksi-friksi, itu terkonfirmasi dari pernyataan Alexander Marwata bahwa sebuah perkara diputuskan berdasarkan pemungutan suara di tingkat pimpinan KPK.

Menurut dia, seharusnya menyangkut nasib dan status hukum seseorang, tidak boleh diputuskan berdasarkan voting, tetapi harus objektif melihatnya yaitu alat bukti yang dicari.

“Itu fungsinya penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan alat bukti bukan voting. Itu menampakan beberapa asas dalam penyidikan dan penyelidikan tidak dipatuhi secara hukum acara,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai tidak boleh menentukan status tersangka seseorang berdasarkan voting atau suara terbanyak. Kalau itu dilakukan, mencerminkan bobroknya kondisi di internal KPK namun dipersepsikan baik kepada publik. (ibo)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Alexander Marwata : Revisi UU KPK Ubah Proses Kerja di KPK

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Apakabarnews.com, Jakarta – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut dengan telah disahkannya revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK maka akan ada perubahan dalam proses kerja di KPK.

“Pasti ada perubahan dalam proses bisnis di KPK. Seperti yang kita lihat misalnya di pasal 21 di sana tidak disebutkan pimpinan KPK itu sebagai penyidik maupun penuntut umum dan juga penanggung jawab tertinggi di KPK bukan pimpinan,” kata dia saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia menyatakan bahwa organ KPK berdasarkan revisi UU KPK tersebut adalah dewan pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK

“Organ KPK ditambah kalau kita lihat itu yang pertama disebutkan dalam urutan itu, dewan pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK, ada tiga,” kata dia.

Diketahui sebelumnya pada Selasa (17/9/2019), Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Kalau penghilangan peran pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum memang tidak ada di Pasal 21. Apakah itu juga menghilangkan peran pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum, artinya nanti ya seperti sprindak, surat perintah penahanan, terus surat perintah penyidikan itu bukan pimpinan yang tanda tangan,” ucap dia.

Selain itu, ia juga menyinggung soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus seizin oleh dewan pengawas.

“Artinya apa, nanti dewan pengawas yang akan hadir dalam ekspose karena apa di dalam penjelasan pasal terkait dengan izin penyadapan kan di situ ada dewan pengawas akan memberikan izin penyadapan setelah dilakukan gelar perkara,” ucap dia.

Oleh karena itu, kata dia, dewan pengawas akan meminta dilakukannya gelar perkara sebelum memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan.

“Penggeledahan dan penyitaan itu rangkaian diterbitkannya sprindik dan ditetapkannya tersangka. Artinya apa, kalau dewan pengawas tidak mengizinkan dilakukan penggeledahan atau penyitaan ya otomatis kan sprindik tidak keluar,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia pun menghormati atas pengesahan revisi UU KPK itu.

“Memang ya kami hormati apapun putusan dari DPR maupun nanti kalau sudah ditanda tangani dari pemerintah terkait dengan revisi UU, apapun hasilnya kami akan sesuaikan. Meskipun apakah itu akan menjadi pertanyaan masyarakat, apakah itu akan memperkuat KPK atau tidak nanti kita lihat,” katanya. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Tim Transisi Diberi Waktu Satu Bulan Analisis Revisi UU KPK

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Apakabarnews.com, Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan waktu satu bulan kepada tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi Undang-Undang KPK (UU KPK) yang telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

“Kami harap revisi UU segera dipelajari dan antisipasi terutama perubahan kepegawaian. Kami harap satu bulan sudah ada gambaran, kami beri waktu satu bulan,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Lebih lanjut, ia menyatakan sambil menunggu tim transaksi bekerja, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait status pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas revisi UU KPK tersebut.

“Kami sudah mulai koordinasi dengan Kemenpan RB dan juga KASN dan kami sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK, bagaimana mekanismenya nanti,” ungkap Alexander.

Diketahui, pimpinan KPK telah membentuk tim transisi untuk menganalisis materi-materi dalam revisi UU KPK tersebut.

“Pimpinan telah membentuk tim transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di Paripurna tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Selain itu, kata Febri, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain yang terkait serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan.

“KPK melihat ada sejumlah perubahan aturan yang berbeda dengan poin-poin yang disampaikan Presiden sebelumnya, dan perubahan tersebut memang bisa memperlemah kerja KPK. Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, kami segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di UU tersebut,” ucap Febri.

Sebelumnya pada Selasa (17/9/2019), Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang. (bfd)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Massa Berkostum Wayang Gelar Aksi Dukung KPK

Published

on

Massa aksi berkostum wayang dalam aksi dukung KPK di depan Gedung KPK RI, Jakarta Selatan.

Apakabarnews.com, Jakarta – Sejumlah pengunjuk rasa yang mengenakan kostum dan dandanan ala tokoh wayang tampak hadir di antara massa yang menggelar aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Pengunjuk rasa dengan kostum wayang itu juga memegang sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan “Gue udah mundur haram pakai fasilitas KPK” dan “Pak Presiden percepat pelantikan pimpinan baru KPK”.

Pengunjuk rasa dengan dandanan unik itu tergabung dalam aliansi Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) yang menggelar aksi unjuk mengapresiasi pengesahan Undang-Undang KPK.

“Kita mengapresiasi keputusan DPR RI yang telah mengesahkan RUU menjadi UU KPK. Kami sangat mendukung UU KPK yang sudah disahkan,” kata koordinator aksi yang memperkenalkan dirinya sebagai Mat Peci.

Ia menyebut aksi ini sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat Indonesia agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Adapun tuntutan yang disuarakan para pengunjuk rasa yakni:

  1. Mendesak Presiden Jokowi agar segera mempercepat pelantikan pimpinan KPK terpilih 2019—2023,
  2. Meminta Saut dan pegawai yang mundur untuk segera meninggalkan Gedung KPK, dan
  3. Mengapresiasi DPR RI karena telah merivisi UU KPK.

Pada saat yang bersamaan, di depan Gedung KPK, juga ada kelompok berbeda yang menggelar aksi menyampaikan aspirasi untuk menolak Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Kedua kelompok tersebut dipisah dengan barikade yang dibuat oleh aparat kepolisian. (fsr)


Media Apa Kabar menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redapakabarnews@gmail.com, dan redaksi@apakabarnews.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending